Tag Archives: politik

Abu Sayyaf dalam Aksi di Asia Tenggara

01 Sunday May 2016

Posted by in Commentary, Global Politics

≈ Leave a comment

Tags

, ,

Sejak terjadi penyenderaan terhadap warga Indonesia khususnya 10 orang yang kemudian bertambah menjadi 14 orang, maka lanskap politik kawasan di Asia Tenggara telah berubah. Kelompok Abu Sayyaf yang berbasis di Filipina Selatan menjadi salah satu aktor non negara yang memainkan peran lebih besar di kawasan ini. Tidak hanya karena drama penculikan – yang berarti menguasai jalur laut penting – tetapi taktik penyanderaan yang menimbulkan tanda tanya.

Hari Minggu (1 Mei 2016) Abu Sayyaf dilaporkan membebaskan 10 sandera WNI. Jadi tinggal empat yang masih menjadi sandera.

Seorang sandera Kanada baru saja dieksekusi karena tidak ditebus. Tindakan ini menimbulkan keguncangan terhadap berbagai negara termasuk Indonesia. Dengan segala perhitungannya Indonesia masih menahan diri tidak melakukan aksi sendiri terutama sesudah empat orang WNI disandera oleh faksi yang berbeda di tubuh Abu Sayyaf.

Tentu pertanyaan besarnya adalah mengapa mereka menyandera sesama Muslim seperti dari Indonesia? Dalam konteks apa kebijakan mereka berubah ? Apa dampaknya terhadap kawasan Asia Tenggara terutama dari segi keamanan.

Ada dugaan bahwa kampanye negara Islam Suriah dan Irak yang dikenal dengan nama ISIS mengubah perilaku kelompok yang menginginkan negara Islam di Filipina Selatan. Tanda-tanda pengaruh ideologi ISIS terhadap Abu Sayyaf tampak dari dukungan kelompok ini terhadap ISIS. Ideologi ISIS tidak membedakan antara Muslim dan non Muslim. Sejauh ini ISIS hanya membedakan antara yang mendukung Khilafahnya dan yang tidak.
Mereka yang tidak mendukungnya dianggap musuh dan akan diperangi.

Prinsip ini terlihat misalnya dari pembunuhan terhadap umat Islam di Iraq dan Suriah. Mereka tidak mengenal istilah netral atau diam. Ketika tidak mendukung ideologi ISIS maka mereka akan diperangi.

Jika dikaitkan dengan penyanderaan Muslim Indonesia maka ideologi ISIS ini menjadi pembenaran. Dengan permintaan tebusan milyaran rupiah maka sandera dijadikan instrumen menggalang dana.

Sikap ini terjadi karena ISIS dianggap juga membenarkan langkah penyanderaan untuk mengumpulkan dana. Ketika ISIS menaklukan Irak utara, kilang minyak tetap berproduksi dan dijadikan pemasukan untuk memperbesar wilayah dan pengaruhnya.

Analisis bahwa ISIS bisa mengubah perilaku Abu Sayyaf akan memberikan dampak luas tidak hanya pada satu dua negara tetapi terhadap kawasan Asia Tenggara. Simpatisan ISIS di berbagai negara di Asia Tenggara mungkin terinspirasi langkah kelompok Abu Sayyaf.

Wajah Asia Tenggara setidaknya beberapa tahun ini tidak akan sama dengan sebelumnya. Kelompok Abu Sayyaf telah mengubah taktiknya untuk melakukan penyanderaan terhadap warga negara lain di luar Filipina. Jalur ekonomi sudah tersandera juga di sebagian wilayah Asia Tenggara, sementara keamanan maritim juga terancam. Ini merupakan tantangan negara kawasan untuk mengelola wilayah maritim lebih baik lagi. Setidaknya rasa aman harus dibangun kembali untuk keperluan ekonomi. ***

Menunggu Angin Perubahan di Malaysia

10 Saturday Oct 2015

Posted by in Asian Affairs

≈ Leave a comment

Tags

, ,

Oleh Asep Setiawan

UNJUK rasa yang diklaim melibatkan lebih dari 100 ribu orang di Kuala Lumpur akhir Agustus lalu tergolong langka. Meskipun banyak dituduh sebagai bagian dari aksi kubu oposisi, pengerahan massa dalam jumlah besar itu memiliki makna lebih luas. Peristiwa ini langka karena di Malaysia unjuk rasa bisa berujung penjara akibat ketatnya Akta Keselamatan Dalam Negeri atau Internal Security Act (ISA).

Kehadiran mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad menambah bobot dari urgensi pesan yang disampaikan para pengunjuk rasa. Dengan mengusung demo Bersih 4.0, pesan dan sasarannya jelas. Massa menginginkan perubahan segera setelah terungkap adanya aliran dana ratusan juta dolar AS ke rekening pribadi PM Malaysia Najib Razak. Mereka menuntut empat hal; 1) Pemilu yang bersih, 2) Pemerintah yang bersih, 3) Penyelamatan ekonomi Malaysia, dan 4) Hak membantah (berpendapat).

Kini tinggal menunggu waktu ke mana arah angin perubahan di Malaysia. Apakah akan berujung pada pemakzulan PM Najib atau pada pemilu yang dipercepat. Bisa juga desakan perubahan ini akan berimbas kepada tubuh UMNO di tengah semakin kuatnya kelompok oposisi di parlemen. Setidaknya kasus ini telah memakan korban di tingkat elite, dengan dipecatnya Deputi PM Muhyiddin Yassin dan Jaksa Agung Abdul Gani Patail. Najib juga memecat Shafie Adpal dari jabatan menteri pembangunan perdesaan.

Selama dua dekade PM Mahathir Mohamad berkuasa, 1981-2003, salah satu bentuk pengekangan yang dipeliharanya untuk menstabilkan politik dan memelihara kelanjutan pembangunan ekonomi ialah ISA. Sikap Mahathir yang keras terhadap politik dalam negeri Malaysia ini diikuti oleh suksesornya yakni Abdullah Badawi dan kemudian Najib Razak. Kini, dengan kasus Najib, sebagian masyarakat berharap akan ada perubahan politik.

Tidak kurang pakar politik dari Australia, Harold Crouch (1992), menyebut pemerintah Malaysia sebagai semiautoritarian. Pakar lainnya, William Case (1993), memberi label semidemokrasi. Adapun pakar di Malaysia, Zakaria Haji Ahmad (1989), menilai Malaysia sebagai negara demokrasi semu. Mantan Ketua Wanita UMNO Dr Siti Zaharah menyebut Malaysia menganut apa yang dinamakan ‘pemerintahan yang kuat’.

Reformasi iklim politik
Gerakan reformasi di Indonesia pada 1998 memberi inspirasi kepada negeri jiran tersebut untuk meniru. Saat itu, Deputi Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjadi korban politik setelah dipecat oleh Mahathir. Anwar sejak itu menyuarakan gerakan reformasi di Malaysia.

Menurut Prof Dr Shamsul Amri Baharudin dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), ada perbedaan besar antara model kepemimpinan Anwar dan Mahathir. Setelah ada gerakan reformasi di Indonesia, perbedaan itu semakin kentara. Mahathir, kata Shamsul, mendasarkan model kepemimpinannya kepada kewirausahaan. Semua pesan dan tekanan Mahathir adalah membangkitkan sikap-sikap entrepreneur terutama etnik Melayu di Malaysia. Adapun Anwar Ibrahim, kata Syamsul, menekankan model kepemimpinan apa yang disebut keadilan sosial. Anwar dalam pesan-pesannya selalu menekankan kepada keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Malaysia terutama juga etnik Melayu.

Dengan penekanan akan keadilan sosial itulah, Anwar memperjuangkan perubahan dalam demokrasi di Malaysia yang berdasarkan pada pembagian etnik. Politik Malaysia tidak bisa lepas dari politik aliran, politik berdasarkan garis etnik. Ada parpol berbasis Melayu seperti United Malays National Organization (UMNO), berbasis Tionghoa seperti Malaysian Chinese Association (MCA), dan berbasis etnik keturunan India dalam Malaysian Indian Congress (MIC). Sejauh ini perjuangan Anwar baru melahirkan Partai Keadilan Nasional yang semakin besar dan melibatkan multietnik sehingga namanya berubah menjadi Partai Keadilan Rakyat.

Di parlemen Malaysia, hasil pemilu 2013 gabungan kekuatan oposisi sudah mencapai 89 kursi, sedangkan koalisi berkuasa Barisan Nasional merebut 133 kursi parlemen. Bandingkan dengan 2008, ketika koalisi berkuasa yakni MCA, MIC, dan UMNO, menguasai 140 kursi. Suara oposisi semakin lama semakin kuat, tetapi belum menentukan. Mereka yang berada di luar pemerintah bersatu untuk menggugat kepemimpinan Najib.

Angin perubahan
Dengan modal sekitar 40% kursi di parlemen, kubu oposisi menggunakan momentum tuduhan korupsi terhadap Najib sebagai pemicu untuk mendorong reformasi di Malaysia. Angin perubahan ini masih akan berproses karena sangat tergantung beberapa hal. Antara lain, seberapa besar tekanan yang bisa dilakukan oleh pemerintahan Najib terhadap para pengikut oposisi. Sudah ada tanda-tanda para pendukung unjuk rasa diperiksa dan ditanya motifnya. Bahkan terhadap Mahathir juga sudah ada indikasi untuk diperiksa.

Kedua, bagaimana kelanjutan pengungkapan dugaan aliran uang ke rekening Najib bisa meyakinkan publik bahwa ada masalah dengan dana tersebut. Kecaman terhadap Najib itu berawal dari laporan surat kabar Wall Street Journal tentang adanya aliran dana US$700 juta (hampir Rp10 triliun) ke rekening pribadinya dari 1Malaysia Development Berhad (1MDB), sebuah lembaga yang dibentuknya pada 2009 dengan tujuan membuat Kuala Lumpur menjadi pusat keuangan.

Ketiga, sebenarnya kehadiran Mahathir mendukung pengusutan kasus ini dan mendorong PM Najib mempertanggungjawabkan aliran dana ke rekeningnya. Namun, Mahathir tidak lagi banyak pe­ngaruhnya. Keempat, sejauh ini jika melihat fenomena monumental unjuk rasa besar seperti terjadi titik temu antara Mahathir dan para pendukung Anwar Ibrahim. Bahkan istri Anwar, Wan Azizah, melakukan orasi di tengah unjuk rasa yang mengecam Najib.

Berbeda dengan Indonesia yang ada dukungan kelas menengah dan sebagian kalangan militer, desakan perubahan di Malaysia kurang mendapat respons kelas menengah yang sudah menikmati kue pembangunan. Dalam istilah di Malaysia, jika warga sudah puas dengan ekonomi, tidak ada pemicu untuk terjadinya perubahan fundamental. Di sinilah uniknya Malaysia. Ada pendapat kuat bahwa kemakmuran ekonomi menyebabkan warga Malaysia enggan mempertanyakan isu-isu politik termasuk soal korupsi di tingkat elite. Kubu oposisi masih bisa menggalang kekuatan opini, tetapi Najib dkk tidak akan tinggal diam. Bisa saja dalam perkembangan selanjutnya, Najib masih akan mempertahankan posisinya meskipun di tubuh UMNO jelas sudah ada sikap yang berbeda. Pemecatan Muhyiddin Yassin menjadi bukti.

 

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/15198/Menunggu-Angin-Perubahan-Baru-di-Malaysia/2015/09/09

Evolusi Teori Propaganda

21 Tuesday Oct 2008

Posted by in Global Politics

≈ Leave a comment

Tags

, ,

 

 

 

Evolusi Teori Propaganda

 

Oleh  Asep Setiawan

 

Pendahuluan

            Jejak arkeologis dari peradaban kuno telah memperlihatkan peninggalan berharga seperti baju, istana, patung dan berbagai catatan tertulis. Sejumlah peninggalan tertulis seperti Analects karya Kong Hu Cu merupakan  ringkasan prestasi penguasa yang digunakan untuk memobilisasi dukungan rakyat. Prestasi penguasa itu dipaparkan secara berlebihan sehingga muncul mitos dan berbagai kepercayaan di kalangan massa akan kehebatan dan keperkasaan para penguasa.

            Kepercayaan yang hidup dalam masyarakat yang berasal dari kitab-kitab peninggalan lama menunjukkan teknik propaganda telah lama dipakai dalam berbagai peradaban. Penguasa merasa berkepentingan untuk membangun citra dirinya dihadapan rakyatnya. Bila citra agung telah ditetapkan dalam berbagai catatan yang boleh diketahui rakyat maka penghormatan dan otoritasnya dipercaya akan menguat.

            Dalam berbagai penemuan sejarawan, terbukti bahwa tidak semua penguasa peradaban lama bebas dari bentuk-bentuk sifat jahat dan otoriter. Sifat diktatorial sering muncul dalam diri penguasa lama meskipun telah digambarkan sebagai penguasa yang adil dan jujur. Kontras antara sifat penguasa yang ternyata kejam dengan gambaran tertulis bahwa penguasa itu adil merupakan sebuah bukti bahwa para penguasa lama dan demikian juga terlihat dari penguasa modern ingin dilukiskan sebagai raja atau penguasa yang baik.

            Artikel ini akan mengulas perkembangan teoritis tentang propaganda yang dimulai dari jaman Yunani.

 

Teori Lama

            Studi secara sistematik yagn dilakukan di Barat terhadap teori-teori propaganda dimulai dengan perkembangan di Athena pada tahun 500 SM. Saat itu studi tentang propaganda disebut sebagai retorika yang berarti “teknik-teknik para orator”.

            Trik-trik menggunakan bahasa yang mantap diwarnai dengan humor, ditambah dengan argumen yang logis dipraktekan para pengacara, demagog dan politisi. Para guru etika seperti Isocrates, Plato dan Aristoteles menyimpulkan retorika sebagai :

1.      Membuat argumen mereka dan para siswanya lebih persuasif.

2.      Mendesain propaganda tandingan yang dilontarkan musuhnya

3.      Mengajari siswanya bagaimana mendeteksi logika yang salah dan seruan emosional demagog.

 

 

Para pengkaji soal retorika juga telah mengkaji apa yang sekarang disebut sebagai masalah kredibilitas sumber. Misalnya apa yang dikatakan pembicara atau upaya meyakinkan bahwa ia menceritakan kebenaran dan  berniat baik.

            Di peradaban lain ternyata terdapat pula hal yang sama. Di India kuno, Budha dan di Cina kuno, Kong Hu Cu – seperti halnya Plao, menggunakan sesuatu yang dapat dipercaya, retorika “baik” dan bentuk yang “pantas” dalam menulis dan berbicara sebagai alat untuk membujuk manusia.

            Menjelang tahun 400 SM di India, Kautilya seorang Brahmana yang diduga menteri besar dalam Kekaisaran Candragupta Maurya menulis Arthashastra (Prinsip-prinsip Politik), sebuah bukun nasihat bagi para penguasa yang sering dibandingkan dengan Republic karya Plato dan The Prince karya Machiavelli.

            Kautilya membahas penggunaan perang psikologis baik yang tebuka maupun rahasia dalam upaya mengganggu militer musuh dan merebut ibu kota. Ia menulis bahwa propagandis raja harus menyatakan  bahwa ia bisa mempraktekan sihir, Dewa dan orang-orang bijaksana di pihaknya dan bahwa semua orang mendukung tujuan perangnya yang akan meraih manfaat. Dalam cara-cara rahasia, agen-agen propagandis harus menyusup ke kubu musuh untuk menyebarkan berita yang salah diantara rakyat di ibu kota, diantara kalangan pemimpin dan militer.

            Nasihat yang sama juga dilontarkan oleh Sun Tzu dalam karyanya Ping-fa (The Art of War) yang menulis pada periode sama. “Semua perang”, katanya. “berdasarkan pengelabuan. Oleh karena itu, ketika mampu menyerang, kita harus terlihat tidak berdaya, ketika kita menggunakan kekuatan, kita harus terlihat tidak aktif, ketika kita dekat, kita harus membuat percaya bahwa kita sangat jauh, ketika kita berada jauh, kita harus membuat mereka yakin kita dekat. Tahan musuh, munculkan kekakaucan dan serang mereka”.

           

Teori Modern

            Teori-teori modern tentang propaganda mulai muncul kembali setelah Revolusi Industri yang dimulai dengan pemanfaatan untuk meraih untung sebanyak-banyak dari produksi massal. Pada abad ke-20 para peneliti mulai mengadakan studi tentang motivasi pembeli dan responsnya terhadap berbagai penawaran, iklan dan teknik marketing lainnya.

            Sejak 1930-an sudah ada “survai konsumen” seperti survai opini publik. Hampir setiap variabel yang mempengaruhi opini, keyakinan, sifat-sifat yang sugestif dan perilaku konsumen dari berbagai kelompok, sub kelompok dan budaya di beberapa negara besar telah diteliti.

            Sebelumnya pada awal 1920-an, telah berkembang kesadaran diantara para pengkritik bahwa perpanjangan dari Pemilu dan daya beli yang meningkat  sampai kepada masyarakat biasa telah dimanfaatkan oleh para demagog dan propagandis yang menggunakan mitos,cerita-cerita dan imbauan yang utopis.

            Studi lebih lanjut pula muncul seperti ditulis ilmuwan Amerika Harold D Lasswell dalam karyanya Propaganda Techinuque in the World wAr. Buku ini melukiskan dan menganalisa propaganda secara besar-besaran yagn dilakukan negara yang bermusuhan pada Perang Dunia I. Kemudian muncul pula studi propaganda komunis dan berbagai bentuk komunikasi. Dalam beberapa tahun kemudian banyak ilmuwan sosial disamping sejarawan, wartawan dan psikolog yang melahirkan berbagai bentuk publikasi yang menganalisa propaganda militer, politik dan komersial. Pada Perang Dunia II dan Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet, banyak peneliti dan penulis melakukan propaganda.

     
      

Penutup

            Pada perjalanan sejarah teori-teori propaganda terlihat adanya satu benang merah tentang dasar-dasar yang menjadi teori propaganda. Di satu pihak ada kelompok yang berusaha membentuk pikiran massa demi keuntungan penguasa atau mereka yang memiliki akses terhadap kekuatan ekonomi dan militer. Merekalah yang merancang berbagai teori dan konsep untuk melakukan propaganda.

            Di sisi lain terdapat obyek yang jadi sasaran dari propaganda. Mereka inilah yang merupakan kelinci percobaan berbagai teori lama maupun modern. Dalam alam modern maka teori propaganda digunakan baik di bidang militer, ekonomi maupun politik. Meskipun demikian banyak kritik dilontarkan terhadap kelompok yang memanfaatkan rendahnya pendidikan masyarakat demi keuntungan mereka yang berkuasa. ***