Oleh Asep Setiawan

UNJUK rasa yang diklaim melibatkan lebih dari 100 ribu orang di Kuala Lumpur akhir Agustus lalu tergolong langka. Meskipun banyak dituduh sebagai bagian dari aksi kubu oposisi, pengerahan massa dalam jumlah besar itu memiliki makna lebih luas. Peristiwa ini langka karena di Malaysia unjuk rasa bisa berujung penjara akibat ketatnya Akta Keselamatan Dalam Negeri atau Internal Security Act (ISA).

Kehadiran mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad menambah bobot dari urgensi pesan yang disampaikan para pengunjuk rasa. Dengan mengusung demo Bersih 4.0, pesan dan sasarannya jelas. Massa menginginkan perubahan segera setelah terungkap adanya aliran dana ratusan juta dolar AS ke rekening pribadi PM Malaysia Najib Razak. Mereka menuntut empat hal; 1) Pemilu yang bersih, 2) Pemerintah yang bersih, 3) Penyelamatan ekonomi Malaysia, dan 4) Hak membantah (berpendapat).

Kini tinggal menunggu waktu ke mana arah angin perubahan di Malaysia. Apakah akan berujung pada pemakzulan PM Najib atau pada pemilu yang dipercepat. Bisa juga desakan perubahan ini akan berimbas kepada tubuh UMNO di tengah semakin kuatnya kelompok oposisi di parlemen. Setidaknya kasus ini telah memakan korban di tingkat elite, dengan dipecatnya Deputi PM Muhyiddin Yassin dan Jaksa Agung Abdul Gani Patail. Najib juga memecat Shafie Adpal dari jabatan menteri pembangunan perdesaan.

Selama dua dekade PM Mahathir Mohamad berkuasa, 1981-2003, salah satu bentuk pengekangan yang dipeliharanya untuk menstabilkan politik dan memelihara kelanjutan pembangunan ekonomi ialah ISA. Sikap Mahathir yang keras terhadap politik dalam negeri Malaysia ini diikuti oleh suksesornya yakni Abdullah Badawi dan kemudian Najib Razak. Kini, dengan kasus Najib, sebagian masyarakat berharap akan ada perubahan politik.

Tidak kurang pakar politik dari Australia, Harold Crouch (1992), menyebut pemerintah Malaysia sebagai semiautoritarian. Pakar lainnya, William Case (1993), memberi label semidemokrasi. Adapun pakar di Malaysia, Zakaria Haji Ahmad (1989), menilai Malaysia sebagai negara demokrasi semu. Mantan Ketua Wanita UMNO Dr Siti Zaharah menyebut Malaysia menganut apa yang dinamakan ‘pemerintahan yang kuat’.

Reformasi iklim politik
Gerakan reformasi di Indonesia pada 1998 memberi inspirasi kepada negeri jiran tersebut untuk meniru. Saat itu, Deputi Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjadi korban politik setelah dipecat oleh Mahathir. Anwar sejak itu menyuarakan gerakan reformasi di Malaysia.

Menurut Prof Dr Shamsul Amri Baharudin dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), ada perbedaan besar antara model kepemimpinan Anwar dan Mahathir. Setelah ada gerakan reformasi di Indonesia, perbedaan itu semakin kentara. Mahathir, kata Shamsul, mendasarkan model kepemimpinannya kepada kewirausahaan. Semua pesan dan tekanan Mahathir adalah membangkitkan sikap-sikap entrepreneur terutama etnik Melayu di Malaysia. Adapun Anwar Ibrahim, kata Syamsul, menekankan model kepemimpinan apa yang disebut keadilan sosial. Anwar dalam pesan-pesannya selalu menekankan kepada keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Malaysia terutama juga etnik Melayu.

Dengan penekanan akan keadilan sosial itulah, Anwar memperjuangkan perubahan dalam demokrasi di Malaysia yang berdasarkan pada pembagian etnik. Politik Malaysia tidak bisa lepas dari politik aliran, politik berdasarkan garis etnik. Ada parpol berbasis Melayu seperti United Malays National Organization (UMNO), berbasis Tionghoa seperti Malaysian Chinese Association (MCA), dan berbasis etnik keturunan India dalam Malaysian Indian Congress (MIC). Sejauh ini perjuangan Anwar baru melahirkan Partai Keadilan Nasional yang semakin besar dan melibatkan multietnik sehingga namanya berubah menjadi Partai Keadilan Rakyat.

Di parlemen Malaysia, hasil pemilu 2013 gabungan kekuatan oposisi sudah mencapai 89 kursi, sedangkan koalisi berkuasa Barisan Nasional merebut 133 kursi parlemen. Bandingkan dengan 2008, ketika koalisi berkuasa yakni MCA, MIC, dan UMNO, menguasai 140 kursi. Suara oposisi semakin lama semakin kuat, tetapi belum menentukan. Mereka yang berada di luar pemerintah bersatu untuk menggugat kepemimpinan Najib.

Angin perubahan
Dengan modal sekitar 40% kursi di parlemen, kubu oposisi menggunakan momentum tuduhan korupsi terhadap Najib sebagai pemicu untuk mendorong reformasi di Malaysia. Angin perubahan ini masih akan berproses karena sangat tergantung beberapa hal. Antara lain, seberapa besar tekanan yang bisa dilakukan oleh pemerintahan Najib terhadap para pengikut oposisi. Sudah ada tanda-tanda para pendukung unjuk rasa diperiksa dan ditanya motifnya. Bahkan terhadap Mahathir juga sudah ada indikasi untuk diperiksa.

Kedua, bagaimana kelanjutan pengungkapan dugaan aliran uang ke rekening Najib bisa meyakinkan publik bahwa ada masalah dengan dana tersebut. Kecaman terhadap Najib itu berawal dari laporan surat kabar Wall Street Journal tentang adanya aliran dana US$700 juta (hampir Rp10 triliun) ke rekening pribadinya dari 1Malaysia Development Berhad (1MDB), sebuah lembaga yang dibentuknya pada 2009 dengan tujuan membuat Kuala Lumpur menjadi pusat keuangan.

Ketiga, sebenarnya kehadiran Mahathir mendukung pengusutan kasus ini dan mendorong PM Najib mempertanggungjawabkan aliran dana ke rekeningnya. Namun, Mahathir tidak lagi banyak pe­ngaruhnya. Keempat, sejauh ini jika melihat fenomena monumental unjuk rasa besar seperti terjadi titik temu antara Mahathir dan para pendukung Anwar Ibrahim. Bahkan istri Anwar, Wan Azizah, melakukan orasi di tengah unjuk rasa yang mengecam Najib.

Berbeda dengan Indonesia yang ada dukungan kelas menengah dan sebagian kalangan militer, desakan perubahan di Malaysia kurang mendapat respons kelas menengah yang sudah menikmati kue pembangunan. Dalam istilah di Malaysia, jika warga sudah puas dengan ekonomi, tidak ada pemicu untuk terjadinya perubahan fundamental. Di sinilah uniknya Malaysia. Ada pendapat kuat bahwa kemakmuran ekonomi menyebabkan warga Malaysia enggan mempertanyakan isu-isu politik termasuk soal korupsi di tingkat elite. Kubu oposisi masih bisa menggalang kekuatan opini, tetapi Najib dkk tidak akan tinggal diam. Bisa saja dalam perkembangan selanjutnya, Najib masih akan mempertahankan posisinya meskipun di tubuh UMNO jelas sudah ada sikap yang berbeda. Pemecatan Muhyiddin Yassin menjadi bukti.

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/15198/Menunggu-Angin-Perubahan-Baru-di-Malaysia/2015/09/09