Jokowi versus anti-Jokowi

presiden_jokowi

Belakangan makin santer di media perseteruan antara pendukung Jokowi dan anti-Jokowi. Apapun menyangkut Jokowi akan dibahas dan diulas, dipuji dan dikritik bahkan dihujat. Semua orang berusaha untuk ikut nimbrung diskusi soal Jokowi.

Ada berita Puan mengusir Jokowi. Kemudian ada keterangan pers berita itu tidak benar. Ini saja sudah menunjukkan betapa nama Jokowi memang top, menjual.

Ada lagi berita Jokowi tidak ngefek, seperti ditulis sahabat saya Nasihin Masha dari Republika. Alasannya banyak mulai dari Jokowi bukan orang DPP sampai manuver PDIP yang tidak canggih. Apapun pendapatnya, Jokowi memang dibahas dari berbagai sudut. Anehnya, semua orang lalu senang dan gemas untuk melihat Jokowi.

Di Facebook malah muncul tulisan atau fiksi menyerampkan bahwa dibelakang Jokowi ada James Riady dan ada pula komplotannya dari Amerika Serikat. Tulisan ini memang seram dan menunjukkan benar bahwa nama Jokowi laku 1000 persen.

Sama ketika fenomena SBY menang di pilpres 2004, nama Jokowi yang dikukuhkan sebagai Capres PDIP oleh Megawati menjadi kata paling top tahun 2014.

Jokowi memang akan menjadi nama yang terus dibicarakan publik.

Namun jangan lupa esensi memimpin pemerintahan itu sendiri: mensejahterakan rakyat. Idiom ini juga yang seharusnya menjadi bahan diskusi publik. Apa yang ditawarkan Jokowi untuk masyarakat? Sejauh ini belum terlalu kentara. Dan ini bukan untuk membuat sebuah move anti Jokowi tetapi lebih menjadikan perdebatan publik menjadi sehat. Tawaran terbaik dari para capres itulah yang seharusnya dibeli oleh pemilih nanti. ***

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Pemilik Media tidak selalu dapat dongkrak parpolnya

 
Ketua Dewan Pers Indonesia Bagir Manan memberikan pernyataan yang merupakan penguatan hasil hitung cepat pemilu legislatif. Dia mengatakan, kepemilikan media oleh politisi yang digunakan untuk kepentingan politik ternyata tidak dapat mendongkrak perolehan suara partai maupun orang yang bersangkutan secara signifikan dalam pemilu legislatif 2014.

“Saya berpendapat bahwa menggunakan pers atau kepemilikan pers yang digunakan untuk kepentingan politik itu ternyata tidak memberikan kontribusi yang signfikan untuk menambah suara partai yang atau suara orang yang bersangkutan,” ujar Bagir Manan di Jakarta, Senin (14/4/2014), seperti dikutip dari Antara.

Bagir Manan memberika contoh, perolehan Partai Golkar pada Pileg yang diperkirakan mencapai 14 persen belum tentu karena kepemilikan media televisi. Banyak pemirsa tahu promosi ARB sudah berlangsung mungkin setahun terakhir sebelum pemilu legislatif berlangsung melalui TV One. Berbeda dengan parpol lain, ARB diiklankan hampir setiap hari siang dan malam melalui televisi ini.

“Golkar sudah mempunyai pengikut-pengikut tradisional yang sangat kuat dan mapan sehingga mereka tidak peduli dengan apakah itu didorong oleh media yang dimiliki oleh Golkar atau tidak,” ujar dia.

Hary Tanoesoedibjo, lanjutnya, dibantu dengan media yang dimiliki ternyata jumlah perolehan suara Hanura cuma sekitar lima persen. Begitu juga Partai Nasdem, kata dia, ternyata tidak mendapatkan perolehan suara signifikan meskipun Ketua Umumnya Surya Paloh juga memiliki media massa.

“Sehingga ini menunjukkan kepada siapa pun bahwa kepemilikan dan penggunaan media untuk kepentingan politik itu tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap perolehan suara, bahkan partai yang tidak memiliki media mempunyai suara yang lebih,” kata dia.

Bagir menambahkan, di masa yang akan datang kampanye bukan menggunakan media. Namun, bagaimana pemilik-pemilik media yang kebetulan berkecimpung di dunia politik itu menunjukkan integritas yang tinggi, termasuk integritasnya menghormati medianya sendiri agar tetap memenuhi unsur-unsur jurnalistik.

Komentar Bagir Manan ini di satu sisi akan memberikan ruang kepada pemimpin parpol untuk tidak selalu menaruh kekhawatiran akan penggunaan media. Di sisi lain juga sudah terbukti bahwa media hanyalah salah satu elemen dalam kampanye yang tetap hasil akhirnya ditentukan oleh pemilih. Dan pemilih tidak hanya mendapatkan informasi dari media tetapi saat berinteraksi langsung dengan kader dan pemimpin parpol. ***

Sumber: Republika

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Satu Koalisi sudah terbentuk, PDIP-Nasdem

 

Minggu pertama setelah pemilihan anggota legislatif, satu pasangan capres sudah didukung oleh Nasdem dan PDI Perjuangan. Dialah Jokowi, kandidat terpopuler versi survei.

“Sambil menunggu hasil resmi KPU, kami sepakat merapatkan barisan kedua partai untuk persiapan mendukung capres PDIP yang ada di sebelah kanan saya (Joko Widodo). Saya beritahukan secara resmi Partai Nasdem memberikan dukungan secara penuh dengan perasaan gembira, besar hati, dan berharap capres PDIP adalah sama dengan capres Partai Nasdem,” kata Paloh saat menggelar jumpa pers, Sabtu (12/4).

Inilah langkah maju dari hasil pemilu legislatif yang merumuskan seperti apa politik Indonesia setidaknya lima tahun mendatang. Kalau meminjam salah satu survei dari indikator politik PDIP dan Nasdem berjumlah 25,95%. Cukup memenuhi syarat minimal meraup 25% suara sah nasional.

Survei Indikator dan Metro TV ini selengkapnya dengan data 99,95% adalah sebagai berikut:

PDIP: 18, 95% perkiraan 105-117 kursi
GOLKAR 14, 6% perkiraan raih 83 – 943,
GERINDRA 12,19% raih 71 – 80 kursi,
DEMOKRAT 9, 85% raih 56 – 67 kursi,
PKB 8,84% 40 – 51 kursi,
PAN 7,35% akan meraih 37 – 49 kursi,
NASDEM 7% akan mendapatkan 34 – 45 kursi,
PKS 6,89% dengan proyeksi 35 – 45 kursi,
PPP 6,39% dengan 28 – 38 kursi,
HANURA 5,42% 18 – 29 kursi,
PBB 1.56% 0 kursi,
PKPI 0.95% 0 kursi.

Diperkirakan akan ada dua pasang lagi setidaknya Prabowo dari Gerindra yang harus mengumpulkan setidaknya tiga sampai empat parpol dan Golkar yang mencalonkan Aburizal Bakrie.

Siapa cepat tentu dapat. Rebutan parpol Islam akan mendominasi diskusi pencapresan 2014.***

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Pilihan Pendamping Jokowi

Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait menjelaskan topik menarik tentang siapa pendamping Jokowi. Mereka, katanya, dari kalangan parpol, militer dan profesional.

Menurut Maruarar hari Jumat (11/4),  ada tiga isu penting yang dilihat PDIP dalam menentukan cawapres. Pertama, cawapres Jokowi mesti bisa menyelesaikan persoalan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

PDIP melihat ada tiga figur yang cukup diperhitungkan: Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Mahfud MD, dan Abraham Samad.

Kedua, PDIP melihat adanya kebutuhan memperbaiki urusan ekonomi negara. Dalam konteks ini, kata Maruarar, nama Menteri Koordinator Perekenomian, Hatta Rajasa layak dipertimbangkan menjadi cawapres Jokowi.

Ketiga, kata Maruarar, PDIP juga melirik kalangan militer. Di sini ada nama-nama penting seperti Panglima TNI, Moeldoko; mantan KASAD era Megawati Soekarno Putri, Ryamizad Ryacudu; mantan KASAD, Pramono Edhie Wibowo.

Di luar figur-figur itu ada juga nama Jusuf Kalla (JK) yang turut menjadi pertimbangan PDIP sebagai cawapres Jokowi. Sosok JK dipertimbangkan karena dianggap memiliki basis dukungan sosial yang mumpuni.

Sumber: Republika Online

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Survey Capres

Survei Capres

Sumber Tanggal Hasil
Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) 3-8 Oktober 2011 Prabowo Subianto 28%, Mahfud MD 10,6%, Sri Mulyani Indrawati 7,4%, Aburizal Bakrie 6,8%, Said Akil Siradj 6%, Muhammad Sirajuddin Syamsuddin 5,2%, Pramono Edhie Wibowo 4,2%, Jusuf Kalla 4,0%, Djoko Suyanto 3,2%, Hatta Rajasa 2,8%, Surya Paloh 2,5%.
Jaringan Suara Indonesia (JSI) 10-15 Oktober 2011 Megawati Soekarnoputri 19,6%, Prabowo Subianto 10,8%, Aburizal Bakrie 8,9%, Wiranto 7,3%, Hamengkubuwana X 6,5%, Hidayat Nur Wahid 3,8%, Surya Paloh 2,3%, Sri Mulyani Indrawati 2,0%, Kristiani Herawati 1,6%, Hatta Rajasa 1,6%, Anas Urbaningrum 1,5%, Sutanto 0,2%, Djoko Suyanto 0,2%.
Reform Institute Oktober 2011 Aburizal Bakrie 13,58%, Prabowo Subianto 8,46%, Jusuf Kalla 7,06%, Hidayat Nur Wahid 5,17%, Kristiani Herawati 4,13%.
Center for Policy Studies and Strategic Development (Puskaptis) 22 Januari- 2 Februari 2012 Prabowo Subianto 16,4%, Hatta Rajasa 14,6%, Aburizal Bakrie 13,5%, Megawati Soekarnoputri 13%, Akbar Tandjung 12,7%.
Indonesian Survey Institute (LSI) 1-12 Februari 2012 Megawati Soekarnoputri 22,2%, Prabowo Subianto 16,8%, Aburizal Bakrie 10,9%, Wiranto 10,6%, Hatta Rajasa 5,4%, nama lain 10,3%, belum memilih 23,8%.
Asia Pacific Association of Political Consultant (APAPC) Maret 2012 Prabowo Subianto 20,0%, Aburizal Bakrie 18,0%, Hamengkubuwana X 11,0%, Hatta Rajasa 6%, Kristiani Herawati 6%, Surya Paloh 5%, Mahfud MD 3%, Dahlan Iskan 2% Djoko Suyanto 1%, Pramono Edhie Wibowo 1%, belum memilih 23%.
Asia Pacific Association of Political Consultant (APAPC) April 2012 Aburizal Bakrie 22,0%, Prabowo Subianto 20,0%, Hamengkubuwana X11,0% Hatta Rajasa 6%, Dahlan Iskan 5%, Kristiani Herawati 4%, Surya Paloh 3%, Mahfud MD 3%, Djoko Suyanto 2%, Pramono Edhie Wibowo 1%, belum memilih 20%
Asia Pacific Association of Political Consultant (APAPC) Mei 2012 Prabowo Subianto 20,0%, Aburizal Bakrie 18,0% Hamengkubuwana X 9,0%, Dahlan Iskan 8%, Hatta Rajasa 6% Kristiani Herawati 4%, Mahfud MD 3%, Surya Paloh 2% Djoko Suyanto 1%, Pramono Edhie Wibowo 1%, belum memilih 23%
Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) Mei 14–24, 2012 Prabowo Subianto 25,8%, Megawati Soekarnoputri 22,4%, Jusuf Kalla 14,9%, Aburizal Bakrie 10,6%, Surya Paloh 5,3%, Wiranto 4,6%, Hamengkubuwana X 3,7%, Sri Mulyani Indrawati 2,1%, Hidayat Nur Wahid 1,8%, Kristiani Herawati 1,8%, Akbar Tanjung 1,3%, Djoko Suyanto 1,0%, Pramono Edhie Wibowo 0,9%.
Asia Pacific Association of Political Consultant (APAPC) Juni 2012 Prabowo Subianto 21,0%, Aburizal Bakrie 17,0%, Kristiani Herawati 10%, Hamengkubuwana X 9,0%, Dahlan Iskan 7%, Mahfud MD 5%, Hatta Rajasa 4%, Surya Paloh 3% Djoko Suyanto 1%, Pramono Edhie Wibowo 1%, belum memilih 20%
Indonesian Survey Circle (LSI) 2-11 Juni 2012 Megawati Soekarnoputri 18,3%, Prabowo Subianto 18,0%, Aburizal Bakrie 17,5%, Hatta Rajasa 6,8%, Kristiani Herawati 6,5%.
National Survey Institute 10-20 Juni 2012 Megawati Soekarnoputri 18,0%, Prabowo Subianto 17,4%, Aburizal Bakrie 17,1%, Wiranto 10,2%, Mahfud MD 7,3%.
Asia Pacific Association of Political Consultant (APAPC) Juli 2012 Prabowo Subianto 20,1%, Aburizal Bakrie 19,4%, Hamengkubuwana X8,6%, Kristiani Herawati 6,8%, Hatta Rajasa 6,4%, Dahlan Iskan 5,6%, Mahfud MD 3,6%, Surya Paloh 3% Djoko Suyanto 1,5%, Pramono Edhie Wibowo 0,9%, belum memilih 20,3%
Asia Pacific Association of Political Consultant (APAPC) Agustus 2012 Prabowo Subianto 20,0%, Aburizal Bakrie 17,0%, Dahlan Iskan 9,0%, Hamengkubuwana X 9,0%, Kristiani Herawati 9,0%,
United Data Centre 3–18 Januari 2013 Joko Widodo 21,2%, Prabowo Subianto 17,1%, Megawati Soekarnoputri 11,5%, Rhoma Irama 10,4%, Aburizal Bakrie 9,4%, Jusuf Kalla 7,1%
Asia Pacific Association of Political Consultant (APAPC) Februari 2013 Prabowo Subianto 17,0%, Aburizal Bakrie 17,0%, Megawati Soekarnoputri 11,0%, Jusuf Kalla 9,0%, Dahlan Iskan 7,0% Hamengkubuwana X 5,0%, Kristiani Herawati 5,0%, Hatta Rajasa 5,0%, Mahfud MD 4,0%, Sri Mulyani Indrawati 2,0%, Djoko Suyanto 1,0%, Gita Wirjawan 1,0%, Pramono Edhie Wibowo 1,0%, Surya Paloh 1,0% belum memilih 12,0%
Jakarta Survey Institute 9–15 Februari 2013 Joko Widodo 18,1%, Prabowo Subianto 10,9%, Wiranto 9,8%, Jusuf Kalla 8,9%, Aburizal Bakrie 8,7%, Megawati Soekarnoputri 7,2%, Mahfud MD 5,4%, Dahlan Iskan 3,6%, Hatta Rajasa 2,9%, Surya Paloh 2,5%, Rhoma Irama 1,7%, Muhaimin Iskandar 1,1% nama lain 0,8%
Indonesian Survey Circle (LSI) 1–8 Maret 2013 Megawati Soekarnoputri 20,7%, Aburizal Bakrie 20,3% Prabowo Subianto 19,2%, Wiranto 8,2%, Hatta Rajasa 6,4%, Kristiani Herawati 2,4%, Surya Paloh 2,1% Suryadharma Ali 1,9%, Anis Matta 1,1%, Muhaimin Iskandar 1,6%,
Indonesia Network Election Survey (INES) 18–30 Maret 2013 Prabowo Subianto 39,8%, Megawati Soekarnoputri 17,2%, Hatta Rajasa 14,4%, Aburizal Bakrie 10,3%, Kristiani Herawati 5,1%, Jusuf Kalla 4,2%, Wiranto 3,3%, Pramono Edhie Wibowo 3,3%, Djoko Suyanto 1%, Surya Paloh 0,7%, Sutiyoso 0,7%
Political Climatology Institute 20–30 Maret 2013 Prabowo Subianto 19,8%, Wiranto 15,4%, Megawati Soekarnoputri 13,3%, Kristiani Herawati 4,8%, Hatta Rajasa 3,9%, Surya Paloh 3,8%, Sutiyoso 2,7%, Yusril Ihza Mahendra 2,5%, Muhaimin Iskandar 1,8%, Anis Matta 1,3%, Suryadaharma Ali 1,1%, belum memilih 11,4%
Centre for Strategic and International Studies (CSIS) 9–16 April 2013 Joko Widodo 28,6%, Prabowo Subianto 15,6%, Aburizal Bakrie 7%, Megawati Soekarnoputri 5,4%, Jusuf Kalla 3,7%, Mahfud MD 2,4%, Hatta Rajasa 2,2% belum memilih 28,0%
Indonesian Institute of Sciences 10–31 Mei 2013 Joko Widodo 22,6%, Prabowo Subianto 14,2%, Aburizal Bakrie 9,4%, Megawati Soekarnoputri 9,3%, Jusuf Kalla 4,2%, Rhoma Irama 3,5%, Wiranto 3,4%, Mahfud MD 1,9%, Hatta Rajasa 1,2%, Hamengku Buwono X 1,2%, Surya Paloh 1,2%
Indonesian Research Centre Mei 2013 Joko Widodo 24,8%, Prabowo Subianto 14,8%, Aburizal Bakrie 7,9%, Megawati Soekarnoputri 5,5%, Wiranto 3,9%, Mahfud MD 3,7%, Dahlan Iskan 3,5%, Rhoma Irama 2,7%, Hary Tanoesodibjo 2,3%, Kristiani Herawati 2%
United Data Center 8–11 Juni 2013 Joko Widodo 29,57%, Prabowo Subianto 19,83%, Megawati Soekarnoputri 13,08%, Aburizal Bakrie 11,62% Jusuf Kalla 5,47%, Wiranto 3,59%, Mahfud MD 1,2%, Hatta Rajasa 1,2%, Dahlan Iskan 1,11%, Chairul Tanjung 0,43%, Marzuki Alie 0,26%, Djoko Suyanto 0,09%, Pramono Edhie Wibowo 0,09%
Soegeng Sarjadi Syndicate 3–22 Juli 2013 Joko Widodo 25,48%, Prabowo Subianto 10,52%, Jusuf Kalla 5,69%, Aburizal Bakrie 4,23%, Dahlan Iskan 4,18%, Mahfud MD 2,72, Megawati Soekarnoputri 2,68%. Wiranto 1,18%, Hidayat Nur Wahid 1,02%, Hatta Rajasa 0,81%, Chairul Tanjung 0,53%, Surya Paloh 0,33%, Hamengkubuwana X 0,33%, Sri Mulyani Indrawati 0,2%, Kristiani Herawati 0,2%, Pramono Edhie Wibowo 0,12%
Indonesian Research Centre 8-11 Juli 2013 Joko Widodo 32,0%, Prabowo Subianto 8,2%, Wiranto 6,7%, Dahlan Iskan 6,3%, Megawati Soekarnoputri 6,1%, Jusuf Kalla 3,7%, Aburizal Bakrie 3,3%, Mahfud MD 2,8%,
Kompas Juli 2013 Joko Widodo 32,5%, Prabowo Subianto 15,1%, Aburizal Bakrie 8,8%, Megawati Soekarnoputri 8,0%, Jusuf Kalla 4,5%, nama lain 18,2%, belum menentukan 12,9%
Political Climatology Institute 12–18 Agustus 2013 Joko Widodo 19,6%, Wiranto 18,5%,Prabowo Subianto 15,4%, Jusuf Kalla 7,6%, Aburizal Bakrie 7,3%, Megawati Soekarnoputri 6,1%, Dahlan Iskan 3,4%, Rhoma Irama 3,4%, Mahfud MD 3,3%, Hatta Rajasa 2,5%, Surya Paloh 2,4%, nama lain 1,3%, belum menentukan 9,1%
Alvara Research Centre 15–23 Agustus 2013 Joko Widodo 22,1%,Prabowo Subianto 17,0%, Jusuf Kalla 7,4%, Megawati Soekarnoputri 7,0%, Dahlan Iskan 6,9%, Aburizal Bakrie 6,2%, Wiranto 4,6%, Mahfud MD 4,0%, Surya Paloh 2,0%, Hatta Rajasa 1,0%, Hamengkubuwana X 0,9%, nama lain 1,0%, belum menentukan 19,0%
Cyrus Network 23–28 Agustus 2013 Joko Widodo 27,1%, Prabowo Subianto 14,4%, Aburizal Bakrie 12,0%, Wiranto 7,5%, Megawati Soekarnoputri 4,9%, Jusuf Kalla 3,2%
Soegeng Sarjadi Syndicate 25 Agustus –9 September 2013 Joko Widodo 45,8%, Jusuf Kalla 9,0%, Dahlan Iskan 7,5%, Prabowo Subianto 6,8%, Mahfud MD 5,8%, Wiranto 3,6%, Aburizal Bakrie 2,4%, Megawati Soekarnoputri 1,8%, Chairul Tanjung 1,6%, Hatta Rajasa 1,0%, Hidayat Nur Wahid 0,7%, Surya Paloh 0,5%, Hamengkubuwana X 0,5%, Sri Mulyani Indrawati 0,4%, Kristiani Herawati 0,4%, Pramono Edhie Wibowo 0,4%, nama lain 1,0%, belum menentukan 10,8%
Cyrus Network 12–14 September 2013 Joko Widodo 43,7%, Prabowo Subianto 14,0%, Aburizal Bakrie 12,5%, Wiranto 7,3%, Megawati Soekarnoputri 4,9%, Jusuf Kalla 4,6%
United Data Centre 21–24 September 2013 Joko Widodo 36,0%, Prabowo Subianto 6,6%, Dahlan Iskan 5,5%, Wiranto 4,6%, Jusuf Kalla 4,0%
Indonesia Research Centre (IRC) 25 September 2013 Joko Widodo 34,5%, Wiranto 10,6%, Aburizal Bakrie 8,1%, Jusuf Kalla 6,2%. Megawati Soekarnoputri 6%, Surya Paloh 3,3%, Rhoma Irama 3,2%, Dahlan Iskan 2,8%, Mahfud MD 2%, Hidayat Nur Wahid 1,5%, Hatta Rajasa 1,3%, Suryadharma Ali 1,2% Yusril Ihza Mahendra 0,9%. Pramono Edhie Wibowo 0,9%, Gita Wirjawan 0,4%, Irman Gusman 0,2%, Nama lain 0,4%, belum menentukan 6,9%, rahasia 1%
Pol Tracking Institute 13 September – 11 Oktober 2013 Joko Widodo 37,6%, Prabowo Subianto 11,73%,Aburizal Bakrie 11,67%%, Jusuf Kalla 6,12%. Wiranto 5,78%, Megawati Soekarnoputri 3,31%, Mahfud MD2,17 %, Hidayat Nur Wahid 1,5%, Hatta Rajasa 1,33%, Surya Paloh 1,17%, Dahlan Iskan 1,09%, belum menentukan 14,52%
Alvara Research Centre Oktober 2013 Joko Widodo 24,5%, Prabowo Subianto 9,1%, Aburizal Bakrie 7,4%, Wiranto 6,8%, Megawati Soekarnoputri 6,7%,Jusuf Kalla 4,2%, Dahlan Iskan 2,7%, Rhoma Irama 1,9%, Mahfud MD 1,2%, Surya Paloh 2,0%, Hatta Rajasa 1,1%, nama lain 3,8%, belum menentukan 30,6%
Roy Morgan Research Oktober 2013 Joko Widodo 37%,Prabowo Subianto 15%, Aburizal Bakrie 14%, Megawati Soekarnoputri 6%, Dahlan Iskan 6%, Jusuf Kalla 5%, Mahfud MD 3%, Hatta Rajasa 2%, nama lain 12%
Indikator Politik Indonesia 10–20 Oktober 2013 Joko Widodo 35,9%, Prabowo Subianto 11,4%, Aburizal Bakrie 11,4%, Wiranto 7,8%,Megawati Soekarnoputri 5,9%,Jusuf Kalla 3,9%, Mahfud MD 1,2%, Dahlan Iskan 1,0%
Indikator Politik Indonesia – 4 way race 10–20 Oktober 2013 Joko Widodo 47,4%, Prabowo Subianto 15,8%, Aburizal Bakrie 12,6%, Dahlan Iskan 3,7%
Charta Politika 28 November –6 Desember 2013 Joko Widodo 34,8%, Prabowo Subianto 11,2%, Aburizal Bakrie 8,3%, Jusuf Kalla 5,4%, Wiranto 5,2%, Megawati Soekarnoputri 2,8%,
Kompas 27 November –11 Desember 2013 Joko Widodo 43,5%, Prabowo Subianto 11,1%, Aburizal Bakrie 9,2%, Wiranto 6,3%,Megawati Soekarnoputri 6,1%,Jusuf Kalla 3,1%,nama lain 9,8%, belum menentukan 10,9%
Indo Barometer 4–15 Desember 2013 Joko Widodo 25,2%, Aburizal Bakrie 10,5%, Prabowo Subianto 9,7%, Wiranto 6,1%, Megawati Soekarnoputri 6%,
Survei dan Polling Indonesia (SPIN) Institute[9] 15 Desember 2013 – 10 Januari 2014 Prabowo Subianto 26,5%, Aburizal Bakrie 17,7%, Megawati Soekarnoputri 14,6%, Wiranto 11,8%
Indonesia Network Election Survey (INES)[10] 1 – 14 Februari 2014 Prabowo Subianto 40,8%, Megawati Soekarnoputri 19,5%, Aburizal Bakrie 11,3%, Dahlan Iskan 6,9%, Wiranto 6,3%, Joko Widodo 5,6%, Hatta Rajasa 2,4%, Jusuf Kalla 2,2%, Surya Paloh 1,7%, Pramono Edhie Wibowo 1,3%, Ani Yudhoyono 1,1%, Sutiyoso 0,9%
Roy Morgan Research Februari 2014 Joko Widodo 40%, Prabowo Subianto 17%, Aburizal Bakrie 11%, Wiranto 7%, Jusuf Kalla 5%, Megawati Soekarnoputri 4%, Dahlan Iskan 4%, Mahfud MD 3%, Hatta Rajasa 2%, nama lain 7%

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2014

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Efek Rhoma Irama vs Efek Jokowi

Rhoma JK MahfudMana yang paling kuat efek Rhoma Irama atau Jokowi. Dalam pemilu legislatif tampak kedua-duanya cukup kuat.

Rhoma Irama telah mengerek PKB dari posisi yang semula di duduki PKS dalam partai Islam. PKB tahun 2014 hanya sekitar 4 % dan tahun 2014 menjadi sekitar 9 %, sebuah raihan spektakuler.

Sejumlah pengamat menyebut masuknya PKB dalam lima besar karena nama Rhoma Irama. Raja dangdut ini mendorong perolehan tinggi terutama di basis PKB di Jawa Timur.

Masuknya Rhoma dalam pembicaraan sebagai calon presiden pernah dicibir. Rhoma seolah pahlawan kesiangan yang ingin masuk politik. Rhoma juga tidak teruji dengan program-program seriusnya. Dalam acara Mata Najwa, Rhoma kelabakan ketika ditanya soal program politiknya.

Namun fakta mencatat kehadiran Rhoma memberikan gairah baru bagi PKB yang selama ini diperkirakan akan menurun perolehhannya. Kehadiran Rhoma meninggikan nilai PKB di depan para pemilih tradisional terutama di basis NU di Jawa Timur.

Dengan kata lain, bisa jadi efek Rhoma memberikan gaung besar kepada parpol kecil ini setelah ditinggal Gus Dur.
Ketum PKB Muaimin Iskandar rupanya dengan jeli menangkap potensi menggunakan nama Rhoma sebagai pemanis dan pemancing suara. Angka dari hitung cepan menunjukkan ada manfaatnya.

Efek Rhoma di PKB ini lebih lengkap karena didukung dua tokoh yang digandeng PKB yakni mantan Wapres Jusuf Kalla dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.

Sebaliknya efek Jokowi terhadap PDIP sudah sangat terlambat. Dengan deklarasi pencalonan presiden beberapa hari sebelum tutup kampanye, dan iklan kampanye Jokowi hanya berumur tiga hari, efek Jokowi tidak nyata.

Sebaliknya efek Jokowi terhadap PDIP dalam pemilu legislatif tidak sebesar ketika dia bertarung melawan Foke saat memperebutkan Jakarta 1.

Efek Jokowi tidak sampai memuluskan PDIP untuk meraih 25% suara yang dibutuhkan untuk melenggang sendirian dalam pencalonan presiden. Kini tinggal menghitung kursi di DPR yang harus meraih 20 % dari 560. Itupun tidak akan tercapai karena suara secara nasional rendah. ***

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Tiga Poros Pilpres 2014 ?

Daftar Partai Peserta Pemilu 2014Dari angka-angka hitung cepat memang ada tiga parpol besar yang meraih suara terbanyak. PDI Perjuangan, Golkar dan Gerindra. Masing-masing sudah memiliki calon presiden.

Tidak mengherankan jika analisis sementara menunjukkan bahwa parpol lain akan merapat kearah tiga poros ini.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menyebutkan, ada tiga capres kuat yang dapat maju ke Pilpres yakni Jokowi, Ical dan Prabowo. Ia menduga ketiganya akan berusaha membuat poros masing-masing.

Qodari memperkirakan Poros Jokowi akan merupakan gabungan dari PDIP, PAN, Nasdem dan PKB.

Poros Jokowi
PDIP 19%
PAN 7,5%
NasDem 6,9%
PKB 9,2%
Jumlah 42,6%

Poros lainnya di bawah naungan Prabowo yang berisi Gerindra, PPP, Demokrat, dan Hanura.

Poros Prabowo
Gerindra 11,8%
PPP 6,6%
Demokrat 9,6%
Hanura 5,5%
Jumlah 33,5%

Sedangkan Poros ARB akan berisi Golkar, PKS dan PKB.

Poros ARB
Golkar 14,3%
PKS 6,9%
PKB 9,2%
Jumlah 30,4%

Apakah analisis Qodari akan menjadi kenyataan? Masih harus ditunggu karena banyak versi analisis mengenai peta kekuatan capres nanti. ***

Sumber Detikcom 10/4/14

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Angka menarik hasil Pemilu 2009-2014

Partai Nasionalis (%)

No Partai   2014*    2009**  +/-

1. PDIP        19,24   14,01  + 5,23
2. Golkar      15,03  14,45   + 0,58
3. Gerindra    11,75   4,46   + 7,31
4. Demokrat     9,42  20,81   -11,34
5. Nasdem       6,7        -           -
6.Hanura        5,1     3,77   + 1,34
7.PKPI          0,94    0,90   + 0,04
Total       68,18   58,40   + 9,78

Partai Islam (%)

No Partai   2014*  2009**  +/-

1. PKB       9,13   4,95  + 4,18
2. PAN       7,49   6,03  + 1,46
3. PKS       6,99   7,89  – 0,87
4. PPP       6,7    5,33  + 1,37
5.PBB        1,5    1,79  + 0,34
Total       31,81  25,59  + 6,22

Nasionalis vs Islam (%)

Partai       2009      2014          +/-
Nasional     58,40     68,18        +9,78
Islam        25,59     31,81        +6,22

* Hasil hitung cepat Litbang Kompas (suara sampel yang masuk 93 persen. Margin error +/- 1 persen).
Angka partisipasi 73,30 persen.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Partai Islam Masih Eksis

partai islamDiantara hasil hitung cepat yang menarik adalah eksisnya partai Islam meski sudah diramalkan lembaga survey dan pengamat pemilu 2014 sebagai lonceng kematian.

Kita simak beberapa angka yang muncul dari hasil hitung cepat. Dari survey LITBANG KOMPAS, CSIS, LSI, Indonesia Research Center, Saiful Mujani Research, Indikator/Metro TV, Populi Center, RRI menyebutkan rata-rata PKB mencapai 9 %, PKS 7 %, PAN 7 % dan PPP 7%, maka total suara nasional bisa mencapai 30 % bila digabung.

Angka ini cukup untuk mengajukan pencalonan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sendiri. Perhitungan di atas kertas menunjukan potensi adanya calon sendiri dari partai-partai berbasis Islam. Ini artinya partai-partai Islam belum ditinggalkan massa pendukungnya. Masih ada kekuatan massa pro Islam meskipun jumlahnya memang total masih di bawah 70 %.

Jika merujuk pada  Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menyebutkan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, maka peluang ini memang masih terbuka.

Persoalannya tentu apakah terdapat chemistry dari keempat parpol ini? Dan apakah memang parpol peraih suara ini tidak terbujuk bergabung kepada parpol peraih suara lebih besar?

SUDAH DIRAMAL AKAN HABIS

Peneliti  Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philip Vermonte pada akhir Maret merilis hasil survey yang menunjukkan partai-partai Islam tertinggal jauh dari partai nasionalis. Peneliti CSIS Philips J. Vermonte mengatakan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merepresentasikan partai Islam hanya menduduki urutan kelima dengan raihan 6,7 persen.

Sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) menempati peringkat kedua dengan 4,8 persen; Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 3,5 persen; Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 3,4 persen; dan Partai Bulan Bintang (PBB) 1,3 persen. ’’Fakta di masyarakat menunjukkan partai Islam memang semakin ditinggalkan pemilih,” jelas Philips Minggu (31/3).

Penjelasan Philips ini mungkin masuk akal bila melihat sejak 2004 perolehan partai Islam menurun dari 38,3% menjadi 28,9%. Namun fakta menunjukkan bisa jadi penurunan ini terhenti karena 2014 ternyata mereka masih eksis.

PERAN PARPOL ISLAM
Kini masyarakat menunggu apakah kekuatan parpol Islam ini akan memainkan peran signifikan. Angka kecil masih bisa dimainkan jika memang seni berpolitiknya tinggi. Angka perolehan yang di bawah 10 persen bisa jadi disepelekan namun dalam kompetisi terbuka bisa menjadi kekuatan.

Artinya parpol Islam ini satu atau semuanya bisa kembali duduk di kursi kekuasaan. Setidaknya ke depan dari empat parpol ini bisa jadi salah satu bergabung dalam tampuk kekuasaa.

Ini artinya, tokoh parpol Islam masih bisa memainkan peran di eksekutif dalam pemerintahan baru mendatang. Kehadiran mereka tentu memberi kontribusi meskipun tidak diperkirakan akan besar.

Di sisi lain, parpol Islam masih bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia manakala kekuatan di parlemen dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pemanfaatan kekuatan ini tentu tidak untuk tujuan buruk melainkan untuk mengawal Indonesia agar tetap sejahtera dan berkah. ****

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Kode-kode Anas Urbaningrum

Apa yang menarik dari kalimat Anas Urbaningrum saat dijadikan tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengatakan terimakasih SBY atas kado tahun baru 2014. Terimakasih ketua KPK Abraham Samad yang telah menandatangani status dirinya sebagai tahanan KPK. Ia juga berterima kasih terhadap para penyidik yang sudah bersusah payah salam satu tahun ini sejakfebruari 2013 untuk menemukan bukti bahwa dia tersangka korupsi.

Ternyata tidak hanya Hambalang tetapi dalam proyek lain seperti pengadaan alat laboratorium sebuah perguruan tinggi dan juga ada kaitan dengan Bio Farma.

Banyak orang menafsirkan. Ada yang mengatakan arogan. Ada yang bilang sikap itu merupakan respons buruk terhadap pemberantasan korupsi. Namun ada juga yang menyebut pesan itu bermuatan politik. Ahmad Mubaroq, yang dikatakan pernah dekat ke Anas, kalimat-kalimat Anas kental politik.

Apapun yang dikatakan dia, semua orang bisa menginterpretasikan.Bahwa dia sekarang tersangka korupsi sudah juga ditentukan. Bahwa perlu hampir satu tahun mengais-ngais bukti bahwa Anas korupsi itu juga sudah menjadi fakta. Dari fakta bahwa status tersangka satu tahun bagi Anas bisa menimbulkan interpretasi bahwa KPK seperti kesulitan mencari-cari dua bukti kuat Anas korupsi atau Anas menerima gratifikasi sebagai pejabat negara yang saat itu anggota DPR.

Interpretasi bahwa KPK sulit mencari bukti bisa saja terjadi. Berbeda dengan kasus Luthfi dan Djoko misalnya dengan sigap KPK bergerak cepat.

Sebagai seorang politikus Anas tahu bahwa dakwaan terhadapnya tidak lepas dari aktivitas sebagai mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang dilengserkan setelah ucapan SBY meminta KPK memperjelas status Anas. Bisa saja ucapan yang dikeluarkan di Jedah itu kebetulan, bisa juga ditafsirkan sebagai sebuah awal dari cara menyingkirkan Anas yang menyandera partai penguasa ini.  Semuanya bisa dianalisa secara terbuka.

Faktanya sekarang Anas jadi tersangka. Pengurus Partai Demokrat lainnya seperti Nazarudin dan Angie juga sudah masuk sel penjara.

Dengan ucapan Anas yang bersayap ini seolah belum selsesai halaman-halaman yang dibuka oleh mantan Ketua Umum PB HMI ini.

Sebaliknya KPK memiliki tugas berat membuktikan dakwaannya. Jika Anas sudah terbukti bersalah ya sudah divonis saja. Namun KPK juga tidak harus mendiamkan jika di pengadilan nanti disebut nama-nama yang ternyata dalam prakteknya tidak dapat disentuh KPK. Jika ini terjadi maka KPK berarti tebang pilih. Hanya untuk kepentingan pengurusnya atau segelintir orang. KPK juga harus terbuka terhadap kritik bahwa semakin gencar menangkap koruptor, korupsi dalam setahun ini tidak pernah berhenti. Seperti tidak ada kata jera.

Bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tugas KPK ya.Namun Kejaksaan dan Kepolisian sekarang masih belum kuat untuk membersihkan dirinya. Kalau KPK serius bisa tanya PPATK, buka rekening para pejabat yang ada dan usut tuntas sehingga tidak ada lagi rekening gendut para pejabat dan petinggi negeri ini tanpa diketahui asal-usulnya. ***

 

 

 

 

 

 

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather