Author Archives: Setiawan

Mujahidin Khalq: Durin Hubungan Iran-Irak

25 Tuesday Nov 2008

Posted by in Archives, Middle East

≈ Leave a comment

Tags

, ,

     SERANGAN pesawat-pesawat Iran ke pangkalan Mujahidin Khalq (Pejuang-pejuang Rakyat) di Irak waktunya bersamaan dengan masa persiapan pemilihan presiden Iran 11 Juni nanti. Oleh sebab itu alasan Teheran menggempur Mujahidin tak lain adalah meningkatnya gangguan kelompok oposisi terhadap masyarakat Iran.

     Namun serangan itu mendapat reaksi keras dari Baghdad karena dianggap melanggar perbatasan. Pesawat Iran di antaranya menggempur pangkalan Mujahidin di Ashraf, sekitar 90 kilometer dari perbatasan, di samping pangkalan di Jalula, 35 kilometer perbatasan.

     Serangan itu memperburuk hubungan kedua negara yang belum pulih akibat Perang Iran-Irak selama delapan tahun, 1980-1988. Masih terdapat sisa-sisa persoalan yang mengganjal Iran akibat perang mengerikan itu. Disusul kemudian Perang Teluk 1991, di mana Iran bersikap netral padahal Baghdad mengharapkan retorika Islam versus Barat-nya Saddam Hussein bisa mengundang Iran masuk dalam kancah perang. Nyatanya, Iran hanya mengamati perkembangan walaupun Baghdad dipukul sampai babak belur. 

     Teheran masih merasa tidak perlu terlalu berdekatan dengan Saddam. Apalagi kelompok oposisi Iran masih diberi tempat di Irak, sehingga sulit dikatakan hubungan itu akan membaik. Kini Mujahidin menjadi duri dalam hubungan Iran-Irak karena peningkatan aksi sabotase – di antaranya meledakkan pipa minyak – di Iran.

                                ***    

 

     SIAPA Mujahidin Khlaq itu ? Boleh dikatakan kelompok oposisi Mujahidin termasuk yang besar yang berbasis di Irak. Tidak seperti kelompok oposisi lain yang muncul sesudah revolusi, Mujahidin memiliki kekuatan besar baik secara militer maupun politik, sebelum revolusi.

     Beberapa pihak menyebut kelompok yang didirikan 1965 ini Islam-Marxis. Tokoh-tokoh pendiri Mujahidin di antaranya Mohammad Hanifnejad, Said Mohsen dan Ali Asqar. Pada awalnya Mujahidin mengambil tema antiimperialisme dan nasionalisme dalam ideologinya. Meskipun kelompok ini menolak disebut Islam-Marxis, mereka menerima beberapa pemikiran Marx yang dianggap seusai dengan gerakan mereka. Dalam awal pemberontakan terhadap Shah, kelompok yang jelas komunis adalah Feda’iyan Khalq.

     Jika pendukung Feda’iyan berasal dari kalangan Marxis-nya Partai Tudeh yang tergabung kedalam Front Nasional, maka pendukung Mujahidin berasal dari sayap agamawan Front Nasional dan khususnya dari Gerakan Kemerdekaan yang sejak 1961 dipimpin Mehdi Bazargan dan Ayatollah Mahmud Taleqani.

     Ideolog Mujahidin Reza’i seperti dikutip dalam Roots of Revolution (1981) karya Nikki R Keddie, menyatakan revolusi yang disodorkan Imam Shiah khususnya Ali bin Abi Thalib, Hassan dan Hussein bertujuan melawan tuan tanah feodal dan mengeksploitasi saudagar kapitalis. Bagi Reza’i, Mujahidin merupakan kewajiban setiap Muslim untuk melanjutkan perjuangan menciptakan “masyarakat tanpa kelas” dan menghancurkan semua bentuk kapitalisme, depotisme dan imperialisme.

     Beberapa aksi yang menggemparkan adalah pembunuhan pemboman Kantor Penerangan Amerika Serikat (USIS), Jenderal AU AS Harold Price, 30 Mei 1972 dan pemboman Mausoleum Shah Reza beberapa saat sebelum kunjungan Presiden Richard Nixon ke Teheran. Mereka juga membunuh sejumlah agen intel Amerika dan Iran.

     PM Rajai meringkas sikap pemerintah Iran terhadap Mujahidin dengan mengatakan, “Perbedaan ideologi diizinkan (dalam Islam) namun yan tidak diizinkan adalah menyesatkan yang lain (rakyat). Sejak Mujahidin menyesatkan rakyat dengan interpretasi (Marxis) terhadap Islam, mereka tidak bisa lagi ditoleransi dalam Republik Islam (Iran).”

     Bagaimana posisi Mujahidin di samping kelompok lainnya? Rajai membagi empat kategori kelompok politik : Muslim, simpatik, oposisi dan musuh. Partai Muslim adalah yang secara total mengikuti garis kebijakan Ayatollah Khomeini. Partai simpatisan adalah yang simpati terhadap revolusi Islam namun tidak dipandu oleh ulama walaupun diizinkan memiliki hubungan dengan pemerintah kecuali pekerjaan dan kementerian penting.

     Kelompok oposisi adalah yang menahan diri berkomplot menggulingkan pemerintah. Pihak musuh yakni yang mengangkat senjata terhadap pemerintah Islam dan berencana melakukan hal itu. Dalam kategori ini termasuk kelompok pendukung monarki, Partai Demokratik Kurdi, Komala, Fedayi Khalq, Mujahidin dan Paykar (Perjuangan) yang merupakan pecahan Mujahidin.

     Menurut Dilip Hiro dalam Iran Under The Ayatollahs (1987), anggota Mujahidin dan simpatisan umumnya berasal dari kaum muda baik pria maupun wanita dan datang dari kelas menengah tradisional seperti pedagang, pemilik toko, karyawan dan artis. Mereka tertarik keluar dari partai Islam karena ditawarkan interpretasi modern dan egaliter terhadap Islam.

     Mujahidin ini memang sudah biasa melakukan taktik gerilya berupa penyerangan terhadap tokoh-tokoh penting. Bahkan dalam daftar teratasnya, Mujahidin menempatkan pemimpin spiritual Iran Ayatollah Khamenei dan Presiden Ali Akbar Rafsanjani yang pernah menjabat Ketua Parlemen. Tahun 1982, Mujahidin dari markasnya di Paris menyatakan sejak 20 Juni 1981 mereka telah membunuh 2.000 pemimpin politik dan agama di Iran. Namun mereka mengklaim 3.000 pendukungnya dieksekusi.

     Secara konsepsional, Mujahidin juga sudah mempersiapkan 12 program di antaranya sistem dewan di semua tempat kerja dan institusi sebagai dasar demokrasi dalam masyarakat. Mereka akan menjamin kebebasan menyatakan pendapat dan keyakinan agama, mengakui minoritas etnik termasuk Kurdi.

     Dalam bidang ekonomi dijanjikan kenaikan produksi, menghapus utang petani, menawarkan bantuan teknik dan finansial kepada para petani. Dalam masalah luar negeri, mereka berjanji menghentikan hubungan dengan semua kekuatan imperialisme dan membatalkan semua perjanjian yang merugikan, kontrak-kontrak dan nasionalisasi aset asing.

                                ***

 

     SERANGAN gencar Mujahidin menjelang pemilihan presiden seperti diakui Pemerintah Iran tampaknya merupakan ulangan. Tahun 1981 karena gagal mengacaukan sistem pendidikan, mereka berkonsentrasi pada pemilihan presiden 2 Oktober 1981. Mereka ingin membangkitkan pembangkangan secara menyeluruh agar pemilu ditunda. Tanggal 27 September ratusan pendukung Mujahidin bentrok di Teheran University dengan Pengawal Revolusi. Pertarungan selama tujuh jam itu menewaskan 17 orang dan mencederai 40 lainnya. Apakah pemilihan presiden tertunda? Khomeini membalas dengan mengeksekusi 153 orang yang melawan Pengawal Revolusi.

     Kekalahan demi kekalahan dialami oleh Mujahidin dan kini melakukan gerakan dari Irak. Baghdad karena beberapa pertimbangan – di antaranya karena tidak menyukai regim sekarang – menyediakan tempat lapang bagi Mujahid
in. Pertempuran selama delapan tahun dengan Iran tentu saja tak bisa menghapuskan begitu saja dendam kalangan pemerintah Irak.

     Dari posisi Mujahidin ini dapat dikatakan menjadi duri dalam hubungan kedua negara yang bertetangga di samping masalah Kurdi dan Shiah. Duri ini memang kadang-kadang terasa seperti ketika Mujahidin melakukan sabotase besar-besaran di Iran. Namun tidak menjadi perhatian misalnya saat Perang Teluk 1991 pecah.

     Jika Irak mengasuh Mujahidin yang menentang Iran, Teheran pun berlaku serupa dengan mendukung gerakan Shiah di selatan dan memberikan tempat kepada pemimpin yang mau menggulingkan Presiden Saddam Hussein.

     Namun dalam perkembangan nanti bukan mustahil kedua pemerintah sepakat untuk memperlemah Mujahidin. Situasi ini memang masih sulit dibayangkan saat ini tetapi pendekatan baru antara kedua negara – misalnya ketika Saddam turun dari kekuasaan – bisa saja terjadi. Demi keuntungan Baghdad, bisa saja Mujahidin dikorbankan karena sebetulnya Irak dalam keadaan sulit yakni digencet dari utara oleh Kurdi – yang jadi musuh bersama Iran – serta kelompok Shiah di selatan. Dengan taktik mengurangi musuh dari timur, Baghdad dengan mudah bisa saja memulihkan hubungan dengan Iran sehingga tekanan berkurang. (Asep Setiawan)

Sumber : Kompas, 30/5/93

Pasukan Teluk Sekadar Simbol Solidaritas GCC

25 Tuesday Nov 2008

Posted by in Archives, Global Politics

≈ Leave a comment

Tags

, ,

 

     SEDIKITNYA ada dua alasan mengapa sejumlah negara mengadakan kerja sama keamanan atau membentuk alainsi. Pertama, karena ada sesuatu yang perlu diamankan. Dalam hal negara-negara Teluk Persia, yang diamankan adalah emas hitam alias minya. Enam negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC-Gulf Cooperation Council) terdiri Arab Saudi Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman dan Uni Emirat Arab (UEA).

     Perang Teluk yang melibatkan puluhan negara adalah contoh paling akhir untuk menjelaskan bagaimana minyak harus diamankan. Seluruh dunia termasuk, negara adidaya Amerika Serikat, Jepang dan Masyarakat Eropa Eropa kalang kabut tatkala Irak benar-benar menguasai ladang minyak Kuwait yang kaya raya. Bagi negara industri, minyak adalah darah yang menghidupkan ekonominya. Oleh sebab itu kekuasaan atas minyak bisa membahayakan eksistensi negara Barat umumnya. Kesimpulannya, Irak harus diusir dengan cara apa pun dari Kuwait.

     Alasan kedua, GCC bersedia membentuk pasukan gabungan untuk menjaga

keamanan karena ada yang disebut ‘musuh bersama’ Perasaan terancam kalau-kalau kekayaannya tiba-tiba lenyap karena diambil negara lain, menghinggapi sebagian besar anggota GCC. Kemakmuran yang kini dinikmati sekitar 23 juta penduduk GCC bisa lenyap seketika dan berganti dengan penderitaan bila minyak di tangannya direbut.

     Secara implisit GCC mendefinisikan ‘musuh bersama’ adalah Irak dan Iran, bukan Israel. 

     Irak dicantumkan sebagai sumber ancaman karena penyerbuan ke Kuwait dan fakta bahwa Presiden Saddam Hussein masih berkuasa sekaligus berambisi. Bahkan sampai kini hampir dua tahun setelah kalah di Perang Teluk, Baghdad masih mampu bersilat lidah untuk menghindari perintah yang dicantumkan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB yang intinya melucuti seluruh persenjataan pembunuh massal milik regim Saddam.

     Kecerdikan Irak menyembunyikan persenjataannya yang konon disimpan di bawah tanah, dianggap anggota GCC sebagai suatu bahaya laten. Sebagai catatan saja, Irak tidak pernah menarik klaimnya atas Kuwait sebagai propinsi ke-19.

     Iran adalah negara kedua yang jadi perhatian Seikh dan raja minyak di Teluk Persia. Bukan karena Iran juga kaya minyak, tetapi negara tetangga yang berpenduduk lebih dari 59 juta ini sering berlawanan dalam kebijakan politiknya. Jika GCC dekat dengan AS, sebaliknya Teheran menentang kehadiran AS di Teluk.

 

“Peninsula Shield”

     Untuk menciptakan rasa aman, GCC membentuk pasukan gabungan yang disebut Peninsula Shield (Perisai Jazirah). Menurut catatan, pasukan ini sudah ada sejak 1983 dengan markas di Khafr Bateen, Arab Saudi.

     Kekuatan pasukan ini sekitar 10.000 personel dengan tugas utama sebagai kekuatan penggetar. Sejauh ini kegiatan pasukan ini adalah latihan bersama, koordinasi komando dan tukar menukar data intelijen.

     Sultan Qaboos dari Oman mengusulkan peningkatan jumlah pasukan ini sampai 100.000 personel namun tidak mendapat sambutann pada KTT GCC ke-13 yang berlangsung di Abu Dhabi 21-23 Desember.

     Proposal Oman ini juga tidak disinggung dalam deklarasi akhir pertemuan para menteri pertahanan baru-baru ini di Kuwait. Pertemuan itu hanya merekomendasi Peninsula Shield sebagai inti pasukan gabungan di masa depan. Namun media massa Kuwait menyebutkan GCC merencanakan meningkatkan kekuatan pasukan gabungan 15 tahun mendatang.

     Saat ini dipertahankan jumlah sampai 10.000 pasukan gabungan sebagai pilihan terbaik dari tiga pilihan yang ada. Dua alternatif lainnya adalah pembentukan pasukan independen baru dan setiap negara berkonsentrasi pada pengembangan angkatan bersenjatanya.

     Menhan UEA Sheikh Mohammad bin Rashid mengatakan, “Pembentukan pasukan gabungan teluk atau angkatan bersenjata bukanlah tugas sulit namun juga tidak segera dibutuhkan. Perang pembebasan Kuwait membuktikan bahwa masalah serius dan keputusan menentukan tidak memerlukan berbagai studi, komite-komite atau konferensi. Teknologi modern adalah salah satu elemen penting dalam menggabungkan upaya dan memajukan langkah bersama. Anggota GCC mampu menggabungkan dan mengkoordinasikan langkah dalam beberapa hari.

 

Efektivitas

     Apakah dengan jumlah 10.000 serdadu cukup untukmenggetarkan kekuatan luar, katakanlah Irak atau Iran? Jika melihat perkembangan kedua negara ini, efektivitas 10.000 tentara ini sangat diragukan. Lebih-lebih setelah muncul konflik intern di perbatasan Qatar-Arab Saudi, pasukan ini tampak kurang berperan. Sebaiknya Qatar yang menjalin hubungan lebih banyak dengan Iran, mengancam mundur dari Peninsula Shield.

     Bandingkan pula kekuatan personel Irak yang lebih dari setengah juta tentara dan Iran yang mencapai satu juta orang, Sedangkan kekuatan GCC bila digabung semuanya hanyalah sekitar 200 ribu sampai 300 ribu tentara. Walaupun dilengkapi peralatan canggih pasukan teluk ini masih harus diuji di lapangan.

     Lalu siapa penjamin keamanan minyak milik anggota GCC? pilihan jatuh ke negara adidaya Amerika Serikat. Pengalaman Perang Teluk membuktikan kekuatan penggetar 10.000 pasukan Teluk tak berdaya sama sekali dan tidak efektif. Irak dengan segudang senjata dan segudang sumber daya manusia dengan mudahnya mencaplok Kuwait.

     Namun ketika AS dan negara Eropa terlibat, barulah keamanan minyak di teluk terjamin. AS dan sekutunya tidak lagi mendapat tantangan dari timur seperti dilakukan Uni Soviet pada masa perang dingin. 

     Jika melihat situasi ini maka keberadaan perisai Jazirah lebih  terkesan sebagai simbol solidaritas GCC, di samping itu terkesan pula sebagai simbol adanya perhatian terhadap masalah pertahanan dibandingkan sebagai kekuatan nyata untuk menggetarkan musuh bersama. Bahkan peningkatan kekuatan sampai 100.000 pun misalnya, tampaknya masih belum mampu menggetarkan Irak atau Iran yang berpengalaman dengan perang modern selama tahun 1980-1988.

     Keamanan minyak terutama dijamin dengan keperkasaan militer AS yang menempatkan sejumlah kapal induk dan pangkalan militer di seputar Teluk Persia. Negara-negara Barat tampaknya masih bisa menjamin suplai minyak dari teluk sedikitnya sampai tahun 2000 sebelum alternatif energi lainnya ditemukan.

     Keberadaan pasukan gabungan ini mungkin bermanfaat untuk menunjukkan betapa kuatnya solidaritas dan kompaknya GCC dalam koordinasi komando militer. Ada pun cara menghadapi ancaman nyata tampaknya masih banyak berlindung ke dalam payung keamanan AS dan sekutunya. ***

Sumber: Kompas

Peta Baru Politik Timur Tengah

25 Tuesday Nov 2008

Posted by in Global Politics

≈ Leave a comment

     KRISIS Teluk yang berlanjut dengan meletusnya perang telah mengubah peta politik Timur Tengah. Setahun sudah lewat konflik mencekam di Teluk Persia akibat serbuan Irak ke Kuwait 2 Agustus dini hari. Perubahan itu tidak hanya dialami oleh hubungan

antarnegara Timur Tengah, namun juga hubungan antara AS dengan Uni Soviet, serta hubungan keduanya dengan negara-negara di Timur Tengah.

     Pola hubungan itu di satu sisi memperkuat koalisi beberapa negara, tetapi di sisi lain justru memperlemahnya. Pola yang sedang berubah ini juga mengakibatkan hilangnya sejumlah isu peka dan memunculkan isu lainnya. Namun demikian isu sentral mengenai nasib bangsa Palestina tetap menjadi agenda utama negara-negara Arab dalam manuver politiknya. Sepanjang sejarah modern, isu Palestina telah menjadi alat pemersatu dan namun juga pemecah belah bangsa Arab.

     Persatuan bangsa Arab tampak sekali tatkala dari berbagai negara bergabung dalam satu front yang menyerang Israel dalam Perang Oktober 1973. Tadinya serbuan spektakuler ini ditujukan untuk menaklukan Israel dan mengembalikan hak-hak bangsa Palestina, namun di tengah pertempuran yang menunjukan bangsa Arab akan menang, AS turun tangan. Saat itulah titik balik terjadi yang merugikan front

persatuan Arab.

     Tampaknya AS dan bangsa Yahudi belajar banyak dari kasus yang hampir melenyapkan Israel di peta Timur Tengah. Keduanya, terutama AS, menjalin hubungan lebih erat dengan sejumlah negara moderat di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Kedua negara memang sudah lama menjalin persahabatan, khususnya karena hubungan minyak sejak tahun 1930-an. Persahabatan juga dibina lewat Mesir, salah satu negara

terkemuka di dunia Arab.

     Lewat dua pijakan ini AS mendapat kebebasan di dunia Arab meskipun tetap bisa mempertahankan persahabatannya dengan negara musuh Arab, yakni Israel. Jelaslah AS bisa menjalin hubungan ini dengan baik. Lewat kelonggaran itu AS bisa menetralisasi kekuatan

anti-AS yang muncul di beberapa negara Arab, bahkan bisa menundukkannya. Peluang itu pula yang digunakan untuk membujuk negara-negara Arab dan Israel duduk bersama dalam konferensi perdamaian Timur Tengah.

                 

Peta lama

     Sekurang-kurangnya ada tiga front dalam peta politik Timur Tengah. Pertama, koalisi negara-negara Teluk pimpinan Arab Saudi. Dalam koalisi ini tergabung Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Oman, Emirat Arab dan Kuwait. Mereka menyebut diri Dewan Kerja sama Teluk (GCC = Gulf Countries Council). Negara-negara kecil keemiran di Teluk ini

dari segi wilayah tidak begitu luas, namun dari segi kekayaan melebihi negara-negara di sekitarnya.

     Kedua, koalisi antara Irak, Yaman, Yordania dan Mesir. Koalisi ini semula sangat kuat namun mendapat cobaan sangat berat dengan manuver politik Mesir di bawah Presiden Anwar Sadat tahun 1979. Akibat manuver itu Mesir dikucilkan negara-negara Arab lainnya karena dianggap mengkhianati kesepakatan negara-negara Arab mengenai Palestina dan Israel. Bahkan lebih tragis lagi, manuver itu langsung atau tidak langsung membawa maut bagi Sadat. Ia dibunuh tentaranya sendiri saat berlangsungnya suatu parade militer.

     Namun Mesir yang memang karena luasnya wilayah, padatnya populasi dan pengaruh intelektualnya, kembali muncul sebagai salah satu negara leading di Timteng. Dalam Liga Arab, kewibawaan Mesir tampaknya kembali pulih. Pesan Presiden Hosni Mubarak dalam mendorong pembentukan pasukan multinasional Arab ketika krisis Teluk, mendapat sambutan cukup luas. Ini memperlihatkan bahwa jejak masa lalu, ketika Mesir sempat tersisih, tidak lagi tampak. Mesir kembali ke penampilan puncak dalam peta politik Timur Tengah.

     Daya kohesi koalisi ini memperoleh puncaknya awal tahun 1980-an. Presiden Irak Saddam Hussein, Raja Hussein dari Yordania, Presiden Mubarak dan Presiden Yaman, sangat kompak. Secara tak langsung koalisi ini mendapat perimbangan dari GCC yang memadukan kekuatan ekonomi dengan politik.

     Ketiga, koalisi negara-negara Magribi seperti Tunisia, Sudan, Marokko, Aljazair dan Libya. Memang ada kontroversi apakah negara-negara Afrika ini wajar dimasukkan dalam kancah politik Timur Tengah. Namun identitas Arab yang melekat di negara-negara ini menyebabkan pemisahan itu kurang relevan.

     Salah satu perbedaannya bahwa isu Palestina maupun isu-isu Arab lainnya tidak terlalu ketat mempengaruhi percaturan politik dalam negeri. Bahwa isu itu tidak terlalu melekat di negara-negara ini banyak dipengaruhi faktor geografis semata-mata. Jauhnya wilayah ini dari pusat pergolakan menyebabkan gemanya tidak terlalu besar. Hanya patut diberi catatan, negara itu mengidentifikasikan diri sebagai negara Arab. Bila dilacak di masa lalu pada jaman keemasan Islam, maka kultur negara itu dapat dipahami bila disebut “Arab”.

     Ada satu negara yang tidak dapat dipisahkan dari medan politik Timur Tengah namun bukan termasuk rumpun bangsa Arab adalah Republik Islam Iran. Semula AS menaruh kepercayaan kepada Iran di bawah pimpinan Shah Reza Pahlevi, namun skenario yang diinginkan AS itu berantakan dengan pecahnya revolusi di Iran.

     AS semula ingin Teheran berperan sebagai polisi Timur Tengah sesuai dengan kepentingannya. Rencana itu kini sulit dialihkan ke negara lain. Kecewanya AS dengan rencana itu menyebabkan Washington mendorong negara-negara Arab menyokong Irak dalam perang melawan Iran. Ijin bebas kepada Irak mempersenjatai diri melawan Iran telah menjadi bumerang bagi AS. Delapan tahun masa perang melawan Iran telah memberi peluang untuk memiliki persenjataan modern lewat Barat.

     Tiga koalisi Arab ini bergabung dalam forum yang lebih besar,yakni Liga Arab. Persaingan dalam liga ini pun bukan hal yang ringan. Untuk memperoleh pengaruh dalam liga, setiap kelompok maupun negara secara individual mencari dukungan terhadap peranan masing-masing. Seperti diungkapkan sebuah sumber di Arab Saudi, “Di Liga

Arab ini banyak crazy leaders.”

 

Koalisi baru

     Jalan ke arah pembentukan koalisi ini sudah terjadi melalui Perang Teluk. Koalisi pertama jelas akan lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Keenam negara itu meningkat kekompakannya. Kekompakan itu tidak hanya dalam soal-soal politik, namun lebih dalam bentuk kebersamaan.

     Hampir semuanya berbentuk monarki atau monarki republik, semuanya memiliki kekayaan minyak, jumlah penduduknya tidak besar dan kekuatan militer tak begitu kuat. Nasib yang sama diantara keenam negara Teluk ini jelas akan mempertebal kerbersamaan mereka.Kebersamaan sudah tampak di awal pembentukan GCC, terlihat dari banyakya pertemuan dan kerja sama.      

  
   Apalagi kasus Kuwait yang diduduki Irak dengan klaim sejarah, akan mempertajam daya pengawasan mereka terhadap potensi ancaman dari luar. Sebenarnya ancaman terhadap Kuwait dari Irak sudah terjadi beberapa kali, ancaman itu sekarang lebih besar karena didukung persenjataan lengkap.

     Mesir memasuki koalisi ini meskipun tidak bergabung ke dalam GCC. Ini karena semata-mata soal geografis. Namun nama Mesir diantara keenam negara itu akan diingat selalu, khususnya saat penyelesaian isu Kuwait. Nama seperti Marokko, Pakistan, Banglades dan Suriah juga tidak akan hilang begitu saja dalam format politik baru nanti.

     Ada hal yang unik sebenarnya berkaitan dengan Suriah. Negeri

itu memang tidak dapat disangkal lagi pemimpinnya, Hafez Assad, tokoh yang bersaingan secara pribadi dengan Saddam. Suriah juga tidak begitu dekat dengan beberapa negara Teluk, namum berkat soal Kuwait ini kehadirannya sangat terasa.

     Nama Suriah kembali disebut disamping Mesir dalam pengaturan keamanan di Teluk. Fenomena ini memperlihatkan akses Suriah memasuki pentas politik Arab semakin besar. Di sisi lain kecurigaan terhadap Suriah sebagai eksponen pengekspor gerakan teroris, berkurang.

     Suriah memanfaatkan dengan baik momentun terjadinya Perang Teluk. Ketika sedang hangat-hangatnya krisis, Suriah menggempur posisi Jederal Michel Aoun di Lebanon. Assad juga mengukuhkan kehadirannya di Lebanon dengan mendukung pemerintah yang berkuasa. Lewat tangan Suriah inilah, milisi bersenjata setiap faksi yang menguasai Beirut dipaksa ditarik mundur. Suara Suriah menerima gagasan untuk berunding dengan Israel adalah salah satu ciri format baru politik di Timur Tengah.

     Kolisi kedua tentu saja pecah karena Mesir sulit diajak duduk dengan Irak saat ini. Tetapi di pihak lain, Irak, Yordania dan Yaman akan semakin kuat pula daya lekatnya. Nasib di Perang Teluk memperjelas posisi mereka. Selama ini Yordania dengan jelas memihak Irak, sedangkan Yaman tidak begitu tampak. Akan tetapi banyak pihak menilai Yaman adalah negara pro-Irak.

     Koalisi ketiga tidak begitu jelas. Kebanyakan menjaga jarak dengan situasi di Timur Tengah. Libya sama sekali tidak banyak manuvernya menangani soal Teluk kecuali mengecam Irak dan pada saat bersamaan mengecam kehadiran pasukan AS dan Barat.

     Perubahan pola hubungan ini tergantung dari banyak perkembangan di Teluk yang akan terus berjalan. Setidaknya daya ikat dan longgar antarsejumlah negara yang bertahan kurang dari satu dekade. Dengan kata lain pengucilan Irak dan eksponennya mungkin akan berangsur hilang dalam sepuluh tahun mendatang, kecuali ada insiden yang mengubah secara drastis misalnya perang baru.

     Namun, seperti diungkapkan seorang diplomat Indonesia di Mesir, dunia Arab kadang-kadang pecah, kadang-kadang bersatu. Dengan demikian tidak perlu heran ada perpecahan seperti sekarang karena akan kembali kepada kestabilan semula. Setiap negara Arab pada dasarnya berkeinginan bersatu lagi seperti sediakala.

     Keinginan itu tidak selalu terwujud karena adanya faktor luar yang ikut mempengaruhi jalannya percaturan politik Timur Tengah. Dapat disebutkan disini faktor itu antara lain negara-negara besar seperti AS, Inggris, Uni Soviet dan Israel. (Asep Setiawan)

 Sumber: Kompas 6/8/91