Category Archives: Global Politics

Peta Baru Politik Timur Tengah

25 Tuesday Nov 2008

Posted by in Global Politics

≈ Leave a comment

     KRISIS Teluk yang berlanjut dengan meletusnya perang telah mengubah peta politik Timur Tengah. Setahun sudah lewat konflik mencekam di Teluk Persia akibat serbuan Irak ke Kuwait 2 Agustus dini hari. Perubahan itu tidak hanya dialami oleh hubungan

antarnegara Timur Tengah, namun juga hubungan antara AS dengan Uni Soviet, serta hubungan keduanya dengan negara-negara di Timur Tengah.

     Pola hubungan itu di satu sisi memperkuat koalisi beberapa negara, tetapi di sisi lain justru memperlemahnya. Pola yang sedang berubah ini juga mengakibatkan hilangnya sejumlah isu peka dan memunculkan isu lainnya. Namun demikian isu sentral mengenai nasib bangsa Palestina tetap menjadi agenda utama negara-negara Arab dalam manuver politiknya. Sepanjang sejarah modern, isu Palestina telah menjadi alat pemersatu dan namun juga pemecah belah bangsa Arab.

     Persatuan bangsa Arab tampak sekali tatkala dari berbagai negara bergabung dalam satu front yang menyerang Israel dalam Perang Oktober 1973. Tadinya serbuan spektakuler ini ditujukan untuk menaklukan Israel dan mengembalikan hak-hak bangsa Palestina, namun di tengah pertempuran yang menunjukan bangsa Arab akan menang, AS turun tangan. Saat itulah titik balik terjadi yang merugikan front

persatuan Arab.

     Tampaknya AS dan bangsa Yahudi belajar banyak dari kasus yang hampir melenyapkan Israel di peta Timur Tengah. Keduanya, terutama AS, menjalin hubungan lebih erat dengan sejumlah negara moderat di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Kedua negara memang sudah lama menjalin persahabatan, khususnya karena hubungan minyak sejak tahun 1930-an. Persahabatan juga dibina lewat Mesir, salah satu negara

terkemuka di dunia Arab.

     Lewat dua pijakan ini AS mendapat kebebasan di dunia Arab meskipun tetap bisa mempertahankan persahabatannya dengan negara musuh Arab, yakni Israel. Jelaslah AS bisa menjalin hubungan ini dengan baik. Lewat kelonggaran itu AS bisa menetralisasi kekuatan

anti-AS yang muncul di beberapa negara Arab, bahkan bisa menundukkannya. Peluang itu pula yang digunakan untuk membujuk negara-negara Arab dan Israel duduk bersama dalam konferensi perdamaian Timur Tengah.

                 

Peta lama

     Sekurang-kurangnya ada tiga front dalam peta politik Timur Tengah. Pertama, koalisi negara-negara Teluk pimpinan Arab Saudi. Dalam koalisi ini tergabung Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Oman, Emirat Arab dan Kuwait. Mereka menyebut diri Dewan Kerja sama Teluk (GCC = Gulf Countries Council). Negara-negara kecil keemiran di Teluk ini

dari segi wilayah tidak begitu luas, namun dari segi kekayaan melebihi negara-negara di sekitarnya.

     Kedua, koalisi antara Irak, Yaman, Yordania dan Mesir. Koalisi ini semula sangat kuat namun mendapat cobaan sangat berat dengan manuver politik Mesir di bawah Presiden Anwar Sadat tahun 1979. Akibat manuver itu Mesir dikucilkan negara-negara Arab lainnya karena dianggap mengkhianati kesepakatan negara-negara Arab mengenai Palestina dan Israel. Bahkan lebih tragis lagi, manuver itu langsung atau tidak langsung membawa maut bagi Sadat. Ia dibunuh tentaranya sendiri saat berlangsungnya suatu parade militer.

     Namun Mesir yang memang karena luasnya wilayah, padatnya populasi dan pengaruh intelektualnya, kembali muncul sebagai salah satu negara leading di Timteng. Dalam Liga Arab, kewibawaan Mesir tampaknya kembali pulih. Pesan Presiden Hosni Mubarak dalam mendorong pembentukan pasukan multinasional Arab ketika krisis Teluk, mendapat sambutan cukup luas. Ini memperlihatkan bahwa jejak masa lalu, ketika Mesir sempat tersisih, tidak lagi tampak. Mesir kembali ke penampilan puncak dalam peta politik Timur Tengah.

     Daya kohesi koalisi ini memperoleh puncaknya awal tahun 1980-an. Presiden Irak Saddam Hussein, Raja Hussein dari Yordania, Presiden Mubarak dan Presiden Yaman, sangat kompak. Secara tak langsung koalisi ini mendapat perimbangan dari GCC yang memadukan kekuatan ekonomi dengan politik.

     Ketiga, koalisi negara-negara Magribi seperti Tunisia, Sudan, Marokko, Aljazair dan Libya. Memang ada kontroversi apakah negara-negara Afrika ini wajar dimasukkan dalam kancah politik Timur Tengah. Namun identitas Arab yang melekat di negara-negara ini menyebabkan pemisahan itu kurang relevan.

     Salah satu perbedaannya bahwa isu Palestina maupun isu-isu Arab lainnya tidak terlalu ketat mempengaruhi percaturan politik dalam negeri. Bahwa isu itu tidak terlalu melekat di negara-negara ini banyak dipengaruhi faktor geografis semata-mata. Jauhnya wilayah ini dari pusat pergolakan menyebabkan gemanya tidak terlalu besar. Hanya patut diberi catatan, negara itu mengidentifikasikan diri sebagai negara Arab. Bila dilacak di masa lalu pada jaman keemasan Islam, maka kultur negara itu dapat dipahami bila disebut “Arab”.

     Ada satu negara yang tidak dapat dipisahkan dari medan politik Timur Tengah namun bukan termasuk rumpun bangsa Arab adalah Republik Islam Iran. Semula AS menaruh kepercayaan kepada Iran di bawah pimpinan Shah Reza Pahlevi, namun skenario yang diinginkan AS itu berantakan dengan pecahnya revolusi di Iran.

     AS semula ingin Teheran berperan sebagai polisi Timur Tengah sesuai dengan kepentingannya. Rencana itu kini sulit dialihkan ke negara lain. Kecewanya AS dengan rencana itu menyebabkan Washington mendorong negara-negara Arab menyokong Irak dalam perang melawan Iran. Ijin bebas kepada Irak mempersenjatai diri melawan Iran telah menjadi bumerang bagi AS. Delapan tahun masa perang melawan Iran telah memberi peluang untuk memiliki persenjataan modern lewat Barat.

     Tiga koalisi Arab ini bergabung dalam forum yang lebih besar,yakni Liga Arab. Persaingan dalam liga ini pun bukan hal yang ringan. Untuk memperoleh pengaruh dalam liga, setiap kelompok maupun negara secara individual mencari dukungan terhadap peranan masing-masing. Seperti diungkapkan sebuah sumber di Arab Saudi, “Di Liga

Arab ini banyak crazy leaders.”

 

Koalisi baru

     Jalan ke arah pembentukan koalisi ini sudah terjadi melalui Perang Teluk. Koalisi pertama jelas akan lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Keenam negara itu meningkat kekompakannya. Kekompakan itu tidak hanya dalam soal-soal politik, namun lebih dalam bentuk kebersamaan.

     Hampir semuanya berbentuk monarki atau monarki republik, semuanya memiliki kekayaan minyak, jumlah penduduknya tidak besar dan kekuatan militer tak begitu kuat. Nasib yang sama diantara keenam negara Teluk ini jelas akan mempertebal kerbersamaan mereka.Kebersamaan sudah tampak di awal pembentukan GCC, terlihat dari banyakya pertemuan dan kerja sama.      

  
   Apalagi kasus Kuwait yang diduduki Irak dengan klaim sejarah, akan mempertajam daya pengawasan mereka terhadap potensi ancaman dari luar. Sebenarnya ancaman terhadap Kuwait dari Irak sudah terjadi beberapa kali, ancaman itu sekarang lebih besar karena didukung persenjataan lengkap.

     Mesir memasuki koalisi ini meskipun tidak bergabung ke dalam GCC. Ini karena semata-mata soal geografis. Namun nama Mesir diantara keenam negara itu akan diingat selalu, khususnya saat penyelesaian isu Kuwait. Nama seperti Marokko, Pakistan, Banglades dan Suriah juga tidak akan hilang begitu saja dalam format politik baru nanti.

     Ada hal yang unik sebenarnya berkaitan dengan Suriah. Negeri

itu memang tidak dapat disangkal lagi pemimpinnya, Hafez Assad, tokoh yang bersaingan secara pribadi dengan Saddam. Suriah juga tidak begitu dekat dengan beberapa negara Teluk, namum berkat soal Kuwait ini kehadirannya sangat terasa.

     Nama Suriah kembali disebut disamping Mesir dalam pengaturan keamanan di Teluk. Fenomena ini memperlihatkan akses Suriah memasuki pentas politik Arab semakin besar. Di sisi lain kecurigaan terhadap Suriah sebagai eksponen pengekspor gerakan teroris, berkurang.

     Suriah memanfaatkan dengan baik momentun terjadinya Perang Teluk. Ketika sedang hangat-hangatnya krisis, Suriah menggempur posisi Jederal Michel Aoun di Lebanon. Assad juga mengukuhkan kehadirannya di Lebanon dengan mendukung pemerintah yang berkuasa. Lewat tangan Suriah inilah, milisi bersenjata setiap faksi yang menguasai Beirut dipaksa ditarik mundur. Suara Suriah menerima gagasan untuk berunding dengan Israel adalah salah satu ciri format baru politik di Timur Tengah.

     Kolisi kedua tentu saja pecah karena Mesir sulit diajak duduk dengan Irak saat ini. Tetapi di pihak lain, Irak, Yordania dan Yaman akan semakin kuat pula daya lekatnya. Nasib di Perang Teluk memperjelas posisi mereka. Selama ini Yordania dengan jelas memihak Irak, sedangkan Yaman tidak begitu tampak. Akan tetapi banyak pihak menilai Yaman adalah negara pro-Irak.

     Koalisi ketiga tidak begitu jelas. Kebanyakan menjaga jarak dengan situasi di Timur Tengah. Libya sama sekali tidak banyak manuvernya menangani soal Teluk kecuali mengecam Irak dan pada saat bersamaan mengecam kehadiran pasukan AS dan Barat.

     Perubahan pola hubungan ini tergantung dari banyak perkembangan di Teluk yang akan terus berjalan. Setidaknya daya ikat dan longgar antarsejumlah negara yang bertahan kurang dari satu dekade. Dengan kata lain pengucilan Irak dan eksponennya mungkin akan berangsur hilang dalam sepuluh tahun mendatang, kecuali ada insiden yang mengubah secara drastis misalnya perang baru.

     Namun, seperti diungkapkan seorang diplomat Indonesia di Mesir, dunia Arab kadang-kadang pecah, kadang-kadang bersatu. Dengan demikian tidak perlu heran ada perpecahan seperti sekarang karena akan kembali kepada kestabilan semula. Setiap negara Arab pada dasarnya berkeinginan bersatu lagi seperti sediakala.

     Keinginan itu tidak selalu terwujud karena adanya faktor luar yang ikut mempengaruhi jalannya percaturan politik Timur Tengah. Dapat disebutkan disini faktor itu antara lain negara-negara besar seperti AS, Inggris, Uni Soviet dan Israel. (Asep Setiawan)

 Sumber: Kompas 6/8/91

Doktrin Strategi Perang Dingin dan Sesudahnya

25 Tuesday Nov 2008

Posted by in Archives, Global Politics

≈ Leave a comment

Tags

, ,

 

 

Oleh Asep Setiawan

 

            Kehadiran senjata nuklir dalam hubungan internasional telah mengubah tatanan dunia. Sejak bom atom dijatuhkan di Hirosima dan Nagasaki masing-masing 6 dan 9 Agustus oleh Amerika Serikat, banyak doktrin perang dan strategi hubungan internasional berubah. Senjata pamungkas ini mengubah wajah perang menjadi kehancuran umat manusia.

            Gambaran jamur raksasa yang membumbung tinggi ke angkasa setelah jatuhnya bom atom itu mentransformasikan sebuah “perimbangan kekuatan” (balance of power) menjadi “perimbangan teror” (balance of terror). Pemilik nuklir tak bisa lagi menggunakan senjata terakhir ini untuk menyerang musuhnya bila negara sasaran memiliki senjata yang sama.

            Amerika Serikat dan Uni Soviet telah menjadi kekuatan nuklir pertama yang saling berlomba mengungguli. Sifat perang berubah dari bentrokan militer konvensional yang melibatkan tank dan pesawat-pesawat tempur menjadi adu strategi nuklir. Karena skala kehancurannya yang mengerikan, maka kedua negara adidaya tidak berani memulai perang meski permusuhan ideologi diantara mereka sangat tajam. Maka berkembang pula strategi-strategi baru sejalan dengan perkembangan kualitas dan kuantitas senjata nuklir.

            Makalah ini akan mengulas perkembangan strategi nuklir dalam hubungan internasional yang diakibatkan oleh kehadiran senjata pamungkas ini. Dengan meminjam kerangka yang digunakan Charles W Kegley Jr dan Eugene R. Wittkopf (1993)[1], makalah ini membagi perkembangan strategi nuklir menjadi  tiga tahap, 1945-1962, 1962-1991 dan 1992- sekarang.

            Menurut  Morton H Halperin seperti dikutip Couloumbis[2], tujuan nasional, kemauan untuk mengerahkan kekuatan, kesiapan menerima kemungkinan perang besar dan pertimbangan politik domestik  memberikan parameter bagi kebijakan nuklir. Jika terjadi krisis nuklir maka pertimbangannya adalah sejauh mana serangan pertama itu efektif. Namun dalam perkembangannya asumsi serangan pertama ini pun mengalami perubahan.

 

Diplomasi Koersif 1945-1962

            Negara-negara yang menikmati superioritas militer terhadap lawannya sering berpikir bahwa senjata adalah instrumen diplomasi untuk tujuan mengubah perilaku negara lain. Amerika Serikat yang merupakan negara nuklir pertama menikmati kekuatan senjata ini sampai 1949 saat Uni Soviet meledakkan percobaan nuklirnya.

            Compellence (Pemaksaan) melukiskan tentang doktrin stratetgi AS saat superioritas nuklir dimilikinya. Strategi ini membuat senjata nuklir instrumen untuk mempengaruhi negara lain.

            Untuk meraih kemenangan politik Menlu AS John Doster Dulles mempraktekan apa yang disebut brinkmanship yang melukiskan keinginan untuk mengejar tujuan AS sampai hampir batas perang dengan mengancam musuhnya menggunakan senjata nuklir.

            Brinkmanship ini masuk akal tatkala AS menikmati superioritas nuklir. Praktek itu bagian dari strategi AS yang disebut massive retliation (pembalasan besar-besaran). Praktek brinkmanship dan massive retaliation ini mencemaskan Uni Soviet.

 

Mutual Deterrence 1962-1983

            Pada saat superioritas nuklir AS mengalami erosi, para pembuat kebijakan di AS mulai mempertanyakan asumsi mereka tentang penggunaan senjata nuklir untuk instrumen politik luar negeri. Setelah krisis rudal Kuba tahun 1962 yang nyaris mendorong AS dan Uni Soviet ke arah perang nuklir, Washington memikirkan kembali penggunaan senjata berbahaya ini.

            Oleh sebab itulah kemudian berkembang pemikiran di Washington bahwa senjata nuklir ini dialihkan dari berpotensi dipergunakan sebagai senjata strategis menjadi senjata pencegah serangan. Perubahan kebijakan strategis ini dari compellence (pemaksaan) kedalam deterrence (penggetar/pencegah) adalah cara untuk mencegah lawan menggunakan apa yang ingin dilakukan pihak lainnya.

            Pada periode ini kedua negara adidaya mengejar postur extended deterrence (penggetar yang diperluas) Tujuan strategi ini adalah mencegah serangan kepada pemilik nuklir tetapi juga sekutunya. Berkembanglah aliansi seperti terjadi di Eropa dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

           

Mutual Assured Destruction

            Para pengambil kebijakan terutama di AS menyebut mutual assured destruction (MAD) untuk menunjukkan perimbangan strategis yang muncul selama tahun 1960-an dan awal 1970-an. Secara harfiah singkata itu bisa diartikan kehancura bersama yang disingkat mad (gila).

            Istilah itu sebenarnya merujuk pada jalan buntu yang dialami dua negara adidaya dengan doktrin saling mencegah dalam penyerangan. Mereka kini berpikir bahwa keduanya bisa hancur sama-sama jika terjadi perang nuklir. Kesadaran ini menimbulkan perasaan bahwa jika perang nuklir terjadi tak ada yang bisa selamat.

            Dengan situasi seperti ini, perdamaian – setidaknya stabilitas – merupakan produk kerawanan dari kedua pihak pemilik nuklir. Jika salah satu negara diserang maka imbalannya adalah kehancuran yang sama. Dengan demikian tidak ada yang selamat dari perang nuklir.

            Menurut Couloumbis, MAD ini tergantung pada kemampuan kedua negara adidaya dalam menahan serangan nuklir pertama dan berkemampuan membalas sehingga menimbulkan “kerusakan ayang tidak bisa diterima” oleh penyerangnya. Kalangan pakar strategis nuklir menyebutnya kemampuan membalas itu sebagai sebagai “kemampuan serangan kedua”.

            Dengan adanya doktrin seperti ini maka, kemampuan membalas serangan itu menjadi tumpuan sehingga harus kuat dan mobil. Hal ini ditujukan agar senjata nuklir bisa selamat dari serangan pertama. Sistem senjata ofensif memainkan peran penting. Kemudian berkembanglah apa yang disebut dengan MIRV (multiple independently targeted reentry vehicle). Ini adalah satu jenis rudal yang bisa melepaskan sejumlah hulu ledak termasuk hulu ledak tipuan. MIRV ini dapat dipasang di ruda
l balistik antar benua atau rudal yang diluncurkan dari kapal selam.

 

Teori Utilisasi Nuklir (Nuclear Utilization Theory)

            Hubungan politik diantara negara adidaya memburuk cepat pada wal 1980-an. Situasi itu mengubah kerja sama antar dua musuh besar ini menjadi konfrontasi. Kemudian muncul debat tentang peran dan tujuan senjata nuklir. Timbul pula pertanyaan apakah senjata nuklir masih bisa digunakan untuk bertahan atau mencegah serangan ?

            Saat hubungan dua adidaya itu memburuk, di AS berkembang tentang cara terbaik melindungi kepentingan nasional melalui senjata strategis. Penganut MAD masih melanjutkan sikapnya untuk bersama-sama hancur jika terjadi perang nuklir. Namun kemudian muncul pula penganut teori utilisasi nuklir atau pendekatan NUT.

            Pendekatan itu beranggapan senjata nuklir tak hanya digunakan sebagai pencegah tetapi juga digunakan dalam perang. Sikap ini perlu diambil, kata pendukung NUT, karena Uni Soviet siap perang nuklir dan memenangkannya.

 

Dari Ofensif ke Defensif

            Tantangan baru terhadap pemikiran strategis berkembang tahun 1983 saat Presiden AS Ronald Reagan mengusulkan pertahanan yang berlandaskan angkasa luar dalam melawan rudal balistik.

            Secara resmi kebijakan Reagan itu disebut Strategic Defense Initiative (SDI) atau Prakarsa Pertahana Strategis. Kebijakan baru itu malah lebih populer disebut Star Wars. Strategi pertahanan ini akan menggunakan teknologi canggih untuk menghentikan laju rudal nuklir di angkasa luar sehingga, seperti dikatakan Reagan, membuat senjata nuklir “impoten dan ketinggalan jaman”.

 

Strategi AS Pasca Perang Dingin

            AS menggelar sejumlah strategi baru dalam memasuki abad ke-21. Diantara butir-butir strategi AS itu adalah :

–         Menggerakkan strategi AS dari menyiapkan perang melawan Uni Soviet dan menggunakan senjata nuklir menjadi persiapan perang yang menggunakan senjata pamungkas.

–         Menerima visi Eropa bebas nuklir.

–         Menggantungkan diri pada pasukan. AS mengupayakan perang jangka pendek.

–         AS akan memobilisasi struktur kekuatan perimbangan untuk menghadapi kekautan yang akan muncul.

–         Menggunakan senjata konvensional modern, bukan senjata strategis.

–         Pengaturan apa yang disebut sebagai konflik intensitas menengah.

 

Strategi Rusia Pasca Perang Dingin

            Rusia juga memikirkan strategi baru untuk menghadapi tatanan dunia baru selepas Uni Soviet bubar.

1.      Menjamin adanya kontrol atas senjata nuklir.

2.      Menjamin tak ada kekuatan asing menyerang atau intervensi untuk memulihkan ketertiban.

3.      Memperkuat persemakmuran negara-negara merdeka (CIS) menjadi sebuah konfederasi yang terintgrasi.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Rusia itu dikembangkan pemikiran strategis baru:

1.      Para pemimpin Rusia akan tetap menjamin bahwa arsenal Rusia dapat diandalkan.

2.      Rekonstruksi angkatan bersenjata Rusia akan berusaha menghasilkan “militer yang lebih efisien tapi tak mengancam dunia”.

3.      Melindungi komando senjata strategis Rusia dan mencegah kehilangan kontrol atas senjata nuklir ke negara lain.

4.      Penekanan pada penggunaan senjata non nuklir yang canggih.

 

 

 

 

Penutup

            Senjata nuklir telah membawa perubahan dalam sejarah strategi negara adidaya dan negara nuklir lainnya seperti Inggris, Perancis dan Cina. Perang Dingin menekankan penggunaan nuklir tetapi bisa mencegah terjadinya perang yang menakutkan itu.

            Pasca Perang Dingin melahirkan berbagai doktrin strategis baru yang menekankan pada penggunaan senjata konvensional. Namun demikian sebagai salah satu senjata yang prestise, nuklir tetap dicari seperti terjadi pada negara nuklir baru yakni India dan Pakistan.

            Menurut George F Kennan, mantan Dubes AS di Uni Soviet, potensi destruktif perang nuklir global sangat besar sehingga tidak ada alasan politik untuk membenarkannya. [3]

Arnold J Toynbee berpendapat, pengembangan senjata nuklir mungkin membuat perang menjadi kuno sama seperti berburu makanan tiap hari menjadi tidak penting. Akhirnya, Liddle-Hart’s menegaskan, tujuan perang yang sah adalah perdamaian yang lebih baik. Pernyataan ini berarti perang pada era nuklir menjadi kehilangan kegunaannya sebagai instrumen kebijakan.

 

 

 

 

 

[1] Charles W. Kegley Jr. dan Eugene R. Wittkopf, World Politics: Trend and Transformation. New York, St Martin’s Press, 1993, p. 419.

 

[2] Theodore A Couloumbis and James H Wolfe dalam Introduction to International Relations: Power and Justice. Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1978, p.184.

 

[3] op.cit. p. 185.

 

 

 

 

TIGA REVOLUSI DUNIA YANG MENGGESER POLA LAMA

25 Tuesday Nov 2008

Posted by in Archives, Global Politics

≈ Leave a comment

Tags

, ,

 

Oleh Asep Setiawan (1997)

 

Pendahuluan

MEROSOTNYA nilai mata uang sejumlah negara Asia terhadap dollar Amerika Serikat (AS) sangat “menyakitkan” kawasan ini. Tanpa “dosa”apa-apa tiba-tiba sebagian besar rakyat menjadi lebih miskin dari

sebelumnya karena krisis moneter itu. Seiring dengan kenaikan dollar AS, harga-harga barang dan jasa pun membumbung tinggi tanpa diketahui lagi kapan berakhirnya.

 

Semua akibat itu tak lain karena ekonomi negara-negara yang dulu disebut “macan-macan Asia” sudah mengglobal. Industrialisasi dan keterbukaan terhadap ekonomi pasar yang menjadi andalan ajaran

kapitalisme telah dirasakan buah pahitnya oleh negara-negara yang  semula berada di pinggiran ini.

Kalau meminjam istilah Johan Galtung (University of Oslo) dalam artikelnya Suatu Teori Struktural tentang Imperialisme maka perasaan kesal dan kecewa itu yang dirasakan Asia sekarang diakibatkan “kekejaman struktural”. Penguasa dan pengendali struktur itu yang tak lain AS dan negara-negara Eropa Barat akan berusaha mengendalikan negara-negara periferal yang baru  berkenalan dengan sistem kapitalisme.

 

 

Jika sebelumnya “buah manis” kapitalisme itu telah mendorong pertumbuhan tinggi di kawasan Asia, maka kini konsekuensi ekonomi pasar ini telah menimbulkan keguncangan sosial dan politik. Di sinilah tampak apa yang disebut revolusi gagasan ekonomi pasar telah menimbulkan korban karena tidak peduli terhadap sisi-sisi berbahaya ekonomi pasar. Swasta dan pemerintah yang mengutang tanpa kontrol akhirnya menjadikan banyak negara Asia nyaris bangkrut kalau tidak dibantu Dana Moneter Internasional (IMF), sebuah perangkat lembaga keuangan bagian dari ajaran ekonomi pasar.

 

     Kekuatan pasar yang telah memaksa ekonomi negara-negara Asia  untuk menyusun ulang perkiraan pertumbuhannya itu tak lain akibat  dari mewabahnya perdagangan bebas, jargon yang didengung-dengungkan  AS dan sahabatnya. Resep inilah yang telah membius banyak praktisi  dan teoretisi bahwa dengan ekonomi pasar adalah jalan yang harus  ditempuh menuju kemajuan. Dalam kaitan itulah, maka perkiraan  sebuah lembaga pemikiran asal AS akan adanya tiga macam revolusi yang berjalan saat ini layak disimak.

 

Revolusi geostrategis

     Dalam sebuah laporan berjudul Strategic Assessment 1997 yang  diterbitkan Institute for National Strategic Studies (INSS), AS  menyebutkan di dunia ini telah terjadi perubahan-perubahan  strategis. Di antaranya, pola Perang Dingin sedang digantikan oleh  hubungan multiporal asimetris di mana AS sebagai negara paling kuat

yang mengendalikan jaringan internasional (lihat skema). Meskipun  demikian kekuatan negara lain penting karena berpengaruh di masing-masing kawasan.

 

     Salah satu perkembangan menarik dari perubahan geostrategis  global seperti diuraikan dalam laporan tersebut adalah kemenangan  gagasan demokrasi dan ekonomi pasar (democracy market). AS melihat

bahwa gagasan itu diterima di mana pun di dunia, kecuali di Cina,  sebagai cara terbaik dalam memimpin masyarakat.

 

     Oleh sebab itulah maka INSS membagi tiba kategori negara.  Pertama, negara sukses melaksanakan tujuan demokrasi pasar. Kedua,  negara yang sedang dalam transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi pasar namun berisiko membeku dengan ekonomi politik dan sebagian sistem politik bebas. Ketiga, negara-negara bermasalah  yang tertinggal dari negara lainnya dan bahkan banyak berjuang  untuk keluar dari ekstremisne etnik dan religius dan mungkin krisis separatisme.

 

     Patut dicatat fenomena dari kemitraan strategis antara AS dan  Cina serta Cina dan Rusia. Kemitraan ini secara langsung telah  mengeluarkan Cina dari isolasionisme dunia menjadi lebih terbuka  terhadap respons dunia. Bahkan muncul pendapat, dengan kemitraan itu Cina takkan lagi berubah menjadi ekstrem karena tidak merasa frustrasi dengan apa yang dinamakan oleh AS sebagai politik  pembendungan Cina.

 

Revolusi teknologi informasi

     Perkembangan teknologi informasi memang sudah dirasakan  sebagian besar lapisan masyarakat di planet bumi ini. Komputer,  faksimile, kabel optik fiber, telepon genggam, siaran televisi yang  global serta satelit telah mempercepat aliran informasi menembus  batas-batas negara tanpa bisa dihentikan. Oleh karena itulah  revolusi ini mempercepat penyebaran gagasan-gagasan politik yang  semakin membuka mata masyarakat. Sejauh ini sulit diramalkan akan  ke mana arah revolusi bidang teknologi ini.

 

     Namun satu hal yang jelas bahwa akses terhadap teknologi  informasi telah menjadi syarat bagi pertumbuhan ekonomi terutama di  negara-negara maju. Data tentang utang yang jatuh tempo di sejumlah

negara Asia telah dimanfaatkan pialang perdagangan mata uang di  Barat seperti George Soros untuk mengeruk keuntungan dari krisis moneter ini.

 

     Di sisi lain, kemajuan komunikasi global ini telah menjadi pintu gerbang bagi lalu lintas kepentingan, budaya dan nilai-nilai dari Barat ke Timur dan sebaliknya. Namun seperti terlihat di  berbagai negara, superioritas budaya dalam bentuk produk makanan, musik, novel, dan film telah mengalahkan budaya lain di sebagian negara seperti “macan-macan Asia”.

 

     Di samping itu, ketersediaan informasi yang berlimpa ruah, terutama karena adanya jaringan Internet, telah merusak kemampuan pemerintah totaliter untuk mengontrol apa yang didengar, dibaca dan dilihat masyarakat. Kelompok-kelompok yang tidak puas atau bahkan kelompok pembangkang memiliki banyak saluran untuk menyampaikan aspirasinya.

 

     Tidak mengherankan, pada masa mendatang, akibat pesatnya teknologi informasi, perang di medan tempur tak lain dari pertempuran berbasiskan informasi. Sudah banyak yang meramal bahwa pertempuran mendatang banyak m
elibatkan komputer, jaringan Internet, satelit dan telepon satelit. Program-program komputer baik yang berupa virus dan sistem keamanan bakal menjadi ukuran dari kekuatan sebuah negara. Mantan PM Inggris Margareth Thatcher pun pernah membandingkan jika pada era Perang Dingin, tumpukan mesiu dan nuklir jadi andalan, maka pada pasca-Perang Dingin ini senjatanya adalah mata uang, modal dan teknologi.

 

Revolusi dalam pemerintahan

     Berbeda dengan lima dekade lalu, wilayah kontrol negara kini sedang menyusut. Di banyak negara maju, kekuasaan dialihkan ke  pemerintahan regional atau lokal. Bahkan ada pula yang diserahkan ke sektor swasta, terutama dalam penguasaan sumber daya alam, dana dan manusia. Fenomena ini telah memperkuat kecenderungan menuju masyarakat pluralis.

 

     Berkurangnya kekuasaan pemerintah ini terlihat seperti di Rusia, AS, Uni Eropa dan mungkin Cina. Pemerintah pusat cenderung memindahkan lebih banyak otoritasnya ke pemerintah lokal atau regional.

 

     Berkurangnya fungsi pemerintahan pusat ini antara lain karena berkurangnya anggaran dan mungkin pula karena krisis anggaran di  banyak negara. Tidak mengherankan jika banyak terjadi swastanisasi  perusahaan negara seperti di Rusia dan Cina. Alasannya, meningkatkan  efektif dan efisensi sehingga bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi.

     Kekuatan bisnis internasional juga telah meningkatkan kekuatannya dalam berhadapan dengan pemerintahan. Namun demikian tentu saja dalam saat-saat tertentu seperti selama perang, kemampuan pemerintah memobilisasi berbagai sumber untuk mendukung kepentingan nasionalnya masih bisa diandalkan.

 

Hubungan kekuatan besar

 

   Menurut analisis telah terjadi tiga perubahan cepat dalam dekade ini dan hal ini sepertinya banyak menguntungkan negara adidaya seperti AS. Dalam skema hubungan antarkekuatan besar terlihat AS masih berada di poros, tidak seperti pada Perang Dingin dengan dua poros.

 

     Salah satu kecenderungan yang muncul adalah, AS akan senantiasa mempertahankan kekuatannya dengan jalan apa pun meski tentu mengorbankan sekutunya. Berbagai perkiraan bahwa Cina dan  Rusia masih berusaha untuk mengimbangi atau mengejar ketinggalannya akan dipandang Washington sebagai ancaman.

 

     Tentu saja di sini berlaku sebuah aturan di mana negara yang bisa menguasai sumber-sumber strategis maka ia akan menguasai masa depan. Sejauh ini AS paling siap dengan masa depan apalagi dengan  krisis moneter seperti sekarang, kekuatan-kekuatan baru di Asia makin sulit mengejar ketinggalannya

Sumber: Kompas