Author Archives: Setiawan

TIGA REVOLUSI DUNIA YANG TIGA REVOLUSI DUNIA YANG

26 Monday Oct 2009

Posted by in Archives, Asian Affairs, politics

≈ Leave a comment

Oleh Asep Setiawan

PendahuluanMEROSOTNYA nilai mata uang sejumlah negara Asia terhadap dollar Amerika Serikat (AS) sangat “menyakitkan” kawasan ini. Tanpa “dosa”apa-apa tiba-tiba sebagian besar rakyat menjadi lebih miskin dari sebelumnya karena krisis moneter itu. Seiring dengan kenaikan dollar AS, harga-harga barang dan jasa pun membumbung tinggi tanpa diketahui lagi kapan berakhirnya.Semua akibat itu tak lain karena ekonomi negara-negara yang dulu disebut “macan-macan Asia” sudah mengglobal. Industrialisasi dan keterbukaan terhadap ekonomi pasar yang menjadi andalan ajaran kapitalisme telah dirasakan buah pahitnya oleh negara-negara yang  semula berada di pinggiran ini.Kalau meminjam istilah Johan Galtung (University of Oslo) dalam artikelnya Suatu Teori Struktural tentang Imperialisme maka perasaan kesal dan kecewa itu yang dirasakan Asia sekarang diakibatkan “kekejaman struktural”. Penguasa dan pengendali struktur itu yang tak lain AS dan negara-negara Eropa Barat akan berusaha mengendalikan negara-negara periferal yang baru  berkenalan dengan sistem kapitalisme.Jika sebelumnya “buah manis” kapitalisme itu telah mendorong pertumbuhan tinggi di kawasan Asia, maka kini konsekuensi ekonomi pasar ini telah menimbulkan keguncangan sosial dan politik. Di sinilah tampak apa yang disebut revolusi gagasan ekonomi pasar telah menimbulkan korban karena tidak peduli terhadap sisi-sisi berbahaya ekonomi pasar. Swasta dan pemerintah yang mengutang tanpa kontrol akhirnya menjadikan banyak negara Asia nyaris bangkrut kalau tidak dibantu Dana Moneter Internasional (IMF), sebuah perangkat lembaga keuangan bagian dari ajaran ekonomi pasar.Kekuatan pasar yang telah memaksa ekonomi negara-negara Asia untuk menyusun ulang perkiraan pertumbuhannya itu tak lain akibat dari mewabahnya perdagangan bebas, jargon yang didengung-dengungkan AS dan sahabatnya. Resep inilah yang telah membius banyak praktisi dan teoretisi bahwa dengan ekonomi pasar adalah jalan yang harus ditempuh menuju kemajuan. Dalam kaitan itulah, maka perkiraan sebuah lembaga pemikiran asal AS akan adanya tiga macam revolusi yang berjalan saat ini layak disimak.Revolusi geostrategisDalam sebuah laporan berjudul Strategic Assessment 1997 yang diterbitkan Institute for National Strategic Studies (INSS), AS menyebutkan di dunia ini telah terjadi perubahan-perubahan strategis. Di antaranya, pola Perang Dingin sedang digantikan oleh hubungan multiporal asimetris di mana AS sebagai negara paling kuat yang mengendalikan jaringan internasional (lihat skema). Meskipun demikian kekuatan negara lain penting karena berpengaruh di masing-masing kawasan.Salah satu perkembangan menarik dari perubahan geostrategis global seperti diuraikan dalam laporan tersebut adalah kemenangan gagasan demokrasi dan ekonomi pasar (democracy market). AS melihat bahwa gagasan itu diterima di mana pun di dunia, kecuali di Cina, sebagai cara terbaik dalam memimpin masyarakat.Oleh sebab itulah maka INSS membagi tiba kategori negara. Pertama, negara sukses melaksanakan tujuan demokrasi pasar. Kedua, negara yang sedang dalam transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi pasar namun berisiko membeku dengan ekonomi politik dan sebagian sistem politik bebas. Ketiga, negara-negara bermasalah yang tertinggal dari negara lainnya dan bahkan banyak berjuang untuk keluar dari ekstremisne etnik dan religius dan mungkin krisis separatisme.Patut dicatat fenomena dari kemitraan strategis antara AS dan Cina serta Cina dan Rusia. Kemitraan ini secara langsung telah mengeluarkan Cina dari isolasionisme dunia menjadi lebih terbuka terhadap respons dunia. Bahkan muncul pendapat, dengan kemitraan itu Cina takkan lagi berubah menjadi ekstrem karena tidak merasa frustrasi dengan apa yang dinamakan oleh AS sebagai politik pembendungan Cina.Revolusi teknologi informasiPerkembangan teknologi informasi memang sudah dirasakan sebagian besar lapisan masyarakat di planet bumi ini. Komputer, faksimile, kabel optik fiber, telepon genggam, siaran televisi yang global serta satelit telah mempercepat aliran informasi menembus batas-batas negara tanpa bisa dihentikan. Oleh karena itulah revolusi ini mempercepat penyebaran gagasan-gagasan politik yang semakin membuka mata masyarakat. Sejauh ini sulit diramalkan akan ke mana arah revolusi bidang teknologi ini.Namun satu hal yang jelas bahwa akses terhadap teknologi informasi telah menjadi syarat bagi pertumbuhan ekonomi terutama di negara-negara maju. Data tentang utang yang jatuh tempo di sejumlah negara Asia telah dimanfaatkan pialang perdagangan mata uang di Barat seperti George Soros untuk mengeruk keuntungan dari krisis moneter ini.Di sisi lain, kemajuan komunikasi global ini telah menjadi pintu gerbang bagi lalu lintas kepentingan, budaya dan nilai-nilai dari Barat ke Timur dan sebaliknya. Namun seperti terlihat di berbagai negara, superioritas budaya dalam bentuk produk makanan, musik, novel, dan film telah mengalahkan budaya lain di sebagian negara seperti “macan-macan Asia”.Di samping itu, ketersediaan informasi yang berlimpa ruah, terutama karena adanya jaringan Internet, telah merusak kemampuan pemerintah totaliter untuk mengontrol apa yang didengar, dibaca dan dilihat masyarakat. Kelompok-kelompok yang tidak puas atau bahkan kelompok pembangkang memiliki banyak saluran untuk menyampaikan aspirasinya.Tidak mengherankan, pada masa mendatang, akibat pesatnya teknologi informasi, perang di medan tempur tak lain dari pertempuran berbasiskan informasi. Sudah banyak yang meramal bahwa pertempuran mendatang banyak melibatkan komputer, jaringan Internet, satelit dan telepon satelit. Program-program komputer baik yang berupa virus dan sistem keamanan bakal menjadi ukuran dari kekuatan sebuah negara. Mantan PM Inggris Margareth Thatcher pun pernah membandingkan jika pada era Perang Dingin, tumpukan mesiu dan nuklir jadi andalan, maka pada pasca-Perang Dingin ini senjatanya adalah mata uang, modal dan teknologi.Revolusi dalam pemerintahanBerbeda dengan lima dekade lalu, wilayah kontrol negara kini sedang menyusut. Di banyak negara maju, kekuasaan dialihkan ke pemerintahan regional atau lokal. Bahkan ada pula yang diserahkan ke sektor swasta, terutama dalam penguasaan sumber daya alam, dana dan manusia. Fenomena ini telah memperkuat kecenderungan menuju masyarakat pluralis.Berkurangnya kekuasaan pemerintah ini terlihat seperti di Rusia, AS, Uni Eropa dan mungkin Cina. Pemerintah pusat cenderung memindahkan lebih banyak otoritasnya ke pemerintah lokal atau regional.Berkurangnya fungsi pemerintahan pusat ini antara lain karena berkurangnya anggaran dan mungkin pula karena krisis anggaran di banyak negara. Tidak mengherankan jika banyak terjadi swastanisasi perusahaan negara seperti di Rusia dan Cina. Alasannya, meningkatkan efektif dan efisensi sehingga bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi.Kekuatan bisnis internasional juga telah meningkatkan kekuatannya dalam berhadapan dengan pemerintahan. Namun demikian tentu saja dalam saat-saat tertentu seperti selama perang, kemampuan pemerintah memobilisasi berbagai sumber untuk mendukung kepentingan nasionalnya masih bisa diandalkan.Hubungan kekuatan besarMenurut analisis telah terjadi tiga perubahan cepat dalam dekade ini dan hal ini sepertinya banyak menguntungkan negara adidaya seperti AS. Dalam skema hubungan antarkekuatan besar terlihat AS masih berada di poros, tidak seperti pada Perang Dingin dengan dua poros.Salah satu kecenderungan yang muncul adalah, AS akan senantiasa mempertahankan kekuatannya dengan jalan apa pun meski tentu mengorbankan sekutunya. Berbagai perkiraan bahwa Cina dan Rusia masih berusaha untuk mengimbangi atau mengejar ketinggalannya akan dipandang Washington sebagai ancaman.Tentu saja di sini berlaku sebuah aturan di mana negara yang bisa menguasai sumber-sumber strategis maka ia akan menguasai masa depan. Sejauh ini AS paling siap dengan masa depan apalagi dengan krisis moneter seperti sekarang, kekuatan-kekuatan baru di Asia makin sulit mengejar ketinggalannya.

Isu Isu Hubungan Internasional Pasca Perang Dingin

26 Monday Oct 2009

Posted by in Global Politics

≈ Leave a comment

Oleh Asep Setiawan

PendahuluanPerang Dingin (Cold War) ditandai dengan pembagian blok yang kentara antara Blok Timur pimpinan Uni Soviet yang berhaluan komunis dengan blok Barat pimpinan Amerika Serikat yang menganut kapitalisme. Hubungan internasional pada kurun waktu sejak berakhirnya Perang Dunia II tak lepas dari kerangka Perang Dingin.Dominasi  Uni Soviet dan Amerika Serikat terhadap para sekutunya menyebabkan hubungan internasional sangat dipengaruhi kepentingan kedua negara adidaya.  Tidak mengherankan muncullah blok-blok aliansi yang lebih didasarkan pada persamaan ideologis.Hampir semua langkah diplomatik dipengaruhi oleh tema-tema ideologis yang kemudian dilengkapi dengan perangkat militer.  Pertentangan sistem hidup komunis dan liberal ini sedemikian intensifnya sehingga pada akhirnya perlombaan senjata tak dapat dihindarkan lagi karena dengan jalan menumpuk kekuatan nuklir itulah jalan terakhir menyelamatkan ideologinya.Menurut Juwono Sudarsono (1996), secara resmi apa yang dikenal sebagai Perang Dingin berakhir pada kurun waktu 1989-1990 dengan runtuhnya Tembok Berlin pada 9 November 1989 serta menyatunya Jerman Barat dan Timur pada 3 Oktober 990. Perkembangan itu disusul dengan bubarnya Uni Soviet pada 25 Desember 1991 bersamaan dengan mundurnya Mikhail Gorbachev sebagai kepala negara.Setelah berakhirnya Perang Dingin yang ditandai antara lain runtuhnya Tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adidaya.Artikel ini akan  mengeksplorasi tema-tema yang muncul dalam hubungan internasional setelah Perang Dingin .  Munculnya tema-tema baru atau berlanjutnya tema-tema lama dalam kerangka hubungan antar bangsa tak hanya mengubah cara pandang negara besar terhadap negara kecil tetapi juga dalam tingkat tertentu bisa menggeser pola diplomasi antar negara.

Pola Perang Dingin

Paradigma  Perang Dingin 1949-1989 seperti Juwono jelaskan terbagi pada beberapa tahap perkembangan sesuai dengan realitas hubungan antar bangsa.  Juwono menilai secara politis Perang Dingin terbagi atas tahap 1947-1963 dengan beberapa puncak persitiwa seperti Blokade Berlin 1949, Perang Korea 1950-1953, Krisis Kuba 1962 dan Perjanjian Proliferasi Nuklir 1963.Selanjutnya selama Perang Vietnam 1965-1975, paradigma Perang Dingin terbatas pada persaingan berkelanjutan antara AS dan Uni Soviet di beberapa kawasan strategis dunia. Salah satu yang terpenting, kata Juwono, terjadi dalam Perang Arab-Israel 1967-1973.Perundingan senjata  strategis yang mulai dirintis dan dikukuhkan melalui Perjanjian SALT I juga menjadi salah satu ciri periode ini.Selama kurun waktu yang panjang itulah isu-isu seperti pertentangan ideologis, perebutan wilayah pengaruh, pembentukan blok militer, politik bantuan ekonomi yang dilatarbelakangi kepentingan ideologis, spionasi militer dan pembangunan kekuatan nuklir menjadi tema-tema penting.Oleh karena itu di tengah pertentangan  Blok Timur dan Barat itulah muncul apa yang disebut Negara Non Blok. Indonesia menjadi salah satu pelopor berdiringa Gerakan Non Blok yang banyak menarik perhatian negara-negara yang baru merdeka sesudah 1945. Cina meskipun tergolong negara besar dan memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB, namun menjadi salah satu anggota GNB hingga kini.

Isu-isu baru

Berakhirnya salah satu episode dalam hubungan antar bangsa berupa Perang Dingin, melahirkan realitas baru dalam perhatian negara besar dan negara yang bekas komunis. Isu-isu utama yang menjadi pilar hubungan internasionalpun mengalami pergeseran. Meskipun isu lama yang menyangkut keamanan nasional dan pertentangan masih tetap berlanjut namun tak dipungkiri adanya perhatian baru dalam tata hubungan antar negara dan antar bangsa.Menurut Juwono, sedikitnya ada empat isu yang jadi sorotan baru. Pertama, pada era pasca Perang Dingin, perhatian lebih difokuskan pada usaha memelihara persatuan  dan kesatuan bangsa menghadapi lingkungan internasional yang belum jelas.Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia ini menyebutkan, lingkungan internasional sekarang lebih kabur, lebih tidak menentu dan lebih mengandung kompetisi meraih akses pada ilmu, modal dan pasar di negara-negara kaya.Kedua, sorotan ini tidak terlalu baru tapi sekarang muncul ke permukaan yakni soal keamanan regional. Fenomena di Asia Tenggara dengan prakarsa ASEAN mengukuhkan zona bebas nuklir termasuk salah satu ciri dimana keamanan regional penting bagi kawasan ini.Ketiga, sorotan dunia jatuh kepada masalah ekonomi-politik internasional. Isu ini sebenarnya telah bangkit sekitar 1971-1972 ketika sistem Bretton Woods runtuh pada saat kebangkitan ekonomi Jerman dan Jepang mulai menganggu pasar AS. Jika disorot lebih dalam, pembentukan blok-blok ekonomi bisa dikatakan sebagai akibat dari menguatnya isu ini.Menurut Juwono, perhatian keempat terpusat pada apa yang dinamana sebagai “3 in 1” yakni lingkungan hidup, hak asasi manusia dan demokratisasi.  Dibandingkan dengan tiga tema di atas, isu ini sangat dominan dalam pemberitaan pers internasional. Bahkan dalam setiap konferensi dan pertemuan puncak, masalah ini tidak jarang disinggung terutama ketika negara-negara industri menyoroti negara-negara yang sedang berkembang.Bilhari Kausikan  (1993), Direktur Biro Asia Timur dan Pasifik di Kemlu Singapura sudah meramalkan bahwa isu HAM telah menjadi isu yang legitimate dalam hubungan antar negara.  Ia menyatakan, bagaimana sebuah negara memperlakukan warga negaranya tak lagi masalah eksklusif sebuah negara. Pihak lain dapat dan memiliki legitimasi mengklaim keprihatinan terhadapnya.“Kini sedang muncul budaya global HAM dan tubuh hukum internasional mengenai HAM perlahan berkembang terkodifikasi melalui Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM dan instrumen lainnya,” tulis Kausikan seraya menegaskan bahwa isu HAM tetap tidak akan menjadi isu utama dalam hubungan internasional. Namun demikian, penekanan Barat terhadap HAM akan mempengaruhi nada dan tekstur hubungan internasional pasca Perang Dingin.Menurut Kausikan, isu-isu HAM menyangkut soal upah, kondisi bekerja, serikat buruh, standar hidup, hak-hak wanita dan anak-anak, hiburan dan waktu cuti, keamanan dan tunjangan sosial serta lingkungan.  Ia melihat telah terjadi pemaksaan dari Barat untuk menentukan standar HAM yang seharusnya dilaksanakan negara-negara di Asia misalnya.Sedangkan Aryeh Neier, Direktur Human Rights Watch, menyebutkan lebih spesifik nilai-nilai HAM yang disebarkan di seluruh dunia. Ia antara lain menyinggung soal hak setiap orang bebas dari hukuman tak adil dan arbitrari, persamaan ras, etnik , agama atau gender. Hal-hal ini ikut menentukan pola hubungan antar negara.Hasjim Djalal dalam tulisannya Indonesian Foreign Policy at the Afvent of 21st Century menyebutkan, The Problem of democratization and human rights will also become more prominent and their impact on foreign policy cannot be ignored. Analisa Djalal itu menunjukkan bahwa masalah yang menyangkut hak asasi manusia, dari sudut manapun ditinjaunya, akan memberikan dampak terhadap politik luar negeri suatu negara. Hal itu juga berarti bahwa kontak satu entitas politik dengan entitas lainnya akan mendapat bobot soal HAM ini.Dalam kasus HAM dan juga demokratisasi sebagai contoh dapat dilihat bagaimana Uni Eropa dan Amerika Serikat bersikap terhadap Myanmar. Negeri yang pernah melakukan pemilu tahun 1990 yang dimenangkan Liga untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi ini terpaksa harus hidup dalam situasi darurat terus menerus.Untuk menjaga keadaan darurat itu, militer Myanmar membentuk apa yang dinamakan Dewan Pemulihan Hukum Negara dan Ketertiban (State Law and Order Restoration Council). Sampai tahun 1997, SLORC masih bertahan atas nama ketertiban negara. Melalui Konvensi Nasional sedang disusun konstitusi yang kemudian akan melahirkan pemilihan umum. KesimpulanPerubahan lingkungan mempengaruhi hubungan antar bangsa. Jika pada masa Perang Dingin isu-isu ideologis dan militer sangat dominan. Hampir semua hubungan antar bangsa diterjemahkan kedalam konteks perang ideologi.Pada era pasca Perang Dingin, tema-tema i
deologis menyurut. Sebagai gantinya muncul isu-isu seperti hak asasi manusia, politik-ekonomi dan demokratisasi sebagai salah satu indikator yang menentukan hubungan internasional

Daftar Pustaka

Djalal, Hasjim, “Indonesian Foreign Policy at the Advent of the 21st Century”dalam The Indonesian Quarterly, Vol. XXIV No. 3, 1996. Kausikan, Bilahari, “Asia’s Different Standard” dalam Foreign Policy, Vol. 32. No. 92, Autumn 1993

Lamborn, Alan C., “Theory and The Politics in World Politics” dalam

International Studies Quarterly, Vol. 41. Number 1, June 1997. Mas’oed Mohtar, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi.Jakarta, LP3ES, 1990.Neier, Aryeh, “Asia’s Unacceptable Standard” dalam  Foreign Policy, Vol. 32,No. 92, Autumn 1993.

Sudarsono, Juwono , “State of the Art Hubungan Internasional: Mengkaji

Ulang Teori Hubungan Internasional” dalam Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan. Jakarta, Pustaka Jaya, 1996.Sukma, Rizal, Hubungan Internasional Dekade 1990-an dalam Jurnal Ilmu

Politik No. 15. Jakarta, Gramedia, 1995

Viotti, Paul R., Internatinal Relations Theory. New York, MacMillanPublishing Company, 1993.

Hubungan Strategis AS-Uni Soviet

26 Monday Oct 2009

Posted by in Asian Affairs, Global Politics

≈ 1 Comment

Tags

PendahuluanUntuk melihat pola hubungan strategis antara dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet, maka salah satu penjelasan dapat dimulai dari sejak berakhirnya Perang Dunia II. Situasi dunia setelah PD II selesai muncu dua negara pemenang perang yang saling berebut pengaruh yakni AS dan Uni Soviet.AS beraliran liberalisme-kapitalisme sedangkan Uni Soviet menganut komunisme-sosialisme. Dengan dua kekuatan maha besar yang semua bersatu ini kemudian saling curiga dan membentuk dua kubu, maka dunia sesudah PD II disebut-sebut sebagai era Perang Dingin.Seperti halnya rivalitas negara-negara besar sebelum PD II, rivalitas AS dan Uni Soviet pun ditandai dengan pembentukan aliansi, penggelaran kekuatan, pencarian pengaruh dan dalam tingkat tertentu bentrokan militer.Makalah ini ditujukan untuk menjelaskan mengapa kedua negara adidaya dalam setengah abad terakhir terlibat dalam perebutan kekuasaan dan pengaruh di muka bumi. Kemudian akan dipaparkan interaksi diantara dua adidaya ini antara 1945-1962, 1963-1978, 1979-1991 dan pasca Perang Dingin.Penyebab Perang DinginUntuk melihat pola hubungan strategis antara dua superpower ini terlebih dahulu kita lihat mengapa dua negara besar ini terlibat dalam persaingan menguasai dunia. Kegley mencatat sejumlah faktor penyebab terjadinya Perang Dingin. Namun perdebatan penyebab Perang Dingin ini masih berlangsung di kalangan sejarawan untuk memastikan apa sebenarnya yang terjadi saat berakhirnya Perang Dunia II.1. Konflik kepentinganMenurut logika realisme politik, rivalitas diantara negara adidaya yang baru mncul tak terhindarkan lagi. Dari perspektif ini, tulis Kegley, status AS dan Uni Soviet dalam hirarki tertinggi internasional membuat mereka saling curiga.Menurut Tucker (1990), penyebab utama dari Perang Dingin adalah monopoli kekuasaan yang dipikul dua pihak setelah Perang Dunia II. Hal itu disebabkan kevakuman politik di Eropa yang pernah menjadi pusat sistem internasional. Meskipun demikian seperti ditulis Gaddis (1991) para pemimpin Uni Soviet dan AS menyatakan keinginannya untuk tetap bekerja sama setelah PD II usai. Namun dalam prakteknya karena kepentingan masing-masing untuk menyalurkan aspirasinya dalam sistem internasional menyebabkan terjadinya benturan.2. Pertentangan IdeologiInterpretasi lain tentang penyebab terjadinya Perang Dingin adalah karena perbedaan sistem yang dianut AS dan Uni Soviet. Menlu AS James F Byrnes menyebutkan, “terlalu banyak perbedaan ideologis antara AS dan Rusia untuk bekerja sama dalam jangka panjang.” Kemudian Presiden Dwight Eisenhower mengumumkan, AS menghadapi “ideologi bermusuhan dalam tingkat global, karaternya ateis, tujuannya tidak bisa dipercaya dan metodenya busuk.Oleh karena itu ketidakcocokan ideologis ini mencegah terjadinya kompromi. Seperti perang agama pada masa lalu, Perang Dingin menjadi pertempuran untuk memperebutkan hati dan alam pikiran. Pertikaian itu bermula dari persepsi saling berlawanan yang disebutnya merupakan pertempuran antara baik dan buruk, yang jahat dan yang lurus.3. Salah PersepsiPenjelasan ketiga mengenai penyebab munculnya Perang Dingin adalah faktor-faktor psikologis, khususnya salah persepsi dari kedua belah pihak. Aliran yang menganut paham ketiga ini menilai konflik kepentingan dan ideologi merupakan penyebab sekunder. Pendukung alasan ketiga ini menunjukkan memang ada bukti-bukti adanya saling tidak percaya dalam melihat karakter masing-masing.

  1. Citra Soviet

Bagi orang Soviet, alasan yang meragukan niat Amerika banyak sekali. Rakyat Uni Soviet hidup dalam memori tentang partisipasi AS dalam intervensi Sekutu atas Rusia tahun 1918-1919. Sekutu ini ingin mempertahankan dari kejatuhan terhadap Jerman tapi ternyata malah jatuh ke tangan kelompok anti Bolshevik. Sikap tidak mengakui Uni Soviet secara diplomatis sampai 1933 juga sangat mendalam dalam memori rakyat.

  1. Citra AS

Sebaliknya AS juga memiliki citra tersendiri terhadap Uni Soviet. AS merasa tidak mempercayai Uni Soviet. Misalnya, Stalin menyatakan tidak adakan membubarkan mobilisasi angkatan bersenjata tahun 1946. Padahal saat itu terlibat dalam demobilisasi militer secara besar-besaran. AS juga curiga Rusia tidak berkeinginan melakukan pemilihan yang demokratis di wilayah yang telah dibebaskan dari Nazi.

  1. Faktor Lain

Gambaran yang akurat tentang asal-usul Perang Dingin juga harus mempertimbangkan penyebab lain disamping konflik kepentingan, perbedaan ideologi dan citra yang berbeda.Misalnya perlu dilihat adanya “kevakuman kekuasaan” yang mengundang terjadinya konfrontasi. Selain itu ada faktor tekanan kebijakan luar negeri dari kelompok kepentingan dan perubahan iklim politik di masing-masing masyarakat.Periode 1945-1962Dalam waktu singkat pernah terjadi persahabatan antara AS dan Uni Soviet. Namun kemudian muncul antagonisme antara dua negara adidaya. Ada dua karakter pada periode ini. Pertama, adanya keprihatinan akan ambisi rivalnya. Hal tersebut menimbulkan pesimisme. Kedua, AS merupakan kekuatan militer sangat kuat. AS juga memiliki kemampuan menghancurkan musuhnya dengan senjata atom. Dalam periode ini muncul hal-hal sbb;a. Doktrin PembendunganBulan Februari 1946, Stalin memberika pidato yang berbicara tentang “tak terhindarnya konflik dengan kekuatan kapitalis. Ia mendesak rakyat Soviet untuk tidak terperdaya dengan berakhirnya perang yang berarti negara bisa santai. Sebaliknya perlu mengintensifkan usaha memperkuat dan mempertahankan tanah air.Tidak lama setelah muncul tulisan George F Kennan, diplomat di Kedubes AS di Uni Soviet, yang memaparkan tentang kefanatikan Soviet, Presiden Harry S Truman mendeklarasikan apa yang kemudian disebut Doktrin Truman. Doktrin ini menggarisbawahi strategi pembendungan politik luar negeri AS sebagai cara untuk menghambat ambisi ekspansionis Uni Soviet. Selain itu AS juga merekrut sekutu-sekutunya untuk mewujudkan tujuan itu.b. Lingkungan Pengaruh dan Pembentukan BlokKetidakmampuan negara adidaya memelihara “lingkungan pengaruh” diinterpretasikan sebagai akibat dari program global kekuatan lain. Misalnya ketika Uni Soviet memasuki Eropa Timur, para pemimpin AS menilainya sebagai usaha rivalnya menaklukan dunia.Perebutan lingkungan pengaruh diantara dua negara adidaya ini melahirkan sebuah pola yang bipolar. AS dan sekutunya merupakan satu polar sedangkan di polar (kutub) lain muncul Uni Soviet dengan sekutunya. Di Eropa muncul Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang berhadapan dengan Pakta Warsawa. Di berbagai kawasan pun muncul blok-blok yang memihak AS dan Uni Soviet sebagai salah satu konsekuensi persaingan antara dua adidaya.Periode 1963-1978Periode ini ditandai dengan dua hal penting yakni koeksistensi damai dan Détente (Peredaan Ketegangan).Koeksistensi Persaingan yang terus menerus antar dua adidaya membuat soal koeksistensi dan non koeksistensi menjadi pilihan. Dalam situasi seperti itu, menemukan cara bagaimana koeksistensi  menjadi mendesak.DetenteHubungan Uni Soviet-AS mengalami perjalanan dramatis dengan terpilihnya Richard Nixon. Didampingi penasihat keamanannya, Henry A Kissinger, Nixon berusaha menempuh pendekatan baru terhadap Uni Soviet tahun 1969. Pendekatan itu disebut détente (peredaan ketegangan). Ternyata Uni Soviet juga mengambil pendekatan yang sama.Sebagai sebuah strategi politik luar negeri, détente dijelaskan Kissinger sebagai upaya menciptakan “kepentingan tertentu dalam kerja sama dan pembatasan”, “sebuah lingkungan dimana kompetitor dapat meregulasi dan menghambat perbedaan diantara mereka dan akhirnya melangkah dari kompetisi menuju kerja sama”. Periode 1979-1991Meskipun détente sudah dipelihara secara terus menerus tapi akhirnya tidak bertahan. Akhirnya semangat détente ini memud
ah akhir 1970-an.a.  Hancurnya DétentePerjalanan doktrin dekade selama satu dekade hancur diantaranya karena invasi Uni Soviet ke Afganistan. Presiden Jimmy Carter menyatakan, agresi Soviet di Afganistan mengkonfrontasi dunia dengan tantangan strategis paling serius sejak Perang Dingin dimulai. Kemudian muncul Doktrin Carter, keinginan AS untuk menggunakan kekuatan militer di Teluk Persia. Kemudian Doktrin Reagan makin mengnyahutkan era détente. Doktrin Reagan menyatakan AS mendukung pemberontakan antikomunis di Afganistan, Angola dan Nikaragua. Para pemberontak ini diberi istilah halus “pejuang kemerdekaan” (freedom fighters). AS juga berbicara tentang kemampuan nuklirnya, termasuk ancaman serangan pertama.b.  Pembaruan DialogSituasi mulai membaik saat Mikhail Gorbachev memikul tampuk kekuasaan di Kremlin sejak 1985. Di bawah kepemimpinan Gorbachev, Uni Soviet ditransformasikan melalui kebijakan perestroika (restrukturisasi) dan glasnost (keterbukaan). Berbeda dengan penguasa sebelumnya, Gorbachev memerintahkan tentara Uni Soviet mundur dari Afganistan. Bahkan ia berkunjung ke AS tahun 1987, makin mendekatkan dua negara adidaya dalam sebuah forum dialog. Perang Teluk 1990-1991 tidak menghanyutkan Uni Soviet kedalam perang terbuka melawan AS dan sekutunya karena Gorbachev mengambil sikap lebih netral.Berakhirnya Perang DinginReformasi yang dilancarkan Gorbachev menghapuskan ketegangan dunia. Pemulihan hubungan antar dua negara adidaya ini makin membaik. Tahun 1989, Gorbachev mengumumkan, Uni Soviet mundur dari Afganistan. Tahun 1991, ia juga memberhentikan bantuan ke Kuba.Kudeta gagal Agustus 1991 oleh kelompok garis keras menyebabkan naiknya Boris Yeltsin. Namun reformasi yang sudah berjalan tak bisa dibendung, bahkan 14 republik yang tergabung kedalam Uni Soviet memisahkan diri dan sebagian malah menyatakan merdeka. Bubarnya Uni Soviet akhir tahun 1991 meneguhkan akhirnya Perang Dingin.PenutupRivalitas antar negara adidaya atau antar negara-negara besar telah mewarnai sejarah hubungan internasional. Pasca Perang Dunia II lahir Perang Dingin. Setelah Perang Dingin pertama dan kedua, lahirlah dunia pasca Perang Dingin. Multi polaritas kemudian menggantikan bipolaritas.Dalam dunia baru ini, kekuatan militer hanya dikuasai Amerika Serikat. Sebagai satu-satunya adidaya di dunia militer, Washington menjadi polisi dunia. Dalam perlakuan AS ke Irak, Libya dan Iran serta ke Korea Utara, AS memperlihatkan diri sebagai polisi dunia yang kadang-kadand tidak disukai oleh negara lainnya.Namun dalam bidang ekonomi, kekuatan AS bukanlah satu-satunya. Disamping AS ada Jepang, Jerman dan Inggris. Apalagi dengan lahirnya negara ekonomi baru seperti Korea Selatan, Taiwan dan Singapura, dunia ekonomi lebih beragam.