REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Dewan Pers sudah pernah mengusulkan kepada

DPR agar menghilangkan pasal-pasal yang dapat mengganggu

kebebasan pers dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum

Pidana (RKUHP).

Di depan peserta Pendidikan Jurnalistik Tingkat Lanjutan Nasional

(PJTLN) yang dihelat Penerbitan Kampus “Identitas” Unhas, di Balai

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (BP PAUD) Sulsel, Jl.Adyaksa

Makassar, Sabtu (26/10/2019) kemarin, anggota Komisi Pemberdayaan Organisasi

Dewan Pers, Asep Setiawan menegaskan, kegiatan pers bagi anggota

masyarakat, termasuk di dalamnya mahasiswa, dilindungi konstitusi

sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Oleh sebab itu, di dalam UU No.40/tahun 1999 disebutkan “terhadap pers nasional

tidak ada pembredelan”.

“Kegiatan pers cetak dan elektronik terikat pada perundang-

undangan secara umum,” ujar mantan wartawan BBC London yang

menyelesaikan pendidikan magisternya di Inggris tersebut.

Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung

2019 tersebut menegaskan, etika pengelolaan pers umum diatur dalam

UU No.40/Tahun 1999, sementara pengelolaan pers kampus sesuai

dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pimpinan kampus, dalam hal ini

rektor.

Sumber: https://republiknews.co.id/bawakan-materi-pendidikan-jurnalistik-asep-setiawan-sampaikan-usulan-dewan-pers-ke-dpr-soal-rkuhp/