Monthly Archives: October 2009

Basis Ideologi Orde Baru

26 Monday Oct 2009

Posted by in Archives, Asian Affairs

≈ Leave a comment

Tags

,

Oleh Asep Setiawan

I. PendahuluanOrde Baru yang telah ditinggalkan Bangsa Indonesia telah meninggalkan banyak warisan. Di bidang politik, dominasi eksekutif yang berakhir dengan dominasi lembaga kepresidenan telah menyebabkan banyak kerancuan. Presiden menjadi sangat berkuasa tidak hanya dalam konteks kelembagaan bahkan jabatan presiden telah berubah jadi personifikasi Soeharto. Pada akhir jabatannya, Soeharto seperti mengambil seluruh cabang kekuasaan di luar eksekutif yakni legislatif dan yudikatif.Di bidang legislatif, presiden yang notabene daya jangkau kekuasaannya dalam bidang eksekutif mencampuri lembaga legislatif bahkan lembaga tertinggi negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden menunjuk utusan golongan dan masyarakat separuh dari 1000 anggota MPR. Secara tak langsung, Soeharto ikut mempengaruhi isi dari lembaga tertinggi negara itu dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.Artikel ini akan meninjai apa yang jadi basis ideologi Orde Baru selama berkuasa 32 tahun. Dengan menggunakan kerangka yang digunakan Mohtar Masoed (1994), artikel ini berusaha menelusuri pilar-pilar ideologis kekuasaan Orde Baru.Secara ringkas, konsepsi ideologi atau keyakinan terhadap gagasan pada masa Orde Baru bertumpu pada dua kekuatan yakni pembangunisme (developmentalism) dan keyakinan akan dwifungsi ABRI. Orde Baru sebenarnya ingin memberangus ideologi dengan melarang ideologi lain selain Pancasila. Namun, tulis R William Lidlle, keyakinan itu muncul karena kesalahan menafsirkan apa yang disebut ideologi.Liddle menilai, masyarakat tanpa ideologi sama dengan masyarakat tanpa konflik dan harapan. Ideologi sendiri sebenarnya menghasilkan peta realitas sosial yang bisa membedakan penyebab penting perilaku manusia dari yang tidak penting dan menjelaskan bagaimana masa lalu membentuk masa kini dan bagaimana masa kini membentuk masa depan.II. Ideologi PembangunanismeMenurut Mohtar sebelum Orde Baru sudah ada kelompok intelektual yang mengembangkan sejenis ideologi yang berdasarkan pada nilai rasionalisme, sekular pragmatisme dan internasionalisme .Nilai-nilai yang berdasarkan pada modernitas sekuler tetap hidup di kalangan intelektual dan aktivis mahasiswa di Jakarta dan Bandung sepanjang tahun 1960-an. Gagasan modernitas ini mendapat kekuatan baru karena kembalinya sejumlah intelektual reformasi yang baru meraih gelar doktor di AS dan adanya teori-teori ilmu sosial baru yang mendukung mereka.Sebelum lahir iedologi pembangunan yang digunakan Orde Baru di kemudian hari ada perlunya melihat tiga teori sosial yang mempengaruhi kalangan intelektual tahun 1960-an.Pertama, hipotesis Martin Lipset bahwa demokrasi politik umumnya terjadi setelah keberhasilan pembangunan ekonomi. Ia menilai, negara yang berhasil mencapai kehidupan demokrasi liberal yang stabil adalah bangsa-bangsa yang sudah menimati tingkat pertumbuhan tinggi. Ia mengambil kesimpulan ini setelah melihat sejarah pertumbuhan demokrasi-demokrasi di Barat.Kedua, pemikiran Daniel Bell tentang the end of ideology yang menyebutkan bahwa akibat kemajuan teknologi, pembangunan ekonomi di Barat telah berhasil menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi era Revolusi Industri. Oleh karena itu Barat tahun 1960-an menilai politik berdasarkan ideologi sebagai sesuatu yang sudah usang. Ia mengatakan yang berlaku sekarang adalah politik konsensus. Argumen Bell ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat modern, politisi tradisional harus minggir dan memberikan tempat kepada kalangan pakar yang dikenal dengan nama teknokrat.Ketiga, adanya pengaruh dari teori yang diajukan Samuel Huntington yang mengemukakan akibat negatif dari mobilisasi sosial tak terkendali di masyarakat sedang berkembang. Ia melihat yang penting bagi masyarakat adalah pelembagaan politik. Oleh karena itu pemerintah harus menyalurkan tuntutan rakyat dalam bentuk partisipasi yang tertib.Pemikiran yang berkembang di dunia internasional yang kemudian berdampak kepada kalangan intelektual yang bergandengan dengan Presiden Soeharto itu sangat kuat untuk melahirkan ideologi pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan merupakan titik strategis bagi Orde Baru untuk membangun Indonesia yang ditinggalkan Orde Lama.Mohtar Maso’ed mencatat unsur-unsur dari ideologi pembangunanisme ini. Dari berbagai pandangan awal Orde Baru, karya tulis Ali Moertopo (1972) menunjukkan pengaruh dari kalangan intelektual sipil yang mengelilinginya. Unsur-unsur ideologi ini adalah pembuatan kebijakan publik yang rasional, efisiensi, efektivitas dan pragmatisme. Unsur-unsur ini  mengutamakan ketertiban. Oleh karena itu kemudian dirumuskan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik.III. Dwifungsi ABRIBerbicara soal ideologi yang kuat selama Orde Baru tak bisa dilepaskan dari doktrin dwifungsi ABRI. Sebagai salah satu kekuatan yang tersisa setelah Partai Komunis Indonesia hancur, ABRI mau tidak mau menambah perannya tidak sekedar kekuatan pertahanan dan keamanan tetapi juga kekuatan sosial dan politik. Hal ini didasarkan pada konsep bahwa stabilitas politik bisa tercipta kalau ada campur tangan ABRI dalam politik. Untuk itu ABRI mencari pembenaran campur tangan dalam politik.Namun pada awal perdebatan tentang peran ABRI, Mohtar memetakan persoalan yang dihadapi ABRI pada masa itu yang berpengaruh pada 32 tahun kemudian. Pada umumnya di kalangan ABRI dan intelektual yang bekerja sama dengan mereka terdapat perbedaan mengenai bagaimana sistem politik harus dibangun setelah Orde Lama runtuh.Kemudian berkembang dua peta pemikiran  yang menghendaki reformasi sekarang dan nanti.

Kelompok Reformasi-Sekarang Kelompok Reformasi-Nanti
Reformasi politik cepatAnti-oligarki partaiDwifungsi ABRI:Mengutamakan “pembinaan wilayah” dan perwakilan politik dalam MPR Reformasi bertahapBerkompromi dan mengkooptasi kepemimpinan partai yang oligarkisDwifungsi  ABRI :Mengutamakan kekaryaan dalam urusan non militer

Sumber: Mohtar, 1994, hal. 42.Mereka yang berpendapat pada reformasi sekarang menghendaki terciptanya sebuah partai massa untuk menandingi partai-partai yang ada. Dengan demikian diharapkan adanya sebuah partai yang pro pada sistem baru dan mendukung tatanan yang sedang dibangun untuk meninggalkan Orde Lama.Sebaliknya pendukung reformasi nanti menganggap penting untuk merebut kekuatan di birokrasi dan DPR. Langkah ini dianggapnya lebih penting ketimbang membentuk partai baru yang bisa dikalahkan kekuatannya di desa-desa oleh PNI dan NU.Dalam proses berikutnya, reformasi nanti mendapat tempat sehingga memperkuat dwifungsi ABRI dan membuka jalan bagi  terpeliharanya posisi ABRI dalam politik. Apalagi gagasan Abdul Haris Nasution tentang dwifungsi yang dikatakan hanya sementara tidak tertarik lagi karena sudah terlalu dalam campur tangan ABRI dalam politik.Muncullah kemudian campur tangan dalam pemerintahan yang menggunakan kedok kekaryaan. Konsep kekaryaan ini lalu berkembang menjadi tak terkontrol sehingga akhirnya banyak sekali jabatan sipil baik di badan legislatif, eksekutif maupun yudikatif dipegang kalangan militer. Fenomena ini melahirkan transformasi struktur dan budaya militer masuk kedalam struktur eksekutif. Pada akhirnya, ABRI sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik yang pada ujung era Soeharto terpecah menjadi tiga, ABRI Soeharto, ABRI Islam dan ABRI Nasionalis.IV. PenutupSecara sekilas telah diuraikan bahwa basis ideologi Orde Baru merujuk pada pembangunanisme dan Dwifungsi ABRI. Ini berarti bahwa dalam prakteknya, Orde Baru menggunakan lebih banyak keyakinan akan dua hal itu dibandingkan dengan Pancasila yang diakui sebagai ideologi negara. Alergi akan ideologi yang dialami kalangan intelektual pada era 1960-an merupakan salah satu penyebab mengapa pembangunanisme jadi dominan dalam prakteknya. Karena pembangunan menghendaki stabilitas maka dwifungsi ABRI jadi jaminan sehingga muncu
l keyakinan akan Doktrin Dwifungsi itu sebagai penyelamat pembangunan.Basis keyakinan yang jadi tumpuan Orde Baru ini dipelihara sampai 32 tahun. Namun pada akhirnya basis ideologi ini menjadi usang karena tuntutan masyarakat akan reformasi tak bisa dijawab oleh ideologi pro statusquo tersebut.

Daftar Pustaka

Anderson, Benedict dan Audrey Kahin (eds.),  Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contribution to the Debate. New York: Cornell Modern Indonesia Project, 1982.Booth, Anne dan Peter McCawley (eds.), Boediono  (penerjemah),   Ekonomi Orde Baru: The Indonesian Economics During the Soeharto Era Jakarta: LP3ES, 1981. Crouch, Harold, The Army and Politics in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press, 1978.Hill, Hal (ed), Indonesia’s New Order: The Dynamics of Socio-Economic Transformation.Honolulu: University of Hawaii Press, 1994.Karim, Muhammad Rusli, Peranan ABRI dalam Politik dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Politik di Indonesia (1965-1979), Jakarta: Yayasan Idayu, 1981.Liddle, R. William,   Cultural and Class Politics in New Order Indonesia. Singapore, Institute ofSoutheast Asian Studies, 1977.Mas’oed, Mohtar, Negara, Kapital dan Demokrasi. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1994.Pabottinggi, Mochtar Sihbudi, Syamsuddin Haris, Riza (eds),Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru. Jakarta: PPW-LIPI Yayasan Insan Politika, 1995.Sanit, Arbi,  Sistem Politik Indonesia: Penghampiran dan Lingkungan. Jakarta: Yayasan Ilmu-IlmuSosial & FIS-UI, 1980.Van Der Kroef, J.M.,  Indonesia after Sukarno. Van Couver: Univ. of British Columbia Press, 1971.

Budaya Politik: Sebuah Eksplorasi Konsep

26 Monday Oct 2009

Posted by in Archives, Asian Affairs

≈ Leave a comment

Tags

Oleh Asep SetiawanPendahuluanIstilah budaya politik mulai dikenal terutama sejak aliran perilaku (behavioralism). Namun istilah ini mengandung kontroversial karena tidak jelas konsepnya. Para pengkritiknya menyebutkan, penggabungan dua konsep budaya dan politik saja sudah mengandung kebingungan apalagi jika dijadikan konsep menjelaskan fenomena politik.Namun demikian dalam literatur politik khususnya pendekatan perilaku, istilah ini kerapkali digunakan untuk menjelaskan fakta yang hanya dilakukan dengan pendekatan kelembagaan atau pendekatan sistemik. Dengan kata lain menjelaskan dengan pendekatan budaya politik adalah upaya menembus secara lebih dalam perilaku politik seseorang atau sebuah kelompok.Makalah ini akan mengeksplorasi secara luas pengertian budaya politik dari berbagai pakar. Meskipun hanya mengemukakan berbagai pendapat tentang budaya politik diharapkan bisa memberikan gambaran konsep yang kontroversial ini.Pola sikap dan orientasi individuMenurut Gabriel Almond  (1966)budaya politik adalah pola sikap dan orientasi individu terhadap politik diantara anggota sistem politik. Orientasi individu itu memiliki sejumlah komponen yakni :

  1. Orientasi Kognitif  : pengetahuan, keyakinan
  2. Orientasi Afektif  : perasaan terkait, keterlibatan, penolakan dan sejenisnya tentang ibyek politik
  3. Orientasi Evaluasi : penilaian dan opini tentang obyek politik yang biasanya melibatkan nilai-nilai standar terhadap obyek politik dan kejadian-kejadian.

Orientasi individu terhadap obyek politik dapat dipandang dari tiga hal itu. Oleh karena itu seorang individu mungkin memiliki tingkat akurasi tinggi terhadap cara kerja sistem politik, siapa pemimpinnya dan masalah-masalah dari kebijakannya. Inilah yang disebut dimensi kognitif.Namun ia mungkin memiliki perasaan alienasi atau penolakan terhadap sistem. Mungkin keluarga atau sahabatnya sudah punya sikap seperti itu. Mungkin ia tak merespon tuntutan terhadapnya oleh sistem. Itulah yang disebut dimensi afektif.Akhirnya seseorang mungkin memiliki penilaian moral terhadap sistem. Barangkali noram-norma demokrasinya mendorong dia menilai sistem sebagai tidak cukup responsif terhadap tuntutan politik atas norma-norma etiknya mendorong dia mengecam tingkat korupsi dan nepotisme.Dimensi-dimensi ini saling berkaitan dan mungkin memiliki kombinasi dalam berbagai cara.Orientasi individu dan kolektifWalter A Rosenbaum menyebutkan, budaya politik dapat didefinisikan dalam dua cara. Pertama, jika terkonsentrasi pada individu, budaya politik merupakan fokus psikologis. Artinya bagaimana cara-cara seseorang melihat sistem politik. Apa yang dia rasakan dan ia pikir tentang simbol, lembaga dan aturan yang ada dalam tatanan politik dan bagaimana pula ia meresponnya.Kedua, budaya politik merujuk pada orientasi kolektif rakyat terhadap elemen-elemen dasar dalam sistem politiknya. Inilah yang disebut “pendekatan sistem”.Aspek politik sistem nilaiAlbert Widjaja menyatakan budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang terdiri ide, pengetahuan, adat istiadat, tahayul dan mitos. Kesemuanya ini dikenal dan diakui sebagain besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberi rasional untuk mneolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain. Ia malah menyamakan budaya politik dengan konsep “ideologi” yang dapat berarti “sikap mental”, “pandangan hidup”, dan “struktur pemikiran”. Budaya politik, katanya, menekankan ideologi yang umum berlaku di masyarakat, bukan ideologi perorangan yang sifatnya sering khusus dan beragam.Obyek-obyek Orientasi PolitikObyek yang jadi orientasi politik adalah sistem politik secara keseluruhan, peran politik atau struktur tertentu,individu atau kelompok yang memikul peran tertentu, kebijakan publik yang khusus. Termasuk didalamnya adalah aktor politik dan ego dari aktor politik.Almond sendiri seperti dikutip dalam Mochtar Mas’oed (1984) membagi tiga jenis budaya politik.

  1. Budaya politik parokial dimana kesadaran obyek politiknya kecil atau tidak ada semakli terhadap sistem politik. Kelompok ini aka ditemukan di berbagai lapisan masyarakat.
  2. Budaya politik kaula adalah mereka yang berorientasi terhadap sistem politik dan pengaruhnya terhadap outputs yang mempengaruhi kehidupan mereka seperti tunjangan sosial dan hukum. Namun mereka tidak berorientasi terhadap partisipasi dalam struktur inputs.
  3. Budaya politik partisipan adalah individu yang berorientasi terhadap struktur inputs dan proses  dan terlibat didalamnya atau melihat dirinya sebagai potensial terlibat, mengartikulasikan tuntutan dan membuat keputusan.

Rosenbaum menulis daftar tentang orientasi terhadap elemen-elemen tatanan politik.

  1. 1. Orientasi terhadap struktur pemerintah
  2. Orientasi rejim, bagaimana individu mengevaluasi dan merespon terhadap lembaga pemerintahan, simbol-simbol, para pejabat dan norma-normanya.
  3. Orientasi terhadap inputs dan outputs pemerintah, bagaimana individu merasakan dan merespon terhadap tuntutan untuk kebijakan publik dan kebijakan yang diputuskan pemerintah.
  4. 2. Orientasi terhadap yang lain dalam sistem politik
  5. Orientasi identifikasi, kesatuan politik, wilayah geografis dan kelompok dimana ia merasa memilikinya.
  6. Kepercayaan politik, sejauh mana seseorang merasa terbuka, kooperatif atau bersikap toleran dalam bekerja dalam kehidupan masyarakat.
  7. “Aturan permainan”, konsep individu tentang aturan mana yang harus diikuti dalam kehidupan kenegaraan.
  8. 3. Orientasi terhadap Aktivitas Politiknya
  9. Kompetensi Politik, seberapa sering dan dalam cara bagaimana seseorang berpartisipasi dalam kehidupan politik, mana yang paling sering digunakan sebagai sumber politik baginya dalam masalah kenegaraan.
  10. Political Efficacy, perasaan bahwa tindakan politik individu memiliki atau dapat menghadirkan pengaruh atas proses politik.

PenutupMeskipun pengertian budaya politik masih kabur, namun berbagai pandangan yang muncul dari pakar politik memperlihatkan upaya untuk menguraikan soal pelik ini. Dari berbagai pendapat itu memang terlihat bahwa bidaya politik terkait dengan sesuatu yang abstrak dalam kehidupan politik.Namun kehidupan yang abstrak itu memang ada dan kadang-kadang dalam praktek mendominasi proses politik. Daftar Pustaka Almond, Gabriel A. and G Bingham Powell, Jr.,Comparative Politics: A Developmental Approach . New Delhi, Oxford & IBH Publishing Co, 1976Anderson, Benedict, R. O’G., Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia . Ithaca: Cornell University Press, 1990.Emmerson, Donald,  K., Indonesia’s Elite: Political Culture and Cultural Politics. London: Cornell University Press, 1976.Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,  Pokok-pokok pikiran sekitar penyelenggaraan pemilu 1987: Laporan  Kedua, Bagian I, Transformasi Budaya Politik. Jakarta: LIPI, 1987.Rosenbaum, Wolter, A., Political Culture, Princeton. Praeger, 1975.Suryadinata, Leo,  Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik . Jakarta: LP3ES, 1992.Widjaya, Albert, Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: LP3ES, 1982

Anwar Ibrahim on The Asian Renaissance

26 Monday Oct 2009

Posted by in Archives, Asian Affairs

≈ Leave a comment

Tags

By   Asep Setiawan[*]

I. IntroductionAnwar Ibrahim maybe one of the leading figures in Malaysian politics. His views on the process of development and Islamic issues have become  the references not only for the local leaders but even for some of the top leaders in the region. It is not suprising if he is called an Asian prospective  leader.Probably is  because his government position  as a Deputy Prime Minister that  gives him the power to express his ideas. The portfolio job as the Minister of Finance also gives him  a chance to evaluate the economic side of Malaysia’s development. Those experiences as well as his activities a long time ago before he became a politician had profound influence on Anwar’s thought.The article has two objections. Firstly, to explore his outlook on Asian economic recovery as a phenomenon of more holistic event rather than economic progress. Secondly, to  look more precisely how Anwar’s  thought on Islamic ummah’s role in  Asian renaissance.II. Asia’s reawakeningAnwar Ibrahim states, Asian economic growth is only a dimension for a much deeper, more profound and far-reaching reawakening of the continent which may be called the Asian Renaissance. What is the Asian Renaissance ? According to Anwar, it is the revival of arts and sciences under the influence of classical models on strong moral and religious foundations [1].In addition, Anwar interprets that Asian Renaissance as a cultural dominated by reflowering of art and literature, architecture and music. Another  interpretation is this concept is related to advancements in science and technology.[2]It seems  that Anwar considers reawakening in Asian not merely business progress but also cultural and social development. He makes comparative view to distinguish Asian and European Renaissance.For Anwar, European Renaissance that took place between fourteenth and sixteenth centuries was the cornerstone, the intense assertion of the power of individual to determine his own destiny led to flourishing of secular humanism at the expense of Judeo-Christian religiousity. This judgement lead to interpretation that Anwar sees Asian resurgence  has been influenced by system of belief.Based on his judgement, it can be argued that Anwar considers moral values as  the core  of changes. Thus,  in viewing Asian progress, Anwar believes Asian Renaissance differs from European because of its foundation in religion and traditions such as Islam, Confucianism, Buddhism, Hinduism and Christianity.Some of criticism toward Anwar stance on this issue was reflected by Ignas Kleden, scholar on philosophy. He argues that secularism was not the character of European Renaissance. He claims that changes in Europe did not exclude religion from the life of people. Ignas indicates religion took another form which incorporate into business and political life. Thus, he rejects Anwar view’s that European Renaissance was departed from religiosity toward secularism and the Asian Renaissance embraces  moral values as the foundation of reawakening.Anwar’s efforts to involve Asian thinker and philosopher such as Confucius, Jose Rizal, Muhammad Iqbal and  Rabindranath Tagore can be seen as an effort to cultivate Asian values to translate into modern reality. He thinks they would enrich Asian people toward new millennium. He often quotes them as a reason for evaluating the Western thinkers.On economics, Anwar argues that it cannot be totally separated from social, political, moral and cultural issues. He asserts economic progress must not be achieved at the expense of social justice. Anwar says, financial and industrial policies must take into account the needs of the marginalized and disadvantage groups in our teeming cities as well as in the remote parts of the region.Anwar’s stance on social justice can be said as basic element of his thought. Prof.  Dr Shamsul Amri Baharudin of Universiti Kebangsaan Malaysia thinks that the emphasising on social justice is one factor that distinguished from Mahathir Mohamad, mentor of Anwar on politics.  He says that Mahathir emphasises on entrepreneurial and Anwar focus on social justice. Entrepreneurship is supported by business community either from Chinese or Indian even from Malay businessmen.[3]Yet Anwar treats it carefully because of Mahathir’s presence. In his book, he appreciates Mahathir for  giving him the chance to express his thought. Thus Anwar recognises some of differences with Mahathir, however, he is not willing to exploit it.III. The need of moderationAs a former Islamic youth organisation activist, Anwar cannot be separated form its identity as an Islamic leader. Many people in Malaysia even in Indonesia still regard him as an example of an Islamic  young leader who is success in politics.In his book, Anwar believes that major predicament of Muslim is the failure to come to terms with present-day realities. It should be recognised that the causes of general confusion and malaise of the Muslims are rooted in history. Here, Anwar tries to understand the past for evaluating the failure of Ummah today.After analysing the Islamic history, Anwar concludes that the future of the Muslims will be determined more by careful planning and concrete action than by the beauty of conceptual formulation or the fervour of moral exhortation.He states, “Muslim intellectuals have been content to abandon the centre stage of worldly action, preferring instead to the comfort of the moral high ground.” His remarks illustrate that he tends to actualise Islamic ideals into concrete action rather than formulating and conceptualising in beautiful words.In order to implement  these ideals, he agrees with moderate attitude rather than extremes action. He says that “The seed of militancy are everywhere and each community must ensure that they will not germinate and multiply through discontent and alienation. So, participation and social justice is fundamental in Southeast Asia in the of the nation-state.” [4]It seems that Anwar is against extremism that arises from Muslims when they actualise their ideals. This statement can be traced from Anwar’s experience in Malaysia. He was one of the extreme leaders who often criticised Mahathir. However, after he joint toward larger political activities within UMNO, Anwar slightly changed particularly when he expresses Islamic aspiration.He praises Indonesian motto “Bhinneka Tunggal Ika” (Unity in Diversity) as proper definition which should take account by Muslim community. The challenge to Muslims and the people of other confessions is to effectively articulate their moral vision and intensity faiths the search for common ethical ground, Anwar says.IV.ConclusionAnwar resumes his view with following words. As Asia’s reawakening proceeds apace, both East and West should forge symbiosis of cultures and realise the universal community of the human race.He also concludes that the wave of Islamic revivalism that began with the anti-imperialist struggles of the previous century has gained further momentum in our time among Muslims in Southeast Asia. He asserts, the energy potential must be properly directed so as not to deteriorate or be corrupted into blind fanaticism which could precipitate into violent clashes with other cultures.

References

Ahmad, Aziz Zariza. Mahathir’s Paradigm Shift. Kuala Lumpur: Firma, 1997.Ibrahim, Anwar. The Asian Renaissance. Singapore: Times Books International,          1996Means, Gordon P. Malaysian Politics: The Second Generation. Singapore:   Oxford, University, Press, 1991Moraris, J. Victor. Anwar Ibrahim: Resolute in Leadership. Kuala Lumpur, Arena     Buku, 1983Putra, Tunku Adul Rahman. Contemporary Issues in Malaysian Politics.        Malaysia, Pelanduk, 1984Time, October 6,
1997Notes

[*][*] Drs Asep Setiawan MA, journalis at the Kompas Daily, lecturer at the Department of Politics in The University of Muhammadiyah Jakarta and Department of International Relations in The University of Pasundan. The paper is presented at the regular discussion The University of Muhammadiyah Jakarta.

[1] Anwar Ibrahim, The Asian Renaissance. Singapore, Times Books International, 1996, page 18.[2] Op.cit. page 18[3] Author’s interview  with Dr Shamsul, August, 22 1997[4] Op.cit. page 123