Category Archives: Archive

The Ultimate Success Guide in New Year 1440 H

Sekilas buku Pola Pertolongan Allah karya Rezha Rendy seperti buku lainnya. Namun jangan terperangkap oleh jilidnya. Buku yang cukup tebal ini merupakan salah satu panduan sukses Anda di dunia modern melalui penghayatan nilai-nilai Islam. Dari berbagai buku motivasi yang marak saat ini, tidak dapat dibantah lagi Pola Pertolongan Allah atau disingkat PPA ini masuk dalam top list yang Anda perlu baca dan bahkan perlu ikuti dan praktekan.

Berbeda dengan buku yang berbau Islam lainnya, buku Rezha ini disajikan secara ringan tetapi bernas. Itulah yang menjadi kekuatan dan daya tariknya. Tidak dirangkai dengan ayat Al Quran dan Hadist secara berombongan namun petikan-petika ayat suci dirangkai dalam cerita yang hangat memikat.

Tidak hanya itu, temuan yang diformulasikan oleh Rheza – diakui sebagai sebuah amanah yang Allah berikan kepadanya – merupakan karya tulis yang senantiasa menisbahkan kelebihannya kepada ilmu Allah. Disinilah penulis dengan gaya berbincang mengajak para pembacanya merasakan Cinta Allah dan Keajaiban-Nya yang ternyata hadir tanpa kita rasakan.

Ramuan yang ditemukan Rheza sebenarnya sudah ada dan bahkan Anda pernah dengar di berbagai buku dan pengajian. Namun bagaimana nilai-nilai yang selama ini menjadi ilmu di dalam diri banyak umat kemudian mengaplikasikannya dalam semangat dan tune positif, itulah yang kemudian pembaca akan diajak halaman demi halaman menyelami makna Cinta Allah kepada hambanya. 

Dengan ekspresi Cinta-Nya itulah kemudian pembaca diajak penulis untuk merenungkan bahwa sepatutnya posisi manusia itu adalah sebagai employee of Allah (karyawan Allah) atau dalam bahasa populer bisa disebut hamba Allah. Atribusi dalam bahasa Inggris itulah yang kemudian dalam era sekarang lebih mengena. EoA merupakan cermin kemuliaan karena menjadi hamba sejati Allah, namun pada saat yang sama menjadi sesuatu yang dahsyat karena tidak ada lagi kekuatan yang dapat menandingi-Nya apabila manusia bersama Nya.

 

Please follow and like us:

Mencari Jalan Pulang, Buku yang Membebaskan

Buku karya Saptuari Sugiharto terbitan Januari 2017 dapat dikatakan sebagai karya tulis berbasiskan kepada pengalaman dan kisah nyata mengenai pengalaman nara sumbernya bebas dan membebaskan diri dari riba. Riba disebutkan sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pengalaman yang diangkat berbagai pengusaha kecil menengah dan profesional swasta, mengajak pembaca untuk meyakini bahwa riba merupakan penghalang dari kebahagiaan di dunia.

Kisah-kisah itulah yang menjadi kekuatan buku ini. Pembaca diajak untuk merenungkan pengalaman mereka yang mendapatkan solusi dari melepaskan upaya dari tekanan riba. Beberapa pengalaman menunjukkan mereka yang ingin menutup kredit dari bank harus menanggung rugi hingga puluhan juta rupiah. Sungguh tidak percaya mendengarkan cerita mereka yang merasa plong tatkala melakukan ekonomi dan bisnis berbasiskan tunai.

Benang merah dari cerita-cerita yang diangkat pendiri “sedekah rombongan” ini adalah bahwa riba sebagai sesuatu yang harus dihindar karena merupakan tuntutan Islam. Yang disuburkan adalah bisnis, berwiraswasta tanpa melibatkan riba. Dari berbagai pengalaman menunjukkan bahwa mereka yang mengindari dan tidak mendekati riba justru menemukan kebahagiaan dan kesuksesan. Namun proses melepaskan diri dari utang riba ini juga merupakan kisah yang menggetarkan.

Untuk keluar dari riba itu dibutuhkan keyakinan yang mendalam bahwa Allah SWT memberikan rezeki kepada yang tidak terlibat riba. Janji itu tertuang dalam Al Quran. Setelah meyakini inilah maka proses melepaskan diri dari ketergantungan utang kepada bank dan pihak lain akan berkurang. Orang-orang yang bercerita sendiri dan diceritakan Saptuari menyebutkan bahwa rasa lega setelah bebas dari jerat utang yang berbunga-bunga.

Kekuatan buku ini juga terletak kepada penuturan Saptuari yang cair dan renyah sehingga pembaca tidak akan bosan membolak balik buku ini , kadang membaca cerita cerita dan kesan lucu dari penulis sendiri. Gaya bertutur inilah yang merupakan trend baru penulisan buku motivasi untuk mengembangkan diri.

Layout buku juga layak untuk dinikmati. Ada beberapa foto dan gambar penulis dengan saksi-saksi yang bercerita dan kisah sukses mereka. Namun juga ada beberapa laporan dari media yang dimasukkan sehingga membuktikan bahwa sebenarnya masih banyak yang berutang dengan jalan mengkredit di Indonesia.

Beberapa gambar lucu juga dimuat disertai komentar dan teks di dalamnya. Sejumlah karikatur lucu juga mengingatkan kepada pembaca bahwa berutan dengan bunga akan membahayakan kehidupannya. Namun demikian penulis juga memberikan tips bahwa interaksi dengan bank tetap diperlukan karena lembaga keuangan inilah yang memudahkan dalam berbagai transaksi. Yang dicatat adalah jangan sampai mengambil utang yang melebihi batas karena akan memperberat hidup. Sikap sederhana dengan hidup tanpa riba merupakan pilihan yang diarahkan dalam buku ini.

Bagi mereka yang sudah terlanjur terlilit utang yang berbunga dan kredit jangka panjang Saptuari memberikan tips menarik mulai dari apa yang disebut amputasi, rawat inap dan rawat jalan.

Berkaitan dengan judul buku ini Mencari Jalan Pulang tidak dibahas mendalam. Namun di akhir buku memang ditulis bahwa semua manusia dalam perjalanan pulang kepada Sang Pencipta. Lalu bekal apa yang akan dibawa menghadap-Nya jika banyak haram menempel dalam tubuhnya.
Buku ini layak dibaca oleh para pelaku ekonomi modern yang hidupnya tidak lepas dari pinjam meminjam baik untuk investasi atau pengembangan usaha. Beberapa pengalaman dari buku ini memang masih dalam bidang usaha yang omzetnya dalam tingkat menengah ke bawah. Namun tidak melepaskan nilai buku ini bagi para pembaca yang juga tidak terlibat bisnis. ***

Please follow and like us:

Pola Pertolongan Allah

Buku berjudul Pola Pertolongan Allah ini adalah pintu gerbang yang menarik bagi generasi sekarang untuk mengaktualisasikan keIslaman seseorang. Isinya bukan kumpulan ayat dan hadits  seperti halnya kitab-kitab klasik namun lebih kepada hikmah yang diterima penulisnya, Rezha Rendy.

Artikel ini akan mengulas apa yang diuraikan dalam buku PPA karya Rezha Rendy. Secara umum tidak ada yang baru dalam menguraikan hikmah Al Quran. Semua elemen mengenai hikmah Al Quran sudah pernah dibahas di berbagai buku dan ceramah.

Yang baru dari buku PPA ini adalah bagaimana butir-butir hikmah dari Al Islam ini diuraikan secara populer kemudian disarikan secara padat oleh Rezha. Lebih dari itu sari pati itu kemudian memang manjadi proven formula  karena setelah dipraktekan menjadi sebuah hal yang shahih.

Yang baru adalah bahwa pola yang menjadi hikmah dari Rhezha ini kemudian disampaikan dalam bentuk training dan dipraktekan sehingga menjadi sebuah gerakan yang mampu menghimpun ribuan orang untuk beramal.

Yang baru adalah seperti disampaikan Rezha, bukan formula atau polanya yang hebat dalam buku ini tetapi Allah  lah yang Maha Hebat. Kehebatan justru karena adanya tangan Allah dalam prakteknya. (to be continued)

Lengkapnya mengenai pembelajaran dapat diikuti di: https://polapertolonganallah.com/all-about-ppa/

 

 

Please follow and like us:

Epistemologi Ilmu Hubungan Internasional

 

Oleh

Asep Setiawan

 

Abstrak

Artikel ini mengkaji apa yang disebut sebagai epistemologi Hubungan Internasional. Kajian Ilmu Hubungan Internasional secara epistemologis akan melibatkan aspek Teori-teori Hubungan Internasional, metodologi dan teknik penelitian. Pembahasan mengenai epistemologi ini tidak lepas hubungannya dengan filsafat ilmu sosial. Pembahasan teori-teori tidak terlepeas dari Teori Realisme,Teori Teori International Society dan Teori Konstruktivisme. Tentang metodologi penelitian yang digunakan ada yang disebut dengan pendekatan tradisional (traditional approach) yang disebut juga kualitatif. Sedangkan ilmuwan Hubungan Internasional dalam kegiatan metodologinya biasa mengunakan metode deduktif dikenal sebagai pendekatan saintifik (scientific approach) atau pendekatan kuantitatif.

 Kata Kunci: Epistemologi, Hubungan Internasional, Metodologi, Teori Realisme, Metode Kualitatif, Metode Kuantitatif

Pendahuluan

Semua pengetahuan manusia pada dasarnya memiliki tiga landasan yakni ontologi (apa), epistemologi (bagaimana) dan aksiologi (untuk apa) ilmu itu. Perbedaannya terletak pada wujud materialnya serta sejauh mana tiga landasan itu dilaksanakan dan dikembangkan oleh manusia.[1] Epistemologi adalah cabang filsafat ilmu yang berurusan dengan hakikat dan ruang lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian dan dasar-dasarnya serta pertanggung jawabannya atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki.[2]

Sedangkan menurut Imre Lakatos, seperti dikutip Mochtar Maso’ed, epistemologi adalah bagian dari filsafat ilmu yang membahas persoalan “Apa yang kita ketahui?” (yang disimpan dalam bentuk teori); “Bagaimana kita tahu itu?” (yaitu pembahasan tentang metodologi); dan “Dengan cara apa kita tahu itu?” (yaitu teknik atau metode).[3] Oleh karena itu kajian Ilmu Hubungan Internasional secara epistemologis akan melibatkan aspek-aspek sbb:

  1. Teori-teori Hubungan Internasional:yaitu tentang pengetahuan apa yang telah diperoleh dalam ilmu ini dan bidang-bidang kehidupan sosial apa yang diliput oleh ilmu Hubungan Internasional ini.
  2. Metodologi: yaitu tentang prosedur bagaimana pengetahuan tentang fenomena hubungan internasional itu diperoleh.
  3. Teknik dan metode penelitian: yaitu tentang cara-cara penelitian apa yang diterapkan untuk memperoleh pengetahuan itu.

Sedangkan Michael Nicholson dan Peter Benet (1999) menyatakan kajian epistomologi dari Hubungan Internasional baik dalam kerangka teorinya maupun metodologi akan menginduk kepada perdebatan di dalam filsafat ilmu, termasuk filsafat ilmu sosial.[4] Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah perilaku manusia dapat dijelaskan seperti bagaimana ilmu-ilmu alam menjelaskan perilaku objek penelitiannya. Masalah dengan manusia adalah makhluk ini dapat menafsirkan perilakunya dan interpretasi itulah yang menjadi daya tariknya. Misalnya konferensi internasional tidak hanya melibatkan sekumpulan manusia tetapi mengapa mereka berkumpul.

Sebagai sebuah disiplin Hubungan Internasional merupakan kajian lebih dari sekedar hubungan antar bangsa-bangsa. Aktor lain seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, organisasi lingkungan, kelompok-kelompok teroris juga bagian dari kajian disiplin ini.[5] Selain aktor-aktor dalam Hubungan Internasional fokus studinya juga mengenai politik kekuasaan antar bangsa-bangsa, pengaruh struktur ekonomi di tingkat global, hukum internasional, norma-norma dan etika internasional.

Namun fokus awal dari Hubungan Internasional adalah studi tentang perang dan damai. Pengalaman Perang Dunia I mendorong perkembangan studi bagaimana menciptakan perdamaian dan bagaimana mencegah perang. Oleh sebab itulah dipelajari juga mengenai Sejarah Diplomasi, Hukum Internasional dan Ekonomi Internasional. Setelah Perang Dunia II dipelajari juga organisasi internasional.[6] Pada tahun 1930-an politik internasional, geografi politik dan opini public mulai banyak mendapat perhatian. Pada Perang Dunia II dan pembentukan PBB memberikan dorongan baru kepada ilmu pengetahuan ini telah menyebabkan lahirnya pemerintahan dunia. Pada tahun 1960-an dan 1970-an perkembangan studi Hubungan Internasional semakin kompleks dengan masuknya aktor international governmental organization dan international non governmental organization (NGO). Pada tahun 1980-an pola Hubungan Internasional masih bersifat state centric tetapi muncul kekuatan-kekuatan sub groups yang mengemuka. Pada tahun 1990-an setelah runtuhnya Uni Soviet mendorong kajian baru di ranah Hubungan Internasional.

Dari perjalanan studi Hubungan Internasional itu muncul berbagai penafsiran terhadap pola interaksi internasional dan berbagai isu di dalamnya termasuk dampak dari struktur di dalam negeri sebuah negara terhadap pola hubungan internasional. Berbagai perkembangan internasional sepanjang satu abad ini melahikan berbagai teori hubungan internasional. Teori ini menjadi salah satu cara bagaimana memahami interaksi antar bangsa di dunia. Beberapa teori akan dibahas dalam makalah ini yakni Pertama, Teori Realisme. Kedua Teori Liberalisme yang juga disebut Pluralisme. Ketiga, Teori International Society atau English School. Keempat, Teori Konstruktivisme.

Teori Hubungan Internasional

Teori Realisme berkembang paling awal karena Perang Dunia I dan Perang Dunia II memberikan karakter kuat mengenai pentingnya kekuatan internasional dalam mengendalikan Hubungan Internasional. Menurut Robert Jakson dan Georg Sorensen (2012), gagasan dasar dari realis adalah (1) pesimis terhadap karakter manusia, (2) keyakinan bahwa hubungan internasional merupakan konflik-konflik dan konflik-konflik diselesaikan melalui perang, (3) tingginya nilai-nilai keamanan nasional dan bertahannya negara, (4) skeptis akan ada kemajuan dalam politik internasional dibandingkan dengan kehidupan politik dalam negeri.[7]. Sedangkan Jill Steans (2010) menyebutkan asumsi dasar dari Realisme antara lain, negara merupakan aktor utama dalam Hubungan Internasional, kedaulatan adalah karakter utama negara, negara dimotivasi oleh dorongan mencari kekuasaan, keamanan dan kepentingan nasional, negara seperti manusia bertindak untuk kepentingan sendiri, dan kekuasaan merupakan kunci untuk memahami perilaku internasional. [8]

Perspektif Realisme ini merupakan kerangka yang dominan di dalam Hubungan Internasional. Jackson bahkan membaginya kedalam Realisme Klasik dan Realisme Neo Klasik. Yang pertama merujuk kepada sejumlah pandangan dari para pemikir lama yakni Thucydides, Nicolo Machiavelli dan Thomas Hobes. Kemudian juga Realisme Klasik ini sangat dipengaruhi oleh Hans J Morgenthau.

Rangkuman tiga pemikir realis dalam Hubungan Internasional ini digambarkan oleh Jackson sebagai berikut.[9]

Dari ketiga pandangan realis itu intinya adalah mereka sepakat bahwa kondisi manusia dalam keadaan tidak aman dan konflik yang harus dihadapi. Mereka juga paham bahwa terdapat semacam pengetahuan politik untuk menghadapi masalah keamanan dan bagaimana menghadapinya. Akhirnya mereka juga sepakat bahwa tidak ada solusi akhir dari kondisi ini. Artinya dalam Hubungan Internasional tidak ada perdamaian yang abadi karena kepentingan untuk mendapatkan kekuatan selalu terjadi diantara entitas politik seperti negara.

Morgenthau yang menganut aliran Realis mengajukan enam prinsip dari apa yang disebut realisme politik. Konsepnya antara lain politik berakar dalam sifat manusia yang permanen yakni berpusat kepada kepentingan sendiri, politik adalah wilayah aksi yang otonomi dan tidak dapat dikurangi oleh moral, kepentingan sendiri merupakan kondisi manusia, etika Hubungan Internasional  bersifat situasional, realis berpendapat bahwa negara tertentu dapat memaksakan ideologi kepada negara lain.

Teori Neorealis atau disebut pula Struktural Realis mendasarkan diri pada paham bahwa manusia tidak ada kaitan dengan negara yang ingin merebut kekuasaan. Struktur dan sistem internasionallah yang memaksa negara merebut kekuasaan. Oleh sebab ini diasumsikan jika tidak ada negara yang memiliki kekuatan besar makan akan terjadi kekacauan. Sebaliknya negara-negara besar yang mengendalikan sistem internasional akan menjaga perdamaian dunia.

Berbeda dengan Teori Realisme dalam Hubungan Internasional, Teori Liberalis sebaliknya memandang bahwa interaksi di dunia ini memiliki kecenderungan untuk bekerja sama. Teori Liberalisme fokus kepada penjelasan dalam kondisi seperti apa kerja sama internasional dapat dilaksanakan. Asumsi dari Liberalisme adalah, pertama, negara dan non negara merupakan entitas penting di dunia. Selain itu juga organisasi non pemerintah, transnasional seperti perusahaan multinasional corporation dan kelompok pembela hak asai manusia memainkan peran penting di dalam Hubungan Internasional. Kedua, pandangan Liberal melihat ekonomi dan saling ketergantungan memiliki efek mejadikan perilaku negara moderat. Ketiga, kaum Liberalis memandang agenda utama Hubungan Internasional adalah terkait isu ekonomi, sosial dan lingkungan. Berbeda dengan paham Realis bahwa agenda utama Hubungan Internasional adalah isu-isu politik dan militer. Keempat, menafsirkan fenomena Hubungan Internasional sebagai sesuatu yang “inside-out” (dari dalam keluar) yang mengkaji bagaimana faktor negara-masyarakat dan individu mempengaruhi Hubungan Internasional. Kelima, analisa utamanya adalah menemukan dalam kondisi seperti apa kerjasama internasional dapat dicapai. [10]

Teori International Society atau Masyarakat Internasional yang dikenal juga sebagai English School (Mazhab Inggris) merupakan campuran dari pemahaman Realis mengenai kekuasaan dan perimbangan kekuatan dan pemahaman Liberalis bagaimana hukum, aturan, norma dan kelembagaan berjalan secara internasional. Asumsi pertama, dunia dapat dipahami sebagai masyarakat internasional atau anarki dimana negara dan non negara berjalan. Kedua, English School konsep “order” (tatanan) dalam masyarakat anarkis memainkan peran penting secara teoritis. Tatanan tidak hanya dari kekuasaan atau perimbangan kekuasaan tetapi juga penerimaan aturan dan kelembagaan yang mengaturnya. Ketiga, English School mengakui pentingnya etika perdamaian dunia dan pemahaman akan moral. Namun diimbangi oleh pandangan pragmatis mengenai masyarakat anarkis dimana kekuasaan dan kepentingan masih penting. [11]

Sementara itu yang baru kemudian muncul Teori Konstruktivisme. Konstruktivisme memandang untuk mempersoalkan identitas dan kepentingan negara. Ini berbeda dengan Teori Realis dan Liberalis yang meyakini mengendai identitas dan kepentingan negara yang sudah melekat adanya. Konstruktivis tidak hanya tertarik kepada negara sebagai aktor tetapi juga organisasi internasional dan organisasi transnasional.  Konstruktivis juga memandang struktur internasional dalam pengertian struktur sosial dengan faktor-faktor norm, rules dan law. Struktur ini akan mempengaruhi identitas dan kepentingan agen internasional serta hasilnya seperti intervensi kemanusiaan dan tabo dalam penggunaan senjata pemusnah massal. Tekanan kepada dimensi sosial struktur ini berbeda dengan neorealis dan neoliberal yang sangat materialis. Kalangan Konstruktivis memandang bahwa dunia sebagai sesuatu yang sedang berkembang atau dibangun, bukan sesatu yang final sudah jadi.

Metodologi

Dalam Ilmu Hubungan Internasional metodologi penelitian yang bisa digunakan disebut dengan pendekatan tradisional (traditional approach) yang disebut juga kualitatif. Sedangkan ilmuwan Hubungan Internasional dalam kegiatan metodologinya biasa mengunakan metode deduktif dikenal sebagai pendekatan saintifik (scientific approach) atau pendekatan kuantitatif.[12] Pendekatan tradisional yang disebut juga dengan metode induktif maka para ilmuwan penganut pendekatan ini lebih menyukai kegiatan pengumpulan fakta langsung ke lapangan. Mereka tidak berpijak kepada teori-teori atau model terlebih dahulu dalam kegiaan penelitian. Umar Suryadi menyebut kaum tradisional mengarahkan kegiatannya dalam pembuatan generalisasi yang bersifat deskriptif dan mendasarkan analisanya dari sumber –sumber sejarah, filsafat, etika, hokum dan ingatan para pelaku Hubungan Internasional. Para ilmuwan harus memberikan makna dan interpretasi fakta-fakta itu karena fakta Hubungan Internasional tidak selalu transparan.

Penganut metode saintifik dalam Ilmu Hubungan Internasional dalam kegiatan keilmuannya mengandalkan pengujian-pengujian komprehensif dan hipotesa-hipotesa deduktif. Menurut penganut metode saintifik teori Hubungan Internasional yang ada harus diperkuat dengan pengujian dan observasi secara terus menerus. Para penstudi Hubungan Internasional tidak memberikan pemaknaan terhadap fakta karena dikhawatirkan menjurus kepada subyektivitas. Agar fakta yang dikumpulkan dalam proses pengujian teori itu bersifat obyektif maka, perlu ditentukan model dan parameternya. Untuk sampai kepada kesimpulan maka penstudi Hubungan Internasional menggunakan variabel dan indikator yang diturunkan dari konsep-konsep yang telah ditentukan.

Metodologi Hubungan Internasional juga terpengaruh oleh perkembangan dalam ilmu sosial. Muncul pandangan dua kubu yang kuat yakni positivis dan postpositivis. Kaum positivis berpendepat bahwa realitas obyektif berada di luar sana sedangkan postpositivis berpendapat realistas adalah ciptaan subyektif manusia yang dihasilkan melalui konstruk berdasarkan konsep, bahasa, pemikiran dan ideologi. Di sini kaum positivis Hubungan Internasional berusaha untuk “menjelaskan” dunia secara ilmiah yang bertugas membangu Ilmu Hubungan Internasional pada landasan proposisi empiris dan teruji. Sedangkan postpostivis Hubungan Internasional berusaha “memahami” peristiwa yang terjadi di dunia. Kaum ilmuwan postpositivis ini selain memahami juga menafsirkan peristiwa yang menjadi bahan studi.[13]

Metodologi postpositivism berkembang sebagai reaksi atas metodologi positivis Hubungan Internasional yang dikembangkan oleh Kenneth Waltz yang dikenal antara lain dengan game theory. Kritik terhadap positivisme Hubungan Internasional antara lain gagal memprediksi berakhirnya Perang Dingin akhir 1980-an. Kemudian berkembanglah aliran postpostivisme Hubungan Internasional yang menolak pengetauan obyektif positivism. Berbagai teori dari postpostivisme lahir antara lain teori kritis, konstruktivis, posmodernis dan feminis.

Dalam pekembangan lainnya metodologi Hubungan Internasional terlepas dari perdebatan positivis dan postpositivis mundul metodologi alternatif seperti metodologi Hubungan Internasional Islam, metodologi Hubungan Internasional Tiongkok. Selain itu Mazhab Inggris Hubungan Internasional juga telah terbuka terhadap pendekatan non-Barat dan keberagaman teori dan metodologi Hubungan Internasional. ***

 

  DAFTAR PUSTAKA

 

 

 

Bakhtiar, Amsal M. 2013. Filsafat Ilmu. Jakarta: Rajawali Press.

Booth, Ken and Steve Smith. 1995. International Relations Theory Today.

Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.

Brown, Chris. 1992. International Relations: New Normative Approaches.London: Haverster Wheatsheaf.

D’ Anieri, Paul. 2012. International Politics: Power and Purpose in Global Affairs. Boston: Wadsworth.

Dunne, Tim, Milja Kurki and Steve Smith. 2013. International Relations Theories: Discipline and Diversity. Oxford: Oxford University Press.

Evans, Graham and Jeffrey Newham. 1998. The Penguin Dictionary of International Relations. London: Penguin Books.

Garna, Judistira K. 2015. Filsafat Ilmu. Bandung: Primako Akademika.

Goodin. Robert E.and Hans-Dieter Klingemann (eds).1998. A New Handbook of Political Science. Oxford: Oxford University Press.

Holsti, K.J.1992.International Politics: A Framework for Analysis. New Jersey: Prentice Hall.

Jackson, Robert and George Sorensen. 2013. Introduction to International Relations: Theories and Approaches. Oxford: Oxford University Press.

Klotz, Audie and Deepa Prakash (eds). 2008. Qualitative Methods in International Relations A Pluralist Guide. New York: Palgrave MacMillan.

Kusumohamidjoyo, Budiono. 1987. Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analitis. Jakarta: Binacipta.

Mas’oed, Mochtar. 1994.Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES.

Olson, William C. & A.J.R. Groom. 1992. International Relations Then & Now: Origins and Trends in Interpretation. London: Routledge.

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. 2014. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Reus-Smit, Christian. 2005. Constructivism. Dalam Scott Burchill etc. 2005. “Theories of International Relations. “ New York: Palgrave MacMillan.

Smith Steve, Ken Booth & Marysia Zalewski. 1999. International Theory: Positivism & Beyond. Cambridge: Cambridge University Press.

Starr, Harvey (ed). 2006 Approach, Levels and Methods of Analysis in International Politics. New York: Palgrave MacMillan.

Steans, Jill, Lloyd Pettiford, Thomas Diez, Imad El-Anis. 2010. An Introduction to International Relations Theory: Perspectives and Themes. Harlow: Longman.

Viotti, Paul R. and Mark V. Kauppi.2012. International Relations Theory. Boston:Longman.

Waever, Ole. 1999.The Rise and Fall of Inter-Paradigm Debate. Dalam Steve

Smith, Ken Booth & Marysia Zalewski. “International Theory: Positivism & Beyond” Cambridge: Cambridge University Press.

Wendt, Jack S.Levy, Richard Little. 2014. Metodologi Ilmu Hubungan Internasional. Malang: Intrans.

[1] Judistira K. Garna. 2015. Filsafat Ilmu. Bandung: Primako Akademika. Hal. 38.

[2] Amsal Bakhtiar M. 2013. Filsafat Ilmu. Jakarta: Rajawali Press.Hal. 148.

[3] Mohtar Mas’oed. 1994. Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi.Jakarta:LP3ES. Hal. 2-3

[4] Michael Nicholson and Peter Bennett. The Epistemology of International Relations. Dalam A.J.R. Groom & Margot Light. 1999. Contemporary International Relations: A Guide to Theory. London: Pinter.

[5] Paul R. Viotti and Mark V Kauppi. 2012. International Relations Theory. Boston: Longman. Hal. 1.

[6] Anak Agung Banyu Perwira, Yanyan Mochamad Yani. 2014. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 2-3.

[7] Robert Jackson and George Sorensen. Op.cit. Hal. 66.

[8] Jill Steans, Lloyd Pettiford, Thomas Diez, Imad El-Anis. 2010. An Introduction to International Relations Theory. Harlow: Longman. Hal. 57

[9] Robert Jackson. Op.Cit. Hal. 72.

[10] Paul R. Viotti and Mark V Kauppi. 2012. International Relations Theory. Boston: Longman. Hal. 129-130.

[11] Paul R. Viotti and Mark V Kauppi. 2012. International Relations Theory. Boston: Longman Hal. 239-240.

[12] Umar Suryadi Bakry. Metodologi Ilmu Hubungan Internasional: Tradisional dan Saintifik. Dalam Alxander Wendt, Jack S.Levy, Richard Little. 2014. Metodologi Ilmu Hubungan Internasional. Malang: Intrans. Hal. 22-23.

[13] Asrudin. Metodologi Ilmu Hubungan Internasional: Positivisme dan Pospositivisme. Dalam Alxander Wendt, Jack S.Levy, Richard Little. 2014. Metodologi Ilmu Hubungan Internasional. Malang: Intrans. Hal. 29-30.

Paper PDF

EPISTOMOLOGI HUBUNGAN INTERNASIONAL

Please follow and like us:

Pendekatan Birokrasi dalam Pengambilan Keputusan untuk Kebijakan Luar Negeri

 

Oleh Asep Setiawan

 

Abstract

Bureaucratic politics model in foreign policy analysis focuses on the role played by many bureaucrats in foreign policy making process. The argument for this approach is foreign policy making process and its implementation by government rely on their bureaucrats. The bureaucratic politics approach asserts that foreign policy is mainly formulated by the bureaucrats rather that by the key decision makers. However role of bureaucrats should not be exaggerated since leaders and key decisions makers select their advisor and the advice they want to hear should confirm their own views.

 

Keywords: bureaucratic, politics, foreign policy, decision making, government

 

 

 

Pendahuluan

Dalam pengambilan kebijakan luar negeri telah berkembang sejumlah pendekatan yang mendapat perhatian para ilmuwan. Perkembangan itu sendiri berasal dari keingintahuan para pakar mengenai mengapa misalnya Presiden Saddam Hussein melakukan invasi ke Kuwait pada tahun 1990. (Breuning, 2007: 1). Apa yang menjadi alasan Saddam mengerahkan tentaranya dan bagaimana proses sampai adanya keputusan melakukan pendudukan atas Kuwait.

Kotak hitam dimana terjadi proses pengambilan keputusan itulah yang menjadi fokus keingintahuan para  ilmuwan. Dengan mengetahui proses tersebut maka dapat diidentifikasi dengan jelas faktor-faktor yang menjadi pemicu pengambilan keputusan. Pengetahuan terhadap proses tersebut itulah yang dapat menjadi model dan kerangka analisis. Perkembangan berbagai model dan kerangka pengambilan kebijakan luar negeri ini merupakan respons terhadap riset yang mengaitkan antara politik domestik dengan perilaku negara di tingkat internasional.

Dengan kata lain ada kaitan antara kondisi domestik dan internasional atau intermestik. Hal ini disebabkan bahwa keputusan dalam politik luar negeri sebuah negara tidak semata-mata didorong oleh faktor domestik saja. Faktor domestik menjadi salah satu faktor dalam proses pengambilan keputusan. Bobot faktor domestik juga bervariasi bisa sangat dominan bisa juga menjadi varibael pendukung saja. Selain faktor domestik terdapat faktor internasional yang menenetukan perilaku sebuah negara dalam merespons situasi di luar negaranya. Respons itulah yang kemudian akan direspons kembali oleh negara lain dalam sebuah sistem hubungan internasional. Respons internasional kemudian menjadi masukan bagi politik domestik dan kemudian menjadi aksi baru negara tersebut dalam menanggapi perkembangan di tingkat internasional.

Kajian ini akan mengulas bagaimana proses pengambilan keputusan dengan model birokrasi. Namun demikian sebelum melihat model birokrasi perlu diulas beberapa model dalam penagmbilan keputusan untuk kebijakan luar negeri. Dan perlu dijelaskan pula apa perbedaan antara politik luar negeri dan kebijakan luar negeri.

 

Kebijakan Luar Negeri

Politik luar negeri dapat diartikan sebagai perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan national di dalam percaturan internasional (Perwita dan Yani, 2014:47). Pengertian ini sejalan dengan apa yang dijelaskan Robert Jackson dan Georg Sorensen (2013:57) sebagai studi manajemen hubungan luar negeri dan kegiatan negara yang dibedakan dengan kebijakan di dalam negeri. Politik luar negeri melibatkan sasaran, strategi, metoda, panduan, arahan, kesepakatan dimana pemerintahan melakukan hubungan internasional satu sama lain dan serta melakukan hubungan internasional dengan organisasi internasional dan aktor non negara.

Jika politik luar negeri merupakan payung besarnya dalam melihat pola perilaku sebuah negara berkaitan dengan negara lainnya atau dengan aktor non negara seperti Perserikatan Bangsa Bangsa maka kebijakan luar negeri merupakan aplikasi dan bahkan mungkin implementasi dari politik luar negeri. Menurut Rosenau, kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya (Perwira dan Yani,2014: 49).

Menurut Holsti seperti dikutip Perwita dan Yani (2014:50), lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, sertai hirau akan berbagai kondisi internal yang menopang formulai tindakan tersebut. Jadi kalau politik luar negeri merupakan lingkup luas mengenai bagaimana sebuah negara bertindak terhadap lingkungan eskternalnya maka kebijakan luar negeri merupakan aktivitas yang jangkauannya terbatas dan dalam waktu tertentu.

Mark R. Amstutz dikutip Jemadu (2008) politik luar negeri adalah aksi eksplisit dan implisit yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional yang berada di lingkungan eksternal negara tersebut. Sedangkan, kebijakan luar negeri merupakan akumulasi dari penerapan politik luar negeri. Sebagai contoh Amerika Serikat menjalankan politik luar negeri agresif dan ofensif setelah serangan 9/11. Washington melancarkan apa yang disebut Global War on Terrorism (GWOT) dengan menginvasi Irak pada tahun 2003.

James N. Rosenau (1976) menjelaskan beberapa langkah politik luar negeri hingga pengaplikasinnya melalui kebijakan luar negeri. Menurut Rosenau, politik luar negeri sebagai seperangkat prinsip yang mendasari adanya hubungan luar negeri antar negara satu dengan yang lain. Seperangkat prinsip tersebut dapat mengacu pada sebuah rencana strategis yang akan dilakukan pemerintah dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Akhirnya rencana tersebut diterjemahkan menjadi langkah yang nyata yakni berupa mobilisasi sumberdaya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu efek dalam pencapaian tujuan.

Menurut Plano dan Olton (1989), kebijakan luar negeri adalah tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional khusus yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Menurut Holsti (1987) terdapat beberapa variabel untuk menganalisis kebijakan luar negeri :

  1. Atribut Nasional, yaitu meliputi kapabilitas yang kuat dan lemah, sikap dan pendapat masyarakat, kebutuhan ekonomi, dan komposisi etnis sosial.
  2. Kondisi Eksternal, yaitu meliputi persepsi ancaman dan perubahan fundamental dalam kondisi eksternal.
  3. Atribut Ideologi dan Sikap, yang mencakup kebijakan dan peranan tradisional, sikap dan pendapat masyarakat, tanggung jawab kemanusiaan, prinsip ideologi, identifikasi diri terhadap kawasan dan pertentangan ideologi dengan negara lain.

Untuk mengambil keputusan dalam kebijakan luar negeri diperlukan sumber-sumber masukan bagi negara sehingga keputusan itu tepat. Dalam konteks politik luar negeri sumber-sumber itu yang mengacu kepada pandangan James N. Rosenau didasarkan kepada dua kontinum (continuum) besar yakni kontinum waktu (time continuum) dan kontinum  agregasi sistemik (systemic aggregation continuum).

Menurut Rosenau continuum waktu meliputi sumber-sumber yang cenderung bersifat mantap dan berlaku terus menerus sedangkan kontinum lainnya sumber-sumber yang dapat dipengaruhi oleh fluktuasi jangka pendek. Sementara kontinum agregasi sistemik meliputi sumber-sumber sistemik, sumber-sumber masyarakat, sumber-sumber pemerintahan dan sumber-sumber idiosinkretik.

Sumber politik luar negeri yang akan mempengaruhi kebijakan luar negeri oleh Toma dan Gorn (1991) disebut antara lain sistemik obyektif seperti geografi dan struktur sistem internasional. Sedangkan faktor atribut nasional melingkupi demografi, ekonomi, militer dan pemerintahan. Faktor idiosinkretik subjektif mencakup masalah kepemimpinan.

Barulah kemudian dengan pertimbangan domestik dan internasional, kebijakan sebuah negara akan diambil. Bagaimana para pengambil keputusan meramu faktor internasl dan eksternal tersebut menjadi perhatian dari model pengambilan keputusan dalam bidang luar negeri. Para pelaku pengambil keputusan bidang luar negeri dihadapkan kepada berbagai pilihan dengan waktu yang terbatas. Selain itu pengambil kebijakan kadang-kadang dihadapkan pada informasi yang tidak lengkap namun harus sudah mengambil keputusan.

 

Model pengambilan keputusan

Berasarkan dari proses pengambilan keputusan itu setidaknya ada beberapa model yang muncul yakni model rasional, model pengambilan keputusan, model politik birokrasi, model adapatif dan model incremental. Marijke Breuning (2007) menyebut setidaknya ada tiga model besar dalam pengambilan keputusan politik luar negeri berdasarkan model Graham T. Allison.

 

Gambar 1

 

  Model Kebijakan Rasional Model Proses Organisasional Model Politik Birokrasi
Penentu kebijakan Kepentingan nasional Kinerja organisasi dan kelayakan Perundingan yang kompleks diantara individual dan lembaga
Aktor kunci Pemerintah, bertindak sebagai satu kesatuan, pembuat keputusan yang rasional Organisasi, bertindak dengan landasan prosedur standar operasi (SOP) Individual, dipandu oleh peran dan kepentingan mereka
Proses keputusan 1.Identitas kepentingan nasional 1. Kepentingan organisasional dan kepentingan yang ditentukan oleh preferensinya 1. Horisontal: kepentingan ditentukan oleh peran dan kelembagaan
2. Identifikasi pilihan-pilihan 2. Penyesuaian terhadap SOP 2. Vertikal: kepentingan ditentukan oleh posisi dalam hirarki
3. Analisis pilihan Untung/Rugi 3. Kelayakan ditentukan oleh pilihan kebijakan 3.Perundingan dan manufer politik lain ditentukan pilihan kebijakan
4. Pilihan alternative kebijakan yang terbaik untuk melayani kepentingan nasional    

 

Sumber: Breuning (2007)

 

Selain tiga model untuk studi politik luar negeri, Loyd Jensen (1982) menyebut beberapa pendekatan lainnya secara lengkap. Jensen  memaparkan lima model dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri. Pertama, model strategis atau rasional. Pendekatan ini sering digunakan oleh sejarawan diplomatik untuk melukiskan interaksi politik luar negeri berbagai negara atau tindakan para pemimpin negara-negara itu dalam merespon negara lainnya. Negara dan pengambil keputusan dipandang sebagai aktor terpencil yang memaksimalkan tujuannya dalam politik global. Pendekatan ini memiliki kelemahan adalah asumsi kalkulasi rasional yang dilakukan para pengambil kebijakan dalam situasi ideal yang jarang terjadi. Dengan kata lain apa yang disebut rasional oleh peneliti sering dianggap rasional oleh yang lainnya. Bahkan ada kelemahan lainnya bahwa model seperti ini menyandarkan pada intuisi dan observasi.

Model kedua adalah pengambilan keputusan. Penulis terkenal kerangka analisa ini adalah Richard C Snyder, HW Bruck dan Burton Sapin. Ia menggambarkan modelnya dalam kerangka yang kompleks dengan meneropong jauh kedalam “kotak hitam” pengambilan kebijakan luar negeri.Salah salah satu keuntungan pendekatan ini yakni membawa dimensi manusia kedalam proses politik luar negeri secara lebih efektif.

Jensen juga menyebutkan adanya model lain yakni politik birokrasi. Pendekatan ini menekankan pada peran yang dimainkan birokrat yang terlibat dalam proses politik luar negeri. Menurut Jensen, karena peralihan yang signifikan dalam pemerintahan dan partai-partai politik di banyak negara, maka politik luar negeri tergantung kepada pelayanan pegawai negeri yang lebih permanen untuk informasi dan nasihat. Oleh sebab itu birokrat – termasuk di jajaran Departemen Luar Negeri – mampu mempengaruhi pembentukan politik luar negeri. Namun demikian peran biokrat ini tak bisa dibesar-besarkan karena keterbatasan pengaruhnya juga.

Keempat, model adaptif menekankan pada anggapan bahwa perilaku politik luar negeri seyogyanya difokuskan pada bagaimana negara merespon hambatan dan peluang yang tersedia dalam lingkungan internasional. Disinilah pilihan politik luar negeri tidak dalam kondisi terbatas namun sangat terbuka terhadap segala pilihan.

Model kelima disebut Jensen sebagai pengambilan keputusan tambahan. Karena adanya ketidakpastian dan tidak lengkapnya informasi dalam masalah-masalah internasional, disamping banyaknya aktor-aktor publik dan privat yang terkait dengan isu-isu politik luar negeri, maka keputusan tak bisa dibuat dalam pengertian kalkulasi rasional komprehensif.

Sejauh ini seperti dikatakan Ali E Hilla Dessouki dan Baghat Korany,  ada tiga pendekatan yang mendominasi studi politik luar negeri di negara-negara berkembang baik di Asia, Afrika maupun Amerika Latin. Pertama, pendekatan psikologis. Pendekatan ini menilai politik luar negeri sebagai fungsi impuls dan idiosinkratik seorang pemimpin. Menurut pandangan ini, raja-raja dan presiden merupakan sumber politik luar negeri. Oleh karena itu perang dan damai merupakan selera pribadi dan pilihan individual.

Dalam hal ini politik luar negeri dipersepsikan bukan sebagai aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan nasional atau sosietal melainkan seperti ditulis Edward Shill tahun 1962 sebagai “bagian dari hubungan masyarakat. Tujuannya, memperbaiki citra negara, meningkatkan popularitas pemimpin dan mengalihkan perhatian dari kesulitan-kesulitan domestik kepada ilusi-ilusi kemenangan eksternal.

Terhadap pendekatan ini sedikitnya terdapat tiga kritik. Pertama, pendekatan ini membuat politik luar negeri tampak seperti sebuah kegiatan irasional, bukan masalah analisis sistematik. Kritik kedua, pendekatan ini mengabaikan konteks (domestik, regional dan global) dimana politik luar negeri diformulasikan dan dilaksanakan. Ketiga, pendekatan seperti ini mengabaikan fakta bahwa karena kepentingan mereka dalam survival politik, sebagian besar pemimpin menepiskan sifat eksentriknya yang berlawanan dengan sikap dominan, perasaan publik dan realitas  politik.

Memang sulit mengesampingkan variabel idiosinkratik di kebanyakan negara berkembang namun yang lebih penting dianalisa bagaimana konteks pembuatan kebijakan mendorong tipe-tipe kepemimpinan tertentu dan bukan tipe  yang lainnya. Atau bagaimana faktor idiosinkratik pemimpin mungkin mengubah konteks, mempengaruhi orientasi politik luar negeri pemimpin lainnya.

Kedua, pendekatan negara-negara besar yang dominan di kalangan pakar-pakar realis seperti Hans J Morgenthau. Pendekatan ini memandang politik luar negeri sebagai fungsi konflik Timur-Barat. Singkatnya, politik luar negeri negara-negara berkembang dipandang lemah otonominya. Negara berkembang  dipengaruhi rangsangan eksternal, mereka bereaksi terhadap prakarsa dan sitausi yang diciptakan kekuatan eksternal. Kelemahan utama pendekatan ini mengabaikan sumber-sumber dalam negeri dalam politik luar negeri.

Ketiga, pendekatan reduksionis atau model-builders. Pendapatnya, politik luar negeri negara berkembang ditentukan oleh proses yang sama dan perhitungan keputusan yang membentuk politik luar negeri negara-negara maju. Perbedaan dasarnya adalah kuantifikasinya. Negara berkembang memiliki sumber-sumber dan kemampuan yang kecil. Oleh sebab itu, melaksanakan politik luar negeri dalam skala yang lebih kecil. Pandangan ini berdasarkan asumsi bahwa perilaku semua negara (besar dan kecil, kaya atau miskin, berkembang atau maju) mengikuti model pengambilan keputusan aktor rasional.

Dikatakan pula, semua negara berusaha meningkatkan kekuasaan dan semua negara juga dimotivasi oleh faktor-faktor keamanan. Oleh karena itulah, politik luar negeri negara-negara berkembang persis sama seperti negara maju namun dalam level lebih rendah. Pendekatan ini tidak memperhitungkan karakter khusus seperti modernisasi, pelembagaan politik yang rendah dan status ketergantungan dalam stratifikasi sistem global.

Salah satu ciri-ciri kajian baru, berbeda dengan tiga pendekatan tadi, menekankan kepada sumber-sumber politik luar negeri dan bagaimana proses modernisasi dan perubahan sosial mempengaruhi perilaku eksternal negara-negara berkembang.

Misalnya karya Weinstein (1976) tentang politik luar negeri Indonesia yang menghasilkan pandangan adanya tiga tujuan politik luar negeri. Pertama, mempertahankan kemerdekaan bangsa melawan ancaman yang dipersepsikan. Kedua, mobilisasi sumber-sumber eksternal untuk pembangunan dalam negeri. Dan ketiga, mencapai sasaran-sasaran yang berkaitan dengan politik dalam negeri seperti mengisolasi salah satu oposisi politik dari dukungan luar negeri, memanfaatka legitimasi untuk tuntutan-tuntutan politik domestik dan menciptakan simbol-simbol nasionalisme dan persatuan nasional.

Contoh lain kajian baru politik luar negeri negara berkembang menekankan sumber-sumber domestik dan bagaimana proses modernisasi dan perubahan sosial mempengaruhi perilaku eksterrnal. East dan Hagen menggaris bawahi faktor sumber-sumber untuk membedakan dengan ukuran-ukuran faktor itu berupa jumlah absolut sumber-sumber yang tersedia dengan faktor modernisasi yang artinya kemampuna memobilisasi, mengontrol dan menggunakan sumber-sumber ini. Modernisasi itu sendiri dipandang sebagai proses dimana negara-negara meningkatkan kemampuannya untuk mengontrol dan menggunakan sumber-sumbernya. Ini berarti, negara yang modern punya kemampuan yang lebih besar dalam bertindak.

Unsur penting lainnya kajian politik luar negeri negara berkembang menekankan pada posisi ekonomi politik aktor dalam startifikasi sistem global. Johan Galtung seperti dikutip Marshall R Singer (1980) melukiskan dengan jelas tentang stratifikasi dalam sistem internasional ini. Galtung memaparkan bahwa sistem politik internasional mirip dengan sistem feodal yang terdiri dari negara besar alias  “top dog”,  negara menengah dan regional serta negara berkembang atau negara “underdog” yang lebih kecil.

Dalam konteks ini, ketidaksederajatan menjadi fokus utama. Negara berkembang eksis dalam tatanan dunia ini dicirikan dengan ketidaksederajatan antara negara dalam level pembangunan sosial ekonomi, kemampuan militer dan stabilitas politik dan prestise. Akibatnya, penetrasi luar terada proses pengambilan keputusan negara-negara berkembang. Aktor eksternal berpartisipasi secara otoritatif dalam alokasi sumber-sumber dan determinasi sasaran-sasaran nasional. Dalam hal ini banyak karya ilmiah sudah ditulis tentang peranan Dana Moneter Internasional (IMF), perusahaan multinasional dan bantuan luar negeri negara-negara besar.

Dari berbagai pendekatan yang ada, tulis Hillal dan Korany, analisis yang memadai terhadap politik luar negeri negara-negara berkembang semestinya mempertimbangkan bahwa politik luar negeri adalah bagian dan paket situasi umum Dunia Ketiga dan merefleksikan evolusi situasi ini. Dengan demikian, proses politik luar negeri tak dapat dipisahkan dari struktur sosial domestik atau proses politik domestik.

Menurut Hillal dan Korany, untuk memahami politik luar negeri negara Dunia Ketiga perlu membuka “kotak hitam”. Dunia Ketiga ini banyak dipengaruhi stratifikasi internasional. Meskipun negara berdaulatan namun negara-negara Dunia Ketiga, dapat dirembesi, dipenetrasi dan bahkan didominasi Oleh sebab itu penting pula melihat struktur global yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri.

Sedikitnya ada tiga persoalan besar yang dihadapi negara berkembang dalam  melaksanakan politik luar negerinya. Pertama, dilema bantuan dan independensi. Negara Dunia Ketiga mengalami dilema anara memiliki bantuan luar negeri atau mempertahankan independensi nasional.

Kedua, dilema sumber-sumber dan tujuan yang lebih menekan di negara berkembang dibandingkan negara maju. Dilema ini menyangkut kemampuan para pengambil kebijakan mengejar tujuan di tengah realisme kemampuan negaranya.

Keempat, dilema keamanan dan pembangunan yang merupakan versi modern dari debat lama “senjata atau roti”. Sejumlah pakar menilai politik luar negeri terutama merupakan proses atau aktivitas yang tujuan utamanya adalah mobilisasi sumber-sumber eksternal demi pembangunan masyarakat.

 

Pendekatan politik birokrasi

Salah satu yang menjadi sorotan dalam artikel ini adalah model politik birokrasi (beraucratic politics). Model ini menekankan pada peranan yang dilakukan banyak birokrat yang terlibat dalam proses politik luar negeri (Perwira dan Yani, 2014: 49). Dengan memfokuskan kepada peran birokrat maka pendekatan ini lebih banyak menekankan kepada birokrat tidak kepada negara sebagai pengambil kebijakan. Pendekatan ini memandang bahwa para birokrat memainkan peran besar dalam kebijakan luar negeri yang berarti pengaruhnya dominan. Selain para birokrat ini mengambil keputusan berkaitan dengan kebijakan luar negeri, merekapun bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut yang sekaligus para birokrat berpengaruh pada tahap implementasi kebijakan.

Sebenarnya akar dari model politik birokratik dapat dilacak kepada teori filosof Jerman Max Weber. Namun model ini menjadi terkenal ketika para ahli mulai meneliti apa yang menjadi faktor faktor dalam proses pengambilan keputusan politik luar negeri dan pertahanan Amerika Serikat. Para peneliti menyebutnya sebagai model politik demokratis atau model proses politik (Zhang Qingmin, 2016).

Model birokrasi politik dalam analisa politik luar negeri dapat dianggap sebagai langkah selanjutnya dari pendekatan “grupthink” karena model ini memfokuskan kepada peran yang dimainkan birokrat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Argumen dari model ini adalah dimulai dari titik bahwa dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri dan selama pelaksanaannya oleh pemerintah sangat tergantung dari para birokrat.

Dasarnya adalah karena pemerintah dan para politisi sifatnya sementara sea kebanyakan para politisi kurang mengetahui dan kurang ahli dalam isu luar negeri ketergantungan kepada kaum birokrat tidak dapat dihindarkan lagi.Dengan kata lain pendekatan politik birokrasi (beraucratic politics) menegaskan bahwa kebijakan luar negeri terutama diformulasikan oleh birokrat bukan oleh pengambil keputusan kunci.

Menurut model politik birokrasi yang dirintis Allison (1971) dan Halperin (1974), keputusan atau pilihan akan satu atau beberapa kebijakan biasanya merupakan tawar menawar antara beberapa lembaga pemerintah. Anggota lembaga pemerintah yang berbeda-beda itu berusaha mendesakkan pandangannya dalam proses formulasi kebijakan. Oleh sebab itulah, putusan kebijakan yang diambil dalam model politik birokrasi tidak dapat dipandang sebagai satu keputusan tunggal. Malah sebaliknya merupakan hasil dari rivalitas, tawar menawar, kompromi dan penyesuaian diantara berbagai lembaga pemerintah.

Model rasional dalam pengambilan keputusan mendapatkan kritik yang tajam dalam model politik birokrasi karena keputusan tergantung dari putaran perundingan dan diskusi diantara berbagai lembaga dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Di sisi lain, akurasi model politik birokrasi dalam menjelaskan kebijakan luar neheri dapat juga dipermasalahkan dengan alasan bahwa birokasi bukanlah arsitek utama kebijakan luar negeri. Oleh sebab itu dapat juga dinyatakan bahwa birokrasi berurusan hanya dengan keputusan sehari-hari bukan yang penting selama krisis terjadi.

Selain itu peran birokrasi tidak dapat dibesar-besarkan karena para pemimpin dan pengambil keputusan kunci memilih para penasihatnya yang mendukung pandangan mereka. Para pengambil keputusan level yang tinggi juga mencari informasi sendiri dan memprosesnya agar tidak tergantung struktur birokrasi.

James N. Rosenau menjelaskan pedoman praktis yang dirancang untuk membantu penelaahan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi pembuatan kebijakan dalam politik luar negeri. Rosenau mengelompokkan variabel-variabel tersebut dalam lima kategori yakni variabel ideosinkretik yang berhubungan dengan persepsi, image, dan karakteristik pribadi si pembuat keputusan. Selanjutnya variabel peranan sebagai gambaran pekerjaan atau sebagai aturan-aturan perilaku yang diharapkan bagi elit-elit yang mempengaruhi, merumuskan, dan melaksanakan kebijaksanaan. Terlepas dari psikologis seseorang, apabila dia memegang peranan yang spesifik, maka hasil perilakun a dimodifikasi oleh harapan dan ekspektasi publik terhadap perilaku tadi. Yang lainnya variabel nasional yang mencakup atribut nasional yang mempengaruhi hasil politik luar negeri dalam pembuatan kebijakan. Hal ini ditandai oleh unsur-unsur power yang nyata (tangible) dan yang tidak nyata (intangible). Variabel lainnya yakni sistematik yang  memasukkan seluruh struktur dan proses internasional.

Sedangkan yang menjadi sorotan dalam tulisan ini adalah variabel birokratis yang terkait dengan struktur dan proses pemerintahan serta efeknya terhadap politik luar negeri. Pembuat kebijakan mengambil keputusan dengan dipengaruhi oleh nilai-nilai organisasi atau birokrasi dimana ia terlibat di dalamnya. Unit-unit birokrasi dalam suatu negara secara konstan bersaing untuk melestarikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan birokrasi tersebut dan untuk memaksimasi keterlibatan dan pengaruhnya dalam proses pembuatan keputusan sehingga program-program dan kegiatan-kegiatannya berjalan lancar dan kemungkinan mereka tetap dapat menikmati kekuasaan serta hak-hak istimewa yang mungkin mereka peroleh.

 

Penutup

Model politik birokrasi mengangkat peran birokrat dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Dalam negara demokratis peran birokrat sangat besar karena para politisi dan pejabat tinggi di kementerian bisa berganti. Namun birokrat yang juga karena kemampuan serta pengetahuan mereka mengenai isu-isu luar negeri sudah terjaga dan terpelihara, mereka menentukan arah kebijakan luar negeri. Para birokrat ini dominan jika para pemimpin tingginya tidak memiliki kemampuan yang luas dalam menangani masalah luar negeri. Ketergantungan akan mereka akan tinggi. Namun demikian bisa juga para pemimpin ini memiliki para penasihatnya yang memiliki smber informasi sehingga tidak tergantung kepada para birokrat. ***

 

 

 

Daftar Pustaka

 

Breuning, Marijke. 2007. Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction. New

York: Palgrave Macmillan.

 

Dessouki, Ali E Hillal and Baghat Korany. 1991. “A Literature Survey and

Framework for Analysis.”  Dalam The Foreign Policies of Arab States,

Bouleder, Westview Press, 1991.

 

Halperin, Morton H. and Priscilla A. Clapp and Arnold Kanter. 2006. Bureaucratic

Politics and Foreign Policy. Washington: Brookings Institution Press.

 

Jemadu, Aleksius. 2008. Politik Global dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha

Ilmu

 

Lyod Jensen. 1982. Explaining Foreign Policy. New Jersey: Prentice Hall. Inc.

 

Mintz, Alex and Karl DeRouen. 2001. Understanding Foreign Policy Decision

Making. New York: Cambridge University Press.2010.

 

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochama Yani. 2014. Pengantar Ilmu

Hubungan Interasional. Bandung: Remaja Rosdakarya.

 

Qingmin, Zhang . 2016. “Bureaucratic Politics and Chinese Foreign Policy-making”.

The Chinese Journal of International Politics, 2016, 1–24.

 

Rosenau, James N. 1976. “The Study of Foreign Policy” dalam James N. Rosenau,

Kenneth Thompson and Gavin Boys (eds.) World Politics: An Introduction. New York: Free Press.

 

Singer, Marshall R. 1985. “The Foreign Policies of Small Developing States” dalam

World Politics : An Introduction oleh James N Rosenau, Kenneth W Thompson dan Gavin Boyd. New York: The Free Press.

 

Tayfur, Fatih. 1994. “Main Approaches to the Study of Foreign Policy: A Review”.

Dalam Metu Studies in Development, 21 (1), 1994, 113-141.

 

Weinstein, Franklin B. 1976. Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of

Dependence: From Sukarno to Soeharto. Ithaca: Cornel University Press.

 

 

 

 

Please follow and like us: