Category Archives: politics

Gerakan Mahasiswa: Tinjauan Teoritis

26 Monday Oct 2009

Posted by in Asian Affairs, Commentary, Journal Articles, politics

≈ 3 Comments

Tags

, ,

Oleh   Asep Setiawan

PendahuluanGerakan mahasiswa telah menjadi fenomen penting dalam perubahan politik yang terjadi di Indonesia tahun 1998. Setelah 32 tahun pemerintahan dibawah kendali Presiden Soeharto, krisis ekonomi melanda Indonesia yang diakibatkan pengendalian sumber daya keuangan yang tidak proporsional. Bantuan luar negeri yang semula membantu proses pembangunan menjadi sandara utama dalam pembiyaan modernisasi.

Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat berpendidikan dan sehari-harinya bergelut dengan pencarian kebenaran dalam kampus melihat kenyataan yang berbeda dalam kehidupan nasionalnya. Kegelisahan kalangan mahasiswa ini kemudian teraktualisasikan dalam aksi-aksi protes yang kemudian mendorong perubahan yang reformatif dalam sistem politik di Indonesia.

Artikel ini berusaha menjelaskan gerakan mahasiswa dalam kerangka yang teoritis terutama menyangkut peran mahasiswa dalam reformasi politik sebuah negara seperti Indonesia. Artikel didahului dengan analisa tentang karakteristik mahasiswa yang dilanjutkan  dengan peran mereka sebagai kekuatan moral dan kekuatan massa dalam reformasi politik

Karakteristik Mahasiswa

Edward Shill mengkategorikan mahasiswa sebagai lapisan intelektual yang memliki tanggun gjawab sosial yang khas. Shill menyebukan ada lima fungsi kaum intelektual yakni mencipta dan menyebar kebudayaan tinggi, menyediakan bagan-bagan nasional dan antar bangsa, membina keberdayaan dan bersama, mempengaruhi perubahan sosial dan memainkan peran politik.

Arbi Sanit memandang, mahasiswa cenderung terlibat dalam tiga fungsi terakhir. Sementara itu Samuel Huntington menyebutkan bahwa kaum intelektual di perkotaan merupakan bagian yang mendorong perubahan politik yang disebut reformasi.Menurut Arbi Sanit ada empat faktor pendorong bagi peningkatan peranan mahasiswa dalam kehidupan politik.[1]

Pertama, sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik, mahasiswa mempunyai horison yang luas diantara masyarakat. Kedua, sebagai kelompok masyarakat yang paling lama menduduki bangku sekolah, sampai di universitas mahasiswa telah mengalami proses sosialisasi politik yang terpanjang diantara angkatan muda.Ketiga, kehidupan kampus membentuk gaya hidup yang unik di kalangan mahasiswa. Di Universitas, mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, suku, bahasa dan agama terjalin dalam kegiatan kampus sehari-hari. Keempat, mahasiswa sebagai kelompok yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur perekonomian dan prestise dalam masyarakat dengan sendirinya merupakan elit di dalam kalangan angkatan muda.

Sebagai Gerakan Moral

Gerakan mahasiswa merupakan bagian dari gerakan sosial yang didefinisikan Nan Lin (1992)[2] sebagai upaya kolektif untuk memajukan atau melawan perubahan dalam sebuah masyarakat atau kelompok. Rudolf Heberle (1968)[3] menyebutkan bahwa gerakan sosial merujuk pada berbagai ragam usaha kolektif untuk mengadakan perubahan tertentu pada lembaga-lembaga sosial atau menciptakan orde baru. Bahkan Eric Hoffer (1988) [4]menilai bahwa gerakan sosial bertujuan untuk mengadakan perubahan.

Teori awal menyebutkan, sebuah gerakan muncul ketika masyarakat menghadapi hambatan struktural karena perubahan sosial yang cepat seperti disebutkan Smelser (1962). Teori kemacetan ini berpendapat bahwa “pengaturan lagi struktural dalam masyarakat seperti urbanisasi dan industrialisasi menyebabkan hilangnya kontrol sosial dan meningkatkan “gelombang menuju perilaku antisosial”. Kemacetan sistemik ini dikatakan menjadi penyebab meningkatnya aksi mogok, kekerasan kolektif dan gerakan sosial dan mahasiswa Pakar kontemporer tentang gerakan sosial mengkritik teori-teori kemacetan dengan alasan empirik dan teoritis.

Denny JA juga menyatakan adanya tiga kondisi lahirnya gerakan sosial seperti gerakan mahasiswa.[5] Pertama,  gerakan sosial dilahirkan oleh kondidi yang memberikan kesempatan bagi gerakan itu. Pemerintahan yang moderat, misalnya memberikan kesempatan yang lebih besar bagi timbulnya gerakan sosial ketimbang pemerintahan yang sangat otoriter.Kedua, gerakan sosial timbul karena meluasnya ketidakpuasan atas situasi yang ada.

Perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, misalnya dapat mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang makin lebar untuk sementara antara yang kaya dan yang miskin. Perubahan ini dapat pula menyebabkan krisis identitas dan lunturnya nilai-nilai sosial yang selama ini diagungkan. Perubahan ini akan menimbulkan gejolak yang dirugikan dan kemudian meluasnya gerakan sosial.Ketiga, gerakan sosial semata-masa masalah kemampuan kepemimpinan dari tokoh penggerak. Adalah sang tokoh penggerak yang mampu memberikan inspirasi, membuat jaringan, membangun organisasi yang menyebabkan sekelompok orang termotivasi terlibat dalam gerakan.Gerakan mahasiswa mengaktualisikan potensinya melalui sikap-sikap dan pernyataan yang bersifat imbauan moral. Mereka mendorong perubahan dengan mengetengahkan isu-isu moral sesuai sifatnya yang bersifat ideal.

Ciri khas gerakan mahasiswa ini adalah mengaktualisasikan nilai-nilai ideal mereka karena ketidakpuasan terhadap lingkungan sekitarnya.Gerakan moral ini diakui pula oleh Arief Budiman yang menilai sebenarnya sikap moral mahasiswa lahir dari karakteristiknya mereka sendiri. Mahasiswa, tulis Arief Budiman, sering menenkankan peranannya sebagai “kekuatan moral” dan bukannya “kekuatan politik”.[6] Aksi protes yang dialncarkan mahassiwa berupa demonstrasi di jalan dinilai juga sebagai sebuah kekuatan moral karena mahasiswa bertindak tidak seperti organisasi sosial politik yang memiliki kepentingan praktis.

Arief Budiman juga menambahkan, konsep gerakan moral bagi gerakan mahasiswa pada dasarnya adalah sebuah konsep yang menganggap gerakan mahasiswa hanyalah merupakan kekuatan pendobrak, ketika terjadi kemacetan dalam sistem politik.[7]Setelah pendobrakan dillakukan maka adalah tugas kekuatan-kekuatan politik yang ada dalam hal ini partai-partai atau organisasi politik yang lebih mapan yang melakukan pembenahan.

Sependapat dengan Arief Budiman,  Arbi Sanit menyatakan komitmen mahasiswa yang masih murni terhadap moral berdasarkan pergulatan keseharian mereka dalam mencari dan menemukan kebenaran lewat ilmu pengetahuan yang digeluti adalah sadar politik mahasiswa. Karena itu politik mahasiswa digolongkan sebagai kekuatan moral.[8] Kemurnian sikap dan tingkahlaku ,mahassiwa menyebabkan mereka dikategorikan sebagai kekuatan moral, yang dengan sendirinya memerankan politik moral.

Gerakan Massa

Namun seperti halnya gerakan sosial umumnya senantiasa melibatkan pengorganisasian. Melalui organisasi inilah gerakan mahasiswa melakukan pula aksi massa, demonstrasi dan sejumlah aksi lainnya untuk mendorong kepentingannya. Dengan kata lain gerakan massa turun ke jalan atau aksi pendudukan gedung-gedung publik merupakan salah satu jalan untuk mendorong tuntutan mereka.Dalam mewujudkan fungsi sebagai kaum intelektual itu mahasiswa memainkan peran sosial mulai dari pemikir, pemimpin dan pelaksana.[9]

Sebagai pemikir mahasiswa mencoba menyusun dan menawarkan gagasan tentang arah dan pengembangan masyarakat. Peran kepemimpinan dilakukan dengan aktivitas dalam mendorong dan menggerakan masyarakat. Seadngkan keterlibatan mereka dalam aksi sosial, biuaya dan politik di sepanjarang seajrah merupakan perwujudkan dari peran pelaksanaan tersebut.Upaya mahasiswa membangun organiasai sebagai alat bagi pelaksanaan fungsi intelektual dan perran tidak leas dari kekhawasannya.

Motif mahasiswa membangun organisasi adalah utnuk membangun dan memperlihatkan identitas mreka didalam merealisaskan peran-peran dalam masyarakatnya. Bahkan mereka membangun organisasi karena yakin akan kemampuan lembaga amnsyarakat tersebut sebagai alat poerjuangan.

Bentuk-bentuk gerakan mahasiswa mulai dari aktivias intelektual yang kritis melalui seminar, diskusi dan penelitian merupakan bentuk aktualiasi .Selain kegiatan ilmiah, gerakan mahasiswa juga menyuarakan uara moralmnya dalam bentuk petisi, pernyataan dan suarat protes.Bentuk-benmtuk konservatif ini kemudian berkembang menjadi radikalisme yang dimulaid ari aksi demonstrrai dalam kampus. Secara perlahan karena perkembangan di lapangan dan kebranian mahasiswa maka aksi protes dilanjutkan denganturun ke jalan-jalan.

Bentuk lain dari aktulasisai peran gerakan amahssiwa ini dilakukan dengan menurunkan masssa mahasiwa dalam jumlah besar dan serentak. Kemudian mahasiswa ini dalam mendorong desakan reformasi politiknya melakukan epndudukan atas bangunan pemerintaha dan menyerukan pemboikottan. Untuk mencapai cita-cita moral politik mahasiwa ini maka muncul  berbagai bentuk asksi seperti umumnya terjadi dalam, geraklan spsial.

Arbi menyatakan, demonstarsi yang dilakukan mahasiwa fungsinya sebagai penguat tuntutan bukan sebagai kekuatan pendobrak penguasa. Strategi demonstasi diluar kampuan merupakan bagian dari upaya membangkitkan semangat massa mahasiswa.Peran mahasiswa sebagai gerakan moral dan gerakan massa untuk mendorong reformasi politik adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai kaum intelektual.

Berbeda dengan gerakan revolusi, gerakan reformasi seperti dikatakan,Nanlin, berbeda dengan gerakan revolusi yang mengejar perubahan struktural yang fundamental. Gerakan reformasi berusaha memdofikasi hubungan struktural tanpa mengancam eksistensi insitusi.

Menurut Arbi ada dua tahap dalam reformasi politik. Pertama, tahap transisi yang merupakan proses peralihan dari proses krisis politik ke proses normal kehidupan politik. [10] Di tahap transisi, pemicu proses reformasi akan mengawalti aktualisasinya. Ada lima kemungkinan peristiwa politik yang berpotensi menjadi pemicu yang akan mengawali berlangsungnya proses reformasi politik yaitu kudeta, kesadaran penguasa, tekanan publik opini kepada penguasa, presiden meninggal dan people’s power yang aktif dan kuat.Tahap kedua, reformasi normal dimana reformasi dilakukan dalam kerangka sistem politik yang ada. Reformasi normal ini dilakukan melalui reformasi suprastruktur dan infrastruktur.

Arbi Santi menyebutkan, reformasi politik mahasiwa terfokus kepada suksesi kepemimpina, penegakan pemerintaha yang kuat-efektif sehingga produktif, penegakan pemerintahan yang bersih, penetapan kebijakan puiblik yang adil dan tepat dan demokratisasi politik.Arbi menyajikan sebuah analisa sistematik mengenai peran strategis pembaharuan mahasiwa Asia dalam dekade 1990-an.

Struktur Perubahan Proses Pembaharuan
Revolusi Revolusi Demokrasi Evolusi
1.Posisi Sosial Mahasiswa-Kekuatan Pembaharu-Kekuatan profesional2. Kondisi Masyarakat-Stabil/Mapan-Krisis/Cenderung krisis3. Obyek Pembaharuan Mahasiswa:-          Konsepsi kehidupan-          Struktur-kultur Proses-          Kebijaksanaan Myanmar, Korsel, Indonesia, CinaMyanmar, IndonesiaMyanmar, IndonesiaKorea Selatan Thailand, Malaysia, Filipina

Penutup

Gerakan mahssiwa sebagai bagian gerakan sosial mengikuti menghendaki perubahan sosial melalui sebuah reformasi. Langkah reformasi mahasiswa dilakukan dengan melakukan gerakan moral yang merupakan identitas paling kental dengan mahasiswa yang memiliki posisi pendidikan paling lama. Sedangkan gerakan massa yang dilakukan dengan aksi turun kejalan secara terus menerus merupakanm bagian dari cara memperkuat tuntutan moralnya untuk terjadinya reformasi politik.

[1] Arbi Sanit, Sistim Politik Indonesia, Jakarta, Penerbit CV Rajawali, 1981, hal.107-110.[2] Nan Lin, Social Movement dalam Encyclopedia of Sociology. New York: MacMillan Publishing Company, 1992, hal. 1880.[3] Dikutip Asep Setiawan dalam Diktat Gerakan Sosial. Jakarta: Jurusan Ilmu Politik, FISIP UMJ, 1998, hal.10.[4] ibid[5] Denny JA, Menjelaskan Gerakan Mahasiswa, Harian Kompas, 25 April 1998.[6] Arief Budiman, Peranana Mahassiwa sebagai Inteligensia dalam Cendekiawan dan Politik diedti Waitamo Soekito, Jakarta, Lp3ES, 1984, hal.160.[7] Arief Budiman, Catatan Kritis Mencoba Memahami Si Bintang Lapangan 1998, dalam Arbi Sanit, pergolakan Melawan Kekuasaan, hal. xvi.[8] Arbi Sanit, Reformasi Politik, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998, hal.267.[9] Arbi Sanit, Pergokalan Melawan Kekuasaan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999,[10] Arbi Sanit, Reformasi Politik, ibid, hal, 129.

Pendekatan Konseptual terhadap Transisi Menuju Demokrasi

26 Monday Oct 2009

Posted by in Archives, Asian Affairs, politics

≈ Leave a comment

Tags

Oleh Asep SetiawanPendahuluanBanyak pakar politik menyebutkan Indonesia pada masa kini berada dalam periode transisi menuju demokrasi. Pemerintahan Orde Baru banyak yang mengkategorikan sebagai sebuah rejim yang tidak demokratis. Ataupun kalau disebut demokrasi tetapi sifatnya semu. Bahkan ada yang mengatakan sebagai sebuah pemerintahan yang autoritarian.Pada masa transisi dari bentuk pemerintahan autoritarian menuju demokratis di negara-negara berkembang telah menjadi perhatian para ilmuwan sosial. Indonesia tak lepas dari pengamatan bagaimana proses demokratisasi itu berjalan. Karena sistem politik Indonesia mengandung unsur penduduk yang besar sekitar 202 juta jiwa dan luasnya wilayah, maka eksperimen dari autoritarian menuju demokrasi merupakan pengalaman yang sangat unik.Artikel ini akan melihat proses transisi demokratisasi di negara berkembang dari pendekatan konseptual. Pertama, bagaimana sesungguhnya proses demokratisasi itu terjadi. Kedua, bagaimana pula proses menuju demokrasi itu terjadi di negara-negara berkembang.Namun sebelum mengkaji secara konseptual periode transisi menuju demokrasi itu terlebih dahulu melihat apa yang disebut transisi itu. Menurut Guillremo O’Donnell dan Philippe C Schmitter[1], “transisi” adalah interval (selang waktu) antara satu rejim politik dan rejim yang lain. Transisi dibatasi oleh dimulainya proses perpecahan rejim autoritarian oleh pengesahan beberapa bentuk demokrasi, kembalinya beberapa bentuk pemerintahan otoriter atau kemunculan beberapa suatu alternatif revolusioner.Ia juga menilai, sudah jadi ciri masa ini yakni tidak menentunya aturan main politik. Hal itu disebabkan, bukan hanya aturan itu berubah terus menerus dalam masa transisi itu tetapi juga karena aturan main itu dipertarungkan antar elit politik.Menurut O’Donnell dan Schmitter, selama masa transisi bila memang ada aturan-aturan yang efektif, cenderung berada dalam genggaman pemerintah otoriter. Biasanya penguasa ingin mempertahankan kekuasaannya untuk menentukan aturan dan hak-hak yang dalam kondisi demokrasi yang mantap dipagari oleh perundangan. Oleh karena itu penguasa akan berusaha memodifikasi aturan itu demi kepentingan dirinya.Istilah lain yang perlu mendapat perhatian adalah demokratisasi. Menurut O’Donnell prinsip terpenting demokrasi adalah kewarganegaraan (citizenship).  Sedangkan Lyman Tower Sargent[2] unsur-unsur kunci demokrasi adalah keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, kesederajatan diantara warga negara, kesederajatan kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan atau dipertahankan warga negara, sistem perwakilan dan sistem pemilu.Adapun proses demokratisasi, kalau meninjau dua istilah itu, mengacu kepada proses-proses dimana aturan-aturan dan prosedur kewarganegaraan diterapkan pada lembaga-lembaga politik yang dulu dijalankan dengan prinsip-prinsip lain (misalnya pengawasan  dengan kekerasan, tradisi masyarakat, pertimbangan para pakar, praktek administratif) diperluas sehingga mencakup mereka yang sebelumnya tidak ikut menikmati hak dan kewajiban (misalnya golongan bebas pajak, kaum buta huruf, wanita, remaja, golongan etnis minoritas dan warga negara asing) . Demikian pula bila aturan lama itu diperluas sehingga meliputi isu-isu dan lembaga-lembaga yang semula tidak menjadi wilayah partisipasi masyarakat seperti badan-badan pemerintahan, jajaran militer, asosiasi kepentingan dan lembaga pendidikan.. Dengan kata lain sebuah proses demokratisasi merupakan perluasan partisipasi masyarakat dalam berbagai keputusan politik.Proses TransisiProses transisi menuju demokrasi telah menjadi perhatian para ilmuwan studi pembangunan politik. Di sini ada sejumlah pendekatan konspetual untuk melihat proses transisi menuju demokrasi. Adam Przeworksi (1991) menggunakan konsep hardliners dan sofliners dalam mengembangkan model game-theoretic dalam menganalisa kejatuhan rejim autoritarian.Sementara itu Donal Share dan Scott Mainwaring (1986) mengajukan pendekatan transisional yang berawal dari konsepsi mengenai perbedaan antara kelompok pembaharu yang dikontrol oleh pemimpin berkuasa  dengan apa yang disebut ruptulas atau oposisi yang berada dalam kendali penguasa.Ilmuwan lain seperti Michael Borton, Richard Gunter dan John Higley (1992) mengembangkan pengertian democracy consolidation menjadi konsep elite settlements dan elite convergence.Selain itu ilmuwan politik terkenal Samuel Huntington (1991) yang pada awalnya disebut-sebut beraliran neo-konservatif menjadi diskursus demokratisasi gelombang ketiga yang menekankan pada tahap-tahap transisi.Kajian akan masa transisi ini kemudian menoleh kepada penekanan sisi masyarakat. Penekanan kepada peran masyarakat ini akhirnya memunculkan kesimpulan lain. Faktor struktural yang sebelumnya menjadi pusat perhatian bergeser ke faktor elit. Di sini perilaku elit menjadi variabel signifikan dalam menjelaskan tumbangnya rejim otoriter.Teori yang menekankan pada faktor elit tersebut pada beberapa hal sebenarnya berakar dari akar pemikiran, pertama, aktor kunci dalam proses transisi adalah elit politik, baik yang di dalam pemerintahan maupun oposisinya dan bukan lagi  kelompok-kelompok kepentingan, organisasi massa, gerakan sosial atau kelas-kelas tertentu dalam masyarakat.Kedua, aktor-aktor tersebut secara tipikal dibedakan menurut orientasi mereka terhadap perubahan rejim seperti moderat-ekstrem; dan menurut kepentingan yang berakar pada struktur dan kondisi ekonomi maupun peranan institusionalnya.Ketiga, aktor-aktor tersebut berperilaku strategis, tindakan-tindakan mereka dipengaruhi oleh tingkat penilaian mereka terhadap saingan maupun sekutunya sendiri.Keempat, demokrasi merupakan hasil dari negosiasi, baik secara eksplisit maupun implisit.Dengan penekanan pada faktor elit, maka teori transisi menuju demokrasi menaruh perhatian besar dalam hal model, strategi maupun taktik. Share mengajukan tipologi transisi itu berlandaskan dua kriteria yaitu keterlibatan pemerintah yang sedang berkuasa serta jangka waktu berlangsungnya proses itu. Tipologi itu digambarkan sebagai berikut :Demokrasi melibatkan para pemimpin rejim ?Ya (konsensual)                                 Tidak(non-konsensual)

Bertahap DemokratisasiSecara Bertahap Transisi MelaluiPerjuangan Revolusioner
Cepat Transisi MelaluiTransaksi Transisi Melalui Perpecahan:

  1. Revolusi    c. keruntuhan
  2. b. kudeta    d. ekstrikasi

Dari bagan tersebut terlihat bahwa demokratisasi itu bisa berlangsung cepat atau lambat. Demokratisasi secara bertahap merupakan transisi yang melibatkan para pemimpin yang sedang berkuasa. Demokratisasi seperti ini jarang terjadi kecuali di Inggris dan  negara Eropa Utara. Sementara itu transisi melalui perjuangan revolusioner kecil kemungkina jika oposisi tumbuh bertahap di bawah rejim otoriter.Tipe transisi lain yaitu melalui perpecahan, tidak ada konsensus dan berlangsung cepat. Perpecahan biasanya terjadikarena (a), revolusi yang digerakkan kekuatan pro demokrasi (b)adanya kudeta dari kalangan elit militer atau polisi. (c ) keruntuhan suatu rejim karena, misalnya, kalah perang ataupun (d) ekstrikasi (ectrication) yaitu rejim kehilangan otoriter secara tiba-tiba kehilangan legitimasinya dan tiba-tiba menyerahkan kekuasaan kepada kekuatan oposisi yang demokratis. Ini terjadi misalnya di Argentina setelah Perang Malvinas.Transisi juga bisa terjadi melalui tipe transaksi.Tipe ini adalah transisi yang paling ideal meskipun memiliki sejumlah syarat berat. Pertama, harus ada kemauan politik rejim otoriter untuk mengambil inisiatif ke arah reformasi politik yang mendukung transisi menuju demokrasi. Biasanya hal ini sulit terjadi. Kedua, kemampuan rejim untuk melakukan transisi melalui transaksi. Pada umumnya rejim penguasa akan berusaha membata
si tuntutan ke arah demokratisasi apabila merugikan dirinya. Persoalan yang muncul dari transisi ini adalah mungkinkah sebuah sistem otoriter berubah menjadi demokratis melalui transformasi dari dalam tanpa keruntuhan rejim itu.Kerangka konseptual di atas bukanlah satu-satunya. Munc dan Leff  (1997) menawarkan konsep lain berdasarkan studi empirik di Amerika Latin dan Eropa Timur yang terjadi pada awal 1990-an. Menurut mereka transisi menuju demokrasi tergantung pada identitas pelaku perubahan dan strategi yang dibawakan para pelaku perubahan. Dari dua variabel itu maka transisi menuju demokrasi bisa dilakukan oleh elit berkuasa, penentang elit dan keduanya.Menurut Munc dan Leff, reformasi dari bawah yang dilakukan penentang elit tetapi berlangsung dengan akomodasi dari para pelakunya berlangsung di Cile. Model ini jarang terjadi dan tidak menjamin sepenuhnya terbentuk sistem yang demokratik.Reformasi melalui transaksi terjadi antara lain di Polandia dan Brasil.  Hal itu disebabkan elit penguasa tak cukup memiliki kekuatan untuk menekan kekuatan pro demokrasi.Sementara itu reformasi politik melalui ekstrikasi terjadi di Hongaria. Transisi di negeri ini berlangsung relatif mulus karena baik rejim komunis yang berkuasa maupun kelompok pro demokrasi melakukan perubahan secara terbuka. Ketika terjadi transisi itu, seluruh unsur politik berkumpul dalam sebuah rekonsiliasi nasional untuk membicarakan pemilu mendatang yang menjamin peralihan dengan lancar.Reformasi melalui keruntuhan seperti terjadi di Argentina dan Cekoslowakia berlangsung karena elit politik dan oposisi berbenturan. Dia Argentina perubahan terjadi karena kekalahan Perang Malvinas melawan Inggris. Setelah itu, kelompok masyarakat menentang peranan militer dalam politik. Di Cekoslowakia lain lain. Revolusi Ungu dipicu merebaknya ketidakpuasan dan aksi protes terhadap sikap represif penguasa terhadap mahasiswa bulan Novmber 1989.Revolusi dari atas seperti terjadi di Bulgaria disebabkan oleh faktor eksternal yaitu ambruknya rejim komunis Uni Soviet. Sebagian elit penguasa generasi muda mengadakan kudeta istana yang menjatuhkan para pemimpin senior yang sudah kehilangan kepercayaan rakyat. Kudeta berjalan setelah berkonsultasi dengan Mikhail Gorbachev yang menunjukkan indikasi takkan campur tangan dalam urusan dalam negeri Bulgaria.

Model-model Transisi Kasus Amerika Selatan dan Eropa Timur

Identitas Pelaku Perubahan
Elit Berkuasa
Keduanya
Penentang Elit
Konfrontasi

Strategi

Pelaku

Perubahan
Kombinasi konfrontasi dan akomodasi
Akomodasi

PenutupTransisi menuju demokrasi bisa mengambil sejumlah bentuk. Dari segi waktu bisa berlangsung cepat atau perlahan-lahan. Kecepatan terjadi transformasi dipengaruhi sejumlah faktor baik domestik, misalnya adalah akomodasi atau pertentangan, serta faktor eksternal.Transisi menuju demokrasi juga bisa menempuh pendekatan aktor pelaku perubahan itu sendiri. Bila elit politik rejim yang berkuasa mau berakomodasi dengan pendukung pro demokrasi maka seperti terjadi di Hongaria bisa terjadi transisi menuju alam demokrasi yang relatif mulus.Namun bentuk lain bisa juga terjadi seperti diperlihatkan dalam pengalaman Argentina, Cekoslowakia dan bahkan yang sedang dalam proses seperti Indonesia. Adanya konsep-konsep masa transisi sebuah negara menuju demokrasi itu bisa membuka peluang untuk mengkaji lebih luas bagaimana transisi di suatu negara bisa terjadi dan mengapa terjadi seperti itu.

Daftar Pustaka

Harjanto,  Budi NT., Studi Pembangunan Politik: Dari Modernisasi ke Demokratisasi. ANALISIS CSIS, Tahun XXVII/1998, No. 2.Karim, Rusli M, Peluang dan Hambatan Demokratisasi.ANALISISCSIS, Tahun XXVII/1998, No. 1O’ Donnell, Guillermo, Philippe C Schmitter and Laurence Whitehead(eds), Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives.Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1986.______________________, Transisi Menuju Demokrasi, RangkaianKemungkinan dan Ketidakpastian (terjemahan). Jakarta, LP3ES, 1993.Scott, Gregory M., Political Science: Foundations for a Fifth Millenium.New Jersey, Prentice Hall, 1997Sargent, Lyman Tower,  Contemporary Political Ideologis. Homewood,The Dorsey Press, 1981, hal.30-31.

[1] Guillremo O’Donnell dan Philippe C Schmitter, Transisi Menuju Demokrasi. Jakarta:LP3ES, 1993, halaman 6.[2]Lyman Tower Sargent,  Contemporary Political Ideologis. Homewood, The Dorsey Press, 1981, hal.30-31.

Gerakan Sosial, Karakter dan Fungsinya

26 Monday Oct 2009

Posted by in Archives, Asian Affairs, politics

≈ Leave a comment

Tags

Oleh   Asep Setiawan

PendahuluanSebagai bagian dari sebuah gerakan sosial, gerakan mahasiswa tahun 1998 merupakan sebuah contoh gerakan sosial yang berhasil dalam misinya. Memang tidak semua slogan yang diinginkan dalam gerakan mahasiswa bisa terwujud namun langkah-langkah dan karakteristik yang diambil dalam aksi unjuk rasa mahasiswa menujukkan hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat.Keaktifan mahasiswa dalam memperjuangkan keinginannya agar terjadi reformasi damai di Indonesia merupakan salah aspek yang menonjol selama kurun waktu 1998.Tidak mengherankan bila Indonesia selama tahun 1998 menunjukkan sebuah ciri-ciri menjamurnya gerakan sosial. Sebab, setelah keberhasilan mahasiswa mendorong reformasi ini, maka gerakan sosial terutama dalam bentuk aktual seperti partai politik jumlahnya bertambah dari tiga menjadi lebih dari 100 parpol.Namun meskipun gerakan mahasiswa itu sangat aktif saat Presiden Soeharto mengundurkan diri 21 Mei 1998, kemudian aksi-aksi mahasiswa ini menyurut.Sesudah itu perlahan-lahan situasi kampus kembali ke kehidupan perkuliahan. Meskipun demikian saat Presiden BJ Habibie tak mampu menyelesaikan persoalan sosial, ekonomi, politik, hukum serta keamanan, para mahasiswa kembali melancarkan aksi-aksi protesnya.Boleh dikatakan, gerakan sosial seperti aktivitas mahasiwa  seperti  seorang resi yang turun gunung manakala situasi membahayakan negara memanggilnya. Begitu persoalan utama selesai yakni mundurnya Presiden Soeharto, maka mereka kembali ke tempat semula, bersemedi  seperti biasa.Sebuah gerakan sosial yang maha besar – meski sesaat -seperti diperlihatkan oleh ribuan mahasiswa di seluruh Indonesia adalah fenomena menarik dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sering dikatakan paternalistik.  Mahasiswa yang muncul sebgai suatu segmen masyarakat yang terdidik, terpengaruh budaya pendidikan Barat dan belajar menganalisa masyarakatnya keluar dari tradisi-tradisi umumnya yang ingin menempatkan “pemerintah” sebagai sebuah institusi yang serba benar.Dalam kamus sosial di Indonesia, jarang sekali pemberontakan itu muncul dari sebuah kalangan tanpa didahului penindasan. Namun dalam kasus kebangkitan mahasiswa yang berlangsung dalam tempo singkat, perubahan terwujud karena gerakan sosial mahasiswa hidup dalam lingkungan yang sudah matang.Lingkungan itu antara lain, pengaruh krisis moneter yang sudah sangat akut, macetnya mesin-mesin politik dalam perbaikan negara, ketakutan masyarakat terhadap aparat pemerintah dan trauma masa lalu yang dialami aktivis memunculkan kekuatan baru dalam segmen masyarakat yang disebut mahasiswa.Jika dilihat lebih dekat, bahkan dunia mahasiswa sendiri tidak bebas dari pendangkalan politik. Sejak NKK/BKK diberlakukan terhadap kampus untuk meredam pengaruh politik dari ormas-ormas yang ada atau pengaruh dari pesaing politik yang anti atau vokal terhadap kebijakan pemerintah, mahasiwa disibukkan oleh urusan kuliah.Sistem SKS yang diberlakukan telah mendorong mereka untuk mencurahkan perhatian semata-mata pada perkuliahan. Kegiatan ekstrakulikuler dan keorganisasian mahasiswa lainnya dipersulit untuk dikatakan tidak dilarang sama sekali. Oleh karena itulah generasi NKK/BKK itu melahirkan mahasiswa yang manut terhadap kekuatan pemerintah atau bahkan mungkin penakut. Situasi ini menciptakan iklim dimana mereka alergi terhadap isu-isu dan diskusi politik. Bahkan diskusi tentang politik di kampuspun menjadi sesuatu yang dicurigai aparat keamanan karena ditakuti akan menyebarkan benih-benih anti pemerintah.Setelah sekian lama konsep pelumpuhan daya dobrak dan daya kritik mahasiswa terhadap negaranya, ternyata karakter alamiah yang melekat pada kampus tidak luntur. Daya kritis masih tetap ada dan hidup baik dunia akademis. Sebagian pengajar malah masih menyuarakan pandangan-pandangan kritis dan oposan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Sikap-sikap kritis inilah yang meskipun skalanya kecil tetap menghidupkan suatu cita-cita ideal tentang kampus dan masyarakatnya yang demokratis, maju, makmur dan modern.Pertanyaan-pertanyaan yang “nakal” pun tentang situasi di seputarnya, terutama elit politik dan ekonomi di Indonesia, tidak padam begitu saja. Terbukti meski diredam dengan segala daya – baik peraturan, kultur menakutkan dan sanksi terhadap aktivis mahasiswa – tidak memudarkan citra kampus sebagai sebuah lembaga agen perubahan. Di sinilah barangkali analisa terhadap karakter dan daya dobrak gerakan sosial menjadi menarik.Sebagai bagian dari masyarakat akademis yang senantiasa kritis dan ditantang untuk berpikir – terutama di kampus-kampus prestisius serta oleh lulusan luar negeri – para mahasiswa ini tidak bisa begitu saja melihat NKK menjadi sebuah lembaga yang tak bisa diganggu gugat. Apalagi dengan krisis moneter yang meledak Juni 1997 makin menjadi-jadi di bawah Orde Baru.  Maka kemudian lahirlah sebuah gerakan sosial yang memiliki ciri-ciri mengarah pada perbuhahan reformatif.Artikel ini akan mengungkapkan apa yang dimaksud dalam gerakan sosial dalam arti luas serta bagaimana karakteristik dan fungsi dari gerakanDefinisi Gerakan SosialGerakan sosial termasuk istilah baru dalam kamus ilmu-ilmu sosial. Meskipun demikian di lingkungan yang sudah modern seperti di Indonesia fenomena munculnya gerakan sosial bukanlah hal aneh. Misalnya ketika kenaikan tarif listrik sudah terlalu tinggi kemudian muncul  nama seperti Komite Penurunan Tarif Listrik. Ketika harga susu membumbung tinggi lahir kelompok Ibu Peduli yang mendesak pemerintah menurunkan harga susu.Model-model aksi sosial seperti terjadi dalam kasus penggusuran tanah di Kedung Ombo atau lahan yang dijadikan lapangan golf  sehingga melahirkan sejumlah aktivitas masyarakat yang berusaha menolak “pemaksaan” itu sudah menjadi bagian dari pemberitaan media massa.Soeharto saat menjadi presiden bahkan mencap mereka yang bertahan di Kedung Ombo yang dijadikan bendungan itu sebagai orang-orang PKI. Mereka digolongkan penghambat pembangunan karena tidak mendukung pembuatan bendungan.Label ini telah mematahkan semua aksi perlawanan terhadap aparat pemerintah. Perlawanan atau desakan untuk mengadakan perubahan seperti itu dapat dikategorikan sebuah gerakan sosial.Beberapa gerakan sosial dan bahkan individu terlibat dalam usaha mendukung masyarakat Kedung Ombo yang disuruh transmigrasi tapi tetap ingin tinggal di kampung halamannya. Sikap gerakan masyarakat dan tokoh lembaga swadaya masyarakat itulah yang memberi warna pada munculnya gerakan perlawanan terhadap penguasa.Di sini jelas bahwa gerakan sosial memang lahir dari situasi yang dihadapi masyarakat karena adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap rakyat. Dengan kata lain gerakan sosial lahir sebagai reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkannya atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil. Biasanya gerakan sosial seperti itu mengambil bentuk dalam aksi protes atau unjuk rasa di tempat kejadian atau di depan gedung dewan perwakilan rakyat atau gedung pemerintah.Namun demikian label kepada masyarakat Kedung Ombo yang membangkang terhadap pemerintah karena sikapnya yang tidak adil itu berakhir manakala era reformasi lahir akibat gerakan sosial lainnya. Setelah Mei 1998, gerakan sosial semakin marak dan ketidakadilan atau ketidakpuasan yang muncul jauh sebelum 1998 dibongkar untuk dicari penyelesaiannya.Situasi itu menunjukkan bahwa dimana sistem politik semakin terbuka dan demokratis maka peluang lahirnya gerakan sosial sangat terbuka. Berbagai gerakan sosial dalam bentuk LSM dan Ormas bahkan Parpol yang kemudian menjamur memberikan indikasi bahwa memang dalam suasana demokratis maka masyarakat memiliki banyak prakarsa untuk mengadakan perbaikan sistem atau struktur yang cacat.Dari kasus itu dapat kita ambil semacam kesimpulan sementara bahwa gerakan sosial merupakan sebuah gerakan yang lahir dari dan atas prakarsa masyarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerint
ah. Di sini terlihat tuntutan perubahan itu biasanya karena kebijakan pemerintah tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan itu bertentangan dengan kehendak sebagian rakyat.Karena gerakan sosial itu lahir dari masyarakat maka kekurangan apapun di tubuh pemerintah menjadi sorotannya. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi maka gerakan sosial yang sifatnya menuntut perubahan insitusi, pejabat atau kebijakan akan berakhir dengan terpenuhinya permintaan gerakan sosial. Sebaliknya jika gerakan sosial itu bernafaskan ideologi, maka tak terbatas pada perubahan institusional tapi lebih jauh dari itu yakni perubahan yang mendasar berupa perbaikan dalam pemikiran dan kebijakan dasar pemerintah.Eric Hoffer melukiskan dengan jelas bahwa memang gerakan sosial bertujuan mengadakan perubahan[1]. Ia menggunakan istilah gerakan massa bagi sebuah gerakan sosial. Ia menyebutkan gerakan agama dan gerakan perjuangan nasional juga dapat dijadikan alat perubahan. Selanjutnya ia mengatakan, untuk mewujudkan perubahan besar-besaran dengan secepat-cepatnya, tampaknya dibutuhkan semangat atau kegairahan yang menjalar luas.Sedangkan Rudolf Heberle menguraikan bahwa definisi “gerakan sosial” atau sejenisnya digunakan untuk merujuk pada berbagai ragam usaha kolektif untuk mengadakan perubahan tertenu lembaga-lembaga sosial atau menciptakan orde baru sepenuhnya.[2]Menurut dia, pada abad ke-19 istilah tersebut memiliki arti khusus yakni gerakan kelas pekerja industri baru dengan tendensi sosialis, komunis dan anarkis. Ilmuwa Jerman Lorenz von Stein termasuk salah seorang yang menyadari bahwa kekuatan politik sosialisme dan komunisme tidak tergantung pada nilai-nilai yang dibawahnya tetapi ekspresi untuk memperjuangkan proletariat industri baru untuk menghapuskan eksploatasi ekonomi dan memberikan pekerja peluang mencapai pengembangan diri sepenuhnya.Robert D Benford memberikan makna lain mengenai definisi gerakan sosial. Ia menyebutkan gerakan sosial digambarkan secara paling sederhana sebagai usaha-usaha kolektif untuk memajukan atau menentang perubahan dalam sebuah masyarakat atau sebuah kelompok.[3]Namun dari literatur definisi tentang gerakan sosial ada pula yang mengartikan sebagai sebuah gerakan yang anti pemerintah dan juga pro pemerintah. Ini berarti tidak selalu gerakan sosial itu muncul dari masyarakat tapi bisa pula hasil rekayasa para pejabat pemerintah atau penguasa.Jika definisi ini digunakan maka gerakan sosial tidak terbatas pada sebuah gerakan yang lahir dari masyarakat yang menginginkan perubahan pemerintah tapi juga gerakan yang berusaha mempertahankan kemauannya. Jika ini memang ada maka betapa relatifnya makna gerakan sosial itu sebab tidak selalu mencerminkan sebuah gerakan murni dari masyarakat. Gerakan Kelas dan EtnikSejumlah pakar sosial menyatakan, dalam sejarah modern dikenal ada ada dua jenis gerakan sosial yakni gerakan kelas dan gerakan kelompok etnik.Contoh-contoh yang dapat digolongkan kedalam  gerakan sosial bersifat kelas adalah pertentangan antara gerakan kelas menengah lawan kelas dan kaum bangsawan, kelas petani lawan tuan tanah, kelas pekerja lawan majikan, petani lawan tengkulak dan  petty bourgeoisie (borjuis kecil) lawan pengusaha besar. Jika ditarik contoh lebih luas lagi gerakan kelas ini menyangkut pertentangan golongan masyarakat miskin lawan kelas kaya.Para pendukung gerakan kelas ini adalah mereka yang mendapatkan keuntungan ekonomi dan kemajuan sosio-ekonomi, merasa tereksploitasi dan secara politis tertekan. Beberapa gerakan, khususnya gerakan tandingan dan gerakan protes berasal dari kelas yang secara sosioekonomis mundur. Oleh sebab itulah, gerakan buruh Eropa mulai dari para pengrajin yang kehilangan kemerdekaan ekonomi dan pekerja terampil yang terwakili dalam ekonomi dan elit intelektual protelariat.Perbedaan sebenarnya perlu dibuat antara gerakan petani kecil dan gerakan petani  besar (farmer). Yang pertama terjadi di masyarakat dimana tanah adalah properti kelas penguasa yang tidak selalu terlibat dalam pertanian namun menyewakan atau mendapatkan pendapatan uang tunai atau sejenisnya atau jasa dari petani.Tipe gerakan petani bertujuan menghapuskan kewajiban-kewajiban ini dan mengembalikan tanah ke pemilik sebenarnya. Ketika petani dan tuan tanah berasal dari kelas berbeda seperti terjadi di beberapa negara Amerika Latin dan negara jajahan, maka konflik itu menjadi tajam.Sebaliknya, gerakan petani modern khususnya terjadi di kalangan petani komersial  di satu kawasan panen dimana kerawanan ekonomi hadir. Kecuali adanya petani garapan yang luas, masalah tanah tidak muncul. Isu yang muncul biasanya tentang harga, tingkat bunga dan pajak. Target utamanya juga adalah pedagang, kreditor dan pemerintah.Gerakan petani modern sebagai penguasa tidak mengembangkan ideologi yang rinci namun mengangkat tuntutan-tuntutan konkret sehingga lebih dekat dengan gerakan protes. Namun jika penderitaan mereka tidak bisa dihindari, bahkan petani modern menjadi terbuka terhadap gerakan ideologis radikal. Misalnya terjadi pada gerakan petani selama kebangkitan Nazisme.Gerakan petani mungkin melahirkan kekerasan. Ideologi mereka, jika ada,mungkin pada saat sama menganut tradisionalisme dan pemikiran restoratif. Namun biasanya dalam wilayah tradisional dimana adanya kerusuhan petani, komunisme kontemporer mendapatkan dukungan luas khususnya di Eropa selatan dan Amerika Latin.Bisa dikatakan bahwa sebuah gerakan didukung kelas tertentu tidak berarti setiap anggota gerakan milik kelas tertentu atau setiap anggota kelas milik gerakan. Korelasi ini dalam prakteknya tak pernah sempurna. Beberapa gerakan direkrut terutama dari anggota yang tercabut akarnya atau anggota kelas tertentu yang teralienasi. (Misalnya, banyak dari anggota Nazi awalnya, termasuk Hitler, berasal dari kelas menengah-rendah). Sistem kepercayaan para pemimpin pendiri kelas dan petani modern sering merupakan anggota teralineasi kelas lainnya.Dalam hal ini tak bisa dilupakan pentingnya peran kaum intelektual dalam melahirkan para pemimpin gerakan revolusioner. Karena tidak memiliki akar dalam masyarakat, mereka gampang menerima keyakinan ideologis yang menjanjikan mereka sebuah masyarakat dimana mereka dapat menemukan status memuaskan.Istilah “gerakan kelompok etnik” digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena.  Sejumlah gerakan etnik yang paling penting antara lain  :

  1. Gerakan kemerdekaan politik minoritas nasional dalam kekaisaran negara di Eropa.
  2. Gerakan kemerdekaan pribumi di negara kolonial Asia-Afrika.
  3. Gerakan persatuan nasional – misalnya, di Jerman dan Italia pada abad ke-19 dan gerakan Pan Arab dalam abad ke-20.
  4. Gerakan nasionalis untuk kesederajatan sipil dan kultural dalam negara yang etniknya  heterogen, (misalnya Fleming di Belgia) dan untuk superioritas  (seperti Finns di Finlandia).

Sebagai penguasa gerakan-gerakan ini dipimpin dan didukung terutama oleh elit budaya dan ekonomi dan dalam sejmlah kasus elit militer yang memiliki kepentingan vital dalam meraih sasaran mereka.Para pemimpin gerakan kemerdekaan saat ini di negara kolonial, dengan beberapa kekecualian kaum intelektual dan profesional, adalah “orang-orang marginal” yang tersentuh budaya dan pendidikan Barat. Para pengikut mereka datang hanya dan bahkan yang pertama dari strata sosial rendah. Namun pada saat ini lebih luas lagi datang dari kelas berkembang pekerja kerah putih, pegawai negeri, perwira militer serta pengusaha kelas menengah dan besar yang lemah kaerna dominasi kekuasaan dan ekonomi Barat.Dukungan tambahan datang dari berbagai lapisan masyarakat seperti penambang, petani, buruh perkebunan dan pekerja lainnya yang bersentuhan dengan sistem ekonimi dan pemerintahan Barat serta mereka yang tercerabut akarnya pedesaan atau suku. Bahkan diantara masyarakat primitif di Pasifik selatan, gerakan berkembang yang sebagian diarahkan menuju kemerdekaan dari dominasi kulit putih.Gerakan negro di Amerika tidak memiliki hubungan pola khusus dengan gerakan kelompok entik kaerna kebanyakan orang Negro tidak beraspirasi kemerdekaan politik atau
otonomi budaya namun integrasi kedalam masyarakat dan budaya Amerika.Karena Negro Amerika bukan minoritas nasional atau kelas sosial, gerakan mereka tak bertujuan untuk mengubah secara fundamental tatanan sosial namun realisasi hak-hak konstitusional. Namun tercapainya tujuan Negro tak hanya mengubah kebiasaan lokal dan regional namun juga sebagian dari tatanan hukum yang ada. Strategi dan Taktik Gerakan SosialDalam politik, perbedaan antara strategi dan taktik tak dapat dipisahkan dengan tajam seperti halnya dalam perang. Dalam masyarakat dimana kebebasan berpendapat hadir, adalah hal biasa gerakan sosial mengalami konflik dengan pemerintah mengenai taktik dan bukannya strategi. Khususnya terjadi manakala gerakan sosial itu terlibat “aksi langsung” seperti sabotase, pemogokan umum, boikot, aksi “duduk”, teror dan aksi kekerasan. Atau bahkan dalam persiapan serius kudeta.Perselisihan dalam sebuah gerakan sosial biasanya muncul dalam hal taktik. Misalnya masalah reformasi dan revolusi. Mereka bertikai bukan dalam soal strategi. Meskipun demikian ada perpecahan serius misalnya dalam strategi jangka panjang. Contoh, kontroversi Stalinis -Trotksyite. Bagi orang luar, sering sulit memutuskan apakah perubahan dalam kebijakan sebuah gerakan karena perubahan dalam tujuan akhir atau semata-mata manuver taktik.Aksi langsung biasanya tidak demokratik karena menyangkal kalangan oposisi peluang untuk berdiskusi sebuah isu, sering dilakukan saat aksi politik yang sah gagal. Dalam situasi ekstrim, gerakan akan berpuncak pada revolusi yang tajam.Taktik dan strategi dalam gerakan soaial adalah saling tergantung dengan ideologi dan bentuk organisasi. Misalya, sebuah gerakan yang bertujuan revolusi perlu organisasi lebih otoritarian daripada organisasi yang percaya reformasi bertahap.Pilihan akan taktik serta bentuk organisasi sebagian tergantung terhadap sistem politik dimana gerakan sosial itu beroperasi. Sebagian lagi tergantung besarnya gerakan sosial dan pengaruhnya terhadap sistem politik. Oleh karena itulah, taktik sebuah gerakan sosial mungkin berubah sejalan dengan pertumbuhan. Mungkin mereka kurang revolusioner saat gerakan itu mendapatkan banyak pengaruh atau mungkin menjadi lebih agresif manakala peluang untuk berhasil membesar.Sebagian besar gerakan sosial beroperasi di masyarakat karena publisitas memberikan pengaruh dan menaikkan pendukung. Namun, kerahasiaan dilakukan saat situasi dimana hak-hak berkumpul, berdiskusi dan kebebasan beropini ditolak atau dimana anggota gerakan tertentu dilarang secara hukum dan diadili. Gerakan buruh pada tahap awalnya dipaksa untuk rahasia. Konsekuensinya, perpecahan gerakan yang besar menjadi banyak kelompok  atau kelompok yang kurang agresif.Dalam dunia politik seperti halnya dalam militer dan bisnis, sukses muncul karena langkah inovator.  Berkuasanya dan prestasi politik luar negeri kekuatan Fasis dan Nazi sebagian karena fakta bahwa mereka tidak bermain bukan dalam kerangka aturan sedangkan lawannya baik di dalam maupun di luar negeri memperkirakan akan mentaati aturan.Hal yang sama dapat dikatakan dengan sedikit modifikasi, mengenai gerakan komunis: seringnya perubahan taktik cenderung membingungkan musuhnya. Mao Zedong berhasil karena ia menyimpang dari strategi ortodoks Leninis.Revolusi radikal dan gerakan kontra revolusi mampu melanggar “aturan main” karena anggotanya tiak dianggap pesaingnya sebagai bagian dari komunitas politik. Mereka mengkonsepkan  semua hal berbau  politik dalam pengertian hubungan sahabat-musuh., dimana tak ada aturan yang melarang. Hal ini bisa menjelaskan penggunaan teror sebelum dan sesudah perebutan kekuasaan dan pradoks bahwa  orang-orang yang berniat menciptakan dunia yang lebih baik mampu mengorbankan jutaan manusia dalam prosesnya.Perubahan Sosial dan Basis SosialHipotesis besar tentang gerakan sosial yakni gerakan sosial merupakan produk dari perubahan sosial. Artinya, sebuah perubahan sosial yang disebabkan oleh pembangunan atau perkembangan masyarakat akan melahirkan sebuah perubahan.Situasi itu muncul dimana hubungan antar segmen masyarakat atau antar lembaga sosial yang sudah lama terjalin tidak lagi memadai. Hasilnya dari hubungan terhambat dari situasi lama dan baru ini menimbulkan ketidakpuasan. Salah satu tugas sosiolog adalah menganalisa sebuah gerakan untuk mengidentifikasi ketidakpuasan dan melihat hubungannya dengan gerakan.Misalnya, sebuah gerakan yang bertujuan menegakkan bahasa resmi Norwegia di pedesaan sebagai bahasa resmi Norwegia diperlihatkan sebagai produk chauvinisme budaya dengan petani merespon terhadap aliran lembaga dan pribadi urban di propinsi.Basis-basis sosial gerakan Seperti halnya perubahan yang jarang sama di sebuah masyarakat, demikian pula geraka sosial biasanya mengajak beberapa segmen masyarakat. Dengan kata lain, gerakan memiliki lokasi dalam struktur sosial.Misalnya, gerakan kemerdekaan India memiliki daya tarik khusus untuk kaum profesional India yang saat itu menjadi sebuah kelas terdiri dari kaum profesional meskipun mereka diberi pendidikan Inggris. Gerakan Poujadist di Perancis menarik pengusaha kecil dan petani. Kaum Metodis dalam tahap-tahap awalnya memiliki daya tarik bagi pekerja kelas Inggris.Gerakan spesifik tentu saja mengajak lebih dari satu segmen sosial dan budaya. Analisa terhadap gerakan sosial biasanya melibatkan pertimbangan masalah-masalah yang ada dalam usaha menyatukan kelompok sosial yang berbeda-berbeda dalam satu asosiasi.Dengan demikian, seperti diperlihatkan gerakan sosial di Amerika biasanya terlibat dalam pertikaian yang muncul karena kenaekaragaman radikalisme pedesaan Amerika dengan radikalisme perkotaan seperti imigran dan pekerja. Radikalisme Amerika pribumi adalah populis dan anti industri sedakan radikalisme urban adalah kelas pekerja yang mengusahakan industrialisasi.Deprivasi relatif dan perubahan sosialSebenarnya tidak ada hubungan garis tunggal antara pengalaman sebuah kelompok dan perkembangan gerakan terhadap perubahan. Prinsip relative deprivation (perampasan relatif)  dapat menjelaskan hubungan persepsi perampasan (deprivation)  atau persepsi ancaman dan ekspresi dan organisasi ketidakpuasan.Riset menunjukkan situasi absolut sebuah kelompok bukanlah instrumen yang membentuk dan memfokuskan ketidakpuasan persepsi apa yang adil, diharapkan dan mungkin.Revolusi mungkin dan sering muncul setelah revolusi segmen masyarakat telah memperbaiki posisi ekonomi mereka. Karena harapan kelompok meningkat, situasi baru mungkin dialami lebih menekan daripada sebelumnya. Dalam beberapa kasus, kecemasan akan kehilangan keuntungan baru meningkatkan kerusuhan. Lebih jauh lagi, kehilangan status mungkin berpengaruh dalam membentuk gerakan yang bertujuan pemulihan.Ini adalah salah satu faktor dalam perkembangan serikat buruh Inggris. Awal industrialisasi mengancam menghapus garis antara pengrajin dan pekerja terampil sehingga mengancam posisi pekerja terampil.Aspek strukturalPendukung potensial gerakan sosial harus dikaji dari berbagai  pandangan keterampilan dan peluang mereka untuk pengembangan aksi kolektif. Perubahan sosial mungkin membentuk gerakan melalui perubahan kultural seperti peningkatan kapasitas kelompok untuk tugas-tugas komunikasi, kepemimpinan dan organisasi. Misalnya, pendidikan kolonial bertindak sebagai dasar pelatihan serta bibit ketidakpuasan untuk gerakan nasionalis antikolonial.Isi ideologiKeyakinan gerakan sosial manapun mencerminkan situasi unik segmen sosial yang membuat gerakan itu. Keyakinan-keyakinan ini menjadi paradigma pengalaman dimana ideologi dan program gerakan mungkin benar, adil dan memadai untuk segmen terentu. Hal itu disebabkan telah melalui pengalaman yang dapat membuatnya ideologi tampak relevan dan valid. Ini benar meskipun ideologi mungkin tersusun dalam pernyataan umum.Sebagai contoh, gerakan amandemen konstitusi AS yang melarang diskriminasi seks telah dinyatakan retorika hak-hak sederajat untuk semua wanita. Amandemen disponsori oleh  kelas atas wanita yang akan mendapat keuntungan dari kesejajaran dengan suaminya
dalam hak-hak properti dan ditentang kelas pekerja wanita yang mencapai perlindungan tertentu dan keuntungan dalam tunjangan berdasarkan UU yang membatasi jam kerjanya. Dalam kasus ini retorika “hak-hak sederajat” memiliki arti berbeda bagi wanita kelas pekerja daripada wanita kelas atas.Fungsi Gerakan SosialPerubahan-perubahan besar  dalam tatanan sosial di dunia yang muncul dalam dua abad terakhir sebagian besar secara langsung atau tak langsung hasil dari gerakan-gerakan sosial.Meskipun misalnya gerakan sosial itu tidak mencapai tujuannya, sebagian dari programnya diterima dan digabungkan kedalam tatanan sosial yang sudah berubah. Inilah fungsi utama atau yang manifest dari gerakan-gerakan sosial.Saat gerakan sosial tumbuh, fungsi-fungsi sekunder atau “laten” dapat dilihat sebagai berikut:

  1. Gerakan Sosial memberikan sumbangsih kedalam pembentukan opini publik dengan memberikan diskusi-diskusi masalah sosial dan politik  dan  melalui penggabungan sejumlah gagasan-gagasan gerakan kedalam opini publik yang dominan.
  2. Gerakan Sosial memberikan pelatihan para pemimpin yang akan menjadi bagian dari elit politik dan mungkin meningkatkan posisinya menjadi negarawan penting.

Gerakan-gerakan buruh sosialis dan kemerdekaan nasional menghasilkan banyak pemimpin yang sekarang memimpin negaranya. Para pemimpin buruh dan gerakan lainnya bahkan sekalipun mereka tidak memegang jabatan pemerintah juga menjadi  elit politik di banyak negara. Kenyataan ini banyak diakui oleh sejumlah kepala pemerintahan yang memberikan penghargaan kepada para pemimpin gerakan sosial dan berkonsultasi dengan mereka dalam isu-isu politik.Saat dua fungsi ini mencapai titik dimana gerakan sesudah mengubah atau memodifikasi tatanan sosial, menjadi bagian dari tatanan itu maka siklus hidup gerakan sosial akan berakhir karena melembaga.Ini adalah benar jika gerakan revolusioner meraih kemenangan seperti terlihat di Uni Soviet dan Cina. Gerakan komunisme tak lagi disebut sebuah gerakan namun mengalami transformasi menjadi sebuah rejim. Hal itu juga terjadi seperti pada gerakan buruh sosialis dan gerakan petani di negara maju Eropa utara dan barat dan di AS serta di daerah jajahan Inggris. Sementara itu negara dimana reformasi sosial dan ekonomi mendesak telah tertunda-tunda atau dicegah maka menjadi bibit tumbuhnya gerakan-gerakan sosialis dan komunis revolusioner. PenutupGerakan sosial jelas seperti dipaparkan di atas  ternyata memiliki akar-akar sejarah yang panjang dalam berbagai masyarakat di berbagai negara. Di Inggris misalnya, gerakan buruh yang bertujuan untuk memperbaiki nasib para pekerja ini dalam menghadapi majikan akhirnya berbentuk partai politik.Di bawah Tony Blair, Partai Buruh mengalahkan dominasi Partai Konservatif pada tahun 1997. Kemenangan dicapai setelah ia membawakan arus reformasi yang mengubah tatanan dan pemikiran Buruh lama menjadi Buruh baru.Jika diamati secara seksama jelas bahwa gerakan sosial akan senantiasa muncul dalam masyarakat apakah bentuknya kecil atau besar, lama atau sebentar. Namun yang jelas sebagai sebuah aktivitas kemasyarakatan gerakan sosial tidak berhenti pada suatu titik, akan selalu datang susul menyusul dari satu gerakan ke gerakan lain.Semua itu bisa terjadi karena, sifat masyarakat sendiri yang terus berubah. Perubahan itu terjadi karena arus baru dalam diri masyarakat itu sendiri yang menginginkan perubahan. Tingginya harga-harga sembilan bahan pokok seperti di Indonesia mendorong berbagai aksi sosial yang mendesak turunnya harga sembako itu.Perubahan itu juga terjadi kalau ada tekanan internasional. Faktor eksternal dari sistem masyarakat itu sendiri melahirkan masukan yang kemudian mempengaruhi pola pikir dan budaya masyarakat. Semakin terbuka suatu masyarakat maka semakin besar peluang tumbuhnya gerakan-gerakan sosial yang memperjuangkan kepentingan masyarakat.Barangkali pandangan mirip dengan apa yang ditulis Ali A Mazrui (1983) bahwa gerakan sosial tak hanya disandera oleh sistem negara-negara berdaulat tapi juga mesin kapitalis dunia.         Oleh sebab itulah, masa depan gerakan-gerakan sosial di dunia tunduk pada dua hegemoni yakni hegemoni kapitalisme dan di sisi lain sistem negara.[4]

Daftar Pustaka

Hoofer, Eric, Gerakan Massa. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1988.Ingleson, John, Road to Exile the Indonesian Nationalist Movement, 1927-1934. Singapore: Heinemann Educational Books (Asia) Ltd., 1979.Jen, Yu-wen, The Taiping revolutionary movement. London: YaleUniversity Press, 1973.Page, William (ed), The Future of Politics, London: Frances Pinter, 1983.Rude, George,   Paris and London in the Eighteenth Cntury: Studies in Popular Protest. London: Collins, 1970.Sudarsono, Juwono (ed), Pembangunan Politik dan Perubahan Politik.Jakarta, Gramedia, 1976.The Indonesia women’s movement: a cronological survey of the women’s movement in Indonesia — Jakarta: Departement of Information RI,1968.Touraine, Alain,  Solidarity: The Analysis of a Social MovementCambridge: Cambridge University Press, 1982.Jen, Yu-wen, The Taiping Revolutionary Movement. London: YaleUniversity Press, 1973.Useem, Michael, Conscription, Protest, and Social Conflict: the Life and Death of a Draft Resistance Movement , New York: John Wiley ofSons, 1973.

[1] Eric Hoffer, Gerakan Massa, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1988, p 3.[2] Rudolf Heberle, “Gerakan Sosial” dalam International Encyclopedia of the Social Sciences oleh David l Sills. New York, Macmillan Company, 1968, p. 438.[3] Robert D Benford, Social Movements dalam Encyclopedia of Sociology Vol. 4 oleh Edgar F Borgatta, New York MacMillan Publishing Company, 1992, p 1880.[4] Ali A. Mazrui, Post-Liberation Movements in Search of Racial, Sexual and Class Utopias, dalam The Future of Politics oleh William Page  (editor), London, Frances Pinter, 1983.