KRISIS Teluk yang berlanjut dengan meletusnya perang telah mengubah peta politik Timur Tengah. Setahun sudah lewat konflik mencekam di Teluk Persia akibat serbuan Irak ke Kuwait 2 Agustus dini hari. Perubahan itu tidak hanya dialami oleh hubungan

antarnegara Timur Tengah, namun juga hubungan antara AS dengan Uni Soviet, serta hubungan keduanya dengan negara-negara di Timur Tengah.

     Pola hubungan itu di satu sisi memperkuat koalisi beberapa negara, tetapi di sisi lain justru memperlemahnya. Pola yang sedang berubah ini juga mengakibatkan hilangnya sejumlah isu peka dan memunculkan isu lainnya. Namun demikian isu sentral mengenai nasib bangsa Palestina tetap menjadi agenda utama negara-negara Arab dalam manuver politiknya. Sepanjang sejarah modern, isu Palestina telah menjadi alat pemersatu dan namun juga pemecah belah bangsa Arab.

     Persatuan bangsa Arab tampak sekali tatkala dari berbagai negara bergabung dalam satu front yang menyerang Israel dalam Perang Oktober 1973. Tadinya serbuan spektakuler ini ditujukan untuk menaklukan Israel dan mengembalikan hak-hak bangsa Palestina, namun di tengah pertempuran yang menunjukan bangsa Arab akan menang, AS turun tangan. Saat itulah titik balik terjadi yang merugikan front

persatuan Arab.

     Tampaknya AS dan bangsa Yahudi belajar banyak dari kasus yang hampir melenyapkan Israel di peta Timur Tengah. Keduanya, terutama AS, menjalin hubungan lebih erat dengan sejumlah negara moderat di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Kedua negara memang sudah lama menjalin persahabatan, khususnya karena hubungan minyak sejak tahun 1930-an. Persahabatan juga dibina lewat Mesir, salah satu negara

terkemuka di dunia Arab.

     Lewat dua pijakan ini AS mendapat kebebasan di dunia Arab meskipun tetap bisa mempertahankan persahabatannya dengan negara musuh Arab, yakni Israel. Jelaslah AS bisa menjalin hubungan ini dengan baik. Lewat kelonggaran itu AS bisa menetralisasi kekuatan

anti-AS yang muncul di beberapa negara Arab, bahkan bisa menundukkannya. Peluang itu pula yang digunakan untuk membujuk negara-negara Arab dan Israel duduk bersama dalam konferensi perdamaian Timur Tengah.

                  

Peta lama

     Sekurang-kurangnya ada tiga front dalam peta politik Timur Tengah. Pertama, koalisi negara-negara Teluk pimpinan Arab Saudi. Dalam koalisi ini tergabung Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Oman, Emirat Arab dan Kuwait. Mereka menyebut diri Dewan Kerja sama Teluk (GCC = Gulf Countries Council). Negara-negara kecil keemiran di Teluk ini

dari segi wilayah tidak begitu luas, namun dari segi kekayaan melebihi negara-negara di sekitarnya.

     Kedua, koalisi antara Irak, Yaman, Yordania dan Mesir. Koalisi ini semula sangat kuat namun mendapat cobaan sangat berat dengan manuver politik Mesir di bawah Presiden Anwar Sadat tahun 1979. Akibat manuver itu Mesir dikucilkan negara-negara Arab lainnya karena dianggap mengkhianati kesepakatan negara-negara Arab mengenai Palestina dan Israel. Bahkan lebih tragis lagi, manuver itu langsung atau tidak langsung membawa maut bagi Sadat. Ia dibunuh tentaranya sendiri saat berlangsungnya suatu parade militer.

     Namun Mesir yang memang karena luasnya wilayah, padatnya populasi dan pengaruh intelektualnya, kembali muncul sebagai salah satu negara leading di Timteng. Dalam Liga Arab, kewibawaan Mesir tampaknya kembali pulih. Pesan Presiden Hosni Mubarak dalam mendorong pembentukan pasukan multinasional Arab ketika krisis Teluk, mendapat sambutan cukup luas. Ini memperlihatkan bahwa jejak masa lalu, ketika Mesir sempat tersisih, tidak lagi tampak. Mesir kembali ke penampilan puncak dalam peta politik Timur Tengah.

     Daya kohesi koalisi ini memperoleh puncaknya awal tahun 1980-an. Presiden Irak Saddam Hussein, Raja Hussein dari Yordania, Presiden Mubarak dan Presiden Yaman, sangat kompak. Secara tak langsung koalisi ini mendapat perimbangan dari GCC yang memadukan kekuatan ekonomi dengan politik.

     Ketiga, koalisi negara-negara Magribi seperti Tunisia, Sudan, Marokko, Aljazair dan Libya. Memang ada kontroversi apakah negara-negara Afrika ini wajar dimasukkan dalam kancah polit
ik Timur Tengah. Namun identitas Arab yang melekat di negara-negara ini menyebabkan pemisahan itu kurang relevan.

     Salah satu perbedaannya bahwa isu Palestina maupun isu-isu Arab lainnya tidak terlalu ketat mempengaruhi percaturan politik dalam negeri. Bahwa isu itu tidak terlalu melekat di negara-negara ini banyak dipengaruhi faktor geografis semata-mata. Jauhnya wilayah ini dari pusat pergolakan menyebabkan gemanya tidak terlalu besar. Hanya patut diberi catatan, negara itu mengidentifikasikan diri sebagai negara Arab. Bila dilacak di masa lalu pada jaman keemasan Islam, maka kultur negara itu dapat dipahami bila disebut “Arab”.

     Ada satu negara yang tidak dapat dipisahkan dari medan politik Timur Tengah namun bukan termasuk rumpun bangsa Arab adalah Republik Islam Iran. Semula AS menaruh kepercayaan kepada Iran di bawah pimpinan Shah Reza Pahlevi, namun skenario yang diinginkan AS itu berantakan dengan pecahnya revolusi di Iran.

     AS semula ingin Teheran berperan sebagai polisi Timur Tengah sesuai dengan kepentingannya. Rencana itu kini sulit dialihkan ke negara lain. Kecewanya AS dengan rencana itu menyebabkan Washington mendorong negara-negara Arab menyokong Irak dalam perang melawan Iran. Ijin bebas kepada Irak mempersenjatai diri melawan Iran telah menjadi bumerang bagi AS. Delapan tahun masa perang melawan Iran telah memberi peluang untuk memiliki persenjataan modern lewat Barat.

     Tiga koalisi Arab ini bergabung dalam forum yang lebih besar,yakni Liga Arab. Persaingan dalam liga ini pun bukan hal yang ringan. Untuk memperoleh pengaruh dalam liga, setiap kelompok maupun negara secara individual mencari dukungan terhadap peranan masing-masing. Seperti diungkapkan sebuah sumber di Arab Saudi, “Di Liga

Arab ini banyak crazy leaders.”

 

Koalisi baru

     Jalan ke arah pembentukan koalisi ini sudah terjadi melalui Perang Teluk. Koalisi pertama jelas akan lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Keenam negara itu meningkat kekompakannya. Kekompakan itu tidak hanya dalam soal-soal politik, namun lebih dalam bentuk kebersamaan.

     Hampir semuanya berbentuk monarki atau monarki republik, semuanya memiliki kekayaan minyak, jumlah penduduknya tidak besar dan kekuatan militer tak begitu kuat. Nasib yang sama diantara keenam negara Teluk ini jelas akan mempertebal kerbersamaan mereka.Kebersamaan sudah tampak di awal pembentukan GCC, terlihat dari banyakya pertemuan dan kerja sama.      

     Apalagi kasus Kuwait yang diduduki Irak dengan klaim sejarah, akan mempertajam daya pengawasan mereka terhadap potensi ancaman dari luar. Sebenarnya ancaman terhadap Kuwait dari Irak sudah terjadi beberapa kali, ancaman itu sekarang lebih besar karena didukung persenjataan lengkap.

     Mesir memasuki koalisi ini meskipun tidak bergabung ke dalam GCC. Ini karena semata-mata soal geografis. Namun nama Mesir diantara keenam negara itu akan diingat selalu, khususnya saat penyelesaian isu Kuwait. Nama seperti Marokko, Pakistan, Banglades dan Suriah juga tidak akan hilang begitu saja dalam format politik baru nanti.

     Ada hal yang unik sebenarnya berkaitan dengan Suriah. Negeri

itu memang tidak dapat disangkal lagi pemimpinnya, Hafez Assad, tokoh yang bersaingan secara pribadi dengan Saddam. Suriah juga tidak begitu dekat dengan beberapa negara Teluk, namum berkat soal Kuwait ini kehadirannya sangat terasa.

     Nama Suriah kembali disebut disamping Mesir dalam pengaturan keamanan di Teluk. Fenomena ini memperlihatkan akses Suriah memasuki pentas politik Arab semakin besar. Di sisi lain kecurigaan terhadap Suriah sebagai eksponen pengekspor gerakan teroris, berkurang.

     Suriah memanfaatkan dengan baik momentun terjadinya Perang Teluk. Ketika sedang hangat-hangatnya krisis, Suriah menggempur posisi Jederal Michel Aoun di Lebanon. Assad juga mengukuhkan kehadirannya di Lebanon dengan mendukung pemerintah yang berkuasa. Lewat tangan Suriah inilah, milisi bersenjata setiap faksi yang menguasai Beirut dipaksa ditarik mundur. Suara Suriah menerima gagasan untuk berunding dengan Israel adalah salah satu ciri format baru politik di Timur Tengah.

     Kolisi kedua tentu saja pecah karena Mesir sulit diajak duduk dengan Irak saat ini. Tetapi di pihak lain, Irak, Yordania dan Yaman akan semakin kuat pula daya lekatnya. Nasib di Perang Teluk memperjelas posisi mereka. Selama ini Yordania dengan jelas memihak Irak, sedangkan Yaman tidak begitu tampak. Akan tetapi banyak pihak menilai Yaman adalah negara pro-Irak.

     Koalisi ketiga tidak begitu jelas. Kebanyakan menjaga jarak dengan situasi di Timur Tengah. Libya sama sekali tidak banyak manuvernya menangani soal Teluk kecuali mengecam Irak dan pada saat bersamaan mengecam kehadiran pasukan AS dan Barat.

     Perubahan pola hubungan ini tergantung dari banyak perkembangan di Teluk yang akan terus berjalan. Setidaknya daya ikat dan longgar antarsejumlah negara yang bertahan kurang dari satu dekade. Dengan kata lain pengucilan Irak dan eksponennya mungkin akan berangsur hilang dalam sepuluh tahun mendatang, kecuali ada insiden yang mengubah secara drastis misalnya perang baru.

     Namun, seperti diungkapkan seorang diplomat Indonesia di Mesir, dunia Arab kadang-kadang pecah, kadang-kadang bersatu. Dengan demikian tidak perlu heran ada perpecahan seperti sekarang karena akan kembali kepada kestabilan semula. Setiap negara Arab pada dasarnya berkeinginan bersatu lagi seperti sediakala.

     Keinginan itu tidak selalu terwujud karena adanya faktor luar yang ikut mempengaruhi jalannya percaturan politik Timur Tengah. Dapat disebutkan disini faktor itu antara lain negara-negara besar seperti AS, Inggris, Uni Soviet dan Israel. (Asep Setiawan)

 

TEKS FOTO:

Rtr/Ant

 

NASIB PALESTINA –  Nasib Bangsa Palestina tetap menjadi isu inti

percaturan politik Timur Tengah. Pemimpin Organisasi Pembebasan

Palestina (PLO) Yasser Arafat tampil dalam sebuah wawancara hari

Minggu (4/8). Ia memihak Irak dalam Perang Teluk sehingga namanya

nyaris tidak dipercaya lagi oleh negara-negara Teluk.

 

 

KOMPAS, Selasa, 06-08-1991.