Setelah ditunggu hampir dua bulan beberapa fraksi berani menyebut nama siapa yang bersalah. Nama Sri Mulyani dan Wapres Boediono disebut dalam banyak bagian laporan fraksi itu. Ini bisa jadi menandakan bahwa langkah politik partai sudah jelas ingin menunjuk nama siapa yang bersalah.Namun dicatat pula beberapa insitusi yang diduga ikut bersalah dalam pengucuran dana talangan ke Bank Century sampai Rp 6,7 triliun.Angka ini terungkap setelah Badan Pemeriksa Keuangan turun tangan. Jadi sebenarnya lembaga pemerintah sendiri yang mengungkapkan adanya dugaan penyimpangan. Parpol hanya mengunakan momentum ini untuk kepentingan mereka sendiri.Jadi kesimpulkan fraksi harus dilihat dalam konteks manuver politik bukan konteks hukum. Sebagai sebuah lembaga politik dan sarat dengan kepentingan parpol maka hasil Pansus juga nuansa politiknya sangat kental dengan tujuan menggoyahkan penguasa atau mungkin memecah belah koalisi. Ini jelas dari parpol yang tidak ikut koalisi, memanfaatkan parpol lain untuk mendorong sebuah penyelidikan dan tindakan.Selanjutnya mampukah penegak hukum melanjutkan kerja Pansus Century? Kita Tunggu.Skenario yang akan muncul dari hasil Pansus ini antara lain.1. Hasil Pansus akan dimentahkan di Sidang Paripurna jika rekomendasi DPR memerlukan suara bulat dari anggotanya. Ada kemungkinan tidak akan mencukupi untuk meloloskan rekomendasi. Hasil politiknya tertahan tetapi jelas akan memperburuk citra politik penguasa.2. Rekomendasi diterima tetapi terbatas pada orang-orang dari Bank Indonesia, LPS atau Bank Century. Kemungkinan ini sangat besar karena ada nama-nama bahkan pengusaha yang diduga memanfaatkan situasi untuk menarik dananya.3. Koalisi akan retak dan tidak kompak jika tidak ada negosiasi politik di belakang layar. Tindakan tokoh parpol koalisi akan lebih penting untuk menjamin bahwa tindakan apapun terhadap yang bersalah tidak sampai menggoyahkan masa depan koalisi yang ada. Perombakan kabinet akan berlaku jika koalisi ini retak. Namun risiko pemenang pemilu juga berat sebab akan banyak rongrongan di DPR dalam menjalankan programnya.4. Koalisi tetap jalan namun terbatas. Rotasi kabinet mungkin ada tetapi bagi pendukung pemerintahan. Kemungkinan menghindari konfrontasi di depan umum atau DPR. Misalnya pengusutan pengemplang pajak dan korupsi partai besar akan berjalan dengan risiko adanya pembalasan. Situasi akan labil.5. Pemerintah akan mengambil keputusan tegas menindak mereka yang bersalah namun melindungi tokoh tertentu atas nama kebijakan. Krisis bisa dihindari saat tahun 2008 namun adanya kelemahan dalam pengambilan keputusan.