Monthly Archives: March 2019

Demokrasi dalam Informasi

Informasi di alam demokrasi sudah terbuka untuk didapat oleh masyarakat. Informasi juga dapat disebarkan oleh masyarakat melalui media baru seperti media sosial. Oleh karena itulah maka informasi menjadi milik semua tanpa ada pembatasan. Itulah makna dari kebebasan berekspresi, menyalurkan informasi yang dia terima, bahkan tidak hanya itu juga pendapat, opini dan kritik.

Yang jadi persoalan ketika keran keterbukaan hadir di alam demokrasi di Indonesia, ketika akses kepada penyaluran informasi itu dimiliki semua anggota masyarakat, maka semua anggota masyarakat bertanggung jawab. Semua orang yang memiliki akses kepada media sosial dapat berpendapat, beropini. Itu sesuatu yang baik untuk para pemangku kebijakan baik di negeri maupun swasta.

Namun demikian keterbukaan dan akses terhadap informasi yang sudah menganga lebar tanpa ada batas waktu dan tanpa rintangan tempat, memunculkan persoalan baru. Masalahnya adalah para pengirim informasi itu tidak semuanya memiliki etika yang sama, pendidikan yang sama dan latar belakang sosial politik yang sama. Ketika terjadi perbedaan sudut pandang, perbedaan pendapat dalam menggunakan informasi menjadi persoalan. Dan jika sudah menyangkut kebijakan publik akan lebih pelik lagi.

Ketika banjir informasi itu selayaknya media massa arus utama baik cetak maupun elektronik kembali memainkan sebagai lembaga yang memverifikasi, menengahi dan menempatkan konteks dalam sebuah peristiwa. Ketika media massa memainkan perannya sebagai gate keeper yang bijaksana maka informasi menjadi sesuatu yang konstruktif dikonsumsi semua orang, bukan sesuatu yang destruktif.

Para pemain informasi saat ini di media baru, kadang tidak memiliki tanggung jawab, memveferifikasinya karena memang budaya penggunaan informasi saat ini luar biasa bebasnya. Dalam hitungan detik dan menit bisa berubah, sesuatu yang dianggap kebenaran bahkan menjadi sebuah kebohongan. Bahasa yang santun dan beretika bertebaran di alam media baru karena memang tidak ada kebijakan editorial.

Oleh karena itulah maka diperlukan sebuah ketahahan informasi yang dikelola oleh publik dan pemerintah. Tidak bisa penyebar informasi palsu, bohong dan menutupi kebenaran menyebabkan kebingungan masyarakat. Disinilah edukasi publik menjadi penting oleh para tokoh pemasok informasi dan opini sehingga meski akses terbuka bagi semua namun terdapat semacam konvensi bahwa kebohongan, kepalsuan dan penyembunyian kebenaran tidak dibenarkan lagi. Begitu satu pihak melepaskan kebohongan, maka publik harus meninggalkan pembuat informasi itu karena memang tidak dapat dipercaya lagi. (***)