Budaya politik pasca Pilpres

Tampaknya ada perubahan budaya politik setidaknya di level elit pasca Pemilihan Presiden 2014 yang berlangsung lancar. Perilaku politik ini muncul setelah pertarungan head to head antara dua calon presiden dan wakil presiden. Persaingan itu begitu sengit sehingga segala cara ditempuh termasuk penerbitan sebuah tabloid untuk menjatuhkan salah satu calon.

Sebulan lebih setelah pencoblosan, budaya politik di Indonesia sudah mengalami pergeseran karena pihak yang kalah terus menerus mengganggu dengan tuduhan kecurangan. Pihak capres nomor satu dengan dukungan besar merasa akan menang namun ketika KPU memutuskan bahwa capres nomor 2 yang unggul dan dinyatakan sebagai presiden terpilih.

Budaya politik yang dimaksud ini adalah tidak adanya sebuah sikap yang menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa sudah berada di forum Mahkamah Konstitusi. Dan proses ini pun diganggu dengan berbagai pernyataan dan orator di depan gedung MK dengan maksud tidak lain agar memenangkan dirinya setelah dinyatakan kalah oleh KPU.

Budaya politik seperti ini yang memancing protes, kemarahan dan menghasut tanpa alasan jelas dan tanpa bukti-bukti jelas menimbulkan kekhawatiran akan adanya proses politik yang mandek. Tahun 2009 sengketa diselesaikan Mahkamah Konstitusi dan situasi politik kembali pulih. Namun budaya politik yang menuduh pihak lain curang meski 8,5 juta selisih suara sudah menunjukkan siapa yang menang.

Budaya politik kemarahan ini dikhawatirkan akan membuat kehidupan politik tidak sehat. Bukan lagi setelah Pilpres semua bersatu mendukung pemerintah terpilih karena rakyat sudah bersuara, namun akan terus mengganggunya tanpa tujuan politik jelas selain menumpahkan kemarahan. Padahal, citra elit sebagai negarawan sudah sangat terpuruk dan dibutuhkan sikap kenegarawanan elit politik saat ini.

Kalau kita meminjam istilah Gabriel Almond dalam menjelaskan politik di negara berkembang seperti patron-client atau budaya politik kaula, mungkin bisa menerjemahkan betapa berbahayanya perilaku elit yang hanya mau menang sendiri. Sikap elit ini akan diikuti sebagian masyarakat yang masih mengikuti perilaku elit sekalipun tidak sesuai dengan hukum. Demikian juga pernyataan yang memanas-manaskan situasi bisa diikuti bahkan bisa tanpa berpikir lagi.

Bahwa perubahan budaya ini tidak akan berlangsung cepat namun sikap yang muncul di sebagian elit berpotensi mengubah perilaku politik akar rumput. Oleh sebab itulah perlu sebuah proses yang positif agar elit politik yang kalah di Pilpres tidak membuat persoalan baru yang dapat mendorong ke arah negatif sikap masyarakat di Indonesia.***

 

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Editorial: Endorsing Jokowi

There is no such thing as being neutral when the stakes are so high. While endeavoring as best we can to remain objective in our news reporting, our journalism has always stood on the belief of the right moral ground when grave choices must be made.

We were not silent during reformasi. Neither have we been shy when power is abused or civil rights trespassed.

Good men and women cannot stay idle and do nothing. Speak out when persecution occurs, stand firm in rejecting the tide of sinister forces.

At certain junctures in a nation’s life, its people are called upon to make stark choices. No longer is it a mere ballot cast for one candidate over another, but rather a moral choice on the fate of the nation.

Russia faced such a choice in 1996, during a runoff between independent incumbent Boris Yeltsin against Gennady Zyuganov representing the old-guard Communist Party. It was a moral choice for hope versus remnants of the past. They chose hope.

In five days this nation too will make a moral choice. In an election like no other — divisive in its campaigning, precarious in its consequences — Indonesians will be required to determine the future of our body politic with a single piercing of a ballot paper.

The Jakarta Post in its 31-year history has never endorsed a single candidate or party during an election. Even though our standpoint is often clear, the Post has always stood above the political fray.

But in an election like no other, we are morally bound to not stand by and do nothing. We do not expect our endorsement to sway votes. But we cannot idly sit on the fence when the alternative is too ominous to consider.

Each candidate in the presidential election has qualities in his declared platform. They have been dissected at length the past three weeks. And voters will sway one way or another based on it. Yet there is also a sizable part of society who are undecided in their preference.

In such a case, perhaps one can consider who not to vote for as their reasoning for that moral choice.

Our deliberations are dictated on the values by which the Post has always stood firmly for: pluralism, human rights, civil society and reformasi.

We are encouraged that one candidate has displayed a factual record of rejecting faith-based politics. At the same time we are horrified that the other affiliates himself with hard-line Islamic groups who would tear the secular nature of the country apart. Religious thugs who forward an intolerant agenda, running a campaign highlighting polarizing issues for short-term gain.

We are further perplexed at the nation’s fleeting memory of past human rights crimes. A man who has admitted to abducting rights activists — be it carrying out orders or of his own volition — has no place at the helm of the world’s third-largest democracy.

Our democracy will not consolidate if people’s mind-set remains wedged in a security approach in which militarism is an ideal. A sense that one candidate tends to regard civilian supremacy as subordinate to military efficacy.

This nation should be proud of its military, but only if those in uniform acknowledge themselves as servants of the democratic, civilian governance.

As one candidate offers a break from the past, the other romanticizes the Soeharto era.

One is determined to reject the collusion of power and business, while the other is embedded in a New Order-style of transactional politics that betrays the spirit of reformasi.

Rarely in an election has the choice been so definitive. Never before has a candidate ticked all the boxes on our negative checklist. And for that we cannot do nothing.

Therefore the Post feels obliged to openly declare its endorsement of the candidacy of Joko “Jokowi” Widodo and Jusuf Kalla as president and vice president in the July 9 election. It is an endorsement we do not take lightly.

But it is an endorsement we believe to be morally right.

Jakarta Post, 4 July 2014

Catatan: baca alasan Jakarta Post bersikap yang menekankan demi masa depan Indonesia, agar demokrasi tidak tercemar kelompok yang dengan segala cara merebut kursi presiden.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Survei Indo Barometer: Prabowo-Hatta 36,5%, Jokowi-JK 49,9%

Jakarta – Sejumlah survei memprediksi jarak elektabilitas Jokowi dan Prabowo semakin mendekat. Namun berdasarkan survei Indo Baromter, selisih elektabilitas capres nomor urut satu dan dua terpaut sekitar 13,5%.

“Sampai dengan 28 Mei-4 Juni 2014, yakni saat pengumpulan data lapangan survei ini, Jokowi-JK masih di depan Prabowo-Hatta dengan angka Jokowi-JK 49,9% dan Prabowo-Hatta 36,5%. Selisih keduanya adalah 13,5%,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, dalam rilis survei Indo Barometer di Rarampa Resto, Jl Mahakam I No 1, Jakarta, Selasa (17/6/2014).

Survei dilaksanakan pada tanggal 28 Mei – 4 Juni 2014. Survei dilaksanakan di 33 provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah responden sebesar 1.200 orang (margin of error sebesar ± 3,0% pada tingkat kepercayaan 95%).

Responden survei ini dipilih dengan metode multistage random sampling. Pengumpulan data dengan wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Dari perbandingan karakteristik demografis yang terpilih, tampak bahwa responden survei ini mirip dengan populasi secara keseluruhan.

Keunggulan Jokowi-JK juga terlihat dalam pertarungan sendirian melawan Prabowo-Hatta. Simulasi khusus capres, Jokowi 49,1% dan Prabowo 36,9%. Simulasi khusus cawapres Jusuf Kalla 47,4% dan Hatta Rajasa 33,3%.

“Dari angka ini, tampak bahwa pasangan Prabowo-Hatta masih harus bekerja ekstra-keras dalam masa kampanye 4 Juni-5 Juli 2014. Artinya, dalam waktu satu bulan tersisa, pasangan Prabowo-Hatta harus mendapatkan kenaikan sekitar 15% suara agar dapat menang dalam pilpres 2014 ini,” kata Qodari.

Berikut hasil survei Indo Barometer selengkapnya:

Prabowo-Hatta: 36,5%
Jokowi-JK: 49,9%
Tidak akan memilih: 0,1%
Rahasia: 1,5%
Belum memutuskan: 11,0%
Tidak tahu/tidak menjawab: 1%

Sumber: media online

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Survei LSN: Prabowo-Hatta 46,3% dan Jokowi-JK 38,8%

Elektabilitas pasangan capres nomor satu, Prabowo Subianto-Joko Widodo diprediksi telah menyalip duet Jokowi-Jusuf Kalla (JK) yang selama ini barada di posisi teratas semua survei. Menurut Lembaga Survei Nasional (LSN), elektabiliitas pasangan koalisi merah putih Prabowo-Hatta mencapai 46,3 persen jika pemilu digelar hari ini.

Peneliti utama LSN Mega Nusantara mengatakan, meroketnya elektabilitas Prabowo karena sosoknya yang tegas.

“Karena sikap Prabowo yang tegas dan responden menginginkan presiden berlatar belakang TNI,” ujar Mega dalam jumpa pers hasil survei LSN di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (12/6/2014).

Hasil survei LSN menunjukkan, duet Prabowo-Hatta meraih elektabilitas 46,3%, duet Jokowi-JK 38,8%, dan responden yang belum menentukan pilihan 14,9%.

Survei dilakukan antara tanggal 1-8 Juni 2014 di 33 provinsi dengan jumlah responden 1.070 orang dengan perbandingan laki-laki dan perempuan 50:50. Survei dilakukan melalui pengumpulan data teknik melalui wawancara dengan pedoman kuisioner. Margin of error survei -/+ 3% dengan tingkat kepercayaan 95%.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Lima Survei Unggulkan Jokowi-JK

1. LSI: Jokowi-JK 35,42% dan Prabowo-Hatta 22,75%

Merdeka.com – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis data survei Jokowi – JK dan Prabowo – Hatta pada pertengahan Mei 2014. Peneliti LSI Ardian Sopa menilai Jokowi justru lebih unggul dari Prabowo meski tak dapat dukungan dari elite partai besar.

“Dari sisi persentase dukungan seluruh partai pendukung, koalisi partai pendukung Prabowo – Hatta lebih besar. Namun dari sisi euforia dukungan pemilih, hasilnya berbalik. Dukungan pemilih kepada Jokowi – JK lebih besar,” kata Ardian, di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (20/5).

Ardian menjelaskan, berdasarkan hasil survei LSI yang dilakukan kepada 2.400 responden dengan margin of error sekitar 2 persen, memperlihatkan 68,5 persen responden mendukung Jokowi , sedangkan Prabowo hanya 15,3 persen.

“Hasilnya sebesar 68,5 persen publik menyatakan bahwa mereka ingin secara sukarela membantu pasangan Jokowi – JK. Sedangkan Prabowo hanya 15,3 persen yang menyatakan sukarela,” paparnya.

Tidak hanya itu, Ardian melanjutkan, jika pemilihan presiden dilakukan pada saat survei dilakukan, maka pasangan Jokowi – JK unggul sementara dibanding pasangan Prabowo – Hatta.

“Elektabilitas Jokowi – JK mencapai 35,42 persen dan elektabilitas Prabowo – Hatta 22,75 persen. Selisih kedua pasangan sebesar 13 persen, namun keduanya masih punya peluang menang karena sebanyak 41,83 persen belum menentukan pilihan,” jelasnya.

Survei LSI ini dilakukan di 33 provinsi dengan metode multistage random sampling pada tanggal 1-9 Mei 2014. Dalam survei ini, LSI melakukan wawancara dan tatap muka dengan jumlah 2.400 responden.

2. Populi Center: Jokowi-JK 47,5% dan Prabowo-Hatta 36,9%

Merdeka.com – Lembaga survei Populi Center pada awal Juni menunjukkan persaingan antara Jokowi – Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa berlangsung ketat. Dalam survei bertajuk ‘Trajektori Politik 2014: Menuju Pemilihan Presiden yang Kompetitif’ jika Pilpres digelar saat ini, Jokowi – JK masih menang.

“Jokowi – JK mendapatkan angka elektabilitas 47,5 persen, sedangkan Prabowo – Hatta sebesar 36,9 persen dan yang belum menentukan pilihan sebesar 14,4 persen. Dari temuan ini, selisih elektabilitas antara Jokowi – JK dan Prabowo – Hatta lebih kecil dari mereka yang bisa digolongkan sebagai undecided voters,” ujar Ketua Populi Center Nico Arjanto saat presentasi kepada wartawan di Rarampa Resto Jalan Mahakam Raya II No 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/6).

Lebih lanjut, berdasarkan survei ini tampak bahwa Pilpres 2014 akan berjalan kompetitif. Menurut dia, masing-masing pasangan capres dan cawapres masih memiliki peluang untuk menang.

“Peluang untuk menyalip masih ada, penentu dalam pemenangan itu dilihat kampanye efektif, debat capres-cawapres dengan sebaik-baiknya, dan kampanye menarik undecided voters ini merata. Saya kira semua unsur ini penting,” ucap dia.

Survei ini menggunakan wawancara tatap muka yang dilakukan di seluruh 33 provinsi pada tanggal 24 sampai 29 Mei 2014. Sampling yang digunakan sebanyak 1.500 responden dipilih secara acak bertingkat (multi random sampling) dengan margin of eror = 2.53 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.

3. SSS: Jokowi-JK 42,65% dan Prabowo-Hatta 28,35%

Merdeka.com – Masih di awal Juni, kali ini lembaga survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) juga melakukan survei menjelang pemilihan presiden. Hasil surveinya, Jokowi – JK memiliki tingkat elektabilitas mencapai 42,65%, sedangkan Prabowo – Hatta 28,35%. Sementara sebanyak 29 persen menjawab tidak tahu.

Dalam keterangan persnya hari ini, Kamis (5/6), survei yang dilakukan oleh SSS dilakukan pada 26 Mei – 4 Juni 2014. Sampel yang digunakan adalah warga yang tinggal di 10 kota besar dan memiliki hak pilih dalam pemilu.

10 Kota besar yang dijadikan sampel adalah DKI Jakarta, Surabaya, Bandung, Balikpapan, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Palembang dan Yogyakarta. Metode yang digunakan dengan wawancara via telepon.

Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95 persen dengan margin of error 2,78 persen.

Dalam penelitian ini, sampel yang diambil dari hasil mengacak nomor telepon yang terdapat di dalam buku Telkom. Jumlah sampel dalam survei ini sebanyak 1.250 responden.

4. Cyrus Network: Jokowi-JK 53,6% dan Prabowo-Hatta 41,1%

Merdeka.com – Nah, survei terbaru dua pasangan capres-cawapres dirilis oleh Cyrus Network. Survei ini dilakukan selama kurun waktu 25-31 Mei 2014. Survei terbaru ini memiliki angka unidentified voters tinggal sekitar 5 persen.

“Elektabilitas Jokowi-JK sebesar 53, 6 persen dan Prabowo-Hatta sebesar 41,1 persen tak akan berubah jauh,” ujar Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi di Jalan Wahid Hasyim 51 Jakarta, Selasa (10/6).

Survei menyebut ada 30 persen calon pemilih mengaku mempertimbangkan debat capres-cawapres kemarin malam untuk memantapkan pilihan. Hasil dari debat itu berpotensi mengubah pilihan warga terhadap pasangan capres dan cawapres.

Dalam survei terbaru, angka unidentified voters tinggal 5 persen. Dari 5 persen tersebut, preferensi mereka tetap bisa dipetakan sekitar 2,9 persen dukung Jokowi-JK sementara 0,8 memilih Prabowo-Hatta, sisanya merahasiakan pilihan.

“Prabowo sejauh ini mengalami peningkatan suara signifikan. Namun belum mampu memotong elektabilitas Jokowi,” tuturnya.

Data ini diperoleh berdasarkan survei 25-31 Mei 2014, dengan 1.500 responden di 33 provinsi yang diwawancara lewat tatap muka. Margin error 2,6 persen dengan metode multistage random sampling.

5. Survei PDB: Jokowi-Jk 32,2 % Prabowo-Hatta 26,5 %

Merdeka.com – Pusat Data Bersatu (PDB) merilis hasil survei terbaru elektabilitas dua capres. Survei yang dilakukan pada 26 Mei-1 Juni itu mengungkapkan, selisih elektabilitas antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto hanya terpaut 5,7 persen.

Peneliti senior PDB Agus Herta dalam jumpa pers Hasil Survei Capres 2014 oleh PDB di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta, Selasa (10/6), memaparkan, survei dilakukan di 7 kota besar di 7 provinsi di Indonesia yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar dengan masing-masing 384 responden. Jumlah responden sebanyak 2.688 responden dan diwawancara dengan menggunakan kuesioner terstruktur (structured interview).

“Setiap kota yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi provinsi,” kata Agus.

“Ada tren elektabilitas Jokowi-JK turun dan PrabowoHatta naik. Selisih elektabilitas PrabowoHatta dengan JokowiJK sampai akhir Mei 2014 semakin menyempit hanya sekitar 5,7% (Jokowi-JK 32,2% dan PrabowoHatta: 26,5%)” imbuhnya.

Ketika ditanya sampai titik mana pertemuannya elektabilitas kedua capres? Agus menjelaskan PDB masih akan melakukan riset lagi sampai minggu terakhir jelang pilpres.

Apakah PrabowoHatta akan melampaui JokowiJK? “Dalam pengalaman riset, tren sulit berubah dalam waktu sempit. Yang turun konsisten akan turun, yang naik terus akan naik,” pungkasnya.
Sumber: Merdeka.com

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Menuju sikap dewasa berpolitik

Memperhatikan perbincangan di media sosial seperti di Facebook dan Twitter sepertinya mengarah kepada diskusi yang tidak dewasa. Sebagian dari pelaku sosial media memposting link dari situs-situs berita tidak jelas. Bahkan ada yang memposting berita beberapa tahun lalu untuk menyudutkan salah satu calon presiden.

Dalam posting itu ada beberapa yang merupakan fakta dan ada pula yang fiksi atau plintiran media tertentu untuk menyudutkan salah satu capres. Bahkan di situs berita yang mainstream pun ada satu situs yang rajin menyudutkan salah satu capres. Situs berita ini semula menyokong parpol tertentu kemudian setelah pemiliknya pindah maka tulisan dan berita di situs itupun beralih pemihakanya.

Ternyata dari pengamatan beberapa hari ini sungguh sulit untuk berpolitik secara dewasa. Taruhlah bahwa yang bermain di Facebook itu rata-rata berpendidikan tinggi. Namun pendapat dan pandangannya kadang-kadang tidak mencerminkan background pendidikan. Kalimat dan penyusunan pendapatnya malah penuh dengan irasionalitas dan emosi.

Barangkali dari analisa kalimat-kalimat serta pendapat yang muncul di media sosial sedikit banyak menunjukkan bahwa cara berpolitik dan mengemukakan aspirasi masih emosional dan kadang kekanak-kanakkan. Apakah ini mencerminkan sebagian masyarakat Indonesia dalam berpolitik? Wallahu’alam.

Sebenarnya dialog dan pertukaran pandangan sah-sah saja. Namun di ruang publik seharunya pengguna media sosial bisa bermain cantik dan elegan. Tidak harus dengan bahasa kasar dan saling mengecam. Di era demokrasi ini, boleh saja mengkritik salah satu calon namun perlu menghindari fitnah.

Kalau kita amati bersama, politik praktis memang sangat cair. Jadi sangan jangan sampai saling menyakiti gara-gara mendukung salah satu capres. Parpol pendukung para capres ini juga sudah biasa bekerja sama dan juga tidak satu perahu. Jadi demikian juga anggota masyarakat yang berpendidikan tetap menempatkan dialog dan pertukaran pandangan dalam kerangka menumbuhkan budaya dialog terbuka, kritis dan jujur.
Bahwa dalam politik praktis tidak ada aksioma kejujuran seratus persen, maka dalam dialog anggota masyarakat perlu dipertahankan tradisi untuk mengemukakan pandangan yang memang jujur dan transparan. Jika anggota masyarakat sudah mulai menebar fitnah dan pandangan ekstrem, maka secara keseluruhan tidak dapat diharapkan pemerintahan mendatang dapat membangun secara lebih solid.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Jokowi dan JK sambut Pilpres 2014

Hari ini titik kulminasi berbagai spekulasi siapa pendamping Capres Jokowi terbuka sudah. Jusuf Kalla yang mantan wakil presiden dan mantan calon presiden akan mendampingi Jokowi dalam pertarungan memperebutkan RI1 versus Prabowo-Hatta yang akan dideklarasikan hari Selasa (20/5).

Dengan terbukanya tirai yang selama ini menjadi bahan dialog berbagai media dan perbincangan di berbagai sudut kehidupan masyarakat Indonesia, maka diskusi akan bergeser ke arah program dan elektabilitas.

Lembaga survei memang sudah menjagokan pasakangan Jokowi-JK, sejak lama meski baru pada tahap hipotesis. Dengan simulasi disandingkan dengan berbagai tokoh, hanya dengan JK lah Jokowi memiliki tingkat elektabilitas tinggi. Kalau meminjam salah satu lembaga survei, pasangan inilah yang terkuat yang mampu menandingi pasangan Prabowo – cawapres seperti Hatta.

Simulasi yang dilakukan berbagai lembaga survei ini secara tidak langsung mengangkat wacana pasangan yang elektabilitasnya tinggi. Bahkan memberikan citra kepada pasangan Aburizal Bakrie-cawapres serta calon dari Partai Demokrat hasil konvensi yang tidak lain adalah Dahlan Iskan, tidak bisa menandingi kedua poros utama – Jokowi dan Prabowo.

Di era keterbukaan terbukti bahwa elektabilitas hasil survei ikut mempengaruhi hasil akhir dari real election. Terbukti hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga survei tidak jauh beda dengan real count yang dilakukan oleh KPU.
Dari berbagai survei yang dilakukan ilmiah – bukan pesanan parpol atau individu tertentu – terbukti bisa meramalkan mendekati penghitungan riil. Tentu dengan margin error yang sudah disebutkan rata-rata 2 sampai tiga persen, maka bisa jadi proyeksi lembaga survei ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena dilakukan tidak hanya oleh satu lembaga.
Akurasi lembaga dan konsultan ini akan menjadi brand bagi langkah selanjutnya. Dengan layanan data yang cepat inilah maka proyeksi aktivitas politik sudah teraba bahkan sebelum peristiwanya berlangsung seperti pilpres.

Elektabilitas lebih tinggi dinikmati oleh Jokowi-JK dibandingkan dengan Prabowo-cawapres (Hatta). Namun demikian pemilihan presiden tetap menarik karena adanya tokoh-tokoh yang ingin duduk di kursi RI 1. Kita tunggu bagaimana proses demokrasi di Indonesia ini. ***

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

SBY dan Ical pun menunggu

Sebenarnya hari Minggu 18 Mei banyak ditunggu orang. Mengapa ? Ada Rapimpnas Golkar dipimpin Aburizal Bakrie. Hasilnyla nihil alias bolong. Sangat artificial karena kemudian Rapimnas menyerahkan semuanya kepada Ical untuk koalisi pencapresan. Artinya, masih harus ditunggu sampai 20 Mei batas akhir pendaftaran pasangan capres. Katanya karena masih harus memikirkan langkah mana yang mau diambil, Prabowo atau Jokowi.

Demikian juga SBY akhirnya mengatakan, tunggu sampai 20 Mei. Mau ke Prabowo, Jokowi, mau buat koalisi sendiri atau netral. Partai Demokrat yang berjaya selama 10 tahun memimpin pemerintahan dengan pencapaian pada pemilu luar biasa tampaknya sinar Demokrat akan redup.

Akankah dua partai besar ini merapat ke Jokowi atau ke Prabowo? Informasi awal menunjukkan Golkar lebih cenderung mendekati PDI Perjuangan. Sedangkan Demokrat katanya mau netral. Apa arti netral? Ya terserah pemilik parpol SBY.
Kita tunggu saja kedua parpol ini bermanuver.

Dua hari , Senin dan Selasa, 19 dan 20 Mei akan merupakan hari penentuan karena keputusan kedua parpol akan mempengaruhi jalannya pemilihan presiden satu atau dua putaran. Jika Golkar bergabung ke poros PDI Perjuangan, maka kans untuk memenangkan pemilu semakin besar. Namun sejauh ini tidak ada upaya Gerindra-Golkar untuk saling merapat. Bahkan seperti sudah menjadi aksioma, deal dengan Golkar sudah terjadi di belakang layar. Tinggal ketuk palu katanya.

Demikian juga SBY akhirya mengatakan, tunggu sampai 20 Mei. Mau ke Prabowo, Jokowi, mau buat koalisi sendiri atau netral. Partai Demokrat yang berjaya selama 10 tahun memimpin pemerintahan dengan pencapaian pada pemilu luar biasa tampaknya sinar Demokrat akan redup.

Akankah dua partai besar ini merapat ke Jokowi atau ke Prabowo? Informasi awal menunjukkan Golkar lebih cenderung mendekati PDI Perjuangan. Sedangkan Demokrat katanya mau netral. Apa arti netral? Ya terserah pemilik parpol SBY.
Kita tunggu saja kedua parpol ini bermanuver.***

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

POTENSI KONFLIK UKRAINA-RUSIA

PEMBAGIAN kekayaan bekas Uni Soviet memang bisa mengundang
masalah. Selama 70 tahun kekuasaan dipegang Kremlin dan di bawah
ideologi komunisme, tiba-tiba saja semua ambruk. Para pemimpin 12
republik sigap mengambil kesempatan, merebut sebanyak mungkin aset di
wilayahnya.
Salah satu topik yang paling peka adalah mengenai nasib militer
bekas Uni Soviet. Bahwa hal ini sangat peka terlihat dari langkah
Presiden Rusia Boris Yeltsin tak membubarkan struktur lama
militer sementara waktu. Jika Kementerian Luar Negeri, Kementerian
Dalam Negeri dan bahkan staf kepresidenan Mikhail Gorbachev
dibubarkan, Kementerian Pertahanan tak langsung dibubarkan.
Dua hal telah disepakati di Alma Ata dan Minsk oleh para
pemimpin anggota Persemakmuran Negara-negara Merdeka (CIS=Commonwealth of
Independen Countries) menyangkut soal militer. Pertama, tentang senjata
nuklir, disepakati berada di bawah kontrol Yeltsin. Kedua, mengenai
pengaturan personel militer dan persenjataan konvensional mengalami
perpecahan.
Ukraina, Moldavia dan Azerbaijan memilih membentuk angkatan
bersenjata sendiri. Ketiga republik ini menolak masuk dalam angkatan
bersenjata gabungan. Sisanya mau ikut dalam angkatan bersenjata gabungan
di bawah dominasi Rusia. Namun bentuk dan formasi angkatan bersenjata
gabungan ini masih memerlukan rincian seperti halnya pengaturan senjata
nuklir.
Seperti diingatkan Panglima Militer CIS Marsekal Yevgeny
Shaposhnikov, masalah-masalah sekitar angkatan bersenjata masih
kritis. Ini berarti perpecahan politis telah mempengaruhi secara mendalam
perpecahan militer. Kini setiap satuan berlomba-lomba membentuk struktur
komando tersendiri dipelopori Ukraina.

Sebab pertikaian
Dua republik raksasa dan berkuasa, Ukraina dan Rusia terlibat
dalam pertikaian serius mengenai nasib armada kapal di Laut Hitam.
Baik Ukraina maupun Rusia mengklaim memiliki legalitas untuk
mengklaimnya.
Ukraina merasa wilayah Laut Hitam berada di teritorialnya. Ini
berarti, seluruh aset militer di dalamnya masuk kedalam Ukraina. Dengan
demikian sekitar 300 kapal perang yang semula milik bekas negara
Uni Soviet masuk kedalam daftar kekayaan militernya.
Argumentasi Rusia, dirinyalah yang paling banyak berperan dalam
perkembangan militer, khususnya mengenai eksistensi angkatan laut bekas
Uni Soviet. Oleh sebab itu sah saja mengklaim armada laut yang berada di
Laut Hitam.
Rusia memang sudah menimbang persoalan ini bisa menimbulkan
kegemparan, maka jauh-jauh hari sudah memindahkan kapal induk
terbaik Kuznetsov ke pelabuhan Murmansk di perairannya. Kapal
berbobot 65.000 ton ini mampu mengakomodasi armada pesawat
modern seperti MiG-29.
Menurut sejumlah sumber, kapal induk ini meninggalkan Laut
Hitam 2 Desember lalu. Pemindahan dilakukan untuk menjamin
agar tak jatuh ke tangan Ukraina. Padahal pertemuan yang membahas soal
militer ini diselenggarakan 30 Desember di Minsk (Belarus).
Yang menarik sejauh ini komando Armada Laut Hitam yang
bermarkas di Sevastopol (Crimea) menolak ikut dalam pengambilan
sumpah setia ke Ukraina. Alasannya, Ukraina telah sepakat dalam
pembentukan CIS untuk menempatkan angkatan laut dalam komando
bersama.

Potensi konflik
Dimulai dari soal-soal militer inilah potensi konflik
Ukraina-Rusia bisa melebar. Sedikitnya akan menyulitkan pembentukan
kerja sama militer. Padahal dalam soal ini, Barat memandangnya
sangat serius.
Asumsi Barat, jika konflik pecah antara pemegang senjata
nuklir, dikhawatirkan konflik melebar tak terkendali. Ini berarti
peluang menggunakan senjata nuklir bisa saja dimanfaatkan untuk
mengalahkan pihak lain. Atau bisa saja timbul suatu “kecelakaan” yang
menyebabkan hulu ledak nuklir jatuh ke tangan mereka yang tak
bertanggung jawab.
Mantan Menlu Uni Soviet Eduard Shevardnadze telah mengingatkan
pengendalian senjata nuklir ini. Bahkan ia merasa tidak yakin
republik-republik pemilik nuklir – Rusia, Belarus dan Ukraina
bisa mengontrolnya dengan baik.
Ukraina sendiri tampaknya bersedia memberikan tongkat komando
nuklir kepada Rusia karena kebutuhan bantuan Barat. Dengan jaminan
komando tunggal, Barat bersedia membantu kesulitan ekonomi dalam
negeri. Sebaliknya jika nasib sekitar 30.000 ribu hulu ledak yang
tersebar di sejumlah republik meragukan, Barat tak mau ambil resiko.
Jelaslah Ukraina menangani isu nuklir demi politik luar negeri.
Sejauh ini memang belum ditemukan adanya keakraban antara Presiden
Rusia Boris Yeltsin dengan Presiden Ukraina Leonid Kravchuk.
Hubungan pribadi dalam satu hal memang penting terutama untuk
menyelesaikan isu yang peka.
Penampilan Presiden AS George Bush dan Gorbachev dalam
pentas dunia memberikan kesan adanya hubungan pribadi antarkedua kepala
pemerintahan. Tak heran banyak keputusan mengurangi ketegangan
dunia dihasilkan berkat pertemanan kedua pemimpin ini. Dua diantaranya
yang monumental yakni sikap Uni Soviet melibatkan diri dalam Perang Teluk
dan penandatanganan perjanjian pengurangan senjata nuklir strategis
(START= Strategic Arms Reduction Talks) yang mengurangi 30 persen senjata
nuklir strategis.

Mengarah keras
Hubungan Yeltsin dengan Kravchuk tak sampai dalam taraf Bush-
Gorbachev. Soal persahabatan pribadi ini memang sulit dipaksakan.
Gorbachev dan Shevardnadze juga memiliki hubungan pribadi yang erat
sehingga interaksi kedua tokoh ini membuahkan kebijakan yang
optimal. Tak mengherankan meskipun sudah mundur karena cemas dengan
kekuatan kelompok konservatif, Shevardnadze dirangkul kembali oleh
Gorbachev.
Potensi konflik Ukraina-Rusia yang mencemaskan ini mengarah
kepada aksi kekerasan. Inilah yang akan mengancam keutuhan CIS.
Sedikitnya memperlamban kemajuan CIS dalam mengatur soal-soal
ekonomi, sosial, politik dan ekonomi.
Banyak kasus fanatisme republik telah meledak di bekas Uni
Soviet. Armenia dan Azerbaijan adalah kasus klasik mengenai keakuan
etnik ini. Rusia yang merasa diri besar dan terbesar, akan
meremehkan kekuatan lain termasuk Ukraina. Sebaliknya Ukraina yang
tak mau dianggap remeh akan menampilkan citra diri kuat baik secara
militer maupun ekonomi.
Yang mengkhawatirkan, dari seluruh republik yang memisahkan
diri tak termasuk tiga republik Baltik (Lithuania, Latvia dan
Estonia), Ukraina adalah yang paling kuat rasa nasionalismenya.
Hal ini terlihat dari tindak-tanduknya untuk secepatnya mengumpah
para perwira taat kepadanya. Republik-republik yang kecil dan tidak
kaya merendah karena sadar ketergantungan ekonominya masih tinggi
terutama kepada Rusia.
Lain dengan Ukraina. Punya nuklir, cukup kaya dan berpenduduk
cukup besar. Bila Rusia berpenduduk sekitar 150 juta maka Ukraina 53
juta. Potensi ini memberikan kepercayaan kepada Ukraina sebagai
sebagai negara yang baru lahir tapi belum sempurna dalam
kemandirian. (Asep Setiawan)

KOMPAS, Selasa, 07-01-1992. Hal. 9. Foto: 1

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Politik Pencapresan

Kini dengan perolehan kecil pun parpol di Indonesia masih antusias menawarkan dengan margin tinggi. Dengan enam, tujuh sampai sembilan persen parpol ini bermain untuk meraih kemenangan dalam pemilihan presiden. Pilihannya merapat ke PDI Perjuangan seperti Nasdem, atau berkawan dengan Gerindra-na Prabowo yang meraih 12 persen atau ke juara tiga, Golkar.

Begitulah manuver yang berlangsung sekarang untuk pencapresan di Indonesia dengan kulminasi di 9 Juli. Hari penentuan jauh sehingga kecenderungannya seperti memperdagangkan persentase kemenangan untuk menduduki kekuasaan, bukan fokus kepada perannya masa mendatang.

Kini muncul nama SBY yang masih mempertahankan konvens Demokrat meski mungkin tidak layak sebagai capres karena angkanya kecil.

Sebelumnya muncul manuver PPP dan PKB soal pencapresan ini. Namun bagaimanapun manuver ini menjadi semacam tradisi dalam politik Indonesia tanpa memperhatikan suara yang diperolehnya dalam pemilu. Parpol lebih memikirkan bagaimana menduduki kekuasaan daripada memikirkan bagaimana angka yang diperoleh menjadi amanah.

Bahwa amanah itu bisa dijalankan dalam pemerintah ya tetapi juga di badan legislatif. Namun kiprah di lembaha legislatif mungkin kurang bergengsi daripada di lembaga eksekutif. Itulah mengapa dalam beberapa minggu kedepan Indonesia masih akan diramaikan dengan berbagai manuver politik baik parpol besar maupun menengah. ***

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather