Dewan Pers: Akses Difabel Terhadap Media Massa masih Rendah

TEMPO.COJakarta – Ketua Komisi Pemberdayaan Dewan Pers, Asep Setiawan mengatakan akses penyandang disabilitas atau difabel terhadap media massa masih sangat rendah. Pernyataan ini disampaikan Asep berdasarkan Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2019.

“Berdasarkan indeks kemerdekaan pers, akses masyarakat difabel terhadap media massa masih di atas 18 sampai 20. Ini rangking yang sebenarnya masih rendah,” kata Asep Setiawan dalam diskusi mengenai perwujudan pendidikan inklusif di masa pandemi Covid-19 pada Jumat, 22 Mei 2020.

Dalam data yang dipaparkan Asep, media massa berperan penting sebagai sarana edukasi dan pembelajaran bagi penyandang disabilitas. Sebab itu, media massa harus melaksanakan beberapa tanggung jawab seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Pada Pasal 3 undang-undang tersebut tertulis pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, sampai menjadi lembaga ekonomi di masyarakat. Berdasarkan peran yang tercantum dalam undang-undang itulah, Asep Setiawan menyampaikan tanggung jawab pers terhadap penyediaan informasi yang terakses bagi penyandang disabilitas.

Sumber:

Amerika Serikat Hadapi Covid-19

Tags

, , ,

More than 100 days into the coronavirus pandemic, here’s where things stand in the United States: 2.3 million people have been infected, and some 120,000 people — more than in any other country — have died. Early epicenters like New York and New Jersey appear to have gotten their outbreaks under control, but several new hot spots have emerged, including in Florida, Texas and Arizona, where daily case counts are higher than ever.

Demikian kalimat dalam editorial New York Times 23 Juni 2020. Dilema antara kepentingan elit politik dengan kenyataan bahwa virus corona ini sulit dikendalikan menjadi bagian tak terpisahkan bagaimana korban di Amerika Serikat menduduki ranking 1.

Idealnya sebuah negara adidaya seperti Amerika Serikat “mudah” menghadapi ancaman pandemi ini. Alasannya antara lain, pemerintahan modern, teknologi yang canggih, infrastruktur kesehatan yang memadai ditambah lagi anggaran yang relatif besar.

Lalu mengapa jumlah penderita pandemi ini terus bertambah? Salah satu yang diduga penyebab bukan ketidakmampuan aparatur kesehatan atau kekurangan anggaran namun leadership yang lemah. Leadership saat ini dibayangi kepentingan pemilu 2020 daripada memfokuskan kepada penyehatan rakyatnya.

Ini menjadi pembelajaran bagi banyak negara bahwa jika leadership yang diberi amanat menjaga negara, menaga rakyat sibuk dengan kepentingan dirinya agar terpilih kembali maka yang jadi korban adalah rakyat kebanyakan. Pilihan kebijakan menjadi bias. Perdebatan kebijakan juga tidak lagi bisa berimbang karena kursi leadership itu yang diincar.

Bandingkan dengan negara lain seperti China dan Rusia misalnya. Ketika China harus menghadapi virus corona pertama kali di Wuhan sejak Desember, leadership nya tegas dan fokus kepada penyelamatan. Lockdown sekitar dua atau tiga bulan dan nyaris selesai.

Crisis leadership, sebagian pihak menyebut menjadi penting jika tidak dikaitkan denga kursi pemilu.

ARAB SPRING DAN IMPLIKASINYA DI TIMUR TENGAH  

Tags

,

ARAB SPRING DAN IMPLIKASINYA DI TIMUR TENGAH

 

Oleh Asep Setiawan

 Kebangkitan dunia Arab atau Musim Semi Arab (bahasa Inggris: The Arab Spring; bahasa Arab: الثورات العربية‎, secara harafiah Pemberontakan Arab) adalah gelombang revolusi unjuk rasa dan protes yang terjadi di dunia Arab. Sejak 18 Desember 2010, telah terjadi revolusi di Tunisia dan Mesir;  perang saudara di Libya; pemberontakan sipil di Bahrain,  Suriah,  and Yaman; protes besar di Aljazair, Irak, Yordania, Maroko, dan Oman, dan protes kecil di Kuwait, Lebanon, Mauritania, Arab Saudi, Sudan, dan Sahara Barat.[1]

Kerusuhan di perbatasan Israel bulan Mei 2011 juga terinspirasi oleh kebangkitan dunia Arab ini. Protes ini menggunakan teknik pemberontakan sipil dalam kampanye yang melibatkan serangan, demonstrasi, pawai, dan pemanfaatan media sosial, seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan Skype, untuk mengorganisir, berkomunikasi, dan meningkatkan kesadaran terhadap usaha-usaha penekanan dan penyensoran Internet oleh pemerintah. Banyak unjuk rasa ditanggapi keras oleh pihak berwajib, serta milisi dan pengunjuk rasa pro-pemerintah. Slogan pengunjuk rasa di dunia Arab yaitu Ash-sha`b yurid isqat an-nizam (“Rakyat ingin menumbangkan rezim ini”).

Serangkaian protes dan demonstrasi di seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara telah dikenal luas dengan sebutan “The Arab Spring dan kadang “Musim Semi dan Dingin Arab”, “Kebangkitan Arab” atau “Pemberontakan Arab” meski tidak semua pihak yang terlibat dalam protes merupakan bangsa Arab.

Rangkaian ini berawal dari protes pertama yang terjadi di Tunisia tanggal 18 Desember 2010 setelah pembakaran diri Mohamed Bouazizi dalam protes atas korupsi polisi dan perawatan kesehatan. Dengan kesuksesan protes di Tunisia, gelombang kerusuhan menjalar ke Aljazair, Yordania, Mesir, dan Yaman, kemudian ke negara-negara lain, dengan unjuk rasa terbesar dan paling terorganisir terjadi pada “hari kemarahan”, biasanya hari Jumat setelah salat Jumat. Protes ini juga mendorong kerusuhan sejenis di luar kawasan Arab.

Per Juli 2011, unjuk rasa ini telah mengakibatkan penggulingan dua kepala negara, yaitu Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali yang kabur ke Arab Saudi tanggal 14 Januari setelah protes revolusi Tunisia, dan di Mesir, Presiden Hosni Mubarak mengundurkan diri pada 11 Februari 2011, setelah 18 hari protes massal dan mengakhiri masa kepemimpinannya selama 30 tahun. Selama periode kerusuhan regional ini, beberapa pemimpin negara mengumumkan keinginannya untuk tidak mencalonkan diri lagi setelah masa jabatannya berakhir.

Presiden Sudan Omar al-Bashir mengumumkan ia tidak akan mencalonkan diri lagi pada 2015, begitu pula Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki, yang masa jabatannya berakhir tahun 2014, meski unjuk rasa semakin menjadi-jadi menuntut pengunduran dirinya sesegera mungkin. Protes di Yordania juga mengakibatkan pengunduran diri pemerintah sehingga mantan Perdana Menteri and Duta Besar Yordania untuk Israel Marouf al-Bakhit ditunjuk sebagai Perdana Menteri oleh Raja Abdullah dan ditugaskan membentuk pemerintahan baru.

Pemimpin lain, Presiden Ali Abdullah Saleh dari Yaman, mengumumkan pada 23 April bahwa ia akan mengundurkan diri dalam waktu 30 hari dengan imbalan kekebalan hukum, sebuah persetujuan yang diterima oposisi Yaman secara tidak formal pada 26 April; Saleh kemudian mengingkari persetujuan ini dan semakin memperpanjang pemberontakan di Yaman. Pemimpin Libya Muammar al-Gaddafi menolak mengundurkan diri dan mengakibatkan perang saudara antara pihak loyalis dan pemberontak yang berbasis di Benghazi.

Dampak protes ini secara geopolitik telah menarik perhatian global, termasuk usulan agar sejumlah pengunjuk rasa dicalonkan untuk menerima Hadiah Perdamaian Nobel 2011.Tawakel Karman dari Yaman merupakan salah satu penerima Hadiah Perdamaian Nobel 2011 sebagai salah seorang pemimpin penting dalam Musim Semi Arab.

 

Sebab dan Implikasi Arab Spring

Sebelum The Arab Spring bergejolak, ketiga negaranegara Arab tersebut (Tunisia, Mesir, dan Suriah) mempunyai beberapa kesamaan kondisi sosial ekonomi dan politik yang mempengaruhi The Arab Spring bergejolak. [2]

Pertama, ketiga negara tersebut masing-masing dipimpin oleh pemimpin otoriter yang berkuasa cukup lama serta pemimpin yang meraih kekuasaan dengan tidak melalui proses pemilihan yang demokratis. Di Tunisia, Ben Ali berkuasa sejak tahun

1987 melalui kudeta tidak berdarah. Ben Ali mengkudeta Habib Bourguiba setelah dia diangkat menjadi Perdana Menteri satu bulan sebelumnya.

Di Mesir, Hosni Mubarak menjadi Presiden Mesir pada tahun 1981 setelah Anwar Sadat terbunuh, sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden. Di Suriah, perjalanan Bashar al-Assad untuk menjadi

Presiden Suriah karena menggantikan ayahnya, Hafez al-Assad, yang meninggal pada 10 Juni 2000. Jauh sebelum Hafez al-Assad meninggal dunia, Bashar alAssad sebenarnya sudah dipersiapkan untuk menggantikan ayahnya yang sudah tua. Tariq Ramadan menambahkan bahwa rezim kediktatoran di negara-negara Arab sudah cukup lama memerlihatkan dirinya pada dunia sebagai kejahatan yang penting (a necessary evil), sebagai benteng pertahanan melawan kebangkitan gerakan politik Islam di Afrika Utara dan Timur Tengah secara lebih luas (Barakat: 13).

Kedua, ketiga negara tersebut membangun rezim politik dengan sistem satu partai; di Tunisia, Ben Ali menguasai panggung politik dengan Rassemblement Constitutionnel Demoecratique (RCD), di Mesir, Mubarak125 berkuasa bersama dengan partai Hizbul Wathan (HW), di Suriah, al-Assad menguasai panggung politiknya dengan dominasi partai Ba’ath. Ketiga, negara-negara tersebut mempunyai banyak catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta membatasi ruang berekspresi kepada rakyatnya, termasuk dengan tidak adanya kebebasan pers. Keempat, krisis ekonomi dan pengangguran melanda rakyat yang dipimpinnya serta meningkatnya tingkat pengangguran. Hussein A. Hassouna juga mencatat bahwa mayoritas negaranegara Arab adalah negara sedang berkembang yang mana tingkat buta hurufnya sangat tinggi. Data pada tahun 2009 menunjukkan bahwatingkat buta huruf di Tunisia m encapai angkat 22,3, Mesir mencapai angka 33,6, dan Suria berada pada angka 16,9.

Oleh karena itu, gerakan massa yang berlangsung di negara-negara Arab mempunyai karakteristik yang sama, yaitu protes melawan kondisi sosial dan ekonomi, menolak kediktatoran, dan berjuang melawan korupsi. Nadar Hashemi juga melihatnya demikian. Menurutnya The Arab Spring merupakan kelanjutan dari perjuangan dan pencarian panjang dari dunia Arab yang mayoritas Islam untuk dapat menentukan dirinya sendiri, lepas dari cengkeraman, baik dari luar (asing) maupun dari kekuatan otoritarian internal sendiri (the Arab Spring is the continuation of a longer struggle and quest by the ArabIslamic world for self-determination from both external and internal authoritarian forces).

Kondisi kemiskinan, pengangguran yang dirasakan sejak zaman kolonialisme hingga sekarang masih dialami. Padahal kawasan Timur Tengah memiliki sumber daya alam minyak yang melimpah. Sementara negara-negara tetangga mereka di kawasan Eropa telah menikmati kemakmuran di abad ke-20. Rata-rata pendapatan per kapita rakyat di kawasan Timur Tengah 2 dolar per hari.

Kekayaan alam memang dikelola oleh negara, namun dikuasai oleh segelintir orang yang dekat dengan penguasa, termasuk aset-aset negara yang berupa perusahaan dan badan usaha. Sehingga kekayaan itu hanya menumpuk pada penguasa dan orang-orang yang dekat dengannya. Berangkat dari situasi sosial dan ekonomi politik yang terjadi dari ketiga negara tersebut, dapat dikatakan bahwa bergejolaknya The Arab Spring yang masih berlangsung hingga hari ini sebagai puncak dari gunung es akan harapan rakyat untuk hidup dengan kebebasan (demokratis).

Hidup dalam tekanan, penderitaan, dan penyiksaan oleh rezim yang sewenangwenang yang terjadi pada diri Mohammed Bouazizi sebenarnya dirasakan langsung oleh rakyat Tunisia pada umumnya dan rakyat negara-negara Arab secara lebih luas. Oleh karena itu, gejolak The Arab Spring yang menjadi awal untuk mengakhiri rezim otoritarianisme dan bangkitnya ekspektasi publik untuk kehidupan yang demokratis di negara-negara Arab tidak terlepas dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh ketiga negara tersebut.

Dalam membaca gerakan perlawanan oleh rakyat negara-negara Arab sejak 2011 lalu, L. Wilardjo memberikan analogi yang cukup menarik bahwa balon yang ditekan terus akhirnya meletus. Demikian pula masyarakat yang ditindas terus oleh penguasa akhirnya tidak tahan lagi, lalu pecahlah perlawanan. Teori Ign. Ismanto membenarkan hal tersebut. menurut Ismanto, setidaknya ada dua faktor yang memengaruhi berakhirnya rezim otoritarian, yaitu

  1. Tekanan demokratisasi dari elemen-elemen yang berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi.
  2. Krisis ekonomi.

Dalam teori perubahan sosial, The Arab Spring ini merupakan perubahan sosial yang datangnya dari free market (pasar bebas), bukan perubahan yang dating dari negara yang mana kita ketahui bahwa perubahan sosial itu merupakan keniscayaan. Membahasa perubahan social itu sendiri tidak dapat lepas dari konteks filsafat barat, yaitu suatu pandangan terhadap kemajuan manusia dalam masyarakat yang ditimbulkan oleh kemajuan masyarakatnya.

Berangkat dari pemaparan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa faktor bergejolaknya The Arab Spring sejak awal Januari 2011 lalu karena dua hal.

Pertama, kelompok-kelompok intelektual yang bergerak untuk perubahan rezim (untuk demokrasi) sudah lama tumbuh dan terus bergerak untuk membangun kesadaran masyarakat. Selain itu, inisia inisiatif untuk membangun sistem kehidupan
berbangsa dan bernegara yang demokratis di negaranegara Arab sudah dilakukan, baik itu datangnya dar pihak luar (asing) maupun dari internal. Hal itu terlihat bahwa pada tahun 1994, Liga Arab telah menerima Piagam Hak Asasi Manusia/human right charter. Langkah ini merupakan salah satu upaya untu membangun sistem pemerintahan yang terbuka (transparan), akuntabel, dan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam dunia politik Maka dari itu, Nader Hashemi berpandangan bahwa The Arab Spring memungkinkan untuk diistilahkan “Fourth  wave of Democratization”, sebagai gelombang keempat demokratisasi .

Kedua, peran media massa. Peran media, selain peran intelektual, sangatlah besar dalam gejolak The Arab Spring di negara-negara Arab yang berlangsung sejak awal 2011 lalu. Karena media memainkan peran kunci itulah sehingga beberapa pengamat menyebutnya dengan istilah “Internet revolutions”. Media massalah yang berfungsi secara efektif dan massif menyampaikan protes dari rakyat terhadap rezim Ben Ali di Tunisia ke seluruh negara-negara Arab, bahkan
dunia. ***

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Kebangkitan_dunia_Arab

[2] Ahmad Sahide, Syamsul Hadi, Siti Muti’ah Setiawati dan Bambang Cipto.2015.”The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya”. Jurnal Hubungan Internasional, Vol 4. No 2.