Category Archives: Archives

Iran Alami Perubahan Penting

25 Tuesday Nov 2008

Posted by in Archives, Middle East

≈ Leave a comment

Tags

,

 

     REVOLUSI yang melanda Iran telah mentransformasikan negeri ini ari negeri yang berorientasi Barat menjadi Republik Islam Iran. Sistem politik Iran berubah seratus delapan puluh derajat dari sekuler menjadi religius. Munculnya Iran menjadi salah satu negara Islam dan penentang paling keras Amerika Serikat telah mengegerkan dunia.

     Setelah romantisme revolusi lewat diiringi letupan di dalam negeri, Iran semakin rasional menghadapi kenyataan di sekelilingnya. Emosi revolusi kini diganti dengan napas tenang pembangunan. Perang delapan tahun dengan Irak, persaingan kekuasaan serta salah urus dalam soal ekonomi sudah menjadi kenangan silam.

     Isu-isu ideologis tampaknya tidak terlalu dominan lagi, diganti dengan isu rekonstruksi Iran. Bahkan isu ideologis dengan slogan ekspor revolusi tidak lagi membuat negeri tetangganya meringis. Iran di bawah Presiden Rafsanjani mulai menoleh pada perbaikan hubungan baik dengan negara muslim di Timur Tengah maupun Barat. Kunjungan ke Suriah dan Arab Saudi baru-baru ini mengisyaratkan perubahan itu.

     Para pendukung Rafsanjani memang tidak melupakan aspek ideologis kebangkitan Islam Syiah di Iran, tetapi mereka kini bertekad mengurangi isolasi dunia dan membawa Iran ke pentas dunia sebagai kekuatan politik yang perlu diperhitungkan. Sisa pendukung

hingar bingar revolusi masih ada tetapi situasi umum memperlihatkan perhatian mendalam dalam soal sosial, ekonomi dan pembangunan.

                                ***

    

     BEBERAPA pejabat Iran menyangkal pandangan luar bahwa revolusi telah kehilangan bahan bakarnya. “Semangat revolusi berlanjut khususnya di kalangan generasi muda tetapi dengan bentuk lebih logis,” kata Ali Asghar Faramarzian, Dirjen Urusan Pers Asing di Ministry of Islamic Guidance.

     Namun sejumlah penduduk, pejabat dan diplomat dan pengusaha asing, seperti ditulis Judith Miller dalam International Herald Tribune, mengemukakan, mereka mencium adanya perubahan-perubahan penting.    

     Mereka mencontohkan sikap terbuka Iran terahadap Barat dalam soal politik luar negeri. Hal ini juga berlangsung dalam upaya rasionalisasi dan swastanisasi sektor-sektor kunci ekonomi. Rafsanjani di satu sisi sedang menggeser tekanan politik dan ideologi dalam soal kenegaraan. Rafsanjani yang diangkat sebagai presiden 28 Juli 1989 mendorong pragmatisme dalam arti positif dan kepentingan nasional untuk mengelola negeri yang berpenduduk sekitar 55 juta ini.

     “Revolusi ini akhirnya selesai,” komentar seorang diplomat. “Revolusi telah berlalu sebulan lampau ketika Irak membom kota suci Irak di Najaf dan Karbala, kota suci Syiah, tanpa rekasi Iran. Revolusi telah berakhir ketika Irak mulai membantai masyarakat Syiah

Irak tanpa satupun protes dari Iran. Revolusi telah selesai saat menghentikan ekspor revolusi Islam dan mengkonsentrasikan pada pembangunan dalam negeri.”    

     Namun demikian perubahan di Iran bukanlah soal yang gampang. Hal ini diakui pula oleh kaum profesional Iran dan diplomatnya. Kekerasan revolusi masih berada di bawah permukaan. Kaum radikal telah kehilangan kekuasaan tetapi mereka memiliki kekuasaan

untuk membawa kaum militan turun ke jalan dan menggalang kekuatan di parlemen yang beranggotakan 270 orang.

     Dua bulan lalu, sebagai contoh, parlemen mengecam Menteri Kesehatan Iraj Fazel karena menggantikan tokoh militan Islam di Universitas Teheran. Kecaman parlemen ini menyebabkan Rafsanjani mencopot Fazel dari jabatannya. Akan dengan tetapi dengan cerdik Rafsanjani menggantikannya dengan murid Fazel yang bahkan disebutkan lebih liberal dari gurunya. Sepekan kemudian, Presiden Rafsanjani menunjuk Fazel untuk duduk di Akademi Ilmu Pengetahuan.

     Meksipun sejumlah isyarat memperlihatkan adanya persaingan kekuasaan, akan tetapi kebanyakan pengamat sepakat bahwa Rafsanjani mampu mengkonsoliasikan kekuatan.

     “Ia bisa berkuasa selama satu dekade, dua tugas pentingnya adalah merekonstruksi dan mereformasi Iran,” pendapat seorang diplomat. “Jika ia tidak melakukannya, meskipun Iran memiliki peradaban tinggi, tenaga kerja banyak dan kekayaan minyak, akan menjadi Pakistan atau Mesir.”

     Sejauh ini yang masih mampu berkuasa merembes ke segala bidang adalah Komiteh, kekuatan kemanan dalam negeri yang dibentuk setelah Revolusi 1979. Komiteh ini adalah untuk menjamin pelaksanaan hukum Islam. Suatu badan yang sama dibentuk di Arab Saudi dengan tugas mengawasi jalannya hukum Islam. Sejauh ini tidak ada kontradiksi dalam soal tersebut.

     Foto Ayatollah Khomeini, arsitek Revolusi Islam Iran, yang pernah muncul dimana-mana kini lenyap di sebagian besar tempat kecuali di gedung-gedung pemerintah. Radio juga telah menghapus acara rutin “Kata-kata dan petuah Imam Khomeini”yang disiarkan

setiap berita berita malam. Khomeini meninggal dunia 4 Juni 1989, kini setiap tahun kerapkali diadakan peringatan wafatnya tokoh besar Iran ini.

     Kaum wanita masih diperintahkan mengenakan jilbab yang menutup rambut dan seluruh tubuh. Akan tetapi toko kosmetik, dua blok dari Ministry of Islamic Guidance, masih tetap ramai dikunjungi pembeli meskipun dalam faktanya pemakaian kosmetik secara resmi tidak disukai.

                                ***

    

     DAPAT dicatat di sini sejumlah kebijakan yang diambil Rafsanjani yang memperlihatkan lebih jauh profil dirinya sebagai pembawa angin baru dalam Iran. Ia telah memulihkan hubungan dengan sejumlah negara Eropa dan menangani masalah yang sangat penting yakni hubungan dengan Washington. Kini hubungan dengan Perancis makin diperkuat.

     Beberapa pekan lalu Iran menerima Menlu Italia Gianni De Michelis, menlu pertama yang berkunjung ke Iran sejak Revolusi 1979. Setelah memulihkan hubungan dengan Inggris Desember lalu, Iran baru-baru ini membebaskan Roger Cooper, pengusaha Inggris yang ditahan selama lima tahun karena kasus spionase.

     Di samping itu Rafsanjani telah memulihkan hubungan dengan sejumlah negara yang tergabung dalam koalisi pimpinan AS saat Perang Teluk seperti  Kuwait, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Mesir dan bahkan dengan Arab Saudi.

     Rafsanjani bahkan meluaskan hubungannya dengan berkunjung ke Suriah. Presiden Suriah Hafezz Assad memberi jaminan Iran akan diikutsertakan dalam pengaturan keamanan di Timur Tengah. Semula Iran memang dikucilkan namun karena sikapnya yang netral selama Perang Teluk dan ofensif diplomatiknya, pengaruhnya akan m
embesar dalam pengaturan keamanan Timur Tengah.

     Bank Dunia baru-baru ini menyetujui pinjaman 200 juta dollar, pinjaman pertama yang diterima Iran setelah Revolusi Iran. Bantuan ini ditujukan untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur akibat gempa

bumi tahun lalu.

     Sejumlah soal yang berkaitan tak langsung dengan AS dicairkan. Iran misalnya mendesak milisi Hizbullah untuk membebaskan sandera Barat yang masih ditahan di Lebanon. Selama Perang Teluk Iran menjamin akan mentaati Resolusi DK-PBB. Namun Teheran menyatakan oposisi terhadap kehadiran pasukan koalisi di Teluk.

     Tim ekonomi Rafsanjani secara terbuka bertanggung jawab atas swastanisasi, liberalisasi dan rasionalisasi, demikian pendapat Mohammad Hussein Adeli, Direktur Bank Sentral Iran.

     Di dalam negeri, Rafsanjani juga berupaya menggabungkan Komite dengan polisi reguler. Ia juga menyatukan Pengawal Revolusi Iran dengan tentara reguler. Rafsanjani berupaya menghapus dualisme fungsi pemerintahan yang membuat birokrasi menjadi panjang. Ia juga mengurangi sejumlah ulama di beberapa pos sensitif dan di sektor

kunci ekonomi. Mereka digantikan dengan teknokrat dn kelompok profesional.

     Lebih dari satu dekade setelah Revolusi yang menjatuhkan Shah Reza Pahlevi, Iran memang mengalami perubahan penting. Sikapnya semakin terbuka dan pergaulan internasionalnya mulai meluas. Sejumlah wartawan asing dari Barat seperti CNN atau NBC dapat menayangkan kehidupan sehari-hari Iran.    

     Perubahan-perubahan penting ini akan membuat Iran semakin kuat dalam peranan regional dan internasionalnya. Bahkan sesungguhnya kekuatan di Timur Tengah dalam dekade mendatang mungkin akan terletak di tangan Iran. Irak yang hancur karena Perang Teluk dan dicurigai Barat membutuhkan waktu lama untuk mengejar ketinggalannya. Situasi ini memberi peluang bagi Iran untuk tampil lagi sebagai kekuatan politik yang matang. (Asep Setiawan sumber IHT dan Bangkok Post)

 

 Sumber: Kompas 5/5/1991

Doktrin Strategi Perang Dingin dan Sesudahnya

25 Tuesday Nov 2008

Posted by in Archives, Global Politics

≈ Leave a comment

Tags

, ,

 

 

Oleh Asep Setiawan

 

            Kehadiran senjata nuklir dalam hubungan internasional telah mengubah tatanan dunia. Sejak bom atom dijatuhkan di Hirosima dan Nagasaki masing-masing 6 dan 9 Agustus oleh Amerika Serikat, banyak doktrin perang dan strategi hubungan internasional berubah. Senjata pamungkas ini mengubah wajah perang menjadi kehancuran umat manusia.

            Gambaran jamur raksasa yang membumbung tinggi ke angkasa setelah jatuhnya bom atom itu mentransformasikan sebuah “perimbangan kekuatan” (balance of power) menjadi “perimbangan teror” (balance of terror). Pemilik nuklir tak bisa lagi menggunakan senjata terakhir ini untuk menyerang musuhnya bila negara sasaran memiliki senjata yang sama.

            Amerika Serikat dan Uni Soviet telah menjadi kekuatan nuklir pertama yang saling berlomba mengungguli. Sifat perang berubah dari bentrokan militer konvensional yang melibatkan tank dan pesawat-pesawat tempur menjadi adu strategi nuklir. Karena skala kehancurannya yang mengerikan, maka kedua negara adidaya tidak berani memulai perang meski permusuhan ideologi diantara mereka sangat tajam. Maka berkembang pula strategi-strategi baru sejalan dengan perkembangan kualitas dan kuantitas senjata nuklir.

            Makalah ini akan mengulas perkembangan strategi nuklir dalam hubungan internasional yang diakibatkan oleh kehadiran senjata pamungkas ini. Dengan meminjam kerangka yang digunakan Charles W Kegley Jr dan Eugene R. Wittkopf (1993)[1], makalah ini membagi perkembangan strategi nuklir menjadi  tiga tahap, 1945-1962, 1962-1991 dan 1992- sekarang.

            Menurut  Morton H Halperin seperti dikutip Couloumbis[2], tujuan nasional, kemauan untuk mengerahkan kekuatan, kesiapan menerima kemungkinan perang besar dan pertimbangan politik domestik  memberikan parameter bagi kebijakan nuklir. Jika terjadi krisis nuklir maka pertimbangannya adalah sejauh mana serangan pertama itu efektif. Namun dalam perkembangannya asumsi serangan pertama ini pun mengalami perubahan.

 

Diplomasi Koersif 1945-1962

            Negara-negara yang menikmati superioritas militer terhadap lawannya sering berpikir bahwa senjata adalah instrumen diplomasi untuk tujuan mengubah perilaku negara lain. Amerika Serikat yang merupakan negara nuklir pertama menikmati kekuatan senjata ini sampai 1949 saat Uni Soviet meledakkan percobaan nuklirnya.

            Compellence (Pemaksaan) melukiskan tentang doktrin stratetgi AS saat superioritas nuklir dimilikinya. Strategi ini membuat senjata nuklir instrumen untuk mempengaruhi negara lain.

            Untuk meraih kemenangan politik Menlu AS John Doster Dulles mempraktekan apa yang disebut brinkmanship yang melukiskan keinginan untuk mengejar tujuan AS sampai hampir batas perang dengan mengancam musuhnya menggunakan senjata nuklir.

            Brinkmanship ini masuk akal tatkala AS menikmati superioritas nuklir. Praktek itu bagian dari strategi AS yang disebut massive retliation (pembalasan besar-besaran). Praktek brinkmanship dan massive retaliation ini mencemaskan Uni Soviet.

 

Mutual Deterrence 1962-1983

            Pada saat superioritas nuklir AS mengalami erosi, para pembuat kebijakan di AS mulai mempertanyakan asumsi mereka tentang penggunaan senjata nuklir untuk instrumen politik luar negeri. Setelah krisis rudal Kuba tahun 1962 yang nyaris mendorong AS dan Uni Soviet ke arah perang nuklir, Washington memikirkan kembali penggunaan senjata berbahaya ini.

            Oleh sebab itulah kemudian berkembang pemikiran di Washington bahwa senjata nuklir ini dialihkan dari berpotensi dipergunakan sebagai senjata strategis menjadi senjata pencegah serangan. Perubahan kebijakan strategis ini dari compellence (pemaksaan) kedalam deterrence (penggetar/pencegah) adalah cara untuk mencegah lawan menggunakan apa yang ingin dilakukan pihak lainnya.

            Pada periode ini kedua negara adidaya mengejar postur extended deterrence (penggetar yang diperluas) Tujuan strategi ini adalah mencegah serangan kepada pemilik nuklir tetapi juga sekutunya. Berkembanglah aliansi seperti terjadi di Eropa dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

           

Mutual Assured Destruction

            Para pengambil kebijakan terutama di AS menyebut mutual assured destruction (MAD) untuk menunjukkan perimbangan strategis yang muncul selama tahun 1960-an dan awal 1970-an. Secara harfiah singkata itu bisa diartikan kehancura bersama yang disingkat mad (gila).

            Istilah itu sebenarnya merujuk pada jalan buntu yang dialami dua negara adidaya dengan doktrin saling mencegah dalam penyerangan. Mereka kini berpikir bahwa keduanya bisa hancur sama-sama jika terjadi perang nuklir. Kesadaran ini menimbulkan perasaan bahwa jika perang nuklir terjadi tak ada yang bisa selamat.

            Dengan situasi seperti ini, perdamaian – setidaknya stabilitas – merupakan produk kerawanan dari kedua pihak pemilik nuklir. Jika salah satu negara diserang maka imbalannya adalah kehancuran yang sama. Dengan demikian tidak ada yang selamat dari perang nuklir.

            Menurut Couloumbis, MAD ini tergantung pada kemampuan kedua negara adidaya dalam menahan serangan nuklir pertama dan berkemampuan membalas sehingga menimbulkan “kerusakan ayang tidak bisa diterima” oleh penyerangnya. Kalangan pakar strategis nuklir menyebutnya kemampuan membalas itu sebagai sebagai “kemampuan serangan kedua”.

            Dengan adanya doktrin seperti ini maka, kemampuan membalas serangan itu menjadi tumpuan sehingga harus kuat dan mobil. Hal ini ditujukan agar senjata nuklir bisa selamat dari serangan pertama. Sistem senjata ofensif memainkan peran penting. Kemudian berkembanglah apa yang disebut dengan MIRV (multiple independently targeted reentry vehicle). Ini adalah satu jenis rudal yang bisa melepaskan sejumlah hulu ledak termasuk hulu ledak tipuan. MIRV ini dapat dipasang di ruda
l balistik antar benua atau rudal yang diluncurkan dari kapal selam.

 

Teori Utilisasi Nuklir (Nuclear Utilization Theory)

            Hubungan politik diantara negara adidaya memburuk cepat pada wal 1980-an. Situasi itu mengubah kerja sama antar dua musuh besar ini menjadi konfrontasi. Kemudian muncul debat tentang peran dan tujuan senjata nuklir. Timbul pula pertanyaan apakah senjata nuklir masih bisa digunakan untuk bertahan atau mencegah serangan ?

            Saat hubungan dua adidaya itu memburuk, di AS berkembang tentang cara terbaik melindungi kepentingan nasional melalui senjata strategis. Penganut MAD masih melanjutkan sikapnya untuk bersama-sama hancur jika terjadi perang nuklir. Namun kemudian muncul pula penganut teori utilisasi nuklir atau pendekatan NUT.

            Pendekatan itu beranggapan senjata nuklir tak hanya digunakan sebagai pencegah tetapi juga digunakan dalam perang. Sikap ini perlu diambil, kata pendukung NUT, karena Uni Soviet siap perang nuklir dan memenangkannya.

 

Dari Ofensif ke Defensif

            Tantangan baru terhadap pemikiran strategis berkembang tahun 1983 saat Presiden AS Ronald Reagan mengusulkan pertahanan yang berlandaskan angkasa luar dalam melawan rudal balistik.

            Secara resmi kebijakan Reagan itu disebut Strategic Defense Initiative (SDI) atau Prakarsa Pertahana Strategis. Kebijakan baru itu malah lebih populer disebut Star Wars. Strategi pertahanan ini akan menggunakan teknologi canggih untuk menghentikan laju rudal nuklir di angkasa luar sehingga, seperti dikatakan Reagan, membuat senjata nuklir “impoten dan ketinggalan jaman”.

 

Strategi AS Pasca Perang Dingin

            AS menggelar sejumlah strategi baru dalam memasuki abad ke-21. Diantara butir-butir strategi AS itu adalah :

–         Menggerakkan strategi AS dari menyiapkan perang melawan Uni Soviet dan menggunakan senjata nuklir menjadi persiapan perang yang menggunakan senjata pamungkas.

–         Menerima visi Eropa bebas nuklir.

–         Menggantungkan diri pada pasukan. AS mengupayakan perang jangka pendek.

–         AS akan memobilisasi struktur kekuatan perimbangan untuk menghadapi kekautan yang akan muncul.

–         Menggunakan senjata konvensional modern, bukan senjata strategis.

–         Pengaturan apa yang disebut sebagai konflik intensitas menengah.

 

Strategi Rusia Pasca Perang Dingin

            Rusia juga memikirkan strategi baru untuk menghadapi tatanan dunia baru selepas Uni Soviet bubar.

1.      Menjamin adanya kontrol atas senjata nuklir.

2.      Menjamin tak ada kekuatan asing menyerang atau intervensi untuk memulihkan ketertiban.

3.      Memperkuat persemakmuran negara-negara merdeka (CIS) menjadi sebuah konfederasi yang terintgrasi.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Rusia itu dikembangkan pemikiran strategis baru:

1.      Para pemimpin Rusia akan tetap menjamin bahwa arsenal Rusia dapat diandalkan.

2.      Rekonstruksi angkatan bersenjata Rusia akan berusaha menghasilkan “militer yang lebih efisien tapi tak mengancam dunia”.

3.      Melindungi komando senjata strategis Rusia dan mencegah kehilangan kontrol atas senjata nuklir ke negara lain.

4.      Penekanan pada penggunaan senjata non nuklir yang canggih.

 

 

 

 

Penutup

            Senjata nuklir telah membawa perubahan dalam sejarah strategi negara adidaya dan negara nuklir lainnya seperti Inggris, Perancis dan Cina. Perang Dingin menekankan penggunaan nuklir tetapi bisa mencegah terjadinya perang yang menakutkan itu.

            Pasca Perang Dingin melahirkan berbagai doktrin strategis baru yang menekankan pada penggunaan senjata konvensional. Namun demikian sebagai salah satu senjata yang prestise, nuklir tetap dicari seperti terjadi pada negara nuklir baru yakni India dan Pakistan.

            Menurut George F Kennan, mantan Dubes AS di Uni Soviet, potensi destruktif perang nuklir global sangat besar sehingga tidak ada alasan politik untuk membenarkannya. [3]

Arnold J Toynbee berpendapat, pengembangan senjata nuklir mungkin membuat perang menjadi kuno sama seperti berburu makanan tiap hari menjadi tidak penting. Akhirnya, Liddle-Hart’s menegaskan, tujuan perang yang sah adalah perdamaian yang lebih baik. Pernyataan ini berarti perang pada era nuklir menjadi kehilangan kegunaannya sebagai instrumen kebijakan.

 

 

 

 

 

[1] Charles W. Kegley Jr. dan Eugene R. Wittkopf, World Politics: Trend and Transformation. New York, St Martin’s Press, 1993, p. 419.

 

[2] Theodore A Couloumbis and James H Wolfe dalam Introduction to International Relations: Power and Justice. Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1978, p.184.

 

[3] op.cit. p. 185.

 

 

 

 

TIGA REVOLUSI DUNIA YANG MENGGESER POLA LAMA

25 Tuesday Nov 2008

Posted by in Archives, Global Politics

≈ Leave a comment

Tags

, ,

 

Oleh Asep Setiawan (1997)

 

Pendahuluan

MEROSOTNYA nilai mata uang sejumlah negara Asia terhadap dollar Amerika Serikat (AS) sangat “menyakitkan” kawasan ini. Tanpa “dosa”apa-apa tiba-tiba sebagian besar rakyat menjadi lebih miskin dari

sebelumnya karena krisis moneter itu. Seiring dengan kenaikan dollar AS, harga-harga barang dan jasa pun membumbung tinggi tanpa diketahui lagi kapan berakhirnya.

 

Semua akibat itu tak lain karena ekonomi negara-negara yang dulu disebut “macan-macan Asia” sudah mengglobal. Industrialisasi dan keterbukaan terhadap ekonomi pasar yang menjadi andalan ajaran

kapitalisme telah dirasakan buah pahitnya oleh negara-negara yang  semula berada di pinggiran ini.

Kalau meminjam istilah Johan Galtung (University of Oslo) dalam artikelnya Suatu Teori Struktural tentang Imperialisme maka perasaan kesal dan kecewa itu yang dirasakan Asia sekarang diakibatkan “kekejaman struktural”. Penguasa dan pengendali struktur itu yang tak lain AS dan negara-negara Eropa Barat akan berusaha mengendalikan negara-negara periferal yang baru  berkenalan dengan sistem kapitalisme.

 

 

Jika sebelumnya “buah manis” kapitalisme itu telah mendorong pertumbuhan tinggi di kawasan Asia, maka kini konsekuensi ekonomi pasar ini telah menimbulkan keguncangan sosial dan politik. Di sinilah tampak apa yang disebut revolusi gagasan ekonomi pasar telah menimbulkan korban karena tidak peduli terhadap sisi-sisi berbahaya ekonomi pasar. Swasta dan pemerintah yang mengutang tanpa kontrol akhirnya menjadikan banyak negara Asia nyaris bangkrut kalau tidak dibantu Dana Moneter Internasional (IMF), sebuah perangkat lembaga keuangan bagian dari ajaran ekonomi pasar.

 

     Kekuatan pasar yang telah memaksa ekonomi negara-negara Asia  untuk menyusun ulang perkiraan pertumbuhannya itu tak lain akibat  dari mewabahnya perdagangan bebas, jargon yang didengung-dengungkan  AS dan sahabatnya. Resep inilah yang telah membius banyak praktisi  dan teoretisi bahwa dengan ekonomi pasar adalah jalan yang harus  ditempuh menuju kemajuan. Dalam kaitan itulah, maka perkiraan  sebuah lembaga pemikiran asal AS akan adanya tiga macam revolusi yang berjalan saat ini layak disimak.

 

Revolusi geostrategis

     Dalam sebuah laporan berjudul Strategic Assessment 1997 yang  diterbitkan Institute for National Strategic Studies (INSS), AS  menyebutkan di dunia ini telah terjadi perubahan-perubahan  strategis. Di antaranya, pola Perang Dingin sedang digantikan oleh  hubungan multiporal asimetris di mana AS sebagai negara paling kuat

yang mengendalikan jaringan internasional (lihat skema). Meskipun  demikian kekuatan negara lain penting karena berpengaruh di masing-masing kawasan.

 

     Salah satu perkembangan menarik dari perubahan geostrategis  global seperti diuraikan dalam laporan tersebut adalah kemenangan  gagasan demokrasi dan ekonomi pasar (democracy market). AS melihat

bahwa gagasan itu diterima di mana pun di dunia, kecuali di Cina,  sebagai cara terbaik dalam memimpin masyarakat.

 

     Oleh sebab itulah maka INSS membagi tiba kategori negara.  Pertama, negara sukses melaksanakan tujuan demokrasi pasar. Kedua,  negara yang sedang dalam transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi pasar namun berisiko membeku dengan ekonomi politik dan sebagian sistem politik bebas. Ketiga, negara-negara bermasalah  yang tertinggal dari negara lainnya dan bahkan banyak berjuang  untuk keluar dari ekstremisne etnik dan religius dan mungkin krisis separatisme.

 

     Patut dicatat fenomena dari kemitraan strategis antara AS dan  Cina serta Cina dan Rusia. Kemitraan ini secara langsung telah  mengeluarkan Cina dari isolasionisme dunia menjadi lebih terbuka  terhadap respons dunia. Bahkan muncul pendapat, dengan kemitraan itu Cina takkan lagi berubah menjadi ekstrem karena tidak merasa frustrasi dengan apa yang dinamakan oleh AS sebagai politik  pembendungan Cina.

 

Revolusi teknologi informasi

     Perkembangan teknologi informasi memang sudah dirasakan  sebagian besar lapisan masyarakat di planet bumi ini. Komputer,  faksimile, kabel optik fiber, telepon genggam, siaran televisi yang  global serta satelit telah mempercepat aliran informasi menembus  batas-batas negara tanpa bisa dihentikan. Oleh karena itulah  revolusi ini mempercepat penyebaran gagasan-gagasan politik yang  semakin membuka mata masyarakat. Sejauh ini sulit diramalkan akan  ke mana arah revolusi bidang teknologi ini.

 

     Namun satu hal yang jelas bahwa akses terhadap teknologi  informasi telah menjadi syarat bagi pertumbuhan ekonomi terutama di  negara-negara maju. Data tentang utang yang jatuh tempo di sejumlah

negara Asia telah dimanfaatkan pialang perdagangan mata uang di  Barat seperti George Soros untuk mengeruk keuntungan dari krisis moneter ini.

 

     Di sisi lain, kemajuan komunikasi global ini telah menjadi pintu gerbang bagi lalu lintas kepentingan, budaya dan nilai-nilai dari Barat ke Timur dan sebaliknya. Namun seperti terlihat di  berbagai negara, superioritas budaya dalam bentuk produk makanan, musik, novel, dan film telah mengalahkan budaya lain di sebagian negara seperti “macan-macan Asia”.

 

     Di samping itu, ketersediaan informasi yang berlimpa ruah, terutama karena adanya jaringan Internet, telah merusak kemampuan pemerintah totaliter untuk mengontrol apa yang didengar, dibaca dan dilihat masyarakat. Kelompok-kelompok yang tidak puas atau bahkan kelompok pembangkang memiliki banyak saluran untuk menyampaikan aspirasinya.

 

     Tidak mengherankan, pada masa mendatang, akibat pesatnya teknologi informasi, perang di medan tempur tak lain dari pertempuran berbasiskan informasi. Sudah banyak yang meramal bahwa pertempuran mendatang banyak m
elibatkan komputer, jaringan Internet, satelit dan telepon satelit. Program-program komputer baik yang berupa virus dan sistem keamanan bakal menjadi ukuran dari kekuatan sebuah negara. Mantan PM Inggris Margareth Thatcher pun pernah membandingkan jika pada era Perang Dingin, tumpukan mesiu dan nuklir jadi andalan, maka pada pasca-Perang Dingin ini senjatanya adalah mata uang, modal dan teknologi.

 

Revolusi dalam pemerintahan

     Berbeda dengan lima dekade lalu, wilayah kontrol negara kini sedang menyusut. Di banyak negara maju, kekuasaan dialihkan ke  pemerintahan regional atau lokal. Bahkan ada pula yang diserahkan ke sektor swasta, terutama dalam penguasaan sumber daya alam, dana dan manusia. Fenomena ini telah memperkuat kecenderungan menuju masyarakat pluralis.

 

     Berkurangnya kekuasaan pemerintah ini terlihat seperti di Rusia, AS, Uni Eropa dan mungkin Cina. Pemerintah pusat cenderung memindahkan lebih banyak otoritasnya ke pemerintah lokal atau regional.

 

     Berkurangnya fungsi pemerintahan pusat ini antara lain karena berkurangnya anggaran dan mungkin pula karena krisis anggaran di  banyak negara. Tidak mengherankan jika banyak terjadi swastanisasi  perusahaan negara seperti di Rusia dan Cina. Alasannya, meningkatkan  efektif dan efisensi sehingga bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi.

     Kekuatan bisnis internasional juga telah meningkatkan kekuatannya dalam berhadapan dengan pemerintahan. Namun demikian tentu saja dalam saat-saat tertentu seperti selama perang, kemampuan pemerintah memobilisasi berbagai sumber untuk mendukung kepentingan nasionalnya masih bisa diandalkan.

 

Hubungan kekuatan besar

 

   Menurut analisis telah terjadi tiga perubahan cepat dalam dekade ini dan hal ini sepertinya banyak menguntungkan negara adidaya seperti AS. Dalam skema hubungan antarkekuatan besar terlihat AS masih berada di poros, tidak seperti pada Perang Dingin dengan dua poros.

 

     Salah satu kecenderungan yang muncul adalah, AS akan senantiasa mempertahankan kekuatannya dengan jalan apa pun meski tentu mengorbankan sekutunya. Berbagai perkiraan bahwa Cina dan  Rusia masih berusaha untuk mengimbangi atau mengejar ketinggalannya akan dipandang Washington sebagai ancaman.

 

     Tentu saja di sini berlaku sebuah aturan di mana negara yang bisa menguasai sumber-sumber strategis maka ia akan menguasai masa depan. Sejauh ini AS paling siap dengan masa depan apalagi dengan  krisis moneter seperti sekarang, kekuatan-kekuatan baru di Asia makin sulit mengejar ketinggalannya

Sumber: Kompas