MASALAH LAUT CINA SELATAN PASCA LOKAKARYA DI BANDUNG

PENGANTAR: Laporan ini dibuat saya tahun 1991. Beberapa fakta mungkin masih relevan. Saat itu masih disebut Cina sedangkan sekarang penggunaannya Tiongkok.

 

South China Sea2LAUT Cina Selatan (LCS) sudah sering disebut sebagai sumber konflik baru di Asia-Pasifik, jika saja masalah Kamboja terselesaikan dalam waktu dekat ini. Saling klaim berhak atas wilayah di kawasan itu pernah terbukti menjadi bentrok senjata antara Cina melawan Vietnam tahun 1988, makin memperkuat asumsi betapa potensialnya konflik.

Wilayah yang membentang seluas 2,3 juta kilometer persegi itu, kaya sumber-sumber alam dan secara geografis amat strategis. LCS menjadi rute vital armada militer ataupun komersial. Jepang, misalnya, memanfaatkan LCS sebagai jalur impor bahan-bahan mentah ekspor berbagai produk manufakturnya. Sekitar 600 juta ton bahan mentah dialirkan ke Jepang, sedangkan 60 juta ton produk manufaktur dikirim setiap tahunnya lewat LCS.

Namun jangan melihat potensi konfliknya saja. Ada sisi lain yang memberikan peluang kerja sama di LCS, peluang yang sedang dibahas dalam lokakarya antarnegara sekitar LCS. Keikutsertaan Cina dan Vietnam dalam lokakarya itu memberikan isyarat yang positif.

Situasi internasional yang baru memang memberikan peluang lebih besar terjadinya prakarsa kerja sama. Berakhirnya era Perang Dingin memberikan kemungkinan baru, mengubah konflik menjadi kerja sama.

Berkurangnya ketegangan internasional telah menyedot perhatian sejumlah negara akan masalah-masalah domestik dan isu keamanan sekitarnya. Oleh sebab itulah ada kecenderungan negara-negara di sekitar LCS menaruh perhatian pada penyelesaian konflik di LCS dengan cara damai. Cara ini bertujuan untuk menjamin berlanjutnya pembangunan dalam negeri masing-masing negara.

Bagi Indonesia sendiri, yang tidak terlibat langsung dalam klaim teritorial, sangat mengharapkan kestabilan LCS. Fakta penting adanya pangkalan udara di Natuna, menunjukan perhatian Indonesia untuk memonitor setiap gejolak di LCS. Fakta penting lainnya, yakni menjadi tuan rumah lokakarya LCS, juga menandakan betapa pentingnya LCS sebagai lingkungan strategis bagi Indonesia.
* * *
TETAPI perubahan dunia internasional itu belum menjamin langsung akan tercapainya bentuk kerja sama apa yang sebenarnya akan  dituju, dan bagaimana bentuknya. Taiwan, misalnya, beranggapan tidak  perlu ada kerja sama keselamatan pelayaran karena soal navigasi sudah melibatkan penggunaan satelit yang tak bisa lagi dikontrol dan dilembagakan lagi sebagai wadah kerja sama.

Atau seperti pernah dilontarkan seorang peserta, apakah mungkin  kerja sama terjalin sementara masalah kedaulatan wilayah sendiri belum terselesaikan.  Salah satu gagasan yang muncul adalah kerja sama di bidang nonpolitis dan tidak kontroversial, untuk menumbuhkan saling pengertian.

Namun masih belum jelas apakah, misalnya, pengembangan bersama (joint development), eksplorasi bersama, atau penelitian ilmiah di LCS, hanya berlaku di Kepulauan Spratly atau Kepulauan Paracel. Juga masih dipertanyakan apakah Cina bersedia menyertakan Vietnam ke dalam gagasan kerja sama.

Memang membaiknya hubungan Cina-Vietnam akhir-akhir ini, akan berdampak besar. Hasil kongres Partai Komunis Vietnam (PKV) menegaskan kehendak Vietnam berbaik-baik dengan Cina. Beijing pun sudah mengisyaratkan pula bersedia menormalisasi hubungan tahap demi tahap.

Namun persoalan LCS tidak hanya menyangkut dua negara itu, ada juga faktor hubungan Taiwan dengan Cina. Pasukan Taiwan digelarkan di Itu Aba, salah satu pulau besar di Spartly. Apakah Cina mau duduk berunding dalam forum kerja sama, padahal Beijing tidak mengakui Taiwan sebagai suatu entitas yang berdaulat. Lalu ada pula kesepakatan antara Taiwan dengan Filipina bulan ini, yang menimbulkan masalah baru karena Cina merasa tersinggung.

Antarnegara negara ASEAN juga masih saling klaim kedaulatan di LCS. Malaysia, Filipina dan Brunei mengklaim sebagian wilayah Spratly. Malaysia menggelarkan pasukan di Terumbu Layang Layang. Klaim Malaysia dikontraklaim bukan oleh Cina, Taiwan dan Vietnam saja, tetapi juga oleh dua anggota ASEAN, Brunei dan Filipina.

Brunei dan Malaysia saling klaim Louisa Reef. Filipina menjadi negara ASEAN yang mengklaim Spratly dalam wilayah yang terbesar,  yakni Kalayan yang terdiri dari sekitar 60 pulau kecil, pulau karang dan atol. Klaim Manila terhadap Kalayan, dengan memasukannya ke dalam Propinsi Palawan, juga mengundang kontraklaim dari Beijing, Hanoi dan Kuala Lumpur.

Barangkali perlu diperjelas, pulau-pulau mana yang termasuk. Kepulauan Spratly, dan mana yang bisa disebut sebagai pula yang berdiri sendiri. Mungkin dengan begitu saling klaim atas pulau-pulau di LCS tidak sekaligus melibatkan banyak negara seperti sekarang ini, yang konsekuensinya membutuhkan komunikasi “banyak arah” antarnegara pengklaim.

Yang mungkin dipertimbangkan sebagai salah satu faktor berpengaruh lainnya adalah kepentingan AS dan Uni Soviet, dan, dalam batas tertentu, kepentingan India. Meskipun negara adidaya seperti AS dan Uni Soviet secara bertahap mengurangi kehadiran militernya secara fisik, namun ada gejala peningkatan secara kualitatif.
* * *
KITA optimis saja, kendatipun masih ada saling klaim, masih lebih besar lagi peluang bekerja sama. Kerja sama yang tampaknya akan disepakati semua negara di bidang perlindungan lingkungan dan ekologi serta riset ilmiah. Dalam paket kerja sama ini termasuk ekspedisi bersama, sistem pengawasan iklim serta polusi.

Kerja sama pengawasan polusi ini penting di masa depan. Polusi bersumber dari kapal laut, benda dan zat yang dibuang ke laut, polusi dari darat, dan polusi akibat eksplorasi serta eksploatasi sumber alam.

Jelas dalam bidang-bidang nonpolitis ada kesamaan pandangan, meskipun rinciannya belum tuntas. Soal bentuk, mekanisme dan siapa yang menanggung biaya semua operasi, belum terselesaikan.

Lalu, jika sudah ada kemauan untuk bekerja sama dalam bidang tertentu, forum atau institusi apa yang menanganinya. Seperti diakui Indonesia, sejauh ini memang belum ada institusi yang mengatur secara isu LCS kecuali lokakarya berseri.

Institusi yang diusulkan Indonesia untuk dipertimbangkan antara lain ASEAN, COST (Committee on Science and Technology), COFAF (Committee on Food, Agriculture and Forestry), ASOEAN (ASEAN Senior Officials on Environment) dan ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific).

Kemudian dimunculkan pula tiga usulan, meskipun belum mengarah pada aksi bersama. Pertama, Malaysia mengusulkan Maritime Consultative Council for the South China Sea (MCCSCS) Kedua, melanjutkan forum seperti lokakarya. Ketiga, membuat satu atau dua program yang jelas, lalu berdasarkan program itu dibuat suatu jaringan.

Hasjim Djalal, perintis lokakarya LCS, memperkirakan setidaknya dalam tempo tiga tahun baru bisa dijalankan suatu kerja sama yang mapan. Namun perlu dicatat, gagasan itu pun mengandaikan tidak ada perubahan radikal dalam tatanan politik dan keamanan di sekitar LCS.

Yang menarik adalah usulan mengundang Jepang ke lokakarya  mendatang mengingat Jepang pengguna LCS yang tidak bisa disepelekan sehingga peranannya dibutuhkan untuk memberikan bantuan finansial dan teknologis. Meskipun ada pandangan untuk mengesampingkan Jepang, dengan dalih forum yang ada sekarang masih mencukupi.

Seperti halnya pertemuan informal lainnya, lokakarya ini masih terbatas menghasilkan rekomendasi untuk para pemerintah. Langkah selanjutnya akan tergantung dari pemerintah masing-masing. Apakah, misalnya, rekomendasi akan dilanjutkan dengan perundingan formal, atau pembentukan forum kerja sama, atau menunggu kesempatan lain yang lebih besar. (Asep Setiawan/Rakaryan Sukarjaputra)

KOMPAS, Kamis, 18-07-1991.

 

Related Posts

Budaya politik pasca Pilpres

2014-08-20 08:01:06
admin

18

Home

2017-05-20 03:46:47
admin

8

Asia Pasifik: Konsep dan Definisi

2017-01-10 04:59:37
admin

8

Timur Tengah

2017-01-10 04:25:32
admin

8

Media Research Center

2016-02-01 15:57:44
admin

8

Kerangka Studi Politik Luar Negeri

2015-10-04 14:35:37
admin

8

BBC News Lab and NYT Labs

2015-09-20 10:26:12
admin

8