Ninik Rahayu dan Asep Setiawan Lengkapi Kepengurusan Dewan Pers 2022-2025

REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta — Dr Ninik Rahayu, SH, MS, terpilih menjadi Ketua Dewan Pers sisa masa periode keanggotaan 2022 – 2025, melalui keputusan rapat pleno Anggota Dewan Pers, di Jakarta, Jumat (13/1/2022). Penetapan ini bertujuan untuk mengisi posisi Ketua Dewan Pers yang kosong sejak Prof Azyumardi Azra meninggal dunia pada 18 September 2022 lalu.

“Kemerdekaan pers harus terus menerus kita perkuat, demikian pula dengan kualitas jurnalisme dan profesionalisme perusahaan pers. Oleh kerena itu dibutuhkan dukungan kerja multistakeholders,” ujar Ninik sesaat setelah ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pers sisa masa periode keanggotaan 2022-2025.

Sebelumnya, Ninik dilantik sebagai anggota Dewan Pers periode 2022-2025 dari unsur masyarakat pada 18 Mei 2022. Di Dewan Pers, Ninik bertugas sebagai Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers. Sehari-hari, ia aktif sebagai pengajar fakultas hukum di perguruan tinggi dan diklat pendidikan hukum kantor dan lembaga sejak 1987 hingga saat ini.

Selain itu, kiprahnya di dunia organisasi dan kelembagaan juga mentereng. Ninik pernah menjabat sebagai Komisioner Komnas Perempuan pada Periode 2006-2009 dan 2010-2014, Anggota Ombudsman RI pada Periode 2016-2021, dan tenaga Profesional Lemhannas RI sejak 2020. Ninik juga aktif menjadi Direktur JalaStoria, sebuah perkumpulan yang memiliki visi mewujudkan masyarakat Indonesia yang inklusif dan aktif dalam upaya penghapusan diskriminasi. Selain aktif di dunia akademis dan organisasi,

https://www.republika.co.id/berita/rogbej451/ninik-rahayu-dan-asep-setiawan-lengkapi-kepengurusan-dewan-pers-20222025

Ketua Dewan Pers yang Baru 2022-2025 Dr Ninik Rahayu

Dr Ninik Rahayu, SH, MS, terpilih menjadi Ketua Dewan Pers sisa masa periode keanggotaan 2022 – 2025, melalui keputusan rapat pleno Anggota Dewan Pers, di Jakarta, Jumat (13/1/2022). Penetapan ini bertujuan untuk mengisi posisi Ketua Dewan Pers yang kosong sejak Prof Azyumardi Azra meninggal dunia pada 18 September 2022
lalu.

“Kemerdekaan pers harus terus menerus kita perkuat, demikian pula dengan kualitas jurnalisme dan profesionalisme perusahaan pers. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan kerja multistakeholders,” ujar Ninik sesaat setelah ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pers sisa masa periode keanggotaan 2022-2025.

Sebelumnya, Ninik dilantik sebagai anggota Dewan Pers periode 2022-2025 dari unsur masyarakat pada 18 Mei 2022. Di Dewan Pers, Ninik bertugas sebagai Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers. Sehari-hari, ia aktif sebagai pengajar fakultas hukum di perguruan tinggi dan diklat pendidikan hukum kantor dan lembaga sejak 1987 hingga saat ini.

Selain itu, kiprahnya di dunia organisasi dan kelembagaan juga mentereng. Ninik pernah menjabat sebagai Komisioner Komnas Perempuan pada Periode 2006-2009 dan 2010-2014, Anggota Ombudsman RI pada Periode 2016-2021, dan tenaga Profesional Lemhannas RI sejak 2020. Ninik juga aktif menjadi Direktur JalaStoria, sebuah perkumpulan yang memiliki visi mewujudkan masyarakat Indonesia yang inklusif dan aktif dalam upaya penghapusan diskriminasi.

Selain aktif di dunia akademis dan organisasi, Ninik pernah menulis buku Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia.

Dalam rapat pleno, Anggota Dewan Pers juga menghasilkan dua keputusan lainnya. Pertama, menyetujui Asep Setiawan sebagai anggota Dewan Pers baru sisa masa periode 2022 – 2025. Kedua, menyetujui perubahan Statuta 2016 menjadi Statuta 2023.

Sidang pleno Anggota Dewan Pers untuk menetapkan Ketua Dewan Pers dan perubahan atas Statuta 2016 ini dihadiri secara luring oleh enam anggota Dewan Pers yaitu Yadi Hendriana, Totok Suryanto, Asmono Wikan, Ninik Rahayu, A Sapto Anggoro,dan Arif Zulkifli. Sementara itu, P Tri Agung Kristanto yang hadir secara daring dalam proses pembahasan perubahan statuta dan pemilihan Ketua Dewan Pers, memberikan catatan perhatian. Adapun Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya, tidak mengikutinya.

Sumber: Rilis Dewan Pers

Dawn of New Era under King Charles III

Tags

, ,

With the interment of Queen Elizabeth II,  The United Kingdom entered a new era under King Charles III. For 70 years the British Empire was under the leadership of Queen Elizabeth II. One legacy from Queen Elizabeth is the stability of Britain and commonwealth countries over a period of more than half a century. Britain, which had been plagued by violence from Northern Ireland but slowly then after the Cold War became lessened.

This so-called new era under Charles King III was the first, England ceased to be an emporium like the 17th to 20th centuries due to the independence of its colonies. In the midst of that situation, the British Empire must survive not maintaining the values of the kingdom in the United Kingdom and at least as head of state in four countries such as Australia, Canada and Jamaica. Although the territory has shrunk, the remnants of British influence are still lingering. This is what later became Britain’s source of power in international relations.

Secondly, in the days since Queen Elizabeth died it appears that the solidarity of the people in the Kingdom of England from Wales to Scotland to Northern Ireland is strengthening. Hundreds or even thousands of people ranging from Scotland to London, England extended farewell greetings to the minister of Queen Elizabeth. This event is rare, giving rise to the interpretation that it is true that there are still ties between the people of the British Empire and the Royal family. The British royal family because of Prince Harry’s matter of abandoning the royal family’s obligations and choosing to stay in the United States was a challenge from the royal family. But it did not dampen the respect of the British people to Queen Elizabeth II and King Charles III.

Thirdly, When Britain has already exited the European Union through Brexit, Britain’s influence and involvement in Europe is not as close as it used to be. Many rules are a challenge for Britons working in Europe and vice versa. King Charles III’s challenge is how to lead Britain when it is no longer in the extended family of the European Union but is in Europe.

In short, the new era of the British Empire under King Charles III was highly dependent on his leadership ability both in maintaining the monarchical culture in England and in being an inspiration for the British people to face the dynamics of the world including the War in Ukraine which seriously threatened the economies of Britain and Europe.