Politik parpol ala PPP

pppApa yang terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan sungguh memprihatinkan. Setelah menyatakan dukungan terhadap Prabowo oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, timbul perkembagn baru. Hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memutuskan untuk memberhentikan sementara Suryadharma Ali dari jabatan Ketua Umum PPP dalam waktu yang tidak ditentukan. Rapimnas PPP yang digelar selama lima jam sejak Sabtu (19/4/2014) pukul 21.00 WIB itu sepakat untuk menggantikan Suryadharma Ali dengan Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi.

Kemudian SDA menyatakan mengambil alih seluruh PPP. Kemudian muncul lagi dari perlawanan kubu anti SDA antara lain Sekjen PPP Romi yang dipecat oleh SDA. Lalu situasi memanas karena masing-masing kubu mennihilkan kubu lain. Sampai tulisan ini, 21 April 2014, belum ada ada perdamaian dari kedua kubu.

Yang menjadi korban adalah PPP, partai Islam yang tetap eksis saat Orba lebih dari tiga dasa warsa. PPP telah menjadi oase oposisi kepada Soeharto meski lunak selama 30 tahun terakhir sampai 1988 saat jatuhnya Soeharto. Pemilih PPP mungkin saja menyesal mengapa memberikan suara kepada PPP kalau akhirnya seperti ini. Elit politik beradu otot, yang korban adalah Rumah Besar Umat Islam, meminjam jargon PPP saat pemilu.

Dengan suara 6,3 persen versi hitung cepat, sungguh merupakan prestasi yang tidak bisa diabaikan di tengah perolehan partai Islam lainnya meski dikalahkan telak oleh PKB yang mencapai hampir 9 %. Prestasi ini ternyata tidak dilanjutkan dengan prestasi berikutnya menjalin koalisi dengan terhormat. Disebut terhormat karena diputuskan secara kebersamaan yang solid dalam tubuh PPP. Keputusan koalisi dengan Gerindra ternyata tidak bulat karena sesudah menegaskan mendukung Prabowo sebagai capres, keributan justru terjadi.

Apakah ini merupakan kehidupan parpol sesungguhnya di Indonesia ? Mungkin ya, mungkin tidak. Tergantung cara memandang kita. Namun apapun pendapatnya, sungguh memprihatinkan jika tidak ada yang mampu mendamaikan kedua kubu yang pro dan anti koalisi dengan Prabowo.

Saatnya tokoh Islam di dalam tubuh PPP yang katanya menjadi tuan rumah dari rumah umat Islam menjadi penengah. Tidak ada konflik yang tidak bisa didamaikan. Tidak ada sesuatu yang mustahil kalau kedua pihak berbesar hati, lapang dada. Bahwa politik merupakan perjuangan merebut kekuasaan tetapi di dalam demokrasi rebutan itu sudah diatur oleh undang-undang. Jadi jalannya pun tetap dalam koridor demokrasi di Indonesia. Bahwa mandat suara rakyat itu harus diperjuangkan untuk masuk ke eksekutif, memang benar. Namun itupun tetap dilakukan secara elegan karena akan tercatat dalam sejarah politik Indonesia.

Jalan islah masih terbuka sebelum PPP benar-benar babak belur. Bahkan dukungan ke Prabowo pun menjadi kontraproduktif bagi investasi PPP ke depan jika tidak selesai secara internal. Tidak ada kata terlambat.  ***