Monthly Archives: October 2009

Hongkong: Transisi dari Cina ke Inggris

26 Monday Oct 2009

Posted by in Archives, Asian Affairs

≈ Leave a comment

Tags

Oleh  Asep Setiawan

I. PENDAHULUANKehadiran Inggris di Hongkong selama 150 tahun memiliki sejarah yang panjang.Pelacakan terhadap kehadiran salah satu negara Eropa di tanah Asia ini menunjukkan betapa sejak abad ke-19 negara-negara Eropa sudah aktif di kawasan ini. Sebagian besar motivasinya adalah ekonomi karena mereka telah mengalami revolusi industri, tapi sebagian lagi adalah untuk mencari wilayah jajahan atau pasar untuk barang-barang dagangannya.Peristiwa penyewaan Hongkong oleh Inggris pada abad ke-19 itu berakhir pada akhir abad ke-20. Dalam rentang waktu yang panjang itulah, Hongkong telah menjadi sebuah sentra finansial dan perdagangan jasa yang sangat penting di Asia Timur. Selama masa Perang Dingin, Hongkong juga menjadi jendela Cina untuk menengok ke dunia luar.Tulisan ini akan berusaha mengulas secara singkat proses peralihan Hongkong ke tangan Cina lebih dari 100 tahun silam serta kejadian-kejadian yang mendahuluinya. Mundurnya Inggris dari Cina 30 Juni lalu disambut oleh pemerintah Cina yang merasa berhak atas Hongkong meskipun 100 tahun lalu pemerintahan sekarang belum terbentuk. Namun adanya kesamaan sejarah antara kedua wilayah itu menyebabkan penyerahan itu menjadi penting dalam sejarah Asia.II. BERMULA DARI  PERANG CANDUPada saat bendera Inggris berkibar di tanah Hongkong sekarang, tepatnya di Queens Road West 21 pada Januari 1841, hanya sejumlah tentara Inggris yang menyaksikannya. Namun ketika Union Jack diturunkan 30 Juni 1997 tengah malam, sedikitnya 8.000 wartawan dan 4.000 tamu undangan serta jutaan mata, menyaksikan lewat televisi akan menikmati peristiwa historis akhir abad ini.Bagi Inggris, peristiwa ini merupakan perpisahan menyedihkan, karena sejak tahun 1980-an sudah ada usaha untuk memperpanjang sewa Hongkong yang kini sudah jadi “Mutiara dari Timur”. Penyerahan ini berarti berakhirnya imperium Inggris di Asia Timur.Namun bagi Cina, penyerahan ini adalah peristiwa yang ditunggu-tunggu. Deng Xiaoping, sebelum meninggal Februari lalu, masih ingin datang ke Hongkong menyaksikan harta yang diterima dari penyewanya. Tanah yang diterima itu bukan bukit gundul dan gersang, tapi berisi hutan beton dengan aset bermilyar dollar AS.Hongkong bisa menjadi sebuah teritori yang tergolong sukses taklepas dari peran Inggris. Para pengembara dan pengusaha Inggris datang ke kawasan ini karena bisnis. Bisnis yang paling menguntungkan awal abad ke-19 itu adalah Candu.Ketika film Perang Candu diputar di Beijing Juni  lalu, sejumlah orang menangis karena sedih, kesal, gemas dan menyesal. Kesal karena Hongkong disewakan ke Inggris akibat tekanan seusai Perang Candu itu.Karena itu, timbul kemarahan, seharusnya Hongkong itu milik Cina, bukan Inggris, dan tak ada lagi negara lain yang berhak menguasai serta mengatur seenaknya. Hongkong adalah bagian dari Cina dan kenyataan itu tak bisa diubah lagi. Ulah negara-negara Barat yang membagi-bagi Cina seperti kue tak boleh terjadi lagi.III. DAGANG CANDU Seorang sejarawan Inggris, Paul Johnson dalam artikelnya A Contrarian View of Colonialism (1997) menuturkan awal meletusnya Perang Candu (1839-1842). Pedagang Inggris datang ke Cina untuk membeli teh dan kain sutera. Namun dari Cina sendiri tak mau membeli sesuatu dari Inggris.Opium, tulis Johnson, adalah barang yang sudah lama dinikmati rakyat Cina jauh sebelum kedatangan Inggris. Karena itu, orang Barat memilih menjual opium, meski tidak sepenuhnya legal. Opium itu antara lain didatangkan dari India.Saat pemerintah Cina berusaha menghentikan perdagangan opium, tulis Tsna Tak-sing editor harian pro Cina Ta Kung Pao, pecahlah Perang Candu. Akibat perang itu, Dinasti Ching dipaksa menandatangani Perjanjian Nanking, tahun 1842, dengan menyerahkan Hongkong kepada Inggris. Saat itu penduduk Hongkong 19.000 jiwa termasuk 600 orang Eropa. Penjual opium sebanyak 131 perusahaan.Insiden ini merupakan awal munculnya serangkaian perjanjian yang  merugikan Cina, yang dipaksakan Barat, di antaranya perjanjian hubungan Sino-Inggris yang menghapus Cohong (lusinan perusahaan Cina) yang memonopoli perdagangan asing di Canton.Begitu luasnya negeri Cina, tak ada satu negara pun bisa menguasainya. Pada akhir abad ke-18, sejumah wilayah disewakan berdasar Konvensi Peking Kedua kepada Inggris selama 99 tahun sejak Juni 1898. Kawasan ini disebut New Teritories, termasuk di dalamnya Kowloon dengan luas  365 mil persegi.Candu diperdagangkan oleh Barat saat masuk Cina, sedikitnya karena dua alasan. Pertama, bisnis. Candu adalah barang yang laku di pasaran. Banyak orang Cina membelinya sehingga menguntungkan. Alasan kedua, secara tak langsung Barat ingin tetap mempertahankan agar Cina lemah.     Pandangan ini sangat kuat di pihak Cina. Perdagangan candu bermotifkan kolonialisme. Sedangkan penjajahan bisa bermotif dagang atau kekuasaan. Itulah yang dilakukan Inggris pula.IV. BASIS PERDAGANGANBagi Inggris, seperti dicatat Norman Miners dalam The Government and Politics of Hongkong (1995), menduduki Hongkong diperlukan sebagai basis perdagangan dengan Cina. Para pedagang Inggris yang melakukan bisnis di Guangxhou, dibatasi dan diperlakukan dengan ketat oleh para pejabat Cina. Selain itu, Hongkong diperlukan untuk tempat di mana mereka bisa berlabuh, memperbaiki kapal dan menyimpan barang dengan aman.Pulau Hongkong menawarkan berbagai kemungkinan, yaitu memiliki pelabuhan dengan laut yang dalam. Pelabuhan ini diperlukan untuk berlabuh kapal-kapal besar. Ada keuntungan lain, pulau ini nyaris kosong karena penduduk Cina tak begitu banyak.V. BASIS MILITER Sudah menjadi asumsi lama, perdagangan bisa lancar bila para pengusaha dan jalur bisnis dapat jaminan keamanan. Hongkong bagi Inggris adalah pangkalan yang tepat bagi Angkatan Laut Kerajaan Inggris serta markas tentara. Tentara Inggris yang ditempatkan di koloni ini bisa dimanfaatkan untuk mempertahankan Hongkong, dan bila perlu bisa diterjunkan ke daratan Cina untuk membela kepentingan bisnisnya. Pernah terjadi, tentara Inggris dikerahkan untuk meredakan pemberontak Boxer tahun 1900. Mereka juga dikirim ke Shanghai untuk menghadapi kerusuhan. Besarnya garnisun tentara Inggris berbeda satu sama lain. Kadang-kadang diperkuat dengan tentara yang dikirim dari India.Sebuah kawasan yang luas di pusat Hongkong, dijadikan markas militer ketika pemukiman pertama di Hongkong dimulai tahun 1842. Hal yang sama dilakukan di Kowloon setelah secara permanen duduki tahun 1860. Sebuah galangan kapal angkatan laut juga dibangun pada abad ke-19, untuk memberikan fasilitas perawatan bagi kapal-kapal Angkatan Laut Inggris yang beroperasi di perairan Cina.Inggris tampaknya tidak cukup hanya dengan membangun pangkalan militer di Pulau Hongkong. Tampaknya diperlukan tambahan wilayah sebagai zona penyangga. Karena itu, benar apa yang dikatakan Norman Miners bahwa salah alasan utama mengapa perbatasan koloni Inggris diperluas tahun 1898 adalah untuk menjamin keamanan seluruh pantai utara dan daerah di sekitarnya. Wilayah itu menjadi jaminan untuk membangun pertahanan yang cukup bila ada serangan dari daratan.VI. KESIMPULAN Kombinasi antara posisi strategis untuk bisnis dan pertahanan yang cermat, menyebabkan nilai Hongkong makin tinggi. Selama Perang Dunia I, Perang Dunia II, Kemerdekaan Cina 1949, Perang Korea tahun 1950-an, Revolusi Kebudayaan tahun 1960-an dan akhirnya naiknya Deng Xiaoping di Cina daratan, Hongkong tetap bertahan.Pada era keajaiban ekonomi Asia Timur, Hongkong termasuk di dalamnya. Jika Hongkong “diasuh” Inggris sejak 155 tahun lalu, tidak demikian dengan Taiwan dan Korea Selatan yang diemong Amerika Serikat. Hubungan Hongkong dengan Inggris memang unik.Meski kata penjajahan lebih sering digunakan untuk menyebut kehadiran Inggris di Hongkong, tetapi bukti telah menunjukkan, penduduk Cina yang ada di Hongkong bisa berhasil. Tidak aneh timbul anekdot, penduduk Hongkong lebih betah di bawah Inggris daripada penguasa Beijing. Benar atau tidak gurauan itu, tak jadi soal, karena 1 Juli na
nti, bendera Inggris dan bahkan mata uang dengan gambar Ratu Elizabeth akan lenyap dari peredaran.Bukit gersang dan gundul ini sudah berubah menjadi hutan beton penuh gedung pencakar langit. Inggris juga meninggalkan sejumlah kebiasaan yang berbeda dengan Cina daratan. Misalnya, pengendara yang mengutamakan pejalan kaki, antre yang tertib di tempat apa pun apakah mau naik taksi, bus atau membayar rekening listrik.Bermula dari Perang Candu yang menyesakkan bangsa Cina, Hongkong yang disewa dulu dikembalikan dengan berbagai budaya dan kebiasaan ala Inggris yang tampak berbeda dari sebelumnya. Namun penilaian apakah lebih maju atau tidak, tergantung sepenuhnya siapa yang memberi penilaian.Gemerlap Hongkong dengan aset milyaran dollar akan menjadi milik Cina sepenuhnya. Agar tidak terjadi kekagetan di berbagai lapisan masyarakatnya dengan sistem komunis yang akan diterapkan, Cina mengizinkan sistem kapitalis tetap hidup selama 50 tahun mendatang. Suasana hati antara lega dan cemas, kini menghinggapi seluruh penduduk Hongkong karena belum pengalaman menghadapi penguasa dari Beijing. Mereka masih menunggu sesuatu yang belum pasti.

DAFTAR PUSTAKA

Asep Setiawan dan Rene L Pattiradjawane, Bermula dari Perang Candu, Kompas 29 Juni 1997Enright, Michael J., Etidh E. Scott and David Dodwell, The Hongkong Advantage.           Hongkong: Oxford University Press, 1997Miners, Norman, The Government and Politics of Hongkong. Hongkong: Oxford University Press. 1995.Borthwick, Mark, Pacific Century: The Emergence of Modern Pacific Asia.Boulder:Westview Press, 1992.

Penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan

26 Monday Oct 2009

Posted by in Archives, Asian Affairs

≈ Leave a comment

Tags

Oleh Asep Setiawan[1]

  1. I. PENDAHULUAN

Dalam perbincangan informal dengan jubir Deplu China Zhu Bangzao, dikatakan pihaknya bersedia membicarakan masalah di Laut Cina Selatan. Bahkan ia mengulang kebijakan  pemerintahnya untuk merundingkan masalah tersebut dalam forum multilateral. Ia menggaris bawahi bahwa Cina akan melakukan politik bertetangga baik.Penegasan serupa disampaikan Asisten Menlu Cina Chen Jian dua pekan lalu, bahwa Cina tidak ada ambisi hegemoni. Ia menuduh mereka yang meniup-niupkan ambisi hegemoni Cina adalah pihak yang tidak menyukai negara-negara Asia bersatu.Ucapan dua pejabat itu memperjelas pernyataan Presiden Jiang Zemin maupun PM Li Peng mengenai sikap terbuka Cina  terhadap penyelesaian damai konflik di Kepulauan Spratly dan Paracel.Makalah ini akan mengulas peluang dan tantangan yang justru muncul dari perkembangan dalam negeri Cina. Dalam kunjungan baru-baru ini ke Beijing dan Shanghai serta bertemu sejumlah pejabat Deplu, secara sekilas dapat disimpulkan sementara bahwa Cina sudah berubah. Untuk mengetahui peluang apa yang ada dari Cina, kita perlu menengok doktrin politik luar negeri Cina yang baru yang didasarkan pada Teori Deng Xiaoping yang sekarang menjadi landasan doktrin resmi.II. TEORI DENG TENTANG DUNIAMenurut  Wu Jie (1996) Deng Xiaoping berusaha menjelaskan situasi dunia saat ini. Ia menyatakan, meskipun meskipun perang dan revolusi masih eksis di beberapa wilayah dan mengenai isu-isu tertentu, zaman sudah berubah melalui evolusi. Kini ada dalam era perdamaian dan pembangunan karena alasan sebagai berikut.

  1. Negara-negara sosialis telah meninggalkan strategi revolusi dunia dalam mendukung perdamaian dunia. Mereka memfokuskan diri pada percepatan pembangunan ekonomi.
  2. Dihadapkan pada penyesuaian ekonomi dan kompetisi ekonomi baru, negara-negara kapitalis  saat ini terutama memperhatikan pembangunan ekonomi dan kompetisi perdagangan.
  3. Kekuatan perdamaian tumbuh dengan cepat. Cina dan Dunia Ketiga serta Eropa Timur dan Jepang dari Dunia Kedua semuanya dalam damai.
  4. Negara adidaya yang lelah dengan pacuan persenjataan dan di bawah keseimbangan teror tak ingin terlibat dalam “bunuh diri bersama”.
  5. Sebagian besar negara-negara berkembang berdamai dan tak terlibat dalam pembangunan yang kondusif untuk membangun tatanan baru internasional.

Dari analisa Deng itu maka muncullah politik luar negeri yang mengutamakan perdamaian dan memelihara stabilitas regional. Dari sejumlah kasus sejak lahirnya Teori Deng ini terlihat bahwa Cina sangat menonjolkan upaya-upaya perdamaian di berbagai kawasan.Presiden Jiang Zemin dalam Kongres PKC 1997 menegaskan bahwa Cina menentang ekspansi militer, ikut blok militer atau terlibat dalam pacuan senjata. Bahkan ditegaskan adalah seharusnya menghormati keanekaraaman dunia.Dari uraian perubahan doktrin hubungan luar negeri RRC ini maka terdapat peluang bahwa penyelesaian damai bisa terwujud di Laut Cina Selatan. Beijing tampaknya tidak tertarik lagi dengan retorika untuk menguasai dunia dalam melawan kekuatan kapitalis. Dalam era reformasi sekarang, Cina bergerak cepat, merampingkan pemerintahan, membasmi korupsi, mengurangi birokrasi, menyehatka BUMN dan membuka pintu ke luar seluas-luasnya.III. PELUANG  PENYELESAIANKonflik Laut Cina Selatan memang rumit. Selain Cina yang mengklaim seluruh Kepulauan Spratly dan Paracel, terdapat pula Taiwan dan empat negara ASEAN, Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam. Situasi di kawasan itu sendiri sering menimbulkan ketegangan setelah terjadi perang kata-kata antara Filipina dengan Cina atau Vietnam dengan Cina.Tampaknya sudah menjadi anggapan umum bahwa kesulitan tidak hanya karena Cina menjadi dua disebabkan kehadiran Taiwan tetapi juga semua negara tak mau kalah dalam mengklaim Spratly dan Paracel. Selain itu ada semacam anggapan bahwa Cina berambisi untuk menguasai Spratly dan Paracel karena selain mengandung energi di dalamnya tetapi juga letaknya yang strategis.Persepsi akan Cina itu muncul dari pengalaman sejarah dimana saat komunis garis keras menguasai negeri itu ambisi untuk menyebarkan pahamnya untuk menandingi kapitalis sangatlah kuat. Perang Dingin memang telah melahirkan persepsi yang sulit hilang begitu saja. Jadi pada saat ini memang perlu secara realistis menilai bahwa kecurigaan dan sindrom terhadap Cina dengan 1,2 milyar penduduk dan kekuatan ekonomi dan militernya yang menjadi ancaman bagi kawasan Asia Tenggara.Kunjungan Presiden Jiang tahun lalu telah mengukuhkan kemitraan strategis jangka panjang dua negara besar di ceruk Pasifik. Demikian pula rencana kunjungan Presiden Bill Clinton  ke Beijing Juni nanti makin membuktikan bahwa ambisi yang selama ini dicurigai terhadap Cina sulit dibuktikan.Dengan demikian prospek perundingan penyelesaian perselisihan di LCS makin terbuka. Saat ini  forum ASEAN Regional Forum  (ARF) adalah forum resmi pertama yang digunakan untuk membahas perlunya menciptakan perdamaian dan menghindari kekerasan di kawasan tersebut. Meskipun banyak mengandung kelemahan tapi setidaknya akan membuka peluang dialog yang lebih intensif.Forum informal seperti Lokakarya Pengelolalan Potensi Konflik di Laut Cina Selatan  yang diselenggarkan Indonesia sampai tujuh kali menunjukkan bahwa cukup a lot bahan pembicaraannya. Pengalaman penulis menyaksikan dari dalam pembicaraan informal tak lepas dari konflik tradisional misalnya  antara Cina melawan Taiwan. Selain itu ada pula persaingan antara Vietnam dan Cina. Pola-pola lama yang merupakan warisan Perang Dingin memang menyulitkan posisi ASEAN.Jadi sebenarnya peluang itu ada karena Cina telah berubah. Namun karena kesatuan sikap diantara anggota ASEAN belum bersatu padu sehingga menyulitkan jalan damai. Misalnya, Vietnam menggarap ladang minyak sendiri di wilayah yang kedaulatannya masih diperdebatkan. RRC kemudian memprotes seraya melakukan hal yang sama. Filipina juga terlibat ketegangan dengan Cina meski sudah menandatangani memo kesepahaman untuk menghindari penyelesaian jalan kekerasan.IV. PENUTUPPendekatan tradisional yang melihat persoalan di LCS hanya dari aspek hukum, strategi, politik atau militer harus diubah menjadi sebuah pendekatan yang realistis dimana Cina sendiri sudah berubah. Meski klaimnya melampaui semua wilayah di LCS namun karena sikap luar negerinya yang relatif berbeda dengan kebijakan lama merupakan peluang untuk membahas di meja perundingan segala perselisihan itu.Dengan kemungkinan melihat konflik LCS dari perspektif baru maka dimungkinkan terobosan baik dalam forum informal maupun formal. Seluruh negara yang terlibat konflik memang sudah saatnya beranjak dari sekedar retorika kepemilikan sejarah ke arah kerja sama konstruktif karena sikap keras tak menyelesaian masalah. Indonesia, sebagai salah satu negara yang dipercaya pihak yang berkonflik, memiliki peluang mencari terobosan. Namun tentu saja diperlukan kekuatan diplomasi yang bisa menopang ke arah penyelesaian damai masalah yang rumit ini.

Daftar Pustaka

Wu Jie, On Deng Xiaoping Thought. Beijing, Foreign Languages Press, 1996.Gao Shangquan and Chi Fulin (eds), Theory and Reality of Transition to a Market Economy.           Beijing, Foreign Languages Press, 1995.China: Facts & Figures (1997). Beijing, New Star Publishers, 1997.Selected Documents of The 15th CPC National Congress. Beijing, New Star Publishers, 1997.Setiawan, Asep, Antara Janji dan Bukti di Spratly. Kompas, 14 Desember 1997.Setiawan, Asep, Laut Cina Selatan Tetap Kawasan Rawan, Kompas 15 Desember 1997.Setiawan, Asep, Laut Cina Selatan, Tambang Emas Masa Depan, Kompas, 15 Desember 1997.Pattiradjawane, Rene L., Provokasi RRC di Laut Cina Selatan, Kompas, 27 Desember 1996O. Brien, Roderik, South China Sea Oil : Two Problems of Ownership and Development.   Singapore, Institute of South East Asian Studies,
1977.

[1] Asep Setiawan, wartawan dan staf pengajar Jurusan Hubungan Internasional, FISIP Universitas Pasundan, Bandung. Disampaikan dalam diskusi tentang Laut Cina Selatan di FISIP, Unpas.

Agenda Reformasi Politik Luar Negeri Indonesia

26 Monday Oct 2009

Posted by in Asian Affairs, Commentary, Foreign Policy, International Relations, Journal Articles

≈ Leave a comment

Tags

,

Oleh Asep Setiawan

I.PENDAHULUAN
Reformasi ekonomi dan politik telah melahirkan tuntutan baru. Masyarakat seolah-olah menginginkan kedaulatan yang seharusnya menjadi menjadi miliknya dikembalikan setelah dipinjam Presiden Soeharto dan aparatnya selama kurun waktu 32 tahun. Selain tuntutan perubahan politik, masyarakat Indonesia merasakan bagaimana krisis ekonomi menjadi parah karena ternyata hampir di seluruh aspek kehidupan terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme.Gema reformasi memang sangat keras karena setelah guncangan moneter yang dimulai dari Thailand Juni 1997 membuat Indonesia harus menghadapi tekanan dalam mata uang rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

Akhirnya pemerintah tidak sanggup menekan harga dollar sehingga bulan September 1998 dilepas ke pasar yang akhirnya menyebabkan ambruknya ekonomi Indonesia. Harga sembilan bahan pokok sampai sekarang tidak stabil, bahkan cenderung meningkat. Penderitaan rakyat Indonesia ini melahirkan kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi dan kerusuhan yang  akan banyak memakan korban rakyat tak berdosa.Reformasi berlangsung setelah terjadi stagnan selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru.

Politik dalam negeri secara bertahap diambil dari rakyat menuju kekuatan eksekutif yang berpuncak di tangan presiden. Pada akhirnya, seluruh kekuasaan itu berada di tangan Soeharto. Dalam kebijakan luar negeri pun partisipasi rakyat baik melalui DPR  maupun kalangan masyarakat seperti dunia akademis tidak diberi tempat. Pengambilan kebijakan luar negeri menjadi tidak demokratis.Makalah ini akan berusaha mengkaji implikasi reformasi politik-ekonomi domestik terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Pertama, makalah akan mengungkap pilar-pilar utama reformasi yang sedang berjalan. Selanjutnya  akan ditinjau agenda apa yang jadi perlu dipertimbangkan dalam reformasi politik luar negeri.

 

II.REFORMASI  DOMESTIK

Gagasan reformasi sangat kuat disuarakan mahasiswa pada akhir 1997 dan awal 1998. Setelah selesai Sidang Umum 1998 yang melahirkan pasangan Soeharto-BJ Habibie, gagasan reformasi semakin santer dalam masyarakat akademis. Mahasiswa akhirnya mempelopori untuk menjadi gagasan slogan dalam aksi unjuk rasa pro demokrasi-nya. Pada akhirnya, reformasi diartikan sebagai usaha mendesak Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan pemerintah penggantinya menurunkan harga-harga sembako.Setelah turun dari jabatan presiden 21 Mei lalu, Soeharto menyerahkan jabatannya kepada Wapres Habibie. Maka lahirlah kabinet reformasi yang sampai sekarang masih dalam tahap transisi menjelang pemilu Mei 1999.Setidaknya ada empat proses yang terjadi sebagai akibat kakunya Orde Baru dalam menghadapi perubahan jaman.

Eep Sefullah Fatah[1], menyebut faktor pertama adalah sentralisasi. Dalam tahap reformasi terjadi lah era desentralisasi. Semula Orde Baru memilih model pengelolaan kekuasaan yang sentralistis sebagai cara untuk mempertahankan stabilitas politik agar pertumbuhan ekonomi bisa terkejar. Namun pada prakteknya sentralisasi melahirkan KKN.Reformasi juga melahirkan corak yang belawanan dengan aliran pemikiran Orde Baru yang menekankan otonomisasi. Apa yang otonomisasi ?

Menurut Eep, sejak awal kelahirannya Orde Baru berupaya meminggirkan masyarakat dari proses pengambilan kebijakan publik dan proses pemerintahan secara umum. Reformasi melahirkan de-otonomisasi dimana masyarakat ikut berpartisipasi dalam keputusan publik.Orde Baru juga melahirkan unsur ketiga yakni personalisasi. Kekuasaan yang memusat dan otonom kemudian dipersonalisasikan  di tangan Soeharto. Apapun keputusan politik harus sesuai dengan “petunjuk bapak presiden”. Begitulah istilah yang sering digunakan menteri dalam menjelaskan kebijakan pemerintah. Reformasi politik menjungkirbalikkan gagasan itu dengan mendorong ke arah de-personalisasi dimana kekuasaan politik itu bukan berasal dan hanya di tangan presiden tapi terutama di tangan rakyat yang bisa disalurkan melalui partai-partai politik.

Selain tiga aspek di atas, Orde Baru juga harus menghadapi kritikan rakyat karena kekuasaan kemudian menjadi sesuatu yang sakral, tak boleh diganggu gugat dan tak terjangkau rakyat bawah. Dalam konteks ini kekuasaan tak bisa salah, bebas dari kritik, tak bisa digugat apalagi dijungkirkan. Namun dengan gelombang reformasi rakyat semakin terbuka bahwa kekuasaan presiden atau jabatan apapun tak lain adalah amanah rakyat, bukan titisan dewa atau dari langit.

III. AGENDA  REFORMASI

Bagaimana implikasi reformasi politik domestik  terhadap kebijakan luar negeri ? Rakyat Indonesia memiliki kebebasan untuk mendayagunakan kebijakan luar negeri sehingga melahirkan kemakmuran dan kemajuan untuk seluruh lapisan masyarakat. Secara idiil, tujuan dari politik luar negeri Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yakni untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

[2]Dari empat reformasi yang sudah dilakukan rakyat Indonesia tampaknya bisa ditarik empat agenda dalam reformasi politik luar negeri.Pertama, perumusan kebijakan dan pelaksanaan politik luar negeri tak lagi tersentralisasi di badan eksekutif atau di tangan presiden. Dengan tema-tema hubungan internasional seperti hak asasi manusia, demokratisasi, lingkungan hidup dan terciptanya masyarakat madani, maka rakyat seluruhnya memiliki akses dalam memberikan pemikiran, menilai dan ikut memikirkan arah kebijakan luar negeri. Soal hak asasi manusia dicatat Budiarto Shambazy sebagai salah satu aspek penting dalam politik luar negeri Indonesia di bawah Habibie seperti terlihat dalam kebijakan pemberian otonomi lebih luas ke Timor Timur.

[3]Begitu politik luar negeri itu tersentralisasi dalam lembaga eksekutif, maka arahnya tidak bisa dikritik lagi. Misalnya, politik pinjaman dana untuk pembangunan ternyata di kemudian hari memberatkan masyarakat sehingga melahirkan utang pemerintah sekitar 60 milyar dollar AS. Menurut Dr Hasjim Djalal, masalah korupsi dan kolusi yang banyak dibicarakan kalangan domestik dan luar negeri bisa mempengaruhi kredibilitas pemerintah sehingga politik luar negeri bisa kurang efektif.

[4]Kedua, agenda reformasi perlu dilakukan agar politik luar negeri tidak lagi otonom dari perbuahan-perubahan dan tuntutan masyarakat. Meminggirkan masyarakat dalam hal politik luar negeri akan melahirkan langkah yang fatal terhadap kemajuan seluruh bangsa. Penilaian yang meremehkan efek devaluasi Thailand dan peringatan dunia internasional terhadap kebijakan ekonomi luar negeri pemerintah dan swasta mengakibatkan terjadinya prahara moneter yang menyakitkan. Dengan kata lain, keputusan pemerintah tidak otonom tetapi tergantung dari masukan masyarakat. Dr Moh Idris Kesuma melukiskan bahwa politik luar negeri itu tak lain daripada perjuangan seluruh bangsa Indonesia yang pada awalnya mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan pengakuan internasional.

[5]Ketiga, dalam jangka mendatang tidak perlu lagi keputusan penting dalam menghadapi era globalisasi ini diserahkan ke tangan seorang presiden atau menteri. Karena kebijakan luar negeri pada akhirnya akan berpengaruh terhadap seluruh lapisan masyarakat dari kota sampai desa, maka pengambilan keputusan hanya di tangan satu orang dengan asumsi ia serba tahu tentang politik luar negeri akan berakibat kehilangan kontrol.Keempat, meskipun orientasi politik luar negeri negeri sudah ditentukan bebas dan aktif serta landasan idiilnya ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945, namun dalam implementasinya jangan sampai terjebak pada sakralisasi kebijakan. Politik luar negeri seperti halnya politik dalam negeri bukanlah sesuatu yang sakral, yang suci, yang tak bisa diubah dan dikemas dengan pendekatan baru. Desakralisasi kebijakan eksternal bisa dilakukan jika masyarakat ikut berpartisipasi dalam memikirkan arah bangsa Indonesia dalam memasuki abad ke-21 ini.

IV.PENUTUP

Abad kemakmuran Asia yang sering didengung-dengungkan ternyata harus mengalami revisi. Kemakmuran itu memerlukan tahap panjang lagi karena penguasaan medan global ternyata telah membuat pembangunan yang ditopang pertumbuhan cepat berakhir dengan kriris moneter.Oleh karena itu diperlukan cara pandang baru dan kajian lebih mendalam apa yang jadi trend internasional sehingga Indonesia sendiri bisa merumuskan kebijakan luar negeri dengan tepat. Di sinilah mahasiswa dan pakar-pakar hubungan internasional bisa memberikan sumbangan besar untuk mereformasi politik luar negeri yang selama ini jarang tersentuh sehingga mengakibatkan terjadinya sakralisasi. Sudah waktunya paradigma berpikir kita terhadap politik luar negeri diubah dengan sudut pandang yang segar dan memberikan harapan baru.

Daftar Pustaka

Anwar, Dewi Fortuna,  Indonesia in Asean: Foreign Policy and Regionalism. Singapore:Institute of Southeast Asian Studies, 1994.

Agung, Ide Anak Agung Gde,  Twenty Years Indonesian Foreign Policy 1945-1965.Paris: Mouton, 1973.

Bandoro, Bantarto (ed), Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru. Jakarta:CSIS, 1994.

Djalal, Dr Hasjim, Respon dan Kebijakan RI Terhadap Dinamika Politik dan Keamanan Internasional, makalah dalam Seminar Indonesia dan Dinamika Internasional, Jakarta, 5 November 1996.

Fatah, Eef Saefulloh , Bangsa Saya yang Menyebalkan. Bandung: Rosda, 1998.

Kesuma, Prof Dr Moh Idris A, Sejarah Diplomasi Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Sosialdan Politik, 1974.

Leifer, Michael, Indonesia’s Foreign Policy.London: George Allen&Unwin.

Shambazy, Budiarto, Politik Luar Negeri Indonesia: Dominasi Sosok Presiden Indonesia,Kompas, 16 Agustus 1998.

Suryadinata, Leo, Indonesia‘s Foreign Policy Under Suharto: Aspiring to International Leadership Singapore: Times Academic Press, 1996.

Vatikiotis, Michael R.J., Indonesian Politics Under Suharto: Order, Development, and Pressure for Change London: Routledge, 1993.

Weinstein, Franklin B., Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence: From Sukarno to Soeharto . Ithaca: Cornell University Press, 1976.

[1] Eef Saefulloh Fatah, Bangsa Saya yang Menyebalkan. Bandung, Rosda, 1998, hal. xiii.[2] Michael Leifer dalam Indonesia’s Foreign Policy (London, George Allen&Unwin) menilai sekalipun  landasan idiil itu telah ditetapkan namun dalam perjalanannya terjadi perbedaan penafsiran.[3] Budiarto Shambazy, Politik Luar Negeri Indonesia: Dominasi Sosok Presiden Indonesia, Kompas, 16 Agustus 1998.[4] Dr Hasjim Djalal, Respon dan Kebijakan RI Terhadap Dinamika Politik dan Keamanan Internasional, makalah pada Seminar Indonesia dan Dinamika Internasional, Jakarta, 5 November 1996.[5] Prof Dr Moh Idris A Kesuma, Sejarah Diplomasi Indonesia. Yogyakarta, Fakultas Sosial dan Politik, UGM, 1978.