Category Archives: Journalism

Menjaga Pers, Menjaga Aset Perjuangan

PERS nasional menghadapi tantangan berat. Informasi yang dihasilkan sering kali tidak lagi menjadi panduan publik, model bisnis pers juga telah berubah.

Teknologi telah membuka pintu bagi semua orang–bahkan mereka yang tidak mengetahui bagaimana seharusnya membuat berita–untuk menghasilkan berita, kabar, opini, pendapat, bahkan sampai pada tahap fake news (berita palsu). Ya, teknologi memungkinkan semua pengguna gadget di Indonesia, yang melebihi 100 juta orang, mampu memberikan pendapat dan menyebarkan informasi.

Tulisan ini ingin menjadikan momentum Hari Pers Nasional untuk membuat refleksi bahwa semua elemen bangsa sudah saatnya menjaga aset pers nasional. Pertama, aset pers nasional merupakan alat perjuangan bangsa Indonesia yang sudah sejak lahirnya menjadi sumber informasi yang inspiratif untuk membangun. Kedua, aset pers nasional ini juga menjadi bagian kekuatan bangsa yang apabila tidak dirawat akan mencelakakan bangsa.

Alat perjuangan

Pers Indonesia seperti halnya pers di berbagai negara, memiliki nilai-nilai idealisme yang tidak dapat dilepaskan dari lahirnya pers itu sendiri. Pers nasional memiliki nilai-nilai ideal sejak muncul di Indonesia, bahkan sejak sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah alat perjuangan untuk memajukan bangsa.

Jauh menjelang kemerdekaan, Bapak Bangsa Soekarno menggunakan pendapat dan opini bahkan analisisnya sebagai bahan bakar perjuangan memerdekakan Indonesia.

Demikian juga ketika proklamasi kemerdekaan, radio menjadi alat perjuangan menyebarkan suara Bung Karno ketika membacakan naskah proklamasi, yang menjadikan bangsa Indonesia bebas dari penjajahan.

Kehadiran pers seperti radio dan surat kabar saat itu dirasakan sebagai sebuah berkah karena masyarakat Indonesia mampu menerima informasi yang benar sekaligus memberikan solusi bagi kehidupan bangsa ini.

Di sinilah pers memainkan perannya yang utama sebagai pemberi informasi sekaligus edukasi bagi bangsa. Ketika teknologi masih sederhana dan pers dikelola wartawan profesional, informasi yang disiarkan dan dicetak juga mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat.

Memang pers ketika era Orde Baru mendapatkan tekanan besar karena kebijakan terhadap pers nasional berubah. Namun, esensi pers sebagai alat perjuangan membangun demokrasi tidak pernah berhenti. Berbagai cara dilakukan media cetak, terutama untuk menyuarakan perlunya kehidupan demokrasi ditegakkan. Perlunya kebebasan berpendapat dijaga dan dirawat semua pihak. Pers nasional kembali memainkan perannya sebagai alat menyuarakan kebebasan di Indonesia demi sehatnya bangsa ini.

Di era Reformasi, ketika kebebasan berbicara dibuka selebar-lebarnya, pers tumbuh pesat karena memang peluangnya besar dan pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya menjadikan pers sebagai media massa yang hidup dalam sistem demokrasi Pancasila.

Undang-undang Pers No 40 Tahun 1999 yang lahir pada masa pemerintahan BJ Habibie menjadi momentum tepat untuk menata ulang pers nasional.

Pers nasional memiliki peran sebagai media yang memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan bahkan sebagai lembaga yang melakukan kontrol sosial. Kemudahan mendirikan lembaga pers setelah 1999 menjadikan pers nasional hidup dalam lingkungan baru dan kebebasan dibuka seluas-luasnya.

Dari alat perjuangan, kadang melenceng menjadi alat ekonomi dan politik, yang kemudian perlu publik menjaga secara bersama agar aset nasional ini tetap pada kiprahnya, menjadikan masyarakat cerdas dan dewasa dalam berbangsa dan bernegara. Dengan segala kelemahan dalam pers saat ini, kalau melihat perjalanan sejarah pers, aset bangsa ini perlu dijaga bersama agar tetap pada relnya sebagai alat perjuangan nasional.

Kekuatan bangsa

Jika kita menengok lanskap pers saat ini memang telah berubah. Seperti sudah dijelaskan di depan karena kemudahan teknologi dan kehadiran media sosial menjadikan pers bukan menjadi satu-satunya andalan dalam menerima informasi dan berita.

Pers tidak lagi penyedia tunggal informasi dan bahkan opini bagi publik karena publik dapat membuat berita tandingan dan mengonsumsi informasi sesuai dengan kehendaknya.

Itulah kemudian era ini disebut post-truth karena berita yang dipercaya bukan berita yang benar, akurat, dan berimbang, tapi yang sesuai dengan persepsi kebenaran yang dianutnya. Itulah mengapa ada produsen berita palsu dan ada konsumennya yang juga ikut menyebarkan.

Jika pers dibiarkan lemah dan mati karena para penyedia informasi palsu dan tidak profesional melalui kemudahan teknologi dan aplikasi ini dibiarkan menguasai publik, dapat diperkirakan munculnya berbagai masalah baru yang tidak mudah diselesaikan. Munculnya ujaran kebencian yang dipelihara sebagian masyarakat ialah bagian dari lanskap media yang sudah berubah.

Dengan kondisi seperti itulah pers sebenarnya menjadi kekuatan nasional yang dapat menjaga negeri ini dari pecah belah dan menjaga optimisme tetap ke depan sebagai satu bangsa. Pers telah menjadi aset perjuangan bangsa Indonesia di tengah era globalisasi informasi ini. Pers diperlukan kehadirannya karena telah memainkan peran penting dalam perjalanan bangsa ini.

Menjaga pers sebagai aset perjuangan bangsa ini berarti masyarakat peduli akan keberadaan pers, dengan menjaganya tetap profesional dan menempatkan idealismenya yang mampu mencerdaskan bangsa.

Dengan kepedulian menjaga pers ini, konsumsi terhadap berita tetap mengandalkan pers nasional yang sudah seharusnya berada dalam napas perjuangan bangsa ini, tidak semata-mata mencari keuntungan ekonomi. Selamat Hari Pers Nasional!.

Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/288637-menjaga-pers-menjaga-aset-perjuangan

Media Online Perlu Berbenah Diri

MEDIA berita online telah menjadi bagian dari perjalanan pers nasional. Sebagai bagian dari media elektronik, media online tumbuh subur di Indonesia terutama sekitar lima tahun terakhir ini ketika teknologi sangat mendukung keberadaannya dan kebiasaan mengakses berita telah berubah.

Oleh sebab itulah, media online memegang peranan penting dalam pers nasional dewasa ini. Tidak hanya karena jumlahnya yang besar tetapi dampaknya terhadap publik juga sangat luas.

Ketua Dewan Pers 2016-2019 Yosep Adi Prasetyo memperkirakan jumlah media massa di Indonesia mencapai 47.000 media dan media online mencapai 43.300 (Jurnal Dewan Pers, November 2018). Kemudian sekitar 2000 sampai 3000 merupakan media cetak dan sisanya adalah media radio dan televisi. Jika angka ini dijadikan sandaran dalam memetakan media online di Indonesia, maka betapa perkasanya dan sekaligus betapa rawannya media online ini.

Tulisan ini menjelaskan, pertama, bahwa dengan jumlah yang luar biasa besar ini maka tanggung jawab media online di dalam lingkungan pers Indonesia juga besar. Kedua, karena tanggung jawabnya besar maka media online seharusnya memainkan peran penting di dalam kehidupan pers nasional.

Jumlah besar

Kalau kita lebih cermat lagi mengamai perkembangan media online, maka kita akan menyaksikan bahwa media jenis baru ini justru berkembang pesat di daerah. Media online di Jakarta sebagian besar adalah perpanjangan dari media konvensional seperti koran, majalah, televisi, dan radio. Media online di Jakarta juga relatif lebih beraneka ragam tidak hanya untuk berita dan opini tetapi juga hiburan.

Dengan kondisi seperti ini dapat dikatakan bahwa tumbuh suburnya media online di Indonesia merupakan bagian dari kemudahan membangun media online serta kondisi kebebasan pers yang sudah menjangkau pelosok Indonesia, kecuali di beberapa wilayah seperti Papua dan Papua Barat.

Kondisi media online ini terutama di daerah masih sangat perlu mendapatkan perhatian karena kebangkitan media jenis ini tidak hanya dipicu satu faktor saja seperti idealisme wartawan. Faktor ekonomi sering menjadi penyebab tumbuhnya media online di berbagai daerah.

Faktor ini didorong dengan kemudahan mendirikan media bahkan tanpa badan hukum sekalipun karena saat ini tidak perlu ijin lagi dalam mendirikan media online. Selain kemudahan proses juga semakin murah dan terjangkaunya biaya pengelolaan media online.

Oleh sebab itu media online menjadi salah satu sarana untuk menjadi sandaran hidup bagi sebagian orang meskipun para pelaku media ini kadang-kadang tidak memiliki latar belakang jurnalis profesional. Misalnya ada aktivis atau pengacara mendirikan media online dengan motif agar mudah mendekati para petinggi di daerah yang ujung-ujungnya adalah proyek.

Di sinilah kemudian media online perlu berbenah diri. Tidak hanya faktor ekonomi saja sebagai pemicu berkembangnya media online tetapi harus ditambah dengan faktor idealisme sebagai wartawan yang ingin menginformasikan dan mendidik masyarakat dengan ragam informasi yang ditawarkan media online. Jika hanya faktor ekonomi sebagai determinan utama menjamurnya media online maka peran yang diharapkan kepada media online sebagai bagian dari pers nasional sulit dicapai.

Peran media online

Seperti diketahui, jika mengacu kepada UU No 40 tahun 1999 tentang Pers maka fungsi yang harus dimainkan media adalah sebagai penyebar informasi, pendidik, hiburan dan kontrol sosial. Jika fungsi-fungsi ini tidak dijalankan oleh media online, bisa jadi kehadirannya tidak memberikan dampak positif.

Padahal, media apapun seharusnya bisa membuat masyarakat semakin cerdas sekaligus mampu mengungkap banyak kasus penyimpangan yang dilakukan penyelenggara pemerintah. Sebaliknya, publik bisa makin bingung karena media online hanya mengejar target ekonomi. Dalam kondisi seperti itu, konten yang ditawarkan hanya mengikuti selera pemesan informasi, tidak menampilkan produk jurnalistik yang profesional.

Tantangan untuk menampilkan media online yang begitu banyak jumlahnya sebagai media yang mencerdaskan bangsa tentu tidak mudah. Ada hukum ekonomi dan juga budaya mencari pengunjung sebesar-besarnya untuk mencapai target page view.

Jika hanya motif ekonomi yang menguat maka informasi yang disuguhkan semata-mata demi mengejar jumlah pengunjung atau mencapai klik sebanyak-banyaknya. Jika ini banyak dilakukan puluhan ribu situs itu, maka media online hanya menjadi penyebar berita dan informasi yang tidak bermutu bahkan mungkin tidak mencerdaskan.

Jadi perlu ada kepedulian dari para pelaku media online, baik di tataran redaksi maupun perusahaan. Di tataran redaksi tentu sesuai dengan apa yang ditetapkan Dewan Pers, seharusnya penanggung jawab yang biasanya juga menjadi pemimpin redaksi memiliki latar belakang sebagai wartawan utama. Demikian juga redaksi perlu memiliki kualifikasi wartawan muda dan madya yang menjadikan kerjanya semakin profesional.

Sedangkan status medianya tentu perlu memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers. Prasyarat seperti itu diperlukan media online karena memang fokus bidangnya adalah pers yang berarti mengumpulkan, mengolah dan mendistribusikan data melalui bentuk teks, gambar, audio dan bahkan video.

Produk asal-asalan

Dengan status media yang memenuhi standar ini, maka produk yang dihasilkannya juga akan memiliki nilai tambah tinggi bagi publik. Selain itu pengelolaannya juga akan profesional, tidak seadanya yang menyebabkan produk jurnalistiknya menjadi produk yang asal-asalan.

Dengan demikian, peran media online akan menjadi sangat signifikan di masa kini dan mendatang karena merekalah yang akan menguasai jagat informasi di dunia digital. Sedangkan masa depan pengelolaan informasi ke depan sangat tergantung kepada pengelolaan dunia digital, yang semakin murah sekaligus mudah diakses oleh publik berkat
perkembangan teknologi gadget.

Karena itu, media online memiliki tanggung jawab membangun tradisi baru dalam pers Indonesia. Tanggung jawab ini makin besar sejalan dengan bertambahnya jumlah dan penyebarannya di seluruh Indonesia.

Media online yang tidak mempedulikan tanggung jawabnya di dalam pers Indonesia akan menjadikan wajah pers Indonesia semakin buram. Oleh sebab itu sudah selayaknya tanggung jawab di kalangan media online ini ditumbuhkan seiring dengan berkembangnya jumlah media online di Indonesia. Selamat Hari Pers Nasional![]

*Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id

Sumber: https://www.medcom.id/pilar/kolom/Wb70Wyak-media-online-perlu-berbenah-diri?utm_source=apps_android&utm_medium=share&utm_campaign=share

Challenges for Indonesian Press

Indonesian press encounter uphill battle with new environment which influence distribution content and business model. Digital platform becomes significant trigger for what happens currently in Indonesian press.

Firstly, as news content available for people everyday and every time without spend money to read or listen it. This happens due to progress in information technology. With simple gadget used more than 100 millions people in Indonesia, everyone could simply click button to get latest information. Before, they should buy newspaper, magazines or have radio on television to follow what happening in their surrounding environment.

Secondly, as media growing exponentially – thanks to freedom of press in Indonesia – competition becomes very severe. Online media is available everywhere in Indonesia because to set up media agency as easy as possible. Changes of business model tend to influence all media particularly mainstream media which before enjoy domination on information for public.

Thirdly, as consequences of press freedom in Indonesia, many people could possible produce news almost every time like journalists. The existence of social media put more pressure on traditional media institution. However, news which produced by certain people without news judgement make traditional mass media suffered.

Media Wajib Punya 2 Unsur Ini untuk Lolos Verifikasi Dewan Pers

Media Wajib Punya 2 Unsur Ini untuk Lolos Verifikasi Dewan Pers

INDOZONE.ID – Saat ini banyak industri media yang mengantri untuk lolos verifikasi oleh Dewan Pers. Dari total 7.788 media yang mendaftar ke Dewan Pers di seluruh Indonesia, hanya 40,5 persen yang terverifikasi administrasi.  Adapun 14,3 persen media di antaranya sudah bersertifikasi karena lolos verifikasi administrasi dan faktual. Namun, data Dewan Pers menunjukkan 45,2 persen sisanya belum lolos verifikasi apapun.

Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers, Asep Setiawan, menjelaskan dua unsur utama yang harus dimiliki perusahaan media untuk mendapatkan sertifikasi. Kedua faktor itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Sebuah lembaga pers atau media massa itu harus berbadan hukum. Berbadan hukum apa? Yaitu merupakan perusahaan pers. Itu yang pertama,” kata Asep ketika melakukan verifikasi faktual ke Kantor Indozone, di Jakarta, Kamis (7/11).

Setelah berbadan hukum, Asep mengungkapkan media massa yang ingin lolos verifikasi harus dipimpin oleh seseorang yang memiliki Kartu Wartawan Utama. Syarat itu wajib dipenuhi karena demi menunjukkan kompetensi serta kapasitas pemimpin redaksi yang bersangkutan.

“Kemudian, media massa itu juga harus memiliki redaksi di mana penanggung jawab redaksi itu harus memiliki kartu wartawan utama. Wartawannya dipimpin oleh wartawan yang kompeten,” ujar Asep.

Asep menilai perusahaan pers tidak hanya sebagai lembaga pengelola informasi. Akan tetapi, industri media juga menjadi lembaga ekonomi. Lembaga pers pun wajib dihuni awak redaksi yang kuat, yakni memiliki karyawan ada jaminan kesehatan.

“Kenapa seperti itu? Untuk menjaga profesionalisme pers. Jangan sampai pers itu kemudian tidak memiliki sikap yang profesional. Apa yang dimaksud dengan profesional? Dia bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik, sesuai dengan keahliannya. Dia bekerja sesuai dengan standar internasional. Misal, harus akurat, cover both side, independen dan seterusnya,” pungkas Asep.

Saat ini Indozone sudah memasuki tahap verifikasi faktual oleh Dewan Pers. Lembaga media itu kemudian bakal mengumumkan apakah Indozone mendapatkan sertifikasi media atau sebaliknya, setelah melakukan rapat internal.

Artikel ini telah tayang di Indozone.id dengan judul “Media Wajib Punya 2 Unsur Ini untuk Lolos Verifikasi Dewan Pers”, https://www.indozone.id/news/L9s6j1/media-wajib-punya-2-unsur-ini-untuk-lolos-verifikasi-dewan-pers.

Dewan Pers Verifikasi Faktual Rakyatterkini.com

Rakyatterkini (Padang) – Dewan Pers melakukan verifikasi faktual ke sejumlah media online di Kota Padang, tak terkecuali www.rakyatterkini.com

Asep Setiawan anggota Dewan Pers yang bertindak sebagai tim verifikator didampingi oleh Staf Sekretariat dari Dewan Pers, Watini melakukan pengecekan struktural, dokumen dan administasi perusahaan pada Kamis (31/10) di Komplek Palm Raya Blok C/1 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji.

“Saya menekankan betapa pentingnya untuk uji kompetensi bagi wartawan di Sumatera Barat (Sumbar) untuk menekan banyaknya wartawan abal-abal,” katanya disela-sela melakukan pemeriksaan berkas perusahaan media yang berdiri pada 2017 tersebut.

Ditambah oleh mantan Editor kompas.com tersebut, verifikasi pada suatu media berdasarkan aturan yang tertuang di Undang-undang (UU) Pers nomor 40 tahun 1999 tentang kebebasan pers.

“Saya menargetkan hingga 2020 mendatang, ada sebanyak 200 media yang telah terverifikasi secara administrasi dan faktual. Dengan demikian, media bisa lebih tenang dan jika bermasalah dalam hal pemberitaan, maka media yang sudah berlisensi dari Dewan Pers tak segan untuk segera melaporkan ke kami,” ujarnya.

Pemimpin Umum rakyatterkini.com, Guspayendri mengapresiasi langkah yang diambil oleh Dewan Pers dalam melakukan verifikasi faktual. “Ke depan, kami tinggal melakukan penyempurnaan dari struktural dan diisi oleh orang yang sudah berpengalaman dan berkompeten di bidangnya,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Pemimpin Redaksi (Pimred), Amril Jambak menyebut bahwa verifikasi faktual yang dilakukan Dewan Pers merupakan langkah awal bagi pihaknya untuk terus melangkah lebih maju dan baik.

“Ini bukan akhir, karena baru proses verifikasi. Setelah nanti mendapatkan status terverifikasi faktual, ke depan kami akan berbuat yang terbaik dan menjadi media pembeda dari media lainnya yang ada,” ucapnya. (*)

Sumber: https://www.rakyatterkini.com/2019/10/dewan-pers-verifikasi-faktual-rakyat.html

Dewan Pers Kunjungi Redaksi Topsumbar, Cek Faktual dan Motivasi

Anggota Dewan Pers dan Redaksi Topsumbar foto bersama usai melakukan verifikasi faktual, Kamis 31 Oktober 2019.

PADANG, TOP SUMBAR — Anggota Dewan Pers Asep Setiawan bersama Nirwati mengunjungi kantor PT update Top Media yang menaungi media online Topsumbar.co.id di Gunung Sarik Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan tersebut dalam rangka verifikasi faktual perusahaan pers serta langkah Dewan Pers mendata perusahaan pers yang ada di Sumbar.

“Hari ini kita datang dan melakukan  verifikasi faktual ke Topsumbar, Alhamdulillah lancar dan semua data yang diperiksa lengkap,” ungkap Asep, Kamis (31/10/2019)

Dalam kunjungan tersebut Asep juga memberikan motivasi agar media online Topsumbar makin top dan lebih dikenal masyarakat luas. Asep juga menilai Topsumbar akan lebih sukses jika sumber daya manusia (SDM) dan perusahaan bekerja profesional apalagi pendiri dan direktur nya masih berusia 25 tahun, masih banyak waktu untuk belajar dan ide-ide kreatif itu sering muncul dari kalangan anak muda, katanya.

 

Anggota Dewan Pers Asep Setiawan saat mengecek berkas administrasi PT Update Top Media (Topsumbar.co.id) Kamis, 31 Oktober 2019.

“Semoga Topsumbar makin top dan lebih sukses lagi, untuk ke depan Topsumbar agar menambah wartawan yang sudah ujian kompetensi wartawan (UKW) sehingga produk pers yang dihasilkan makin berkualitas dan profesional.” katanya.

Direktur utama sekaligus pemimpin redaksi Topsumbar Siti Rahmadani Hanifah mengucapkan terima kasih atas kunjungan tersebut, direktur muda ini juga menyampaikan bahwa saat ini Topsumbar sangat membutuhkan saran dan masukan dari Dewan Pers untuk kemajuan SDM maupun keredaksian Topsumbar ke depan.

“Alhamdulillah Dewan Pers telah berkunjung ke redaksi kita, saran dan masukan Dewan Pers pada Topsumbar sangat bagus untuk program kita ke depan,” ungkapnya.

Wartawan perempuan termuda yang lulus UKW utama pada Oktober 2018 ini juga optimis bahwa dengan bantuan teman-teman di redaksi maupun di daerah akan membuat Topsumbar lebih dikenal dan menjadi referensi bacaan masyarakat Sumbar maupun nasional. Ia berharap teman-teman bisa membantu apalagi para senior pers yang ada di Sumbar.

Anggota Dewan Pers Asep Setiawan saat mewawancarai Siti Rahmadani Hanifah Direktur PT Update Top Media (Topsumbar.co.id) Kamis, 31 Oktober 2019.

Selain itu, tambahnya sebelum verifikasi faktual ini banyak langkah dan prosedur yang sudah ditempuh, termasuk administrasi yang harus dilengkapi dan kesiapan redaksi dalam membangun wartawan yang profesional.

“Saya berharap teman-teman bisa membesarkan nama Topsumbar ke depannya, selain itu saran dan masukan dari senior-senior pers di Sumbar sangat saya butuhkan untuk kemajuan Topsumbar ke depan,” katanya.

Verifikasi faktual oleh Dewan Pers di Redaksi Topsumbar berjalan lancar, turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabiro Dharmasraya, Mitra Yuyanti, Redaktur Syafridurahman. (***)

Sumber: https://www.topsumbar.co.id/dewan-pers-kunjungi-redaksi-topsumbar-cek-faktual-dan-motivasi/

Direktur Utama UtusanIndo.com bersama Asep setiawan di kantor Redaksi, Padang, Kamis 31 Oktober 2019 (Foto suaramerdeka.com/dok)

 

PADANG, suaramerdeka.com – Tim verifikasi yang terdiri dari Anggota Dewan Pers, Asep Setiawan dan Staf Sekretariat Dewan Pers, Watini mengunjungi Media Siber Utusanindo.com guna melakukan verikasi faktual sebagai salah satu persyaratan untuk menjalankan aktifitas sebuah perusahaan media.

“Seluruh perusahaan yang menjalankan bisnis media wajib mengikuti verifikasi seperti ini, karena verifikasi terhadap media-media tersebut sangat penting guna mencegah penyalahgunaan media oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Asep Setiawan di kantor Media Siber UtusanIndo.com, Kamis, 31 Oktober 2019.

Selanjutnya Asep Setiawan melakukan tanya jawab sembari memeriksa kelengkapan berkas-berkas yang telah dipersiapkan antara dokumen, kelengkapan dan lainnya.

“Kita telah memeriksa stuktur, dokumen, kelengkapan dan lainnya,”ujarnya.

Pemimpin Redaksi Ibnu Rusdi didampingi Yuliadi Chandra dan Ria Safitri menyambut baik kedatangan Dewan Pers ini dalam verifikasi faktual tersebut.

“Alhamdulillah apa yang ditetapkan sebagai persyaratan verifikasi ini telah terpenuhi semua, semoga Utusanindo.com berhasil lolos dan menjadi salah satu media yang sudah terverifikasi secara faktual,” ujarnya.

Sumber: https://www.suaramerdeka.com/news/baca/205226/dewan-pers-verifikasi-faktual-media-utusanindocom

Dewan Pers verifikasi organisasi perusahaan pers di Sultra

images

Kendari (ANTARA) – Dewan Pers memverifikasi faktual sejumlah perusahaan pers dan organisasi perusahaan pers di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Informasi yang dihimpun di Kendari, Jumat, menyebutkan pihak yang mendapat kesempatan diverifikasi adalah portal Mediakendari.com, Sultrakini.com dan Lenterasultra.com.

Selain sejumlah perusahaan pers yang diverifikasi Dewan Pers juga satu organisasi perusahaan pers, yakni Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang diverifikasi.

Anggota Dewan Pers Asep Setiawan mengapresiasi semangat para pemilik media siber untuk menghimpun diri dalam satu wadah organisasi yang namanya SMSI.

“Menyatukan diri dalam satu wadah organisasi dapat memupuk semangat dan kekuatan untuk bersama-sama memajukan profesi kewartawanan. Harapannya komunitas adalah satu dengan yang lain berinteraksi meningkatkan kapasitas diri,” kata Asep.

Baca juga: Kapolda Sultra imbau insan pers merawat toleransi

Ada pun materi verifikasi perusahaan pers, kata dia, antara lain, perusahaan yang bersangkutan berbadan hukum nasional, pemimpin redaksi/penanggung jawab bersertifikat kompetensi utama, dan memiliki standar operasional perusahaan perlindungan wartawan.

“Verifikasi perusahaan pers semata-mata untuk memastikan bahwa perusahaan pers sudah menjalankan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik serta undang undang terkait lainnya sudah diimplementasikan atau tidak,” katanya.

Dewan Pers, kata Asep Setiawan, senantiasa menjalankan fungsi, antara lain, melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers dan menetapkan serta mengawasi pelaksanaan Kodek Etik Jurnalistik sebagaimana diatur pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Ketua SMSI Sultra Gugus Suryaman menyambut baik verifikasi organisasi perusahaan pers yang dilakukan Dewan Pers.

Baca juga: Dirkrimsus Polda Sultra ajak SMSI perangi hoaks

“Perusahaan pers yang menyatukan diri dalam wadah organisasi SMSI sudah menantikan verifikasi Dewan Pers Indonesia sejak beberapa bulan yang lalu,” kata Gugus.

Verifikasi Dewan Pers, menurut dia, menjadi motivasi bagi jajaran pengurus SMSI Sultra untuk mengoptimalkan pelayanan kepada anggota.

 

Pewarta : Sarjono
Editor: M Sharif Santiago

Sumber: https://dewanpers.or.id/berita/detail/1391/Dewan-Pers-verifikasi-organisasi-perusahaan-pers-di-Sultra#

Demokrasi dalam Informasi

Informasi di alam demokrasi sudah terbuka untuk didapat oleh masyarakat. Informasi juga dapat disebarkan oleh masyarakat melalui media baru seperti media sosial. Oleh karena itulah maka informasi menjadi milik semua tanpa ada pembatasan. Itulah makna dari kebebasan berekspresi, menyalurkan informasi yang dia terima, bahkan tidak hanya itu juga pendapat, opini dan kritik.

Yang jadi persoalan ketika keran keterbukaan hadir di alam demokrasi di Indonesia, ketika akses kepada penyaluran informasi itu dimiliki semua anggota masyarakat, maka semua anggota masyarakat bertanggung jawab. Semua orang yang memiliki akses kepada media sosial dapat berpendapat, beropini. Itu sesuatu yang baik untuk para pemangku kebijakan baik di negeri maupun swasta.

Namun demikian keterbukaan dan akses terhadap informasi yang sudah menganga lebar tanpa ada batas waktu dan tanpa rintangan tempat, memunculkan persoalan baru. Masalahnya adalah para pengirim informasi itu tidak semuanya memiliki etika yang sama, pendidikan yang sama dan latar belakang sosial politik yang sama. Ketika terjadi perbedaan sudut pandang, perbedaan pendapat dalam menggunakan informasi menjadi persoalan. Dan jika sudah menyangkut kebijakan publik akan lebih pelik lagi.

Ketika banjir informasi itu selayaknya media massa arus utama baik cetak maupun elektronik kembali memainkan sebagai lembaga yang memverifikasi, menengahi dan menempatkan konteks dalam sebuah peristiwa. Ketika media massa memainkan perannya sebagai gate keeper yang bijaksana maka informasi menjadi sesuatu yang konstruktif dikonsumsi semua orang, bukan sesuatu yang destruktif.

Para pemain informasi saat ini di media baru, kadang tidak memiliki tanggung jawab, memveferifikasinya karena memang budaya penggunaan informasi saat ini luar biasa bebasnya. Dalam hitungan detik dan menit bisa berubah, sesuatu yang dianggap kebenaran bahkan menjadi sebuah kebohongan. Bahasa yang santun dan beretika bertebaran di alam media baru karena memang tidak ada kebijakan editorial.

Oleh karena itulah maka diperlukan sebuah ketahahan informasi yang dikelola oleh publik dan pemerintah. Tidak bisa penyebar informasi palsu, bohong dan menutupi kebenaran menyebabkan kebingungan masyarakat. Disinilah edukasi publik menjadi penting oleh para tokoh pemasok informasi dan opini sehingga meski akses terbuka bagi semua namun terdapat semacam konvensi bahwa kebohongan, kepalsuan dan penyembunyian kebenaran tidak dibenarkan lagi. Begitu satu pihak melepaskan kebohongan, maka publik harus meninggalkan pembuat informasi itu karena memang tidak dapat dipercaya lagi. (***)

Siaran Pers Dewan Pers tentang Tabloid Barokah

Dewan Pers menyatakan Tabloid Indonesia Barokah Bukan Produk Jurnalistik

Melalui pembahasan dalam sidang pleno khusus yang digelar pada Selasa, 29 Januari 2019, Dewan Pers menyatakan bahwa Tabloid Indonesia Barokah (Tabloid Barokah) bukanlah produk jurnalistik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penilaian ini menjawab pertanyaan publik yang muncul sejak pertengahan minggu lalu. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo.

Dewan Pers pada Selasa (22/1) mendapat informasi mengenai peredaran Tabloid Barokah dari Bawaslu Jawa Tengah dan pada Jumat (25/1) Tim Advokasi pasangan Capres/Cawapres 02 secara resmi mengadukan Tabloid Barokah ke Dewan Pers. Untuk itu Dewan Pers kemudian melakukan langkah-langkah koordinasi dengan sejumlah lembaga, termasuk dengan Polri.

Dewan Pers menemukan fakta bahwa alamat media dimaksud tidak ada. Tim Dewan Pers pada 24 Januari 2019 telah melakukan penelusuran alamat Indonesia Barokah sesuai yang tercantum  di dalam  boks redaksi Indonesia Barokah dan menemukan fakta bahwa alamat dimaksud ternyata tidak ada. Dewan Pers juga telah mengundang Indonesia Barokah untuk memberikan klarifikasi pada Selasa, 29 Januari 2019, di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Undangan dikirimkan ke alamat surat elektronik (email) dan akun media sosial yang tercantum dalam boks redaksi Indonesia Barokah. Tapi tak ada jawaban dan tak ada seorang pun yang hadir. Dewan Pers menilai, Tabloid Indonesia Barokah Edisi I/Desember 2018 setebal 16 halaman dengan judul besar di sampul utama “Reuni 212: Kepentingan Umat atau Kepentingan Politik?” Di dalamnya memuat 20 tulisan dalam 13 rubrik. Dari seluruh rubrik tersebut, ada 3 rubrik berisi tulisan yang terkait pasangan Capres/Cawapres Prabowo-Sandi yaitu di Laporan Utama, Liputan Khusus, dan Fikih sebagaimana diadukan oleh Tim Advokasi Prabowo-Sandi ternyata lebih banyak memuat tulisan hasil liputan dan kutipan pernyataan narasumber yang telah dimuat di beberapa media siber. Namun, di antara tulisan tersebut terdapat muatan opini menghakimi yang mendiskreditkan Capres/CawapresPrabowo-Sandiaga Uno  tanpa  disertai verifikasi, klarifikasi atau konfirmasi kepada pihak yang diberitakan sebagaimana diwajibkan oleh Kode Etik Jurnalistik.

Dewan Pers juga menemukan fakta bahwa Indonesia Barokah tidak mencantumkan nama badan hukum, penanggung jawab dan nama serta alamat percetakan, sebagaimana diwajibkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Nama-nama wartawan yang tercantum di. dalam boks redaksi Indonesia Barokah tidak ada dalam data Dewan Pers se bagai wartawan yang telah mengikuti uji kompetensi wartawan. Padahal sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan, pemimpin redaksi perusahaan pers harus memiliki sertifikat kompetensi wartawan utama.

Karena itulah, Dewan Pers, ujar Yosep Adi Prasetyo, “melalui sidang pleno khusus menyatakan Indonesia Barokah tidak memenuhi syarat sebagai pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers khususnya Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers dan Kode Etik Jurnalistik.”

Penilaian ini dituangkan melalui Peryataan Penilaian Dewan Pers Nomor: 0l /PP-DP/I/2019 tentang Tabloid Indonesia Barokah.

” Kepada pihak yang merasa dirugikan oleh Indonesia Barokah, kami persilakan menggunakan undang-undang lain di luar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, karena dilihat dari sisi administrasi dan konten, Indonesia Barokah bukan pers, “sambung Yosep Adi Prasetyo di kantor Dewan Pers pada Rabu (30/1) sore.

Selanjutnya Dewan Pers akan menyampaikan Pemyataan Penilaian Terhadap Tabloid Barokah secara tertulis kepada pihak pengadu,Kapolri serta  Bawaslu  RI  dan  Bawaslu  Jawa Tengah untuk dapat segera ditindaklanjuti.***

Jakarta, 30 Januari 2019

Sumber: https://dewanpers.or.id/berita/detail/1117/Siaran-Pers-Dewan-Pers-tentang-Tabloid-Barokah