Monthly Archives: March 2018

Jurnalisme Indonesia Masa Kini

Kebebasan pers yang dinikmati pasca reformasi 1998 telah memberikan warna terhadap dinamika pers di Indonesia saat ini. Media massa baik dari sisi sebagai lembaga pemberitaan atau bagian dari lembaga usaha telah berkembang pesat mengikuti hukum-hukum pasar. Artinya media massa yang tidak mampu bertahan di tengah persaingan ketat dan pembiayaan cukup besar – seperti dialami oleh TV Berita – maka akan rontok di tengah jalan.

Untuk melihat pers Indonesia masa kini dapat dilihat dari beberapa perspektif.  Pertama, dari sisi sifat jurnalisme itu sendiri sebagai bagian dari pilar negara demokratis. Kedua, dari sisi profesionalisme di bidang jurnalistik dimana media massa sebagai bagian dari pengarah pendidikan dan informasi. Ketiga, perspektif pers sebagai bagian dari kegiatan ekonomi di sebuah negara.

Pandangan dari beberapa perspektif diatas tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi yang menghadirkan media baru (new media) dimana media tidak lagi bersifat ekslusif tetapi sudah massal. Disinilah kemudian perspektif sebagai sebuah pilar demokrasi dan juga bidang usaha, maka media massa tidak lepas dari lingkungan dimana dia berada.

Pilar demokratis.

Pada dasarnya media massa yang sehat dapat berkembang di sebuah negara yang menerima asas demokratis. Artinya jaminan dari perundangan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyiarkan informasi sudah memberikan jaminan kepada warganya. Jika tidak ada jaminan kepada warga negara akan kebebasan memperoleh dan menyiarkan informasi maka media massa tidak hidup sehat. Dia akan berada dalam tekanan pemerintah atau penguasah sehingga publik tidak mendapatkan informasi yang utuh.

Oleh karena kehadiran media massa yang berhimpun menjadi pers sebuah negara diletakkan dalam kerangka demokrasi. Artinya pers merupakan sebuah institusi yang dijamin keberadaannya dan secara bersamaan juga memiliki fungsi untuk menjaga demokrasi. Tanpa kebebasan pers maka sulit sekali sebuah negeri yang disebut demokratis itu dapat hidup secara normal.

Kekuasaan di dalam pers itu sendiri bukan yang tidak terbatas. Dia melekat kepada asas kehidupan demokrasi selain pilar eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tanpa pengawalan pers maka fungsi lembaga demokrasi juga sulit hidup secara sehat. Masih akan ada tekanan dan desakan agar kebebasan informasi dibatasi apabila lembaga-lembaga demokratis non pers kemudian menekan kehidupan media massa. (to be continued)

 

Please follow and like us:

People-Oriented Indonesia’s Foreign Policy in Support of Protecting Citizens

Asep Setiawan & Endang Sulastri
University of Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
asep.setiawan@umj.ac.id; endangsulastri_es@yahoo.com

 

                                                                Abstract

Indonesia‟s foreign policy based on national interest is confirmed in the opening of 1945 Constitution. In Joko Widodo‟s government focus on protection of citizen becomes priority. In addition the government also focuses on maintaining Indonesia‟s sovereignty and intensifying economic diplomacy.The Foreign Ministry translates of what concept of people-oriented foreign policy becomes pro people diplomacy and down to earth diplomacy. What is the meaning of this concept and what are implications of the policy are investigated in this research. In order to understand the policy this research looks at some cases of migrant worker particularly in Malaysia. The research uses qualitative approach with descriptive analytic in nature. Data collections for the research are interview, observation, documentation studies and focus group discussion. Source of data was collected from Indonesian Foreign Policy Ministry, Indonesia‟s‟ diplomatic office in Kuala Lumpur and Johor, Malaysia. Data analysis for the research is also used qualitative approach. Research found that Foreign Ministry set up strategy to achieve people oriented foreign policy focus with concept of people‟s diplomacy. Protection citizen set in priority with enlargement of organization and fund increased. It shows there is sense of urgency in application to protect Indonesia’s overseas particularly migrant worker. Benefit of the policy can be found from many cases in Kuala Lumpur and Johor where diplomats in charge of helping the worker actively find solution. However due the giant scale of the cases protecting people policy is not easy task for the government.

Keywords: Foreign Policy, Indonesia, Oriented People, Pro People, Diplomacy, Migrant Worker, Malaysia, Johor.

Source: https://jurnal.umj.ac.id/index.php/icss/article/view/2307

Please follow and like us: