PEMILU 9 Mei 2018 di Malaysia nanti secara tidak langsung mempertunjukkan persaingan dua tokoh besar. PM Najib Razak, 65, yang memimpin Barisan Nasional (BN) akan menghadapi mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad yang tahun ini berusia 93 tahun yang melakukan manuver dengan kelompok koalisi baru Pakatan Harapan (PH). Basis kedua koalisi ini relatif sama dengan basis politik aliran di Malaysia yang menyertakan etnik Melayu, Tiongkok, dan India.
Mengapa pertarungan dua tokoh ini akan menentukan? Bagaimanapun nama Mahathir adalah tokoh yang memiliki karisma dengan pengalaman memimpin negeri jiran selama 22 tahun. Tentu banyak catatan positif yang diwariskan Mahathir terhadap Malaysia, selain sikapnya yang keras.
Meski sudah berusia lanjut, Mahathir berani terjun kembali ke politik praktis karena antara lain melihat perilaku penyimpangan seperti sikap koruptif di kalangan pucuk pimpinan Malaysia.
Namun, PM Najib Razak bukanlah politisi baru di kancah dinamika politik aliran Malaysia. Najib putra pendiri dan PM kedua Malaysia Tun Abdul Razak Hussein. Najib merupakan tokoh sentral yang ingin mempertahankan citranya sebagai tokoh Malaysia terdepan, sekalipun harus berhadapan dengan mentornya. Kemenangan pemilu Mei ini menentukan nasibnya memegang kendali pemerintahan baik di hadapan partainya UMNO dan juga mitranya, Malaysia Chinese Association (MCA) dan Malaysian Indian Congress (MIC) yang masuk BN.
Andalan Mahathir
Apa yang menjadi andalan Mahathir dalam menghadapi pemilu kali ini? Modal kekuatan Mahathir tidak boleh dianggap enteng. Dengan semangatnya sebagai tokoh senior Malaysia, Mahathir masih menjadi magnet kaum Melayu di negeri ini. Rekam jejak Mahathir juga yang dapat diandalkan ialah bersihnya dari skandal korupsi yang justru sekarang melanda pemerintahan PM Najib Razak.
Dapat dikatakan, jika andalan kelompok pendukung Mahathir ialah nama besar mantan PM yang memerintah Malaysia dari 1981-2003. Dengan bekal nama Mahathir, ikon pemimpin ini dijadikan andalan merebut para pemilih.
Mahathir yang berbekal Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) yang didirikan pada 2016 hanya mendapatkan satu kursi di parlemen. Jika dihitung partai oposisi lainnya yang sekarang masuk Pakatan Harapan, jumlahnya cukup besar dengan kursi mencapai 77 kursi jika Partai Islam Semalaysia (PAS) diduga sudah dekat ke BN.
Partai Amanah, pemisahan dari Partai Islam Semalaysia (PAS) menguasai 7 kursi, sedangkan kelompok oposisi lain yang sudah cukup lama seperti Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang didirikan mantan PM Anwar Ibrahim mencapai 28 kursi, dan Democratic Action Party (DAP) mencapai 36 kursi, masih konsisten tidak bergabung ke dalam BN.
Dengan adanya gabungan kekuatan Mahathir yang namanya jadi ikon Malaysia bergabung dengan tokoh oposisi lama yang digulingkannya, yakni Anwar Ibrahim, ini juga menjadi salah satu andalan koalisi harapan. Anwar Ibrahim yang digulingkan pada 1998 ikut pemilu dan menang, kemudian dilarang berpolitik sampai Juni 2018. Dengan kata lain, karena kepentingan bersama, Mahathir dan Anwar dipandang sedang rujuk menghadapi Pemilu 2018. Tentu kekuatan dua tokoh nasional Malaysia ini tidak dapat dianggap remeh Najib Razak.
Mahathir juga memiliki kekuatan isu yang jadi sorotan publik tahun terakhir, yakni skandal megakorupsi dana 1MDB yang diduga sekitar US$700 miliar masuk rekening pribadi Najib Razak.
Andalan Najib
Bergabungnya kekuatan Mahathir dan Anwar dalam Pakatan Harapan tidak serta merta meruntuhkan dominasi BN pimpinan Najib di Dewan Rakyat. Di tubuh parlemen Malaysia sekarang kekuatan koalisi Pakatan Harapan (PH) belum mengancam langsung BN.
Parlemen masih dikuasai Barisan Nasional (BN) dengan UMNO yang mengantongi 86 kursi, Malaysia Chinese Association (MCA) 7 kursi, dan Malaysian Indian Congress (MIC) 4 kursi, serta anggota koalisi BN lainnya 35, praktis menduduki mayoritas kursi dengan jumlah total 132 kursi lebih dari setengah kursi parlemen yang berjumlah 222. Jika PAS 13 kursi yang sekarang dekat BN dimasukkan ke koalisi pimpinan Najib Razak ini praktis sudah mengumpulkan 145 kursi.
Mengenai persepsi publik terhadap skandal korupsi ini menunjukkan hanya 3% warga yang mempertanyakan integritas Najib. Jadi, dapat dikatakan nama Najib masih menjadi jaminan kepemimpinan di Malaysia walaupun tingkat popularitasnya turun mencapai 20% pada 2015.
Najib juga masih bisa mengandalkan kinerja ekonomi Malaysia yang masih kuat dengan pertumbuhan 2017 mencapai 5,8 %, angka tertinggi sejak 2014. Hanya pertumbuhan tinggi ini tidak dinikmati semua warga karena tertahannya kenaikan gaji dan naiknya biaya hidup.
Dalam jajak pendapat pada Maret 2018, 42% pemilih masih mendukung Barisan Nasional. Angka di bawah 50% ini menguntungkan kelompok oposisi sehingga rata-rata tingkat popularitas Pakatan Harapan bisa mencapai 65%. Pemerintahan Najib menyadari kelemahan ini maka menjelang Pilihan Raya, pada Maret diadakan perubahan aturan mengenai pemetaan suara dan perolehan kursi parlemen.
Berdasarkan aturan baru ini pemerintah menyatukan daerah pendukung oposisi ke dalam satu konstituen. Konsekuensinya, kelompok oposisi hanya mendapatkan satu kursi meski suara yang dihimpun lebih banyak. Perubahan mendadak ini langsung menjadi heboh nasional di Malaysia. Namun, putusan ini jelas menguntungkan koalisi yang berkuasa.
Tidak hanya mengubah pemetaan perolehan suara, pemerintahan Najib pada 2 April lalu juga mengeluarkan UU Antiberita Palsu. Berdasarkan perangkat hukum baru ini, penyebar berita palsu dapat dihukum maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 500 ribu ringgit (Rp1,8 miliar).
Di tengah hadirnya Akta Keamanan Dalam Negeri dan juga Akta Hasutan, PM Najib dan koalisinya akan leluasa memanfaatkan media baru tanpa diserang berita-berita bohong yang menjadi fenomena pemilu di beberapa negara. Dua perangkat politik ini juga menjadi kekuatan penguasa melanjutkan dominasinya di Malaysia.
Dengan lanskap persaingan dua tokoh besar ini-sementara Anwar masih dilarang berpolitik sampai Juni nanti-maka pemilu Malaysia menjadi perhatian internasional. BN bagaimanapun tengah mengalami kemerosotan terutama sejak Pemilu 2013, yakni kelompok partai pembangkang menikmati kenaikan jumlah kursi di parlemen.
Perubahan itu tidak hanya karena variasi isu, yakni oposisi menggunakan isu memajukan etnik Melayu agar hak bumiputera diperluas. Namun, juga memanfaatkan kehadiran Mahathir dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, dengan isu yang sangat melekat kepada kepentingan mayoritas etnik Melayu dari sekitar 32 juta rakyat Malaysia.
http://www.mediaindonesia.com/read/detail/158972-pemilu-malaysiapertarungan-najib-mahathir.html
