Lembaga Penyiaran Publik di Tengah Demokratisasi Informasi

RRI

PENDAHULUAN

Sejak reformasi 1998, media massa tumbuh seperti jamur. Pertumbuhan itu terjadi karena keran demokrasi semakin memberikan peluang kepada publik untuk mendirikan lembaga media termasuk lembaga pemberitaan. Bila sekitar 30 tahun sejak tahun 1966 lembaga penyiaran publik milik RRI dan TVRI, maka pada tahun sesudah reformasi tampilnya berbagai lembaga penyiaran milik swasta.

Sistem politik demokrasi memungkinkan diversifikasi pemilik dan diversifikasi content. Oleh karena itulah di Indonesia sejak reformasi pemilikan dan content lembaga penyiaran semakin beragam. Bahkan pada satu titik karena lembaga penyiaran publik mengalami tekanan untuk tetap hidup bersaing dengan berbagai lembaga media massa.

Kemudahan mendirikan lembaga penyiaran disertai dengan perkembangan teknologi serta tuntutan masyarakat akan kemasan informasi, televisi dan radio swasta semakin dominan dalam menentukan arah pemberitaan. Sebaliknya lembaga penyiaran publik masih mencari jati diri bahkan sekarang akan disatukan dalam sebuah lembaga yang bernama Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) seperti nama RUU yang bakal digodok DPR.

Dalam tulisan ini kita akan melihat bagaimana lembaga penyiaran publik ini hidup di alam kebebasan informasi. Kemudian berkaca dari lembaga penyiaran publik negara maju, apa yang bisa dilakukan ke depan di Indonesia.
MEDIA PENYIARAN PUBLIK

Di negara yang sudah mapan kehidupan demokrasinya misalnya di Inggris dan Amerika Serikat, lembaga penyiaran publik dipertahankan keberadaanya. Bahkan di Inggris, BBC pada tingkat tertentu mendominasi media televisi terutama dalam pemberitaan. BBC Televisi tidak kalah bermutunya dengan ITV atai TV4 dalam kemasan berita dan contentnya. Demikian juga BBC Radio yang disiarkan secara nasional dan hadir di banyak kota juga masih hidup dan berkembang, bahkan menjadi salah satu pencetak jurnalis jempolan di tingkat nasional.

Keberadaan lembaga penyiaran di negara tidak lepas dari visi dan misi yang diemban negara itu untuk mempertahankan lembaga media massa yang independen, berorientasi kepada mutu jurnalistik dan mutu budaya. Keberadaan mereka berbeda dengan lembaga media swasta yang mengandalkan aspek komersial dalam setiap sisinya.

Ashadi Siregar mengutip Erict Barendt yang memberikan alasan kehaidran media penyiaran publik sbb:
1. general geographical availability;
2. concern for national identity and culture;
3. independence from both the State and commercials interest;
4. impartiality of programmes;
5. range and variety og programmes; and
6. substantials financing by general charge on users.

Dari elemen-elemen tersebut jelas bahwa lembaga penyiaran sangat terkait dengan upaya mempertahankan keutuhan dan identitas sebuah bangsa. Bahkan lembaga itu ahrusnya juga independen dari kepentingan sesaat pemerintahan serta komersial. Dia memfokuskan diri membangun peradaban yang dikehendaki oleh pendiri bangsa itu.

Effendi Gazali dalam essay Interaksi Politik dan Media Dari Komunikasi Politik ke Politik Komunikasi memberikan penjelasan menarik relasi antara ruang yang media yang berkembang setelah reformasi dan tanggung jawab partisipasi publik dalam pemilikan media. Mutz (2001) dikutip Effendi menyatakan politik komunikasi terkait dengan upaya menjadikan warganegara sebagai pengelola informasi yang aktif dan mandiri, yang sebelumnya dalam bahasa Jakubowicz (1993) disebut sebagai “Senceiver”, gabungan dari “sender” sekaligus. “receiver” (pengirim dan penerima pesan).

Menurut Effendi, kedua cara penggambaran politik komunikasi ini tak dapat dilepaskan dari gagasan Habermas tentang sebuah “public sphere”, ruang publik yang lepas dari tekanan kekuatan dominary terutama dari tekanan istana (pemerintah) dan Pasar (kapital), sehingga dapat terjadi sebuah interaksi komunikasi yang bebas dan (relatif) rasional.

Konsep “public sphere” ini dapat lebih terjamin atau lebih terbuka peluang perwujudannya jika ditegakkan prinsip-prinsip “variety of media” (terdapatnya variasi jenis media) dengan ” diversity in media ownership” (keterbukaan dan keberagaman kepemilikan media) serta “plurality of contents” (kandungan atau isi media yang beraneka ragam pula).

Dalam riset Memetakan Lansekap Industri Media Kontemporer di Indonesia, Yanuar dkk (2012) menyebutkan media memainkan peran sentral di dalam perkembangan masyarakat, oleh karena itulah, media kemudian menjadi terkontestasi. Mengendalikan media telah menjadi semakin identik dengan mengendalikan publik dalam konteks wacana, kepentingan, bahkan selera.

Yanuar (2012) memandang prinsip dasar media, baik secara fisik maupun non-fisik, telah bergeser dari sebuah medium atau mediator ranah publik yang memungkinkan keterlibatan kritis warganya ke sekadar alat untuk kekuasaan demi ‘merekayasa kesadaran’. Pendapat ini sangat penting untuk memahami dinamika media saat ini—khususnya media massa dalam bentuk apapun.

Media dan akses terhadap informasi merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan masyarakat. Media seharusnya menyediakan sebuah ruang di mana publik dapat secara bebas berinteraksi dan terlibat dalam hal-hal yang memiliki kaitan dengan publik—res publica.

Yauar (2012) meminjma istilah Habermas, media adalah penciptaan ‘ranah publik’ yang tidak hanya mementingkan media saja, tapi juga mementingan keterlibatan publik dalam demokrasi seperti sekarang ini, di mana kebebasan berpendapat merupakan suatu hal yang sangat krusial. Hal yang penting dalam mengaitkan apa yang publik dan apa yang privat adalah adanya jaringan untuk mengkomunikasikan informasi dan gagasan.

Dengan kekuatan yang dimiliki oleh media, gagasan-gagasan pribadi pada akhirnya akan menjadi opini publik dalam waktu yang cenderung singkat (Yanuar, 2012). Ini penting bukan saja untuk memahami bagaimana rasionalitas publik ‘direkayasa’ dan bahwa harus ada perhatian yang lebih teliti dalam memandang batasan antara ranah privat dan ranah publik; tetapi juga petunjuk bahwa apa yang disebut ‘publik’ selalu erat terkait dengan politik.

Kontestasi
Seperti disebutkan oleh Yanuar (2012) keberadaan media massa di Indonesia menjadi terkontestasi karena sistem demokrasi informasi. Media massa bersaing satu sama lain untuk memperbutkan “mind and heart” publik. Lahirnya televisi berita dan radio berita menyebabkan persaingan itu menjadi sengit.

Di tengah kontestasi inilah hidup lembaga penyiaran publik seperti RRI dan TV RI. Akankah lembaga penyiaran publik ini bertahan baik berjalan sendirian atau bersama ? Kalau kita berkaca kepada salah satu lembaga penyiaran publik yang sudah mapan seperti BBC, semestinya lembaga penyiaran publik Indonesia memiliki masa depan yang sama dengan BBC.

Ada beberapa kunci agar lembaga penyiaran publik ini mampu bersaing dengan lembaga penyiaran swasta dari segi content dan aksesnya. Pertama, lembaga penyiaran publik harus menjadi bagian dari kontestasi untuk mengedukasi, menghibur dan mengkritik publik sejalan atau bahkan sejajar paralel dengan lembaga penyiaran swasta.

Sebagai contoh, informasi seperti apa yang akan disiarkan kepada publik seharusnya mengikuti prinsip-prinsip news value, nilai berita. Apa saja informasi atau program yang layak RRI dan TVRI harusnya mengikuti standar umum dalam media penyiaran. Tidak bisa RRI dan TVRI jalan sendiri menyajikan programnya atas nama persepsi sempit baik dalam penyiaran informasi maupun ekspresi budaya.

Pertanyaan yang harusnya menjadi bagian dari lembaga penyiaran publik, apakah masyarakat mengikuti sumber berita dari mereka atau dari lembaga swasta lain? Jika dalam survei misalnya publik menganggap sumber berita itu dari radio berita swasta atau televisi berita swasta maka perlu ada wacana untuk mempertanyakan relevansi informasi yang tersiar kepada publik dan didanai publik ini.

Dengan adanya keberanian kontestasi inilah, BBC di Inggris mampu menjadi news provider yang handal dan cultural program yang juga bermutu. Tidak hanya handal dan bermutu, bahkan programnya diikuti publik, sejajar dengan lembaga penyiaran swasta. Disinilah tantangannya yang perlu menyubah mind set termasuk dalam istilah BBC semua program itu ditimbang “value for money” nya.

Aspek lainnya dalam rangka efisiensi lembaga penyiaran dimanapun perlu mempertimbangkan beban anggaran, karena memang sudah ada alokasinya dari publik. Disinilah politik anggaran untuk menjadikan lembaga itu efisien dan efektif menjadi ukuran bagi publik menilainya. Jika produknya bermutu, organisasinya lincah dan SDM nya kompeten maka tantangan apapun, termasuk bersaing dengan lembaga penyiaran lain, tidak akan menjadi masalah.

PENUTUP

Kembali kita tengok Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 didalam Pasal (3) tentang penyiaran yang menyebutkan bahwa: ‘Tujuan penyiaran adalah bertujuan imtuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, mamajukan kesejahteraan imium, dalam rangka membangim masyarakat yang mandiri, demokratis dan sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia”.

Tujuan ideal ini diterjemahkan ke berbagai lembaga penyiaran termasuk badan swasta. Namun tetap saja tujuan idela ini harus diterjemahkan dalam aktivitas yang operasional. Disinilah kemudian bedanya, lembaga penyiaran publik kadang tertinggal karena dalam metode penyampaiannya. Namun demikian masih banyak yang bisa dilakukan kalau menengok bagaimana BBC bisa berkelas dunia padahal statusnya adalah lembaga penyiaran publik yang didanai masyarakat. ***
REFERENSI
Masduki, UU KHUSUS LPP: SOLUSI TRANSFORMASI RRI-TVRI, Makalah, 2013.
Ndolu, Frederik. Public-Service Broadcasts of Asian Countries.Makalah,2009.
Siregar,Ashadi. Pertimbangan Bagi Kehadiran Lembaga Media Penyiaran Publik. Makalah disampaikan di Yogyakarta, 2001.
Siregar, Ashadi. Tantangan RRI Menghadapi Era Masyarakat Informasi, Makalah 1990.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

 

 

Related Posts

Timur Tengah

2017-01-10 04:25:32
admin

18

Paradigma Hubungan Internasional

2017-07-21 07:47:54
admin

8

Epistemologi Hubungan Internasional

2017-07-21 07:39:37
admin

8

Home

2017-05-20 03:46:47
admin

8

Asia Pasifik: Konsep dan Definisi

2017-01-10 04:59:37
admin

8

Media Research Center

2016-02-01 15:57:44
admin

8

Kerangka Studi Politik Luar Negeri

2015-10-04 14:35:37
admin

8

BBC News Lab and NYT Labs

2015-09-20 10:26:12
admin

8