Politik untuk rakyat

Belakangan ini sejak Pilpres, parpol yang kalah mabuk kekuasaan. Lihat saja sebelum Pilpres disahkan Rancangan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang dikenal dengan RUU MD3. Isinya sudah jelas menafikan pemenang pemilu legislatif sebagai pemenang pemilu untuk menjadi Ketua DPR. Sebelumnya UU ini otomatis pemenang pemilu menjadi Ketua DPR, sebuah hal yang logis.

Kini dengan berlakunya UU MD3 yang sekarang digugat ke MK, jelas sudah bahwa posisi pimpinan DPR tidak otomatis pemenang pemilu yang suaranya banyak dipilih rakyat.
Koalisi Merah Putih meski hanya tinggal sebulan keanggotaannya di DPR sudah jelas memiliki rencana yang sangat politis untuk kemenangan dirinya.

Demikian juga RUU Pilkada yang sedang dibahas, tiba-tiba dikebut agar selesai sebelum 1 Oktober, hari pelantikan DPR baru. Coba kita bayangkan, untuk membahas sebuah RUU sampai antri bermingg-minggu, berbulan-bulan. Demikian juga pembahasannya kadang melibatkan politik uang. Kini karena di depan sudah jelas tidak bisa masuk eksekutif, maka kini memainkan peran di badan legislatif.

RUU yang sudah ada di prolegnas, jadwal yang akan disahkan di DPR saja gagal diselesaikan karena berbagai alasan. Bahkan antrian pembahasan RUU juga menjadi sebuah isu politik. RUU yang diselesaikan oleh DPR juga tidak tuntas.

Yang jadi pertanyaan publik adalah, apakah pembahasan dan pengesahan yang terburu-buru ini untuk kepentingan rakyat. Dan apakah memang ini yang merupakan politik rakyat sejati?
Apakah elit parpol menolak pemilihan langsung benar-benar bermotifkan untuk rakyat. Atau apakah hanya menjadi permainan di DPRD saja setiap pemilihan daerah?.

Politik yang memihak rakyat jelas akan memberikan timbangan sepenuhnya atas kepentingan rakyat. Namun jika pemilihan itu dilakukan melalui DPRD sudah jelas akan terjadi politik dagang sapi, jual beli suara dan jual beli dukungan.***

Related Posts

Kerangka Studi Politik Luar Negeri

2015-10-04 14:35:37
admin

18

Dukungan Asia-Afrika untuk Palestina

2015-04-23 03:44:29
admin

18

Politik Luar Negeri Kemanusiaan Indonesia

2015-04-18 09:19:27
admin

18

Masalah dalam Komunikasi Politik Jokowi

2015-04-06 16:51:08
admin

18

Kabinet Kerja: Melayani Rakyat

2014-10-27 13:21:52
admin

18

Budaya politik pasca Pilpres

2014-08-20 08:01:06
admin

18

Menuju sikap dewasa berpolitik

2014-05-22 04:40:00
admin

18

Politik Pencapresan

2014-04-28 12:04:06
admin

18