Pengelolaan Konflik di Laut Cina Selatan

            JALUR BILATERAL, MULTILATERAL DAN MILITER

     PANORAMA dunia pasca-perang dingin ditandai dengan meningkatnya konflik teritorial, menggantikan bentrokan ideologi kelas dunia. Penyerbuan Irak ke Kuwait barangkali termasuk yang spektakuler dan menyadarkan bahwa klaim kedaulatan sangatlah rawan. Perang perbatasan Peru lawan Ekuador juga termasuk contoh paling aktual betapa harga sebuah wilayah sangatlah mahal.

     Kawasan Laut Cina Selatan (LCS) tidak terkecuali. Di dalamnya terdapat Kepulauan Spratly dan Paracel yang tergolong titik rawan dalam soal klaim teritorial.

     Menurut geologiawan asal Bandung, Ediar Usman, Spratly merupakan gugusan pulau-pulau kecil berupa terumbu karbonat yang terbesar di sepanjang LCS, dengan ukuran yang bervariasi. Di bagian pinggir ukurannya relatif lebih besar berjumlah hampir 30 buah, antara lain Spratly, Swallow, Southwest Cay, Dallas dan Nanshan. Sedangkan di bagian pusat bentuknya cekungan berukuran relatif lebih kecil, berupa pulau karang terisolir yang berjumlah sampai ratusan buah.

     Ketika Perang Dingin memuncak, kawasan itu dipandang dalam arti  ideologis. Kini titik beratnya adalah rasa nasionalisme bercampur kepentingan ekonomi. Artinya karena di dalamnya juga mengandung minyak dan gas bumi, maka perebutan wilayah semakin alot antara Cina, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam.

     Sedikitnya ada tiga kecenderungan dalam penyelesaian klaim tumpang tindih di Laut Cina Selatan (LCS). Pertama, perundingan bilateral antara yang berkepentingan seperti dilakukan Cina dan Filipina. Kedua, jalur perundingan multilateral di mana semua pengklaim berkumpul bersama baik melalui forum internasional maupun regional untuk menyelesaikan kasus mereka. Ketiga, tidak tertutup kemungkinan laras meriam berbicara lebih keras dibanding adu pendapat di meja perundingan.

     Bentrokan militer tahun 1988 antara Cina dan Vietnam adalah contoh nyata betapa masih kuatnya kecenderungan ketiga. Bahkan perang kata antara Vietnam dan Cina maupun antara Cina dan Filipina sangat sering berlangsung akhir-akhir ini. Jika perang

mulut ini dibiarkan menggantung tanpa saluran penyelesaian politik, titik rawan itu bisa jadi meledak dalam suatu perkelahian militer.       

     Dua negara saja yang terlibat konflik teritorial berupa pulau, daratan atau lautan sudah sulit diselesaikan, apalagi dengan klaim tumpang tindih yang terjadi di Spratly dan Paracel yang melibatkan enam negara. Betapa pelik dan tegang penyelesaiannya.

Jalur bilateral

     Berbagai optimisme berkembang dengan gagasan, jalur pertemuan bilateral lebih efektif dibandingkan multilateral. Taiwan dan Cina tahun lalu mengupayakan eksplorasi minyak bersama dalam suatu pertemuan di Singapura. Perusahaan minyak Taiwan CPC dan perusahaan minyak nasional Cina CNOCC Oktober lalu menjajagi kerja sama di

Paracel. Kepulauan Paracel diklaim sedikitnya dua negara, sedangkan Spratly enam negara.

     Cina dengan Vietnam juga membentuk kelompok khusus untuk membahas pertikaian teritorial seperti diungkapkan Menlu Qian Qichen November lalu. Dikatakan, Cina dan Vietnam sepakat menyelesaikan kasus Spratly secara bilateral. Sekjen Partai Komunis Cina Jiang Zemin dan Persiden Vietnam Le Duc Anh mencapai “kesepakatan oral” untuk menyisihkan isu kedaulatan di Spratly.

     Bulan Juni 1993, Malaysia dan Vietnam secara resmi menyetujui perjanjian eksplorasi minyak dan gas bumi selama 40 tahun, di wilayah Laut Cina Selatan yang disengketakan enam negara. “Kami  berhasil mengubah isu (sengketa) yang potensial menjadi kerja sama

di wilayah itu. Kami tentu saja ingin memberi contoh kepada yang lain,” kata Ahmad Kamil Jaafar, Sekjen Kementerian Luar Negeri Malaysia.

     Cina dan Filipina dua tahun lalu sepakat menyisihkan sengketa atas Kepuluan Spratly, dan bertekad bekerja sama untuk mengembangkan dan mengeksplorasi wilayah itu. Perjanjian ditandai pertemuan antara Presiden Cina Jiang Zemin dengan Presiden Filipina Fidel Ramos di Beijing.

     Benarkah jalur bilateral bisa menyelesaikan konflik kedaulatan di LCS? Perkembangan akhir-akhir ini memperlihatkan kenyataan sebaliknya. Filipina meningkatkan kehadiran militer ketika ketegangan dengan Cina meningkat. Cina mengecam Vietnam yang sudah

menjalin kerja sama penyelidikan kelautan dengan Rusia. Beijing juga mengkritik Hanoi karena mengizinkan perusahaan minyak AS melakukan eksplorasi di perairan yang diklaimnya.

     Sejumlah bukti itu memperlihatkan kelemahan kesepakatan bilateral. Memang kontak dua negara bisa dengan cepat menyelesaikan pentingnya pemanfaatan kekayaan alam di LCS. Namun tidak tersentuhnya isu kedaulatan yang menjadi inti konflik menyebabkan

kesepakatan itu limbung. Terkena sedikit angin, bubarlah kesepakatan itu digantikan kekuatan militer yang berbicara lebih vokal.

Forum multilateral

     Satu-satunya forum mulilateral yang ditempuh negara yang terlibat konflik adalah Lokakarya Pengelolaan Konflik di Laut Cina Selatan yang sudah berlangsung lima kali di Indonesia. Meskipun pertemuan itu bersifat informal namun tidak menghilangkan bobotnya sebagai forum tukar pikiran dan kerja sama.

     Kekuatan forum ini terletak pada kelengkapan peserta yang terus menerus hadir walaupun sudah lima kali berjalan sejak 1990. Tidaklah mudah menghadirkan perwakilan sekalipun informal selama lima kali pertemuan membahas masalah yang memang sangat peka. Tokoh akademis atau pejabat dalam kapasitas pribadi turut memberikan argumennya mengenai sikap negaranya dalam membuktikan keabsahan klaimnya.

     Tidak jarang bila sudah menyentuh soal bagaimana rekomendasi ke pemerintah masing-masing, pertemuan bisa berlangsung sangatpanas diwarnai perdebatan sengit.

     Sejauh ini kesepakatan untuk dijadikan rekomendasi adalah untuk tidak menyelesaikan konflik dengan jalan kekerasan. Rekomendasi ini memang tidak mengikat sehingga sering terjadi ketegangan tak terhindarkan di wilayah yang diklaim masing-masing. Pada pertemuan terakhir di Bukittinggi Oktober tahun silam, hasil lokakarya tak

hanya basa basi tetapi sudah mencapai proyek konkret yakni riset bersama di LCS mengenai keaneragaman hayati.

     Tampaknya forum multilateral ini tidak hanya jalan untuk penyelesaian komprehensif tetapi juga membuka prospek untuk diformalkan seperti diusulkan Menlu Ali Alatas di Bukittinggi. Persoalan semakin pelik jika peserta sudah merupakan wakil negara. Misalnya apakah Cina mau menerima kehadiran Taiwan dalam suatu forum resmi antarpemerintah. Selama ini karena perwakilan bersifat informal, delegasi Cina tidak mengguggat keberadaan Taiwan.

     Tantangan Indonesia untuk melangkah lebih maju ke arah formalisasi perundingan memang tidak mudah. Namun juga tidak menutup kemungkinan terbuka peluangnya. Masalahnya jalur multilateral lebih mendesak daripada jalur bilateral antara negara yang berselisih karena berbagai kelebihannya. Diharapkan melalui jalur multilateral  bisa ditempuh cara pengembangan potensi LCS secara bersama-sama. Proyek yang akan diwujudkan dalam riset oseanografi itu diharapkan menelorkan hasil yakni saling pengertian antarpemerintah.        

     Secara teoritis, jika sudah timbul saling pengertian diharapkan isu inti yakni klaim tumpang tindih di lautan ini bisa ditempuh secara bertahap. Berbagai makalah tentang solusi multilateral sudah diajukan. Misalnya pakar dari Kanada mengambil contoh forum kerja sama di Teluk Maine antara AS dan Kanada. Karena dua negara bersahabat, kerja sama berjalan baik. Namun bila suasana tidak mendukung, seperti terjadi misalnya dalam kerja sama di Laut Baltik, Mediterania dan Laut Hitam, maka hasilnya tak maksimal. Juga

hubungan dua negara antara Argentina dan Cile mempersulit kerja sama di Terusan Beagle.

     Mark J Valencia dan Noel Ludwig dari East-West Center, Hawaii (AS) serta Jon M van Dyke dari University of Hawaii lebih jauh lagi mengajukan gagasan perlunya Spratly Management Authority (Otoritas Pengelolaan Spratly). Suatu dewan yang terdiri negara pengklaim,dan yang bukan pengklaim ditambah kekuatan maritim global merupakan puncak dalam otoritas itu. Otoritas ini dilengkapi dengan sekretariat dan sekjen yang membawahi komite teknis urusan sumberdaya hayati dan nonhayati serta komite lingkungan dan komite keuangan.

Langkah militer

     Berbagai bukti historis diajukan untuk membenarkan klaim setiap pihak. Namun kadang-kadang bila bukti-bukti yang diajukan setiap pihak itu tidak memuaskan atau menyudutkan pihak lain, jalur ketiga sangat mungkin ditempuh. Kedaulatan adalah kebanggaan nasional maka salah satu jalan mempertahankan klaimnya adalah dengan mengirim satuan militer ke wilayah konflik.

     Pembangunan landas pacu dan pengiriman kapal militer oleh Cina bukan rahasia lagi. Klaim yurisdiksi ini bahkan diperkuat landasan hukum di Cina sendiri sehingga bagi militer adalah sah saja menganggap LCS milik Beijing seluruhnya. Mereka yang mengklaim secara sebagian seperti Filipina, Malaysia atau Brunei dianggapnya merongrong kedaulatan.

     Bagi negara tetangga Cina, berhadapan dengan naga raksasa ini sangatlah menakutka
n. Namun mereka tidak sendiri. Bagi Filipina, keberanian itu dimungkinkan karena keyakinan bahwa Amerika Serikat bahkan mungkin Jepang, takkan membiarkan Cina menjadi kekuatan hegemoni di LCS.

     Faktor AS dan Jepang serta Indonesia pada tingkat tertentu menjadikan Cina hanya berani main gertak saja. Persoalannya, main gertak ini kalau justru merunyamkan masalah bisa-bisa terlibat bentrokan terbatas, sesuatu yang bakal mempersulit kerja sama

mengelola potensi sumber daya alam di LCS. Lebih-lebih penyelesaian masalah kedaulatan. (asep setiawan, dari berbagai sumber)

KOMPAS, Minggu, 16-08-1992.