Category Archives: Journalism

Demokrasi dalam Informasi

Informasi di alam demokrasi sudah terbuka untuk didapat oleh masyarakat. Informasi juga dapat disebarkan oleh masyarakat melalui media baru seperti media sosial. Oleh karena itulah maka informasi menjadi milik semua tanpa ada pembatasan. Itulah makna dari kebebasan berekspresi, menyalurkan informasi yang dia terima, bahkan tidak hanya itu juga pendapat, opini dan kritik.

Yang jadi persoalan ketika keran keterbukaan hadir di alam demokrasi di Indonesia, ketika akses kepada penyaluran informasi itu dimiliki semua anggota masyarakat, maka semua anggota masyarakat bertanggung jawab. Semua orang yang memiliki akses kepada media sosial dapat berpendapat, beropini. Itu sesuatu yang baik untuk para pemangku kebijakan baik di negeri maupun swasta.

Namun demikian keterbukaan dan akses terhadap informasi yang sudah menganga lebar tanpa ada batas waktu dan tanpa rintangan tempat, memunculkan persoalan baru. Masalahnya adalah para pengirim informasi itu tidak semuanya memiliki etika yang sama, pendidikan yang sama dan latar belakang sosial politik yang sama. Ketika terjadi perbedaan sudut pandang, perbedaan pendapat dalam menggunakan informasi menjadi persoalan. Dan jika sudah menyangkut kebijakan publik akan lebih pelik lagi.

Ketika banjir informasi itu selayaknya media massa arus utama baik cetak maupun elektronik kembali memainkan sebagai lembaga yang memverifikasi, menengahi dan menempatkan konteks dalam sebuah peristiwa. Ketika media massa memainkan perannya sebagai gate keeper yang bijaksana maka informasi menjadi sesuatu yang konstruktif dikonsumsi semua orang, bukan sesuatu yang destruktif.

Para pemain informasi saat ini di media baru, kadang tidak memiliki tanggung jawab, memveferifikasinya karena memang budaya penggunaan informasi saat ini luar biasa bebasnya. Dalam hitungan detik dan menit bisa berubah, sesuatu yang dianggap kebenaran bahkan menjadi sebuah kebohongan. Bahasa yang santun dan beretika bertebaran di alam media baru karena memang tidak ada kebijakan editorial.

Oleh karena itulah maka diperlukan sebuah ketahahan informasi yang dikelola oleh publik dan pemerintah. Tidak bisa penyebar informasi palsu, bohong dan menutupi kebenaran menyebabkan kebingungan masyarakat. Disinilah edukasi publik menjadi penting oleh para tokoh pemasok informasi dan opini sehingga meski akses terbuka bagi semua namun terdapat semacam konvensi bahwa kebohongan, kepalsuan dan penyembunyian kebenaran tidak dibenarkan lagi. Begitu satu pihak melepaskan kebohongan, maka publik harus meninggalkan pembuat informasi itu karena memang tidak dapat dipercaya lagi. (***)

Siaran Pers Dewan Pers tentang Tabloid Barokah

Dewan Pers menyatakan Tabloid Indonesia Barokah Bukan Produk Jurnalistik

Melalui pembahasan dalam sidang pleno khusus yang digelar pada Selasa, 29 Januari 2019, Dewan Pers menyatakan bahwa Tabloid Indonesia Barokah (Tabloid Barokah) bukanlah produk jurnalistik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penilaian ini menjawab pertanyaan publik yang muncul sejak pertengahan minggu lalu. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo.

Dewan Pers pada Selasa (22/1) mendapat informasi mengenai peredaran Tabloid Barokah dari Bawaslu Jawa Tengah dan pada Jumat (25/1) Tim Advokasi pasangan Capres/Cawapres 02 secara resmi mengadukan Tabloid Barokah ke Dewan Pers. Untuk itu Dewan Pers kemudian melakukan langkah-langkah koordinasi dengan sejumlah lembaga, termasuk dengan Polri.

Dewan Pers menemukan fakta bahwa alamat media dimaksud tidak ada. Tim Dewan Pers pada 24 Januari 2019 telah melakukan penelusuran alamat Indonesia Barokah sesuai yang tercantum  di dalam  boks redaksi Indonesia Barokah dan menemukan fakta bahwa alamat dimaksud ternyata tidak ada. Dewan Pers juga telah mengundang Indonesia Barokah untuk memberikan klarifikasi pada Selasa, 29 Januari 2019, di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Undangan dikirimkan ke alamat surat elektronik (email) dan akun media sosial yang tercantum dalam boks redaksi Indonesia Barokah. Tapi tak ada jawaban dan tak ada seorang pun yang hadir. Dewan Pers menilai, Tabloid Indonesia Barokah Edisi I/Desember 2018 setebal 16 halaman dengan judul besar di sampul utama “Reuni 212: Kepentingan Umat atau Kepentingan Politik?” Di dalamnya memuat 20 tulisan dalam 13 rubrik. Dari seluruh rubrik tersebut, ada 3 rubrik berisi tulisan yang terkait pasangan Capres/Cawapres Prabowo-Sandi yaitu di Laporan Utama, Liputan Khusus, dan Fikih sebagaimana diadukan oleh Tim Advokasi Prabowo-Sandi ternyata lebih banyak memuat tulisan hasil liputan dan kutipan pernyataan narasumber yang telah dimuat di beberapa media siber. Namun, di antara tulisan tersebut terdapat muatan opini menghakimi yang mendiskreditkan Capres/CawapresPrabowo-Sandiaga Uno  tanpa  disertai verifikasi, klarifikasi atau konfirmasi kepada pihak yang diberitakan sebagaimana diwajibkan oleh Kode Etik Jurnalistik.

Dewan Pers juga menemukan fakta bahwa Indonesia Barokah tidak mencantumkan nama badan hukum, penanggung jawab dan nama serta alamat percetakan, sebagaimana diwajibkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Nama-nama wartawan yang tercantum di. dalam boks redaksi Indonesia Barokah tidak ada dalam data Dewan Pers se bagai wartawan yang telah mengikuti uji kompetensi wartawan. Padahal sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan, pemimpin redaksi perusahaan pers harus memiliki sertifikat kompetensi wartawan utama.

Karena itulah, Dewan Pers, ujar Yosep Adi Prasetyo, “melalui sidang pleno khusus menyatakan Indonesia Barokah tidak memenuhi syarat sebagai pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers khususnya Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers dan Kode Etik Jurnalistik.”

Penilaian ini dituangkan melalui Peryataan Penilaian Dewan Pers Nomor: 0l /PP-DP/I/2019 tentang Tabloid Indonesia Barokah.

” Kepada pihak yang merasa dirugikan oleh Indonesia Barokah, kami persilakan menggunakan undang-undang lain di luar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, karena dilihat dari sisi administrasi dan konten, Indonesia Barokah bukan pers, “sambung Yosep Adi Prasetyo di kantor Dewan Pers pada Rabu (30/1) sore.

Selanjutnya Dewan Pers akan menyampaikan Pemyataan Penilaian Terhadap Tabloid Barokah secara tertulis kepada pihak pengadu,Kapolri serta  Bawaslu  RI  dan  Bawaslu  Jawa Tengah untuk dapat segera ditindaklanjuti.***

Jakarta, 30 Januari 2019

Sumber: https://dewanpers.or.id/berita/detail/1117/Siaran-Pers-Dewan-Pers-tentang-Tabloid-Barokah

Matinya “Bola” dan Tantangan Pers Indonesia

Oleh Asep Setiawan

Berakhirnya penerbitan tabloid Bola 26 Oktober 2018 setelah hadir selama 34 tahun merupakan puncak gunung es dari tantangan yang dihadapi media massa di Indonesia. Salah satu penyebab tabloid Bola yang dicetak mingguan ini akhirnya tutup adalah akses media yang semakin cepat dan gratis melalui platform digital selain ongkos produksi yang semakin mahal. Sementara,  tabloid yang dicetak kertas harus dibeli dan memerlukan modal yang tidak sedikit di tengah kebiasaan masyarakat mengakses media telah berubah.

Selain tabloid Bola sebelumnya pernah juga dilaporkan beberapa media cetak tutup dalam berberapa tahun terakhir. Harian Sinar Harapan terhitung 1 Januari 2016 tutup padahal sudah terbit sejak 1960-an.  Tahun 2015  penerbitan Koran Tempo Minggu, Jakarta Globe, Harian Bola juga tutup.  Tahun 2016 juga edisi cetak Kawanku, Sinyal, Chip, Chip Foto Video, What Hi Fi, Auto Expert, Car and Turning Guide, dan Motor juga berakhir. Tahun 2017 edisi cetak majalah yang berakhir penerbitannya di Indonesia antara lain, HAI, Esquire Indonesia, Maxim Indonesia, Rolling Stone Indonesia, Grazia Indonesia,  NYLON Indonesia, Majalah Commando, High End Teen Magazine, For Him Magazine Indonesia. Sejumlah edisi cetak majalah juga sudah tumbang seperti tabloid Soccer, T3, Reader’s Digest Indonesia , Tech Life , Bloomberg Business Week, Trax dan Fortune. Sebagian media cetak ini kemudian melakukan transformasi menjadi media berbasis digital.

Berbeda dengan media massa cetak, media elektronik seperti radio, televisi dan online mengalami perkembangan. Namun di era digital, televisi juga mendapat saingan media platform digital sehingga harus mulai menransformasikan diri  sementara radio sudah terlebih dahulu survive karena platform digital mendukung kehadiran radio.

Dalam sebuah kajian di Oxford University disebutkan bahwa media massa saat ini menghadapi tantangan tidak sedikit untuk tetap relevan. Martha L. Stone dalam kajian berjudul Big Data for Media (2014) diterbitkan Oxford University disebutkan bahwa media industri sangat terdampak oleh banjir data.           Yang dimaksud Big Data oleh industri media terdiri dari empat V yakni, pertama, volume data, banjirnya data dalam jumlah yang yang diterima masyarakat. Kedua, velocity data yaitu data yang cepat hadir yang berarti perlunya secara cepat dianalisis terutama terkait berita. Ketiga, variety of structure karena semakin banyaknya data yang tidak terstruktur formatnya. Keempat, adanya volume, kecepatan dan struktur data itu semuanya memiliki values terutama untuk kepentingan jurnalisme, bisnis dan income.

Dua hal yang akan diulas dalam artikel ini adalah semakin kuatnya Big Data dalam masyarakat termasuk di dalamnya data dari media sosial, menyebabkan berubahnya cara akses terhadap media sekaligus cara memproduksi berita. Kedua, perlunya panduan dari stakeholders industri media, seperti perhimpunan jurnalis, para penerbit media,  kelompok percetakan, Komisi Penyiaran Indonesia dan juga Dewan Pers untuk menjaga tidak hanya independensi tetapi juga secara pro aktif menjaga atmosfir keberadaan media massa sebagai salah satu pilar demokrasi.

 

Era Big Data

Bercermin dari penutupan tabloid Bola yang merupakan indikasi bahwa media massa versi cetak sudah dalam posisi terancam. Artinya era Big Data dimana informasi sudah banjir dalam format digital dan tidak perlu dibeli dalam bentuk kertas sangat mempengaruhi lembaga media. Big Data telah mendorong audiens dan pembaca tidak peduli lagi kepada lembaga media massa arus utama apalagi yang dicetak dan harus dibeli. Informasi sudah dalam kondisi gratis dimana-mana.

Matinya tabloid Bola yang juga sudah berusaha menyesuaikan dengan format digital menunjukkan bahwa dalam era Big Data ini media massa  tidak cukup hadir di ranah virtual. Cara kerja dan cara mempresentasikan berita juga telah berubah sejalan dengan tingginya jumlah dan kecepatan yang luar biasa dari aliran informasi.

Dalam cara mendapatkan informasi yang semula melalui media massa arus utama (mainstreams media) dengan lahirnya Big Data juga mengalami perubahan. Masyarakat tidak perlu menunggu media cetak sehari sesudah kejadian atau analisis dan komentar seminggu sekali melalui majalah. Publik memiliki posisi kuat mengakses ragam berita dari gadget yang dimilikinya tanpa harus membayar dan tanpa menunggu esok harinya seperti terjadi dengan media cetak.

Kebiasaan membaca media cetak setiap pagi dari koran pagi, atau siang dari koran sore tidak lagi dapat dipertahankan. Media massa berbasis online sudah mudah diperoleh kapanpun dimanapun. Dengan mengklik situs atau aplikasi media berbasis online itu, publik akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara instan dan cepat.

Bahkan untuk media massa elektronik seperti televisi dan radio pun akses informasi dapat diperoleh melalui perangkat gadget seperti smartphone. Perkembangan teknologi tidak hanya gadget itu menjadi murah harganya tetapi langganan data juga semakin murah. Dua faktor ini antara lain menyebabkan informasi juga mudah didapat dan tanpa harus menunggu koran terbit dan tidak harus membayar setiap ingin mendapatkan informasi atau analisis.

Tidak hanya itu, media untuk mengakses berita dan informasi dari situs berita arus utama juga berubah. Adanya media sosial menjadikan setiap orang memiliki kecepatan tinggi mengakses dengan volume informasi berlimpah tanpa batas. Dari Twitter sampai grup WhatsApp telah menjadi platform untuk mendapatkan informasi yang cepat, berlimpah dan gratis.

Namu sayangnya, informasi berlimpah ini bercampur baur dengan berita palsu dan berita bohong sehingga tidak sehat bagi kehidupan bangsa.  Jadi risiko juga dengan pembiaran media arus utama yang memiliki rekam jejak baik “dibiarkan” tumbang karena alasan tidak mampu lagi hidup. Seperti pernah dikatakan tokoh pers Jakob Oetama, media massa untuk mewujudkan idealisme dalam menyajikan berita, opini dan analisis yang tinggi kualitasnya harus menjadikan lembaganya “sehat” dari sisi ekonomi.

Jika kecenderungan ini berlanjut dimana Big Data jadi arus utama maka media cetak tradisional yang tidak melakukan metaformosa ke ranah digital maka ada kemungkinan tinggal menghitung waktu. Konvergensi, sinergi dan integrasi dengan digital merupakan pilihan yang harus ditempuh bagi media massa tradisional di era digital dan era Big Data.

 

Tantangan Pers

Lalu siapa yang mesti peduli keberadaan lembaga media massa sehingga jangan sampai mati suri atau mati di tengah jalan ? Inilah waktunya untuk kemudian melakukan gotong royong seluruh stakeholders media massa termasuk Dewan Pers. Dengan tujuan, “mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional” dan fungsinya menjaga “pengembangan kehidupan pers” maka Dewan Pers tidak hanya memiliki kiprah dalam content management dan content mediation, tetapi juga memberikan atmosfir menjaga business value dari lembaga pers.

Kematian lembaga media cetak seperti tabloid Bola di satu sisi merupakan peringatan dini dari perubahan model media massa di Indonesia. Era Big Data telah menyebabkan informasi menjadi berlimpah namun dapat diperoleh dengan gratis, sementara media cetak dan media massa pada umumnya hidup dari kolaborasi dengan lembaga usaha melalui bentuk periklanan dan kemitraan.

Kematian lembaga media cetak seperti Bola di sisi lain menjadi tantangan bagi para pengawas dan stakeholders media juga untuk memikirkan bagaimana pers ke depan. Apakah mereka akan dibiarkan mati satu demi satu digerus perkembangan Big Data dan teknologi informasi ? Apakah dibiarkan media berbasis online tidak jelas dibiarkan merajai dunia informasi yang kemudian ada bahaya manipulasi dan tanpa panduan etika sehingga bermunculan hoax yang dapat merusak masyarakat.

Dengan kata lain pembiaran media massa mati dengan alasan tantangan bisnis yang keras, perkembangan teknologi dan perubahan pola akses media tidak harus menjadi alasan yang diterima begitu saja. Jika kemudian media cetak arus utama dan atau media elektronik (radio, televisi dan online) yang sudah ada dibiarkan juga tergerus karena tidak mampu secara lembaga sehat menghidup dirinya, maka bisa terjadi ledakan informasi yang “menghancurkan” (destructive).

Apa yang menjadi kenyataan adanya era post truth dimana kebenaran informasi diterjemahkan menurut kepentingan audiens dan pembuat informasi, maka jangan heran kalau kemudian media massa arus utama justru dimusuhi dan media abal-abal menjadi “pemandu informasi” yang semu. Dan apabila trend berita abal-abal yang berserakan di dunia digital ini juga dibiarkan karena lembaga media massa tidak mampu hidup lagi, maka akan terdapat bahaya dimana informasi yang sehrusnya disaring oleh lembaga jurnalistik menjadi liar.

Potensi penggunaan informasi yang tidak pada tempatnya inilah yang kemudian bisa melahirkan anarki. Terjadi kebebasan yang tidak bertanggung jawab karena ledakan Big Data menjadi ledakan angkara murka.  Saatnya stakeholders di industri media berkolaborasi mencegah kematian sia-sia para pekerja media  dan industri media karena perkembangan jaman.***

 

 

 

 

 

 

 

SIARAN PERS Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers telah memilih sembilan nama anggota Dewan Pers periode 2019-2022. Pemilihan tersebut berlangsung dalam rapat pleno BPPA pada Kamis (29/11/2018) di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta.

 

KetuaBPPA Margiono menjelaskan sembilan nama tersebut dipilih sebagai anggota Dewan Pers untuk mewakili unsur wartawan, unsur perusahaan pers, dan tokoh masyarakat. Badan Pekerja memilih mereka setelah mengumumkan 13 nama calon anggota Dewan Pers pada awal November lalu untuk mendapat masukan dari publik.

 

“Kami mengapresiasi masukan dari pelbagai kalangan masyarakat. Masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan anggota BPPA dalam memilih para calon,” kata Margiono.

Sembilan nama anggota Dewan Pers terpilih adalah Arif Zulkifli, Hendry Ch Bangun, dan Jamalul Insan yang mewakili unsur wartawan; Ahmad Djauhar, Agung Darmajaya, dan Asep Setiawan yang mewakili unsur perusahaan pers; serta Agus Sudibyo, Hassanein Rais, dan Mohammad Nuh yang mewakili unsur tokoh masyarakat.

 

Disamping mengikuti semua proses seleksi, sembilan anggota Dewan Pers terpilih juga telah menandatangani pakta integritas bahwa mereka berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi menjaga wibawa lembaga Dewan Pers, menegakkan kemerdekaan pers, meningkatkan profesionalisme media massa, serta mengupayakan pemenuhan hak publik atas informasi.

 

“Anggota Dewan Pers terpilih menghadapi tantangan yang tidak ringan. Karena itu, mereka meneken pakta integritas sebagai komitmen tertulis,” kata Margono. “Konsekuensinya serius. Mereka harus mundur bila melanggar komitmen tersebut.”

 

Selanjutnya, BPPA akan melaporkan hasil pemilihan ini kepada Dewan Pers untuk diteruskan kepada Presiden Joko Widodo. Sembilan anggota Dewan Pers 2019-2022 akan dikukuhkan lewat Keputusan Presiden untuk menggantikan anggota Dewan Pers 2016-2019.

 

Jakarta, 30 November 2018 Ketua BPPA Dewan Pers 2019-2022 Margiono

Sumber: https://dewanpers.or.id/berita/detail/1102/SIARAN-PERS–Badan-Pekerja-Pilih-Sembilan-Anggota-Dewan-Pers-2019-2022

Peran Baru Jurnalis Profesional

Dengan berkembangnya citizen journalism atau jurnalisme warga, berita sekarang dapat dibuat oleh siapapun. Pegiat jurnalistik tidak terbatas pada mereka yang bekerja di bidang jurnalistik tetapi sudah melibatkan hampir semua orang. Akses terhadap teknologi informasi yang semakin luas membuat kesempatan semakin besar bagi banyak orang untuk menjadi jurnalis dadakan. Kadang-kadang laporan mereka cepat karena hadir di tempat kejadian. Dengan telepon pintar di tangan mereka bisa menulis di Twitter atau Facebook untuk berita langsung terjadi. Lalu mereka bisa menulis juga di sebuah blog.

Perkembangan inilah yang menyebabkan tumbuh istilah yang disebut pro-summer atau producer-consumer. Setiap orang terbuka peluang menjadi produser berita dan sekaligus sebagai konsumen informasi yang disediakan media massa.

Salah satu konsekuensi perkembangan ini maka jurnalis tidak hanya sebagai gate-keeper atau penjaga gawang lalu lintas informasi saja. Peran mereka bertambah yakni sebagai authenticator dan contextualizer.

Pertama, sebagai authenticator kalangan jurnalis profesional ini berperan membantu masyarakat pengguna informasi untuk menyeleksi banjir informasi. Jurnalis juga akan memberikan identifikasi mana berita yang dapat dipercaya, kredibel dan dapat diyakini kebenarannya serta akurasinya.

Kedua, sebagai contextualizer peran jurnalis adalah menyediakan laporan lebih dalam lagi sehingga audiens dapat mengetahui apa artinya informasi yang diterimanya itu, mengaitkannya dengan kehidupan mereka sehingga bisa memanfaatkan informasi itu untuk digunakan apakah dalam pengambilan keputusan atau langkah-langkah kehidupan mereka dalam jangka pendek atau panjang.

Dengan kata lain jurnalis profesional akan menyusun serpihan informasi yang banyak dalam satu kesatuan dan menyampaikannya kepada audiens dalam satu cerita. Kemudian juga jurnalis profesional ini memiliki peran dalam mengungkapkan sesuatu yang selama ini masih rahasia atau misteri.

Peran yang menonjol dari sekedar gate keeper menjadi authenticator dan contextualizer ini akan membuka peluang baru serta model baru dalam pemberitaan dan pembuatan feature baik format jurnalistik cetak, audio, televisi dan bahkan online. (Asep Setiawan)

Sumber: https://asepsetiawann.wordpress.com/2012/01/12/peran-baru-jurnalis-profesional-2/

Jurnalisme era Post Truth

Jurnalisme di era post-truth merupakan era dimana media massa arus utama tidak lagi menjadi sandaran dalam mencari kebenaran. Kebenaran menjadi sesuatu afirmasi terhadap keyakinan pembaca sehingga tidak memerlukan verifikasi. Kalau jurnalisme menjunjung tinggi nilai fakta, nilai kebenaran dan nilai reporting both-side maka, di era post-truth publik sering tidak peduli kebenaran karena mereka lebih cocok dengan versi kebenaran sesuaid engan seleranya.

Oleh karena itulah aka keberadaan media massa mulai dari surat kabar, radio dan televisi serta media online berita yang kredible, sering kalah oleh media abal-abal dan bahkan media sosial dalam memberitakan fakta-fakta yang terjadi. Media sosial dan media abal abal – blog online dan media online dadakan tidak jelas redaksinya dan tanpa kode etik jurnalistik – justru mejamur mendominasi penyebaran informasi. Sebagian dari media di era post-truth itu seperti mesi propaganda yang memompakan fakta-fakta yang sudah direkayasa, opini dan bahkan hoax untuk kepentingan bisnis dan politik.

Di sinilah media massa arus utama (mainstream) ditantang untuk hidup di era kebenaran bukan lagi kebenaran konvensiona namun kebenaran yang dibentuk para pembuat berita dan informasi. Dengan dalih bahwa media massa dikuasai penguasa dan kelompok tertentu maka para pengelola media post-truth ini melakukan produks informasi dalam skala yang luar biasa cepat dan sigapnya dibanding media massa mainstream yang penyebaran informasia diatur atau sesuai dengan kode etik jurnalistik.

Thick Journalism dalam Televisi Berita

Mei 11, 2015 by Moderator

Thick Journalism dalam Televisi Berita

Interview

Interview

Antropolog Clifford Geertz menggunakan istilah terkenal ‘thick
description’ untuk melukiskan bagaimana upaya yang dilakukan pakar
etnografi membantu kita menafsirkan dan memahami makna dunia yang lain.

Simon Cottle dalam artikel berjudul “In defence of ‘thick’
journalism; or how television journalism can be good for us” meminjam
istilah thick description itu digunakan untuk menjelaskan bahwa praktek
jurnalisme lebih dari sekedar laporan berita, headline dan nilai berita
yang dangkal. Dengan demikian jurnalisme beruaya mengungkap sesuatu
lebih dalam, memberikan perspektif yang berbeda dan laporan yang hidup.
Kerja jurnalisme seperti itu akan mendorong munculnya berita susulan dan
maknanya bagi publik.

Televisi merupakan medium yang berpengaruh untuk meningkatkan
pemahaman publik terhadap berita dan opini yang berkembang. Menurut
Cottle, teknik thick journalism ini bisa dicapai antara lain melalui:
observasi dan kesaksian langsung; investigasi, dokumentasi dan ekspos
kasus; presentasi kepentingan yang terlibat konflik dan identitas;
program dan teknologi berformat spesifik yang membantu menayangkan
gambar-gambar dan isu yang kuat.

‘Thick journalism’ saat ini diperlukan bukan untuk melindungi genre
televisi tertentu apakah news, current affairs atau documentary. Hal itu
disebabkan tiga genre itu sudah tipis perbedaannya. Menurut Cottle and
Rai (2006) kompleksitas jurnalisme televisi saat ini jarang dibahas.

Para peneliti menunjukkan bahwa media sekarang secara market semakin
kompetitif, terderegulasi dan berorientasi pasar. Kecenderungan ini
telah mengurangi bobot televisi berita baik secara kuantitas dan
kualitas program current affairs dan dokumenter.

Munculnya ‘reality TV’, agenda berita yang populis, majalah yang
berbasiskan infotainment dan mengutamakan personalitas telah
menyingkirkan program berita. Semuanya telah diteliti di Inggris,
amerika Serikat dan Australia. Walaupun demikian sebagian aktivitas
jurnalisme televisi masih mampu memberikan kontribusi kepada kehidupan
demokratis masyarakat.

Jurnalisme televisi yang terdesak dengan kepentingan bisnis dan
konsumerisme masih mampu menghasilkan program yang berkualitas. Program
yang berkualitas inilah yang memberikan kontribusi penting dalam dialog
sehat di dalam masyarakat.

Cottle menyebutkan contoh thick journalism melalui beberapa contoh seperti

1. Behind the headlines, beyond news agendas.

Kasus ini mengenai program televisi di Australia yang menunjukkan
bagaimana nasib para pencari suaka di tempat penampungan Woomera di
Australia Selatan. Program ini mengangkat tidak hanya berita utama
kerusuhan di Woomera tetapi lebih dalam lagi yakni adanya ketidakadilan
di dalammya yang memotivasi adanya kerusuhan besar. Program ini
memberikan pesan penting dan bahkan berkontribusi untuk munculnya
perhatian publik, protes dan terjadinya perubahan.

2. Investigation and exposé

Peran investigasi dan exposé dalam jurnalisme disebut sebagai fungsi
Pilar Keempat (Fourth Estate) dalam negara demokrasi dan juga merupakan
idealisme profesi jurnalistik. Program ini akan memberikan kontribusi
yang disebut John Thompson (1995) sebagai ‘the transformation of
visibility’
dimana kekuasaan dan orang-orang berkuasa menjadi di bawah pengawasan dan kritik publik.

3. Circulating public rhetoric, reason and debate

Sejumlah program televisi juga berperan sebagai interlocutor publik,
menuntut jawaban dari pengambil kebijakan dan pihak penguasa. Dalam
upaya ini media menjadi wahana terjadinya retorika dan eksplanasi yang
penting untuk ‘deliberative democracy’

4. Mediatized ‘liveness’and social charge

Live talk yang berbeda dengan perbincangan yang sudah direkam dan
diedit memiliki kapasitas menghasilkan pengungkapan, kadang-kadang
dramatis, perdebatan dan pernyataan spontan. Wawancara langsung juga
memberikan dinamika yang bisa menghasilkan suasana tegang, perbincangan
spontan pro dan kontra, menembus jantung permasalahan.”

5. Public performance, emotion and affect

Jika suara dan pandangan yang muncul merupakan bahan mentah untuk
proses deliberative democracy, demikian juga emosi dan perasaan yang
sering terpendam. Televisi sering mengungkapkan sesuatu yang sifatnya
pradi seperti kesedihan dan kemarahan yang terkait dengan kebijakan
publik.

6. Voice to the voiceless, identity to image

Jurnalisme televisi mendelegasikan siapa yang dilihat, siapa yang
diijinkan bicara dan “pandangan” apa yang didengar. Agenda berita dan
berita yang muncul dapat berpengaruh bagaimana grup dan individual
digambarkan. Kelompok masyarakat dan individual ini dapat digambarkan
sebagai menyimpang, orang luar atau asing. Namun Thick journalism
berpotensi mencegah ketidakberimbangan dan ketidakadilan ini.

7. Challenging society’s meta-narratives

Sejumlah program televisi melangkah lebih dalam dalam mengungkapkan
masalah kekuasaan dan menggugat keyakinan masyarakat dan pandangan yang
sudah diterima. Program ini melakukan konstruksi secara naratif untuk
mengkaji pandangan yang berbeda.

8. Recognition, difference and cultural settlement

Kenangan mengenai kekerasan, trauma dan ketidakadilan masa silam
dalam bentuk perjuangan masa kini dan menggugah perhatian lebih luas
rasa sakit masa lalu dan sekarang.

9. Media reflexivity

Media sekarang kadang-kadang memonitor dan mengomentari kinerja dan
praktek sendiri. Program ini sudah lama berjalan seperti Media Watchin
Australia atau Right to Reply di Inggris.

10. Bearing witness in a globalizing world

Dunia kita yang semakin global dan terkait namun tidak sederajat
mendorong kita untuk mendapat informasi dan merespons kebutuhan dan
nasib orang lain. Jurnalisme televisi memiliki kemampuan untuk
mengangkat nasib manusia di muka bumi. ***

Sumber: https://freejournalist.wordpress.com/2015/05/11/thick-journalism-dalam-televisi-berita/

Sumber: asepsetiawan.com

Sumber: Simon Cottle, In defence of ‘thick’ journalism; or how
television journalism can be good for us, dalam Journalism: critical
issues, Edited by Stuart Allan, Berkshire, Open University Press,2005.

Jurnalisme Indonesia Masa Kini

Kebebasan pers yang dinikmati pasca reformasi 1998 telah memberikan warna terhadap dinamika pers di Indonesia saat ini. Media massa baik dari sisi sebagai lembaga pemberitaan atau bagian dari lembaga usaha telah berkembang pesat mengikuti hukum-hukum pasar. Artinya media massa yang tidak mampu bertahan di tengah persaingan ketat dan pembiayaan cukup besar – seperti dialami oleh TV Berita – maka akan rontok di tengah jalan.

Untuk melihat pers Indonesia masa kini dapat dilihat dari beberapa perspektif.  Pertama, dari sisi sifat jurnalisme itu sendiri sebagai bagian dari pilar negara demokratis. Kedua, dari sisi profesionalisme di bidang jurnalistik dimana media massa sebagai bagian dari pengarah pendidikan dan informasi. Ketiga, perspektif pers sebagai bagian dari kegiatan ekonomi di sebuah negara.

Pandangan dari beberapa perspektif diatas tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi yang menghadirkan media baru (new media) dimana media tidak lagi bersifat ekslusif tetapi sudah massal. Disinilah kemudian perspektif sebagai sebuah pilar demokrasi dan juga bidang usaha, maka media massa tidak lepas dari lingkungan dimana dia berada.

Pilar demokratis.

Pada dasarnya media massa yang sehat dapat berkembang di sebuah negara yang menerima asas demokratis. Artinya jaminan dari perundangan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyiarkan informasi sudah memberikan jaminan kepada warganya. Jika tidak ada jaminan kepada warga negara akan kebebasan memperoleh dan menyiarkan informasi maka media massa tidak hidup sehat. Dia akan berada dalam tekanan pemerintah atau penguasah sehingga publik tidak mendapatkan informasi yang utuh.

Oleh karena kehadiran media massa yang berhimpun menjadi pers sebuah negara diletakkan dalam kerangka demokrasi. Artinya pers merupakan sebuah institusi yang dijamin keberadaannya dan secara bersamaan juga memiliki fungsi untuk menjaga demokrasi. Tanpa kebebasan pers maka sulit sekali sebuah negeri yang disebut demokratis itu dapat hidup secara normal.

Kekuasaan di dalam pers itu sendiri bukan yang tidak terbatas. Dia melekat kepada asas kehidupan demokrasi selain pilar eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tanpa pengawalan pers maka fungsi lembaga demokrasi juga sulit hidup secara sehat. Masih akan ada tekanan dan desakan agar kebebasan informasi dibatasi apabila lembaga-lembaga demokratis non pers kemudian menekan kehidupan media massa. (to be continued)

 

Masa Depan Jurnalisme di Indonesia

Tidak pelak lagi, era keterbukaan sejak reformasi 1999 telah merubuhkan sendi-sendi otoritariasme. Hampir tidak ada sekat lagi bagi publik untuk mengetahui informasi terkini yang terjadi di sekelilingnya melalui media massa. Peristiwa politik, hukum, kriminal dan bahkan terkait selebriti telah menjadi konsumsi sehari-hari selama 24 jam. Sebagian pihak memanfaatkan untuk mengembangkan jurnalisme sehat sebagian lagi berusaha mencari untung melalui pemerasan dan fitnah. Sosial media bahkan digunakan sebagai alat menekan seseorang untuk mendapatkan keuntungan uang.

Semuanya tidak lain karena lalu lintas informasi di Indonesia dijamin hukum. Tidak ada informasi yang bisa ditutupi sedemikian rupa selain dapat diendus oleh media era pasca reformasi ini. Informasi yang terungkap segera berdar hanya dalam hitungan detik melalui jurnalisme online sampai dengan jurnalisme televisi.

Kebebasan luar biasa setelah tiga dasar warsa dikekang ini menjadikan ledakan informasi di Indonesia. Dunia jurnalisme menjadi medium untuk mengetahui duduk perkara dan persoalan sebenarnya yang terjadi di seputar masyarakat. Jurnalisme dituntut untuk cepat, akurat dan komprehensif. Bisakah ini dicapai dengan model jurnalisme di Indonesia saat ini?

Setidaknya ada beberapa hal dimana jurnalisme bisa berkembang ke depan. Pertama, kualitas SDM. Sumber Daya Manusia menjadi salah satu tantangan karena semakin langkanya kemampuan jurnalistik yang akurat dan jujur. SDM dipenuhi pencari kerja yang ingin instan sukses. Kedua, kepemilikan media sering berputar hanya pada elit tertentu yang sudah terkait dengan kekuatan politik. Ketiga, kepastian hukum di jurnalisme. Jika ada jaminan bagi awak media maka jurnalisme akan menjadi landasan kebebasan pers yang bertanggung jawab. Keempat, ijin bagi hadirnya teknologi terkini.

Andalkan SDM
Tuntutan terhadap SDM yang berkualitas semakin tinggi bagi media elektronik dan cetak. Kebutuhan SDM ini menyangkut kualitas SDM di inti kegiatan jurnalistik mulai dari reporter, editor, produser sampai dengan pemimpin media. Kebutuhan SDM yang tinggi ini tidak bisa secara instan dipenuhi oleh pasar sehingga terjadi rebutan dan pembajakan. Oleh karena itu sudah saatnya ada lembaga pendidikan yang menyiapkan SDM berkualitas.

Media milik siapa
Elemen penting untuk pengembangan jurnalisme Indonesia adalah pola kepemilikan media. Pemilikan ini akan menentukan seberapa jauh jurnalisme di Indonesia akan subur berkembang. Pemilik media tentu saja akan memfokuskan kepada kepentingan bisnisnya namun idealisme jurnalistik dimana membongkar informasi untuk kepentingan publik juga penting. Jika tekanan terhadap bisnis saja maka media massa hanya semata alat produksi tanpa tujuan ideal. Di sinilah pentingnya memadukan kepentingan bisnis agar media tetap sehat dengan idealisme agar jurnalisme tetap berkembang sehat.

Kepastian
Dimana perlindungan awak media jika terjadi tekanan terhadap individunya. Pengawalan secara hukum akan memberikan ruang yang luas bagi praktek jurnalisme yang sehat dan menyehatkan. Tidak ada lagi ketakutan dan hambatan untuk membuka informasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan secara jurnalistik.

Teknologi
Dukungan pemerintah terhadap kehadiran teknologi terkini untuk delivery karya jurnalistik penting agar publik mendapatkan informasi real time. Dengan tidak adanya hambatan dari pemerintah terhadap kehadiran teknologi ini maka jurnalisme akan menjadi subur berkembang.

Penutup
Jurnalisme di Indonesia sudah memiliki awal yang baik untuk memberikan informasi dan menjadi ruang ekspresi publik. Dengan iklim jurnalisme yang sehat ini, termasuk kesiapan para pemangku kepentingan untuk mendengar dan memberi kesempatan jurnalisme berkembang maka masa depannya di Indonesia cukup optimis. ***

Sumber: https://asepsetiawann.wordpress.com/tag/jurnalisme/

Peran Baru Jurnalis Profesional

Dengan berkembangnya citizen journalism atau jurnalisme warga, berita sekarang dapat dibuat oleh siapapun. Pegiat jurnalistik tidak terbatas pada mereka yang bekerja di bidang jurnalistik tetapi sudah melibatkan hampir semua orang. Akses terhadap teknologi informasi yang semakin luas membuat kesempatan semakin besar bagi banyak orang untuk menjadi jurnalis dadakan. Kadang-kadang laporan mereka cepat karena hadir di tempat kejadian. Dengan telepon pintar di tangan mereka bisa menulis di Twitter atau Facebook untuk berita langsung terjadi. Lalu mereka bisa menulis juga di sebuah blog.

Perkembangan inilah yang menyebabkan tumbuh istilah yang disebut pro-summer atau producer-consumer. Setiap orang terbuka peluang menjadi produser berita dan sekaligus sebagai konsumen informasi yang disediakan media massa.

Salah satu konsekuensi perkembangan ini maka jurnalis tidak hanya sebagai gate-keeper atau penjaga gawang lalu lintas informasi saja. Peran mereka bertambah yakni sebagai authenticator dan contextualizer.

Pertama, sebagai authenticator kalangan jurnalis profesional ini berperan membantu masyarakat pengguna informasi untuk menyeleksi banjir informasi. Jurnalis juga akan memberikan identifikasi mana berita yang dapat dipercaya, kredibel dan dapat diyakini kebenarannya serta akurasinya.

Kedua, sebagai contextualizer peran jurnalis adalah menyediakan laporan lebih dalam lagi sehingga audiens dapat mengetahui apa artinya informasi yang diterimanya itu, mengaitkannya dengan kehidupan mereka sehingga bisa memanfaatkan informasi itu untuk digunakan apakah dalam pengambilan keputusan atau langkah-langkah kehidupan mereka dalam jangka pendek atau panjang.

Dengan kata lain jurnalis profesional akan menyusun serpihan informasi yang banyak dalam satu kesatuan dan menyampaikannya kepada audiens dalam satu cerita. Kemudian juga jurnalis profesional ini memiliki peran dalam mengungkapkan sesuatu yang selama ini masih rahasia atau misteri.

Peran yang menonjol dari sekedar gate keeper menjadi authenticator dan contextualizer ini akan membuka peluang baru serta model baru dalam pemberitaan dan pembuatan feature baik format jurnalistik cetak, audio, televisi dan bahkan online.