Budaya Politik: Sebuah Eksplorasi Konsep

26 Monday Oct 2009

Posted by in Archives, Asian Affairs

≈ Leave a comment

Tags

Oleh Asep SetiawanPendahuluanIstilah budaya politik mulai dikenal terutama sejak aliran perilaku (behavioralism). Namun istilah ini mengandung kontroversial karena tidak jelas konsepnya. Para pengkritiknya menyebutkan, penggabungan dua konsep budaya dan politik saja sudah mengandung kebingungan apalagi jika dijadikan konsep menjelaskan fenomena politik.Namun demikian dalam literatur politik khususnya pendekatan perilaku, istilah ini kerapkali digunakan untuk menjelaskan fakta yang hanya dilakukan dengan pendekatan kelembagaan atau pendekatan sistemik. Dengan kata lain menjelaskan dengan pendekatan budaya politik adalah upaya menembus secara lebih dalam perilaku politik seseorang atau sebuah kelompok.Makalah ini akan mengeksplorasi secara luas pengertian budaya politik dari berbagai pakar. Meskipun hanya mengemukakan berbagai pendapat tentang budaya politik diharapkan bisa memberikan gambaran konsep yang kontroversial ini.Pola sikap dan orientasi individuMenurut Gabriel Almond  (1966)budaya politik adalah pola sikap dan orientasi individu terhadap politik diantara anggota sistem politik. Orientasi individu itu memiliki sejumlah komponen yakni :

  1. Orientasi Kognitif  : pengetahuan, keyakinan
  2. Orientasi Afektif  : perasaan terkait, keterlibatan, penolakan dan sejenisnya tentang ibyek politik
  3. Orientasi Evaluasi : penilaian dan opini tentang obyek politik yang biasanya melibatkan nilai-nilai standar terhadap obyek politik dan kejadian-kejadian.

Orientasi individu terhadap obyek politik dapat dipandang dari tiga hal itu. Oleh karena itu seorang individu mungkin memiliki tingkat akurasi tinggi terhadap cara kerja sistem politik, siapa pemimpinnya dan masalah-masalah dari kebijakannya. Inilah yang disebut dimensi kognitif.Namun ia mungkin memiliki perasaan alienasi atau penolakan terhadap sistem. Mungkin keluarga atau sahabatnya sudah punya sikap seperti itu. Mungkin ia tak merespon tuntutan terhadapnya oleh sistem. Itulah yang disebut dimensi afektif.Akhirnya seseorang mungkin memiliki penilaian moral terhadap sistem. Barangkali noram-norma demokrasinya mendorong dia menilai sistem sebagai tidak cukup responsif terhadap tuntutan politik atas norma-norma etiknya mendorong dia mengecam tingkat korupsi dan nepotisme.Dimensi-dimensi ini saling berkaitan dan mungkin memiliki kombinasi dalam berbagai cara.Orientasi individu dan kolektifWalter A Rosenbaum menyebutkan, budaya politik dapat didefinisikan dalam dua cara. Pertama, jika terkonsentrasi pada individu, budaya politik merupakan fokus psikologis. Artinya bagaimana cara-cara seseorang melihat sistem politik. Apa yang dia rasakan dan ia pikir tentang simbol, lembaga dan aturan yang ada dalam tatanan politik dan bagaimana pula ia meresponnya.Kedua, budaya politik merujuk pada orientasi kolektif rakyat terhadap elemen-elemen dasar dalam sistem politiknya. Inilah yang disebut “pendekatan sistem”.Aspek politik sistem nilaiAlbert Widjaja menyatakan budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang terdiri ide, pengetahuan, adat istiadat, tahayul dan mitos. Kesemuanya ini dikenal dan diakui sebagain besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberi rasional untuk mneolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain. Ia malah menyamakan budaya politik dengan konsep “ideologi” yang dapat berarti “sikap mental”, “pandangan hidup”, dan “struktur pemikiran”. Budaya politik, katanya, menekankan ideologi yang umum berlaku di masyarakat, bukan ideologi perorangan yang sifatnya sering khusus dan beragam.Obyek-obyek Orientasi PolitikObyek yang jadi orientasi politik adalah sistem politik secara keseluruhan, peran politik atau struktur tertentu,individu atau kelompok yang memikul peran tertentu, kebijakan publik yang khusus. Termasuk didalamnya adalah aktor politik dan ego dari aktor politik.Almond sendiri seperti dikutip dalam Mochtar Mas’oed (1984) membagi tiga jenis budaya politik.

  1. Budaya politik parokial dimana kesadaran obyek politiknya kecil atau tidak ada semakli terhadap sistem politik. Kelompok ini aka ditemukan di berbagai lapisan masyarakat.
  2. Budaya politik kaula adalah mereka yang berorientasi terhadap sistem politik dan pengaruhnya terhadap outputs yang mempengaruhi kehidupan mereka seperti tunjangan sosial dan hukum. Namun mereka tidak berorientasi terhadap partisipasi dalam struktur inputs.
  3. Budaya politik partisipan adalah individu yang berorientasi terhadap struktur inputs dan proses  dan terlibat didalamnya atau melihat dirinya sebagai potensial terlibat, mengartikulasikan tuntutan dan membuat keputusan.

Rosenbaum menulis daftar tentang orientasi terhadap elemen-elemen tatanan politik.

  1. 1. Orientasi terhadap struktur pemerintah
  2. Orientasi rejim, bagaimana individu mengevaluasi dan merespon terhadap lembaga pemerintahan, simbol-simbol, para pejabat dan norma-normanya.
  3. Orientasi terhadap inputs dan outputs pemerintah, bagaimana individu merasakan dan merespon terhadap tuntutan untuk kebijakan publik dan kebijakan yang diputuskan pemerintah.
  4. 2. Orientasi terhadap yang lain dalam sistem politik
  5. Orientasi identifikasi, kesatuan politik, wilayah geografis dan kelompok dimana ia merasa memilikinya.
  6. Kepercayaan politik, sejauh mana seseorang merasa terbuka, kooperatif atau bersikap toleran dalam bekerja dalam kehidupan masyarakat.
  7. “Aturan permainan”, konsep individu tentang aturan mana yang harus diikuti dalam kehidupan kenegaraan.
  8. 3. Orientasi terhadap Aktivitas Politiknya
  9. Kompetensi Politik, seberapa sering dan dalam cara bagaimana seseorang berpartisipasi dalam kehidupan politik, mana yang paling sering digunakan sebagai sumber politik baginya dalam masalah kenegaraan.
  10. Political Efficacy, perasaan bahwa tindakan politik individu memiliki atau dapat menghadirkan pengaruh atas proses politik.

PenutupMeskipun pengertian budaya politik masih kabur, namun berbagai pandangan yang muncul dari pakar politik memperlihatkan upaya untuk menguraikan soal pelik ini. Dari berbagai pendapat itu memang terlihat bahwa bidaya politik terkait dengan sesuatu yang abstrak dalam kehidupan politik.Namun kehidupan yang abstrak itu memang ada dan kadang-kadang dalam praktek mendominasi proses politik. Daftar Pustaka Almond, Gabriel A. and G Bingham Powell, Jr.,Comparative Politics: A Developmental Approach . New Delhi, Oxford & IBH Publishing Co, 1976Anderson, Benedict, R. O’G., Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia . Ithaca: Cornell University Press, 1990.Emmerson, Donald,  K., Indonesia’s Elite: Political Culture and Cultural Politics. London: Cornell University Press, 1976.Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,  Pokok-pokok pikiran sekitar penyelenggaraan pemilu 1987: Laporan  Kedua, Bagian I, Transformasi Budaya Politik. Jakarta: LIPI, 1987.Rosenbaum, Wolter, A., Political Culture, Princeton. Praeger, 1975.Suryadinata, Leo,  Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik . Jakarta: LP3ES, 1992.Widjaya, Albert, Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: LP3ES, 1982

Anwar Ibrahim on The Asian Renaissance

26 Monday Oct 2009

Posted by in Archives, Asian Affairs

≈ Leave a comment

Tags

By   Asep Setiawan[*]

I. IntroductionAnwar Ibrahim maybe one of the leading figures in Malaysian politics. His views on the process of development and Islamic issues have become  the references not only for the local leaders but even for some of the top leaders in the region. It is not suprising if he is called an Asian prospective  leader.Probably is  because his government position  as a Deputy Prime Minister that  gives him the power to express his ideas. The portfolio job as the Minister of Finance also gives him  a chance to evaluate the economic side of Malaysia’s development. Those experiences as well as his activities a long time ago before he became a politician had profound influence on Anwar’s thought.The article has two objections. Firstly, to explore his outlook on Asian economic recovery as a phenomenon of more holistic event rather than economic progress. Secondly, to  look more precisely how Anwar’s  thought on Islamic ummah’s role in  Asian renaissance.II. Asia’s reawakeningAnwar Ibrahim states, Asian economic growth is only a dimension for a much deeper, more profound and far-reaching reawakening of the continent which may be called the Asian Renaissance. What is the Asian Renaissance ? According to Anwar, it is the revival of arts and sciences under the influence of classical models on strong moral and religious foundations [1].In addition, Anwar interprets that Asian Renaissance as a cultural dominated by reflowering of art and literature, architecture and music. Another  interpretation is this concept is related to advancements in science and technology.[2]It seems  that Anwar considers reawakening in Asian not merely business progress but also cultural and social development. He makes comparative view to distinguish Asian and European Renaissance.For Anwar, European Renaissance that took place between fourteenth and sixteenth centuries was the cornerstone, the intense assertion of the power of individual to determine his own destiny led to flourishing of secular humanism at the expense of Judeo-Christian religiousity. This judgement lead to interpretation that Anwar sees Asian resurgence  has been influenced by system of belief.Based on his judgement, it can be argued that Anwar considers moral values as  the core  of changes. Thus,  in viewing Asian progress, Anwar believes Asian Renaissance differs from European because of its foundation in religion and traditions such as Islam, Confucianism, Buddhism, Hinduism and Christianity.Some of criticism toward Anwar stance on this issue was reflected by Ignas Kleden, scholar on philosophy. He argues that secularism was not the character of European Renaissance. He claims that changes in Europe did not exclude religion from the life of people. Ignas indicates religion took another form which incorporate into business and political life. Thus, he rejects Anwar view’s that European Renaissance was departed from religiosity toward secularism and the Asian Renaissance embraces  moral values as the foundation of reawakening.Anwar’s efforts to involve Asian thinker and philosopher such as Confucius, Jose Rizal, Muhammad Iqbal and  Rabindranath Tagore can be seen as an effort to cultivate Asian values to translate into modern reality. He thinks they would enrich Asian people toward new millennium. He often quotes them as a reason for evaluating the Western thinkers.On economics, Anwar argues that it cannot be totally separated from social, political, moral and cultural issues. He asserts economic progress must not be achieved at the expense of social justice. Anwar says, financial and industrial policies must take into account the needs of the marginalized and disadvantage groups in our teeming cities as well as in the remote parts of the region.Anwar’s stance on social justice can be said as basic element of his thought. Prof.  Dr Shamsul Amri Baharudin of Universiti Kebangsaan Malaysia thinks that the emphasising on social justice is one factor that distinguished from Mahathir Mohamad, mentor of Anwar on politics.  He says that Mahathir emphasises on entrepreneurial and Anwar focus on social justice. Entrepreneurship is supported by business community either from Chinese or Indian even from Malay businessmen.[3]Yet Anwar treats it carefully because of Mahathir’s presence. In his book, he appreciates Mahathir for  giving him the chance to express his thought. Thus Anwar recognises some of differences with Mahathir, however, he is not willing to exploit it.III. The need of moderationAs a former Islamic youth organisation activist, Anwar cannot be separated form its identity as an Islamic leader. Many people in Malaysia even in Indonesia still regard him as an example of an Islamic  young leader who is success in politics.In his book, Anwar believes that major predicament of Muslim is the failure to come to terms with present-day realities. It should be recognised that the causes of general confusion and malaise of the Muslims are rooted in history. Here, Anwar tries to understand the past for evaluating the failure of Ummah today.After analysing the Islamic history, Anwar concludes that the future of the Muslims will be determined more by careful planning and concrete action than by the beauty of conceptual formulation or the fervour of moral exhortation.He states, “Muslim intellectuals have been content to abandon the centre stage of worldly action, preferring instead to the comfort of the moral high ground.” His remarks illustrate that he tends to actualise Islamic ideals into concrete action rather than formulating and conceptualising in beautiful words.In order to implement  these ideals, he agrees with moderate attitude rather than extremes action. He says that “The seed of militancy are everywhere and each community must ensure that they will not germinate and multiply through discontent and alienation. So, participation and social justice is fundamental in Southeast Asia in the of the nation-state.” [4]It seems that Anwar is against extremism that arises from Muslims when they actualise their ideals. This statement can be traced from Anwar’s experience in Malaysia. He was one of the extreme leaders who often criticised Mahathir. However, after he joint toward larger political activities within UMNO, Anwar slightly changed particularly when he expresses Islamic aspiration.He praises Indonesian motto “Bhinneka Tunggal Ika” (Unity in Diversity) as proper definition which should take account by Muslim community. The challenge to Muslims and the people of other confessions is to effectively articulate their moral vision and intensity faiths the search for common ethical ground, Anwar says.IV.ConclusionAnwar resumes his view with following words. As Asia’s reawakening proceeds apace, both East and West should forge symbiosis of cultures and realise the universal community of the human race.He also concludes that the wave of Islamic revivalism that began with the anti-imperialist struggles of the previous century has gained further momentum in our time among Muslims in Southeast Asia. He asserts, the energy potential must be properly directed so as not to deteriorate or be corrupted into blind fanaticism which could precipitate into violent clashes with other cultures.

References

Ahmad, Aziz Zariza. Mahathir’s Paradigm Shift. Kuala Lumpur: Firma, 1997.Ibrahim, Anwar. The Asian Renaissance. Singapore: Times Books International,          1996Means, Gordon P. Malaysian Politics: The Second Generation. Singapore:   Oxford, University, Press, 1991Moraris, J. Victor. Anwar Ibrahim: Resolute in Leadership. Kuala Lumpur, Arena     Buku, 1983Putra, Tunku Adul Rahman. Contemporary Issues in Malaysian Politics.        Malaysia, Pelanduk, 1984Time, October 6,
1997Notes

[*][*] Drs Asep Setiawan MA, journalis at the Kompas Daily, lecturer at the Department of Politics in The University of Muhammadiyah Jakarta and Department of International Relations in The University of Pasundan. The paper is presented at the regular discussion The University of Muhammadiyah Jakarta.

[1] Anwar Ibrahim, The Asian Renaissance. Singapore, Times Books International, 1996, page 18.[2] Op.cit. page 18[3] Author’s interview  with Dr Shamsul, August, 22 1997[4] Op.cit. page 123

Hongkong: Transisi dari Cina ke Inggris

26 Monday Oct 2009

Posted by in Archives, Asian Affairs

≈ Leave a comment

Tags

Oleh  Asep Setiawan

I. PENDAHULUANKehadiran Inggris di Hongkong selama 150 tahun memiliki sejarah yang panjang.Pelacakan terhadap kehadiran salah satu negara Eropa di tanah Asia ini menunjukkan betapa sejak abad ke-19 negara-negara Eropa sudah aktif di kawasan ini. Sebagian besar motivasinya adalah ekonomi karena mereka telah mengalami revolusi industri, tapi sebagian lagi adalah untuk mencari wilayah jajahan atau pasar untuk barang-barang dagangannya.Peristiwa penyewaan Hongkong oleh Inggris pada abad ke-19 itu berakhir pada akhir abad ke-20. Dalam rentang waktu yang panjang itulah, Hongkong telah menjadi sebuah sentra finansial dan perdagangan jasa yang sangat penting di Asia Timur. Selama masa Perang Dingin, Hongkong juga menjadi jendela Cina untuk menengok ke dunia luar.Tulisan ini akan berusaha mengulas secara singkat proses peralihan Hongkong ke tangan Cina lebih dari 100 tahun silam serta kejadian-kejadian yang mendahuluinya. Mundurnya Inggris dari Cina 30 Juni lalu disambut oleh pemerintah Cina yang merasa berhak atas Hongkong meskipun 100 tahun lalu pemerintahan sekarang belum terbentuk. Namun adanya kesamaan sejarah antara kedua wilayah itu menyebabkan penyerahan itu menjadi penting dalam sejarah Asia.II. BERMULA DARI  PERANG CANDUPada saat bendera Inggris berkibar di tanah Hongkong sekarang, tepatnya di Queens Road West 21 pada Januari 1841, hanya sejumlah tentara Inggris yang menyaksikannya. Namun ketika Union Jack diturunkan 30 Juni 1997 tengah malam, sedikitnya 8.000 wartawan dan 4.000 tamu undangan serta jutaan mata, menyaksikan lewat televisi akan menikmati peristiwa historis akhir abad ini.Bagi Inggris, peristiwa ini merupakan perpisahan menyedihkan, karena sejak tahun 1980-an sudah ada usaha untuk memperpanjang sewa Hongkong yang kini sudah jadi “Mutiara dari Timur”. Penyerahan ini berarti berakhirnya imperium Inggris di Asia Timur.Namun bagi Cina, penyerahan ini adalah peristiwa yang ditunggu-tunggu. Deng Xiaoping, sebelum meninggal Februari lalu, masih ingin datang ke Hongkong menyaksikan harta yang diterima dari penyewanya. Tanah yang diterima itu bukan bukit gundul dan gersang, tapi berisi hutan beton dengan aset bermilyar dollar AS.Hongkong bisa menjadi sebuah teritori yang tergolong sukses taklepas dari peran Inggris. Para pengembara dan pengusaha Inggris datang ke kawasan ini karena bisnis. Bisnis yang paling menguntungkan awal abad ke-19 itu adalah Candu.Ketika film Perang Candu diputar di Beijing Juni  lalu, sejumlah orang menangis karena sedih, kesal, gemas dan menyesal. Kesal karena Hongkong disewakan ke Inggris akibat tekanan seusai Perang Candu itu.Karena itu, timbul kemarahan, seharusnya Hongkong itu milik Cina, bukan Inggris, dan tak ada lagi negara lain yang berhak menguasai serta mengatur seenaknya. Hongkong adalah bagian dari Cina dan kenyataan itu tak bisa diubah lagi. Ulah negara-negara Barat yang membagi-bagi Cina seperti kue tak boleh terjadi lagi.III. DAGANG CANDU Seorang sejarawan Inggris, Paul Johnson dalam artikelnya A Contrarian View of Colonialism (1997) menuturkan awal meletusnya Perang Candu (1839-1842). Pedagang Inggris datang ke Cina untuk membeli teh dan kain sutera. Namun dari Cina sendiri tak mau membeli sesuatu dari Inggris.Opium, tulis Johnson, adalah barang yang sudah lama dinikmati rakyat Cina jauh sebelum kedatangan Inggris. Karena itu, orang Barat memilih menjual opium, meski tidak sepenuhnya legal. Opium itu antara lain didatangkan dari India.Saat pemerintah Cina berusaha menghentikan perdagangan opium, tulis Tsna Tak-sing editor harian pro Cina Ta Kung Pao, pecahlah Perang Candu. Akibat perang itu, Dinasti Ching dipaksa menandatangani Perjanjian Nanking, tahun 1842, dengan menyerahkan Hongkong kepada Inggris. Saat itu penduduk Hongkong 19.000 jiwa termasuk 600 orang Eropa. Penjual opium sebanyak 131 perusahaan.Insiden ini merupakan awal munculnya serangkaian perjanjian yang  merugikan Cina, yang dipaksakan Barat, di antaranya perjanjian hubungan Sino-Inggris yang menghapus Cohong (lusinan perusahaan Cina) yang memonopoli perdagangan asing di Canton.Begitu luasnya negeri Cina, tak ada satu negara pun bisa menguasainya. Pada akhir abad ke-18, sejumah wilayah disewakan berdasar Konvensi Peking Kedua kepada Inggris selama 99 tahun sejak Juni 1898. Kawasan ini disebut New Teritories, termasuk di dalamnya Kowloon dengan luas  365 mil persegi.Candu diperdagangkan oleh Barat saat masuk Cina, sedikitnya karena dua alasan. Pertama, bisnis. Candu adalah barang yang laku di pasaran. Banyak orang Cina membelinya sehingga menguntungkan. Alasan kedua, secara tak langsung Barat ingin tetap mempertahankan agar Cina lemah.     Pandangan ini sangat kuat di pihak Cina. Perdagangan candu bermotifkan kolonialisme. Sedangkan penjajahan bisa bermotif dagang atau kekuasaan. Itulah yang dilakukan Inggris pula.IV. BASIS PERDAGANGANBagi Inggris, seperti dicatat Norman Miners dalam The Government and Politics of Hongkong (1995), menduduki Hongkong diperlukan sebagai basis perdagangan dengan Cina. Para pedagang Inggris yang melakukan bisnis di Guangxhou, dibatasi dan diperlakukan dengan ketat oleh para pejabat Cina. Selain itu, Hongkong diperlukan untuk tempat di mana mereka bisa berlabuh, memperbaiki kapal dan menyimpan barang dengan aman.Pulau Hongkong menawarkan berbagai kemungkinan, yaitu memiliki pelabuhan dengan laut yang dalam. Pelabuhan ini diperlukan untuk berlabuh kapal-kapal besar. Ada keuntungan lain, pulau ini nyaris kosong karena penduduk Cina tak begitu banyak.V. BASIS MILITER Sudah menjadi asumsi lama, perdagangan bisa lancar bila para pengusaha dan jalur bisnis dapat jaminan keamanan. Hongkong bagi Inggris adalah pangkalan yang tepat bagi Angkatan Laut Kerajaan Inggris serta markas tentara. Tentara Inggris yang ditempatkan di koloni ini bisa dimanfaatkan untuk mempertahankan Hongkong, dan bila perlu bisa diterjunkan ke daratan Cina untuk membela kepentingan bisnisnya. Pernah terjadi, tentara Inggris dikerahkan untuk meredakan pemberontak Boxer tahun 1900. Mereka juga dikirim ke Shanghai untuk menghadapi kerusuhan. Besarnya garnisun tentara Inggris berbeda satu sama lain. Kadang-kadang diperkuat dengan tentara yang dikirim dari India.Sebuah kawasan yang luas di pusat Hongkong, dijadikan markas militer ketika pemukiman pertama di Hongkong dimulai tahun 1842. Hal yang sama dilakukan di Kowloon setelah secara permanen duduki tahun 1860. Sebuah galangan kapal angkatan laut juga dibangun pada abad ke-19, untuk memberikan fasilitas perawatan bagi kapal-kapal Angkatan Laut Inggris yang beroperasi di perairan Cina.Inggris tampaknya tidak cukup hanya dengan membangun pangkalan militer di Pulau Hongkong. Tampaknya diperlukan tambahan wilayah sebagai zona penyangga. Karena itu, benar apa yang dikatakan Norman Miners bahwa salah alasan utama mengapa perbatasan koloni Inggris diperluas tahun 1898 adalah untuk menjamin keamanan seluruh pantai utara dan daerah di sekitarnya. Wilayah itu menjadi jaminan untuk membangun pertahanan yang cukup bila ada serangan dari daratan.VI. KESIMPULAN Kombinasi antara posisi strategis untuk bisnis dan pertahanan yang cermat, menyebabkan nilai Hongkong makin tinggi. Selama Perang Dunia I, Perang Dunia II, Kemerdekaan Cina 1949, Perang Korea tahun 1950-an, Revolusi Kebudayaan tahun 1960-an dan akhirnya naiknya Deng Xiaoping di Cina daratan, Hongkong tetap bertahan.Pada era keajaiban ekonomi Asia Timur, Hongkong termasuk di dalamnya. Jika Hongkong “diasuh” Inggris sejak 155 tahun lalu, tidak demikian dengan Taiwan dan Korea Selatan yang diemong Amerika Serikat. Hubungan Hongkong dengan Inggris memang unik.Meski kata penjajahan lebih sering digunakan untuk menyebut kehadiran Inggris di Hongkong, tetapi bukti telah menunjukkan, penduduk Cina yang ada di Hongkong bisa berhasil. Tidak aneh timbul anekdot, penduduk Hongkong lebih betah di bawah Inggris daripada penguasa Beijing. Benar atau tidak gurauan itu, tak jadi soal, karena 1 Juli na
nti, bendera Inggris dan bahkan mata uang dengan gambar Ratu Elizabeth akan lenyap dari peredaran.Bukit gersang dan gundul ini sudah berubah menjadi hutan beton penuh gedung pencakar langit. Inggris juga meninggalkan sejumlah kebiasaan yang berbeda dengan Cina daratan. Misalnya, pengendara yang mengutamakan pejalan kaki, antre yang tertib di tempat apa pun apakah mau naik taksi, bus atau membayar rekening listrik.Bermula dari Perang Candu yang menyesakkan bangsa Cina, Hongkong yang disewa dulu dikembalikan dengan berbagai budaya dan kebiasaan ala Inggris yang tampak berbeda dari sebelumnya. Namun penilaian apakah lebih maju atau tidak, tergantung sepenuhnya siapa yang memberi penilaian.Gemerlap Hongkong dengan aset milyaran dollar akan menjadi milik Cina sepenuhnya. Agar tidak terjadi kekagetan di berbagai lapisan masyarakatnya dengan sistem komunis yang akan diterapkan, Cina mengizinkan sistem kapitalis tetap hidup selama 50 tahun mendatang. Suasana hati antara lega dan cemas, kini menghinggapi seluruh penduduk Hongkong karena belum pengalaman menghadapi penguasa dari Beijing. Mereka masih menunggu sesuatu yang belum pasti.

DAFTAR PUSTAKA

Asep Setiawan dan Rene L Pattiradjawane, Bermula dari Perang Candu, Kompas 29 Juni 1997Enright, Michael J., Etidh E. Scott and David Dodwell, The Hongkong Advantage.           Hongkong: Oxford University Press, 1997Miners, Norman, The Government and Politics of Hongkong. Hongkong: Oxford University Press. 1995.Borthwick, Mark, Pacific Century: The Emergence of Modern Pacific Asia.Boulder:Westview Press, 1992.